Trade Barrier Elimination, Economics of Scale and Market Competition: Computable General Equilibrium Model

The ASEAN and its dialogue partner countries agreed to reduce trade barriers in the services sector, one of which is sea transport services. The purpose of this study is to estimate the equivalent tax of non-tariff barriers in the sea transport services. Besides that, this study is going to analyze the economic impacts of the regulatory barriers elimination in the sea transport services of ASEAN and its dialogue partner countries. Using the gravity model, it can be identified that trade barriers of sea transport services sector of ASEAN and dialogue partner countries are still relatively high. Additionally, by adopting IC-IRTS model in Global CGE Model (GTAP), the simulation results show consistent results with the theory of pro-competitive effects. The greater gain from trade is obtained in the CGE model assuming IC-IRTS compared to PC-CRTS. China gains a greater benefit that is indicated by the highest increase in welfare and GDP followed by Japan and AustraliaDOI: 10.15408/sjie.v6i2.527

Pemerataan Antardaerah Sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan

Indonesia telah membangun ekonomi lebih dari empat dekade. Pada tahun 1968, Indonesia pertama kalinya mencatat pertumbuhan double-digit setelah mengalami pergolakan politik, ekon0nu\u27 dan sosial di pertengahan tahun 1960-an (Hill 1996: 11). Indonesia memasuki dekade 1970-an dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pertama, pembangunan ekonomi disusun dalam rangkaian pembanglman lima tahunan yang dieksplisitkan dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Antara tahun 1969-1994, Indonesia menjalani lima periode Repelita yang juga merupakan periode Pembanglman Iangka Panjang Tahap I (PIPT I). Pembang1man Lima Tahun keenam, untuk periode 1994-1999 sesungguhnya adalah tahap pertama dari PIPT H. Pemerintahan Presiden Suharto berakhir pada tahun 1998, dan setelah itu pemerintahan Presiden Habibie menjadi transisi dari penemuan jati diri bangsa memasuki periode Reformasi. Ketlka Repelita tidak lagi dilanjutkan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Program Pembangunan Nasional (P1-openas) 2000-2004 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, dan pelaksanaannya dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukamopuh.-i. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menelurkan perencanaan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Pembangunan Iangka Menengah (RPIM) dengan durasi lima tahunan. RPIM yang ada saat ini, yaitu untuk periode 2010-2014, merupakan kelanjutan dari RPIM 2004-2009. RPIM itu sendiri sesuai dengan amanat Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun berdasarkan Rencana Pembanglman Iangka Panjang 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)

Identifikasi Fenomena ‘Overeducation' Di Pasar Kerja Di Indonesia?

Makalah ini mengevaluasi perbedaan antara rata-rata pendidikan minimal yang dibutuhkan oleh suatu jenis pekerjaan dan pendidikan pekerja yang bekerja di jenis pekerjaan tersebut. Overeducation terjadi apabila pendidikan pekerja di jenis pekerjaan tertentu lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh jenis pekerjaan tersebut. Dengan menggunakan sample pekerja W1, sektor formal dari data Sakernas 1996, 1999, dan 2002, hasil studi menunjukkan bahwa persentase pekerja cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hasil estimasi juga menunjukkan dampak pendidikan meningkatkan penghasilan dan pekerja overeducated berpengaruh signifikan pada penghasilan pekerja meskipun telah dikontrol oleh usia, jenis kelamin, jam kerja serta karakteristik individu lainnya

Analisis Perubahan Struktur Ekonomi (Economic Landscape) Dan Kebijakan Strategi Pembangunan Jawa Timur Tahun 1994 Dan 2000: Analisis Input-Output

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis berbagai sektor unggulan (key sector) dalam perekonomian propinsi Jawa Timur antara tahun 1994 dan 2000. Kedua, mengidentifikasi Perubahan struktur perekonomian Jawa Timur pada periode yang sama. Penelitian ini menggunakan analisis input-output yang telah banyak digunakan untuk menganalisis tingkat keterkaitan antar sektor perekonomian, sektor unggulan, dan angka pengganda sektor ekonomi. Lebih lanjut, Perubahan struktur akan dianalisis dengan menggunakan metode yang disebut multiplier product matrix (MPM) yang dapat menggambarkan landscape suatu perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral peranan sektor industri lainnya dan sektor industri makanan, minuman dan tembakau sangat dominan dari sisi besaran outputnya, juga memiliki angka penggandaan yang cukup tinggi. Selain itu, berdasarkan analisis MPM terlihat pula Perubahan struktur ekonomi Jawa Timur selama periode 1994 sampai 2000 walaupun tidak drastis

Ukuran Optimal Pemerintah Daerah Di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/kota Dalam Era Desentralisasi

This study tries to measure the optimum size of regional government (municipality/city) which will support the accomplishment of decentralization policy ‘s objectives. The result of this study will conclude how the reformation pattern toward regional government in Indonesia should be done. The result of regressing translog and quadratic functions using cost per capita minimalization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city‘s population. Using maximization approach, ¡t is also shown that Municipality/city government expenditure ¡s not efficient yet and has not supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population.The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for municipality/city is not single (differ), between municipality and city, among each kind of per capita expenditure, and across tìme. Generally, the optimum and minimum size of population for municipality/city such that per capita expenditure can be minimized and such that Regional GDP per capita increases are approximately two million people. The reality of municipality/city\u27s size which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of municipality/city government expenditure, and its ineffectiveness to support the effort to enhance the welfare of society. Hence, territoty extension policy performed this far, is actually worsen the accomplishment of its main objective on conducting regional government and development