Kualiti kehidupan kerja, kesetiaan pekerja dan kepemimpinan bertauhid.

Kertas kerja ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Kualiti Kehidupan Kerja dan Kesetiaan Pekerja dari perspektif Islam. Kualiti Kehidupan Kerja merujuk kepada suasana kerja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Pandangan Islam tentang Kualiti Kehidupan Kerja dan Kesetiaan Pekerja Muslim perlu diambil berat, kerana pandangan lazim dianggap tidak mencukupi dari sisi kerangka kerja falsafah atau tasawurnya

Pengaruh Paenibacillus Polymyxa dan Pseudomonas Fluorescens dalam Molase terhadap Keterjadian Penyakit Bulai ( Peronosclerospora Maydis L.) pada Tanaman Jagung Manis

Salah satu kendala yang dihadapi dalam budidaya jagung manis yaitu penyakit bulai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Paenibacillus polymyxa atau Pseudomonas fluorescens dalam molase terhadap keterjadian penyakit bulai (Peronosclerospora maydis), pertumbuhan dan produksi jagung manis. Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan sehingga jumlah unit percobaan yaitu 20. Perlakuan yang diujikan adalah Paenibacillus polymyxa yang diformulasikan dalam molase, Pseudomonas fluorescens yang diformulasikan dalam molase, tanpa bakteri, dan fungisida berbahan aktif metalaksil. Setiap ulangan terdapat 4 tanaman. Data dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan uji BNT dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P. Polymyxa dalam molase lebih efektif dalam menekan keterjadian penyakit, meningkatkan tinggi tanaman dan bobot tongkol dibandingkan dengan perlakuan lainnya

SETTLEMENT OF DEFAULT UNDER THE ISTIṢNĀ‘ AGREEMENT IN PRINTING BUSINESS IN SHIAH KUALA DISTRICT

Istiṣnā' contract is an agreement or sale and purchase agreement by order, between the buyer (mustaṣni') and the maker (ṣāni') for an item that does not yet exist with certain specifications, and payment can be made in advance, through installments, or deferred until the time of collection of the goods. . Printing in Syiah Kuala District is a place for the production of unfinished printed goods, which are generally carried out by order (istiṣnā‘). As long as the istiṣnā' contract is running, it is possible for the parties to be negligent or not fulfill their obligations which lead to default. The problem in this research is what are the forms of default in the printing business in Syiah Kuala District and how the default is resolved in the istiṣnā contract in the printing business that occurs in Syiah Kuala District from an Islamic economic perspective. The purpose of this research is to find out the forms of default in the printing business in Syiah Kuala District and to find out the mechanism for the settlement of default in the istiṣnā contract in the printing business that occurred in Syiah Kuala District according to an Islamic economic perspective. To answer this question, the writer uses descriptive analysis research method with the type of field research (field research), where the data obtained comes from the results of primary, secondary and tertiary data as well as from observations and interviews compiled by the author. From the results of this study, it can be seen the forms of default by the parties. Forms of default committed by the printer include being late in completing the ordered goods and the negligence of the printing party so that the customer does not receive the ordered goods, while the default by the customer is not taking the ordered goods. The default is resolved through a path that is in accordance with the Islamic economic perspective, namely through the ulḥu (peace) route

From Ikhtilaf to Eklektisisme: Tracing Qodri Azizy's Evolutionary Perspectives on Islamic Legal Concepts

This article delves into and elucidates the framework of Qodri Azizy's Islamic legal thought as a prominent Muslim intellectual in Indonesia. His contemplations on eclecticism are deemed crucial in the context of national legal development, emerging from specific situations and contexts. The analysis employs normative and hermeneutical approaches, encompassing significant works such as "Ikhtilaf in Islamic Law" and "Reformasi Bermazhab". The idea of eclecticism in Islamic law is understood through Fazlur Rahman's hermeneutics of the double movement. Qodri's thoughts are influenced by his educational environment in the United States, particularly regarding the concepts of ikhtilaf, madhhab, and talfiq. His critique of scholars who neglect the historical understanding of Islamic law results in a perception of legal opinions as unalterable dogma. Qodri asserts that legal opinions from past scholars result from a dialectical process and interaction of ideas, emphasizing their relative nature. In the modern context, Qodri's views remain relevant as he underscores that legal truth is relative, and a process of mutual enrichment (eclecticism) occurs, where seemingly strong opinions are supported by weaker ones

KONSEKUENSI TERHADAP PT PEGADAIAN SYARIAH YANG MENJALANKAN TRANSAKSI GADAI EMAS DITINJAU MENURUT FATWA DSN MUI NO. 25/DSNMUI/III/2002 TENTANG RAḤN

Di dalam transaksi gadai emas syariah (raḥn) dilakukan oleh sipemilik barang (rahin) dan sipenerima barang (murtahin) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan si pemilik barang dengan cara menggadaikan barang miliknya (marhun) sesuai dengan prinsip syariah yang telah berlaku. Permasalahan yang ada didalam skripsi ini adalah bagaimana praktik yang digunakan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan serta penulis meneliti kesesuaian dan konsekuensi yang didapatkan oleh pihak Pegadaian Syariah ditinjau menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Raḥn. Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode kualitatif, langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Patokan penetapan ujrah yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adalah 0.45%, 0.71%. dan 0.62% kemudian persentase ujrah tersebut dikalikan dengan besar pinjaman nasabah dan hasilnya itulah yang menjadi biaya pemeliharaan marhun yang ditanggung nasabah. Praktik yang dilakukan Pegadaian Syariah tersebut belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn pada point ke 4 (empat) “Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan besar pinjaman”. Namun pada praktik yang dijalankan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan juga menggunakan banyak Fatwa-fatwa yang mendukung jalannya system pada produknya dan juga pihak Pegadaian Syariah menciptakan produk yang dinamakan diskon ujrah demi meringankan para nasabah dalam membayar biaya pemeliharaan marhun yang digadaikannya. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa PT Pegadaian Syariah tidak mendapatkan konsekuensi apapun sebab mereka didukung oleh banyak Fatwa demi menjalankan system yang ada pada produknya serta menciptakan diskon ujrah demi meringankan pembiayaan yang dilakukan nasabah

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istiṣnā‘ Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)

Akad istiṣnā‘ yaitu kesepakatan atau perjanjian jual beli secara pesanan, antara pemesan (mustaṣni‘) dengan pembuat (ṣāni‘) untuk suatu barang yang belum ada dengan spesifikasi tertentu, serta pembayaran bisa dilakukan di muka,melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pengambilan barang. Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala merupakan tempat produksi barang cetak yang belum jadi, yang pada umumnya dilakukan dengan cara pesanan (istiṣnā‘). Selama akad istiṣnā‘ berjalan, tidak menutup kemungkinan para pihak melakukan kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya yang menyebabkan wanprestasi. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akad istiṣnā‘ pada usaha pecetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspekstif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam akad istiṣnā‘ pada usaha percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif ekonomi Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research), dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil data primer, sekunder dan tersier serta dari observasi dan wawancara yang disusun oleh penulis. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh percetakan di antaranya terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan dan kelalaian pihak percetakan sehingga pemesan tidak menerima barang pesanan, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan yaitu tidak mengambil barang pesanan yang telah dipesan. Wanprestasi tersebut diselesaikan melalui jalan yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yaitu melalui jalur ṣulḥu (perdamaian).</jats:p

KEABSAHAN PENDAPATAN PADA TANAH MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH

Pemanfaatan lahan milik negara oleh masyarakat Mukim Tungkup masih tetap berjalan, dikarenakan kurangnya perhatian elemen masyarakat mulai dari aparatur pemerintah hingga masyarakat biasa, padahal kekentuan ini telah diatur dalam hukum Islam yang dikenal Milk Al-Daulah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui legalitas pendapatan dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di mukim Tungkop, dampak penggunaan tanggul Irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di mukim Tungkop terhadap sistem pengairan dan perspektif milk al-daulahterhadap keabsahan penggunaan tanggul irigasi untuk tempat usaha di mukim Tungkop dalam perspektif milk al-daulah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Teknik analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan masyarakat dari usaha yang dilakukan di tanah tanggul irigasi di Mukim Tungkoptergolong tidak legal karena status tanah lahan tanggul irigasi sendiriilegal dan tidaknya adanya surat izin usaha baik dari pemerintah gampong, kecamatan maupun kabupaten. Pemanfaatan lahan ini untuk kepentingan ekonomi pribadi, maka pendapatan tersebut tidak lagi bersifat legaldikarenakan status tanah irigasi tersebut bukan untuk kepentuingan ekonomi masyarakat tertentu melainkan masyarakat umum.Dampak penggunaan tanggul irigasi sebagai tempat usaha pelaku bisnis di Mukim Tungkop terhadap sistem pengairansecara positif kepada perekonomiannya masyarakat terutama tersediannya lapangan pekerjaan yang dapat menambah pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatif terhadap kelancaran usaha pertanian masyarakat setempat yang diakibatkan sebagian masyarakat tidak menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke area saluran air pada irigasi.Perspektif Milk Al-Daulahterhadap keabsahan pendapatan pemanfaatan tanggul irigasi untuk tempat usaha diMukim Tungkop secara hukum tidak dapat dibenarkan karanamasyarakat yang memanfaatkan lahan irigasi tersebut bertentangan dengan konsep Milk al-Daulahitu sendiri dengan alasanpemanfaatan lahan irigasi tidak adanya izin baik tertulis maupun secara lisan, sehingga lahan tersebut dapat dikategorikan ilegal dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dapat dikatakan tidak sah berdasarkan syariat, dikarenakan masyarakat mukim Tungkop yang memanfaatkan lokasi tersebut tidak lagi memperhatikan kepentingan masyarakat lai