Sensitivitas Gender Guru Sekolah Dasar (Mewujudkan Pendidikan Adil Gender dan Profesionalitas Guru di Kota Surakarta)

Artikel ini membahas isu hubungan guru utama dari sensitivitas gender untuk pendidikan adil gender di Surakarta. Sejak ratifikasi Konvensi merupakan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia, termasuk perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Peran guru sebagai pendidik yang lebih penting dalam perwujudan pendidikan yang adil gender yang dimulai di sekolah. Penelitian ini dianggap bahwa pemahaman tentang konsep jender informan sangat bervariasi, tapi semua perbedaan antara pria dan wanita yang basisnya hanyalah sebuah konsep biologis. Bahkan, konsep ini adalah untuk memperkuat stereotip jender. Tetapi mereka harus melaksanakan pendidikan adil gender di dalam kelas, dengan pengertian bahwa sebagai seorang guru tidak berhak untuk membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Karena pemahaman konsep gender tidak lengkap, aplikasi pendidikan yang adil gender terbatas hanya pada masalah perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan

Hiperrealitas Perencanaan Sosial dalam Kebijakan Sistem Zonasi sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Karanganyar

Diperlukan perencanaan yang baik untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kesiapan perencanaan sosial dalam kebijakan sistem zonasi serta apa implikasinya terhadap proses implementasi pada PPDB SMP di Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data diperoleh dari enam sekolah di Kabupaten Karanganyar sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan sosial dalam kebijakan zonasi belum dilakukan dengan baik karena masih terjadi non harmonisasi kebijakan, terjadi bongkar pasang kebijakan, tidak melibatkan masyarakat, dan tidak memperhatikan elemen pendukung. Akibatnya implementasi menjadi tergganggu sehingga pencapaian tujuan menjadi terhambat. Hal ini dibuktikan dengan tidak siapnya kerangka kerja kebijakan, tidak maksimalnya peran pemerintah daerah, banyak kecuarangan, tidak ada pengembangan program, minim sosialisasi, dan hanya efektif di daerah tertentu saja

Efektivitas Program Motekar dalam Mengurangi Angka Perceraian di Jawa Barat: The Effectiveness of the Motekar Program in Reducing Divorce Rates in West Java

This study aims to assess the effectiveness of the Family Resilience Motivator Program (Motekar) in addressing the high rates of divorce in West Java Province, primarily driven by ongoing disputes and forced marriages. Instituted by Regional Regulation No. 9 of 2014, this program endeavors to enhance family resilience through community empowerment and social interventions. Utilizing a descriptive qualitative methodology, this research investigates the impact of the Motekar facilitators in Banjar City. The findings suggest that although the program holds promise in mitigating family conflicts and reducing divorce rates, it faces significant challenges, including insufficient numbers of facilitators and limited resources. Therefore, this study recommends an increase in human and financial resources, as well as strengthened collaborations among stakeholders, to bolster the program's implementation and achieve sustainable family stability. The research highlights the crucial role of community-based interventions in promoting family resilience amid complex social challenges. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Program Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dalam mengatasi tingginya angka perceraian di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, program ini mengusahakan peningkatan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan komunitas dan intervensi sosial. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali lebih dalam efektivitas kader Motekar di Kota Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun program tersebut menjanjikan dalam mengurangi konflik keluarga dan perceraian, ada hambatan signifikan yang ditemui, termasuk kekurangan jumlah kader dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, direkomendasikan peningkatan sumber daya manusia dan dana operasional, serta penguatan kerja sama antar stakeholder untuk memperkuat implementasi program dan mencapai stabilitas keluarga yang berkelanjutan. Studi ini menegaskan pentingnya peran intervensi berbasis komunitas dalam mempromosikan ketahanan keluarga di tengah tantangan sosial yang kompleks

PENERAPAN LAYANAN SOSIAL BERBASIS KELUARGA PADA LANSIA DI GRIYA BAHAGIA PMI SURAKARTA

This study aims to determine the process of establishing family-based social services in Griya Bahagia PMI Surakarta and explain the form of implementation of family-based social services in Griya Bahagia seen from the performance of family functions in social services. This study uses the Social Construction Theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann, where the formation process of Griya Bahagia with a family-based social service system is inseparable from the social construction process, which includes the working mechanism of externalization, objectivation, and internalization that are dialectical. This research is a type of qualitative research with a phenomenological approach. The results of this study indicate that; (1) The purpose of establishing Griya Bahagia PMI is to humanize the neglected elderly like family. Therefore, to support the process of establishing family-based social services, Griya Bahagia then runs several program activities that aim to facilitate administrators in providing family-based social services to the elderly, (2) Several forms of implementing family-based social services at Griya Bahagia are manifested in various states of activities where each activity implements family functions in it

Challenges of implementing child-friendly school model in Surakarta, Indonesia

Indonesia adopted the UNICEF’s child-friendly school (CFS) model as the attempt protection and fulfillment of children’s rights in education. The top-down implementation of child-friendly schools and bureaucratic imperatives have made many schools not ready to implement the model so the child-friendly school program is still far from expectations and reality. Many interests in the implementation of child-friendly schools make students vulnerable to being the victims of education political policies. This article aims to explain school challenges in child-friendly school implementation. Qualitative method with case study approach used through observations, interviews, and focus group discussions at three senior high schools in Surakarta City, Indonesia. The results show that the challenges of implementing child-friendly schools lead to three things, namely mentoring and sustainability, technical implementation, and evaluation mechanism. The simultaneous CFS declarations have not been adapted to the readiness, willingness, and needs of each school. Fulfilling the challenges of implementation is able to make CFS not just a slogan but a school’s need to provide protection and fulfillment of children’s rights

Children Right's Analysis of the Implementation of Child-Friendly Schools in Surakarta

Children’s participation in a child-friendly school is important for ensuring that children are involved, respected, and heard in school policies to fulfill their rights. This paper aims to describe the children’s participation in the implementation program. Qualitative and quantitative methods were used through interviews, observation at two schools, and questionnaires as data collection techniques. Data analyses were carried out interactively within the children’s rights analytical framework. The result shows that children’s participation is defined as involvement in various schools’ activities and not at the level of ideas. Keywords: Child-Friendly School, Children’s Right, Student’s Perception

ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN USIA ANAK

This study aims to determine the motives of women doing child marriage. This research was conducted in Saradan Village, Baturetno District, Wonogiri Regency. This study uses qualitative research with a phenomenological approach. Data collection comes from interviews, documentation, and observation. The primary interviews were conducted by women who had child marriages. The data collection technique used is purposive sampling. The data validity testing technique used is source triangulation. The results of the study show as follows: the motives of women marrying at the age of children can be divided into two, namely because of reasons and by motives. Because the motives are 1) Lack of parental attention and supervision, 2) The economic situation of the low-income family, 3) The psychological condition of teenagers, and 4) Low education. While To Motive is 1) Having a better economic life, 2) Having a happy family life, 3) Getting a person who can give attention, affection and responsibility to his life

Konstruksi Sosial Orang Tua terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial orang tua terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial orang tua terbangun atas realitas sosial bahwa: 1). Orang tua siswa mendapatkan informasi kebijakan sistem zonasi melalui berbagai sarana; 2). Beberapa orang tua belum sepenuhnya memahami urgensi sistem zonasi; 3). Perpindahan domisili dilakukan orang tua sebagai upaya mengakomodir kebijakan sistem zonasi. Melalui ke tiga fase ini dapat diketahui realitas yang terkonstruksi bagi orang tua siswa dalam memandang implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Simpulan penelitian kebijakan sistem zonasi dalam PPDB adalah terobosan baru dalam dunia pendidikan, menuai beragam respon dari banyak kalangan terutama orang tua siswa. Teori konstruksi sosial memandang realitas sosial terbentuk melalui proses dialektika, yang tampak bahwa orang tua siswa masih terkonstruksi pada mekanisme PPDB.   Kata Kunci: Konstruksi Sosial, PPDB, Sistem Zonasi &nbsp

POLA INTERAKSI GENG “KLITIH” DI YOGYAKARTA

Klitih/Nglitih comes from the Javanese language, which means looking for activities in your spare time. Meanwhile, "Klitih/Nglitih" in the context of juvenile delinquency means travelling around using a motorcycle that a group of students has carried out. This study aims to explain the background of the "Klitih" that often occurs in Yogyakarta and the pattern of interaction in the "Klitih" group. This qualitative research uses a case study in the "Klitih" group in Yogyakarta. Based on the research that has been done, it is found that revenge and showing off are the backgrounds for "Klitih", which often occurs in Yogyakarta. The recruitment process from members to former members becomes a pattern of interaction repeatedly appearing in the "Klitih" group

Konflik Sosial dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konflik sosial dan dampaknya dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Karanganyar. Data penelitian diperoleh dari empat sekolah yaitu SMPN satu dan dua Karanganyar, SMPN satu dan dua Karangpandan sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Sumber data primer terdiri dari informan dan hasil observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pihak ketua pelaksana PPDB dan orang tua. Tujuan observasi untuk mengetahui segala tindakan secara sadar terkait kondisi sekolah serta pencarian data lebih dalam. Sumber data sekunder berasal dari hasil analisis Permendikbud tentang PPDB dan Peraturan Bupati Karanganyar No empat puluh delapan Tahun dua ribu dua puluh. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan bentuk konflik sosial yaitu konflik realistis dan non-realitis yang berasal dari kekecewaan pihak orang tua terhadap pemerintah melalui tindakan manipulasi surat domisili atau KK. Adapun dampaknya yaitu dapat meningkatkan solidaritas orang tua dengan pihak pembantu dan membentuk aliansi kelompok sosial