HUMAN RIGHTS FOR CONVICTED TERRORISTS WHO WOULD FACE DEATH PENALTY

This study is to observe how human rights should be considered to convicted terrorists who would face death penalty. This study involves juridical and-normative approach which focus to pass the norms within positive law. This study discovers that death penalty could be passed to terrorism crime. There is polemic among governments, legal practitioners, religious figures, and public in terms of consistency in passing death penalty. The main reason is human rights. Passing the death penalty to the convicted terrorists is regarded as violation to the human rights unless the basic rights is lawfully fulfilled by the state. Death penalty could be passed to convicted terrorists constitutionally. The lookout to the human rights in passing the death penalty to the convincted terrorists should receive greater attention to avoid psychological burden of the delayed execution after the judge’s verdict and procession to ask for pardon, amnesty, abolishment, and rehabilitation. As a result, the government and the law enforcement bodies such as acting attorneys must have an enormous authority to pass the execution immediatel

PEMBERIAN KOMISI DALAM PENYITAAN SEPEDA MOTOR LEASING SEPIHAK YANG MEMAKAI JASA DEBT COLECTOR

ABSTRAK Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini sistem Pemberian komisi bagi Debt Collector dalam penyitaan sepeda motor leasing sepihak pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. yaitu apabila nasabah membayar uang tunggakan kredit sepeda motor, maka debt collector akan diberi komisi sebesar 10% dari uang yang dibayar oleh nasabah, dan apabila debt collector menarik kembali kendaraan sepeda motor nasabah yang sudah jatuh tempo maka debt collector akan diberi komisi sesuai jenis, keadaaan serta tahun dikeluarkannya sepeda motor tersebut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian komisi kepada debt collector dalam penyitaan sepeda motor leasing sepihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. Didalam Al- Qur‟an tidak dijelaskan tentang seberapa kita harus membayar komisi, akan tetapi harus diliat dari kondisi perekonomian sekarang sebaiknya komisi yang diberikan kepada Debt collector tersebut harus 50% dikarenakan resiko dari pekerjaan tersebut sangat lah berat. Jenis penelitian ini merupakan Field research dengan studi yang dilakukan di lokasi penelitian.   Kata kunci: Pemberian komisi kepada Debt Collector, Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang di Kota Medan. Masalah pencucian uang ini difokuskan kepada kajian yuridis tentang proses pembuktian terbalik di pengadilan. Guna menganalisis masalah ini peneliti mengacu pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian empiris normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi dan kajian literatur. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan hukum tentang pembuktian terbalik dalam tindak kejahatan pencucian uang sudah dijalankan sesuai dengan Pasal 77 dan Pasal 78, dengan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Pembuktian harus dilakukan oleh terdakwa berupa penjelasan asal usul harta kekayaan yang tidak berasal dari hasil dari tindak pidana dan perbuatan haram seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang penentuan pidana bagi terdakwa apabila didapati bukti kesalahan minimal ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, penerapan pembuktian terbalik merujuk kepada pada UU No. 8 tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari kejahatan

Analysis of the Mourning Period (Ihdad) in the Compilation of Islamic Law Based on Sheikh Arsyad al-Banjari’s View

This study aimed to determine the comparison of the mourning period (ihdad) according to the opinion of Sheikh Arsyad al-Banjari and the Compilation of Islamic Law (KHI). Ihdad was a period during which a wife after the death of her husband. During this time, a wife has various actions that should not be done. KHI also includes it in one of its articles as a legal basis regulating marriage cases. However, the article's contents are unclear enough to regulate this ihdad case. Sheikh Arsyad al-Banjari, a well-known scholar, discusses this issue in the book an-Nikah, which he specifically wrote discussing marriage. So it is good that his opinion can be used until now and can complete the description of Ihdad itself. This research was library research by examining the book an-Nikah and the Compilation of Islamic Law, accompanied by books, journals, and other related sources. This research concludes that according to the views of Sheikh Arsyad al-Banjari regarding ihdad, this lasts for the iddah period, which is four months and ten days; some actions are prohibited during the ihdad period, namely: wearing the same cloth as the colour of jewellery, gold jewellery, silver either rings or necklaces, fragrances both for the body, cloth and food, kohl, hair oil, and henna. Ihdad for women whose relatives died is for three days. While ihdad, according to KHI, is for wives carried out during their iddah period as a form of grief and preventing slander, ihdad for husbands whose wives die is carried out according to appropriateness.Penelitian ini bertujuan guna mengetahui komparasi masa berkabung (ihdad) menurut pendapat syekh Arsyad al-Banjari dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).Ihdad merupakan masa dimana seorang istri sehabis ditinggal mati suaminya.Dimasa ini seorang istri memiliki berbagai  perbuatan yang tidak boleh dilakukan.KHI sebagai landasan hukum yang mengatur perkara pernikahan juga turut memasukkannya dalam salah satu pasalnya.Namun isi daripada pasal tersebut belum cukup jelas dalam mengatur perkara ihdad ini. Syekh Arsyad al-Banjari sosok ulama kenamaan membahas persoalan ini dalam kitab an-Nikah,yang secara khusus beliau tulis membahas pernikahan.Maka baiknya pendapat beliau ini dapat digunakan hinga kini serta dapat melengkapi penjabaran ihdad itu sendiri.Penelitian ini merupakan  kajian pustaka (library research) dengan mengkaji kitab an-Nikah dan Kompilasi Hukum Islam, disertai dengan buku,jurnal serta sumber-sumber terkait lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menurut  pandangan  syekh Arsyad al-Banjari mengenai ihdad ini berlangsung selama masa iddah yaitu empat bulan sepuluh hari ,terdapat perbuatan yang dilarang dilakukan saat masa ihdad yaitu : memakai kain yang sama dengan warna perhiasan, perhiasan emas,perak baik  cincin ataupun kalung, wewangian baik untuk badan, kain dan makanan,celak, minyak rambut,dan inai.Ihdad bagi perempuan yang kerabatnya meninggal,yaitu selama tiga hari. Sementara ihdad menurut KHI yaitu bagi istri dilaksanakan selama masa iddahnya sebagai bentuk duka cita dan mencegah timbulnya fitnah,ihdad  bagi suami yang ditinggal mati istrinya dilaksanakan menurut kepatuta

Penempatan Peserta Didik (Students'positioning) Dalam Proses Belajar Dan Mengajar Dihubungkan Dengan Pelayanan Prima Sebagai Salah Satu Unsur Pembentukan Karakter

Dulu kita hanya mendengar ada dua jenis sekolah yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Menilik perkembangan sekolah-sekolah pada zaman ini, kita kerap mendengar jenis-jenis sekolah lain yang bermunculan, seperti sekolah nasional plus, selain sekolah berstandar Internasional yang sedang giat-giatnya dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Perlu sangat diperhatikan, perkembangan pendidikan modern haruslah ditunjang oleh pendidik yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan masa kini

Pencitraan Perempuan Dalam Novel Ayat- Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy

The novel entitled Ayat-Ayat Cinta written by Habiburrahman El Shirazy is considered phenomenal because it brings forward the religious theme. The novel describes the life of women with Islam values as its foundation. This has impressed the society since they feel bored with the radical feminism themes bringing too much emphasis on the freedom of sex and lusts that appear in the literature so often. This analysis is aimed at describing the images of women in the novel. To analyze the images of women, the theory of psychology of literature is applied. The finding of this research shows that the images of women in the novel are beautiful, motherly, independent, heroic, wise, smart, loving, revengeful, slanderous and impatient to face problems. AAC is considered as the religious novel that conveys Islam point of view about women both implicitly and explicitly. This is shown from the activities of the women in carrying out the Islam values which are based on the verses of Al Qur\u27an and Hadits. The characters in AAC show the attitude of being patient and being submissive to God, putting effort to get something, praying to God, keeping the dignity of one\u27s husband, putting effort to gain knowledge, doing sunnah

THE EFFECTIVENESS OF EXECUTING TRIALSE-COURT DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN MATTERS OF SHARIAH ECONOMIC LAW PERSPECTIVE MASLAHAH MURSALAH IMAM ASY SYATIBI: Case Study of the Medan Religious Court

Abstract: E-Court is an application that is integrated with SIPP which is used to process lawsuits/applications, payment of court fees, summons, notifications and delivery of decisions electronically, as well as to process other administrative services. Imam Syatibi also said that sharia actually aims to realize the benefit of humans in this world and in the hereafter. In the e-court trial during the Covid-19 pandemic there were benefits that made it easier to conduct trials and there was no harm in the trial. This e-court trial is very effective which makes it easier for every plaintiff and defendant to conduct a trial. In e-court trials it is very often used in the Medan Religious Court itself, especially regarding sharia economic cases, the effectiveness of online case registration through the E-Court application that can be obtained from this application, namely, saving time and money in the case registration process, payment of down payment fees which can be done in multi-channel channels or from various payment methods and banks, Documents are properly archived and can be accessed from various locations and media, Faster Data Retrieval Process.   Keywords: Imam Asy-Syatibi, sharia economic law, effectiveness, e-court trials

Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum

Prinsip hukum negara dalam masyrakat dan bernegara, pasti memerlukan peranan penting dalam pendampingan hukum yang disebut advokat. Advokat adalah profesi yang memberikan peran dalam jasa hukum seperti menawarkan hukum dan memberi bantuan hukum, konsultasi hukum, melaksanakan kuasa, membela, mewakili dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa UU.RI. No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU.RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainya dan bahan pustaka yang terkait dengan peran Advokat guna menjawab permasalahan. Di samping itu juga merupakan azas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (asas legal assistance), sehingga di sinilah kedudukan profesi Advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting

The Mechanism of Language Death: A Reflection of Malay Language in Tanjung Balai

This study deals with the phenomenon while language can be lost slowly if it can't be defended. This happens along with the rapid development of the era towards modernization which is feared that in the future, the Tanjung Balai Malay language, which is owned and proudly has been threatened with extinction over time, but what needs to be realized is that it does not mean to displace the position of Indonesian which has been agreed as the national language. This research took place in Tanjung Balai when in Tanjung Balai Malay language is used as the habitual language.  This study was conducted using descriptive with qualitative method purposed to find out the words as dysfunction verb in Tanjung Balai Language. Qualitative research was related to assisting in describing the common elements of the various forms of qualitative methods. Thirty dysfunctional Malay verbs were collected and analyzed as the data findings