46 research outputs found

    PENGUATAN DESA WISATA TAPAK TILAS SULTAN AGUNG MELALUI PEMBENTUKAN RUMAH BUDAYA KI MARTO PAWIRO

    Get PDF
    Tujuan program ini adalah menjadikan rumah budaya Ki Marto Pawiro sebagai model rumah budaya masyarakat sebagai destinasi wisata budaya baru yang memiliki ciri keunikan/ kekhasan serta aktivitas budaya masyarakat. Program pemberdayaan ini dilakukan dengan pendekatan community development (rembug, realisasi dan rawat), bentuk kegiatan dengan workshop/ diskusi rutin dan fasilitasi pengembangan.  Program pengembangan yang dilakukan adalah melakukan diskusi mendalam dengan masyarakat mengenai potensi pengembangan rumah budaya, melestarikan peralatan budaya (gamelan, keris pusaka, seperangkat wayang kulit, gamelan, dan lainnya), perumusan tata kelola (desain rumah budaya). Program juga mencakup pengembangan seni dan budaya, berupa: edukasi seni dan budaya, serta pertunjukan tari nitik siti arum. Inovasi lainnya adalah pengembangan pemaketan wisata budaya dengan mengeintegraskan homestay (live in package) dan paket niti laku sejarah Sultan Agung di Mangunan. 

    Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia

    Get PDF
    Penelitian ini mengenai constitutional morality hakim konstitusi pasca reformasi di Indonesia yang menimbulkan persoalan independensi, imparsialitas dan akuntabilitas peradilan. Tujuan dalam penelitian ini adalah memberikan desain konstruksi moralitas konstitusi, sekaligus membongkar dan menata kembali constitutional morality dalam putusan MK dan perilaku hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengutamakan data sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan moralitas terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, baik dalam kategori nilai (nilai hukum dan moral), asas/ prinsip, kategori norma/ kaidah (norma hukum dan norma moral). Dalam putusan MK, moralitas konstitusi digunakan sebagai tolok ukurnya, sekalipun faktanya ada beberapa putusan yang kering dari moralitas konstitusi. Dalam konteks perilaku hakim, beberapa kasus terjadi, kasus kategori pelanggaran ringan, seperti: kasus Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, kasus Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Kasus pelanggaran berat, seperti: kasus Akil Mochtar dan kasus Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Sehingga kedepan, perlu penguatan moralitas konstitusi dalam proses rekrutmen dan akuntabilitas hakim konstitusi dengan mempertajam dimensi moralitas konstitusi, misalnya syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, syarat integritas hakim dan syarat berakhlak mulia

    Analisis Praktik Penguman Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

    Get PDF
    The standard to examine formal verification (forinale toetsingrecht) of law against 1945 Constitution in the Constitutional Court, covering : First, Pancasila and Articles of 1945 Constitution. The contrary can be assessed by value  of Fourth Article of Pancasila and legal substance of Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 21, Article 22A of 1945 Constitution. Second, non-1945 constitution, for example is the general principles of law making process (algemene beginselen van behoorlijke wetgeving), the principles to assessed fact of legislation process (example: law making process in House of Representatives of Indonesia). Third, criminal court decisions, the decisions to assessed criminal offense at law making process, for example: corruption, bribery, and others

    Analisis Praktik Penguman Formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

    Full text link
    The standard to examine formal verification (forinale toetsingrecht) of law against 1945 Constitution in the Constitutional Court, covering : First, Pancasila and Articles of 1945 Constitution. The contrary can be assessed by value  of Fourth Article of Pancasila and legal substance of Article 5 paragraph (1), Article 20, Article 21, Article 22A of 1945 Constitution. Second, non-1945 constitution, for example is the general principles of law making process (algemene beginselen van behoorlijke wetgeving), the principles to assessed fact of legislation process (example: law making process in House of Representatives of Indonesia). Third, criminal court decisions, the decisions to assessed criminal offense at law making process, for example: corruption, bribery, and others

    PENINGKATAN PEMAHAMAN INTEGRITAS KADER MUDA MUHAMMADIYAH MELALUI SEKOLAH INTEGRITAS

    Get PDF
    Abstrak: Program pengabdian Muhammadiyah ini merupakan upaya peningkatan pemahaman integritas kader muda Muhammadiyah sebagai pemegang estafet kepemimpinan Indonesia dan Muhammadiyah kedepan. Pengabdian ini dilatarbelakangi problem menurunnya integritas pejabat negara yang berdampak secara langsung pada integritas kader muda, seperti perilaku korupsi, penyuapan, pelecehan seksual, dan selingkuh, dan lainnya. Metode pengabdian dilakukan dengan metode M3R, yaitu: musyawarah dan rencana program, realisasi atau implementasi program, dan rawat (evaluasi dan monitoring program) dengan mitra pengabdian: DPD IMM DIY, Rumah Muda Integritas, dan IMM Komfak Hukum UMY dengan jumlah peserta 30 orang. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman mengenai dakwah hukum dan etika (integritas) melalui sekolah integritas. Sekolah integritas ini merupakan upaya membangun integritas melalui perspektif berfikir dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al Islam - Kemuhammadiyahan dan nilai-nilai kebangsaan secara terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hasil ujian pretest dan posttest, terdapat peningkatan pemahaman sebesar 15% mengenai tema-tema integritas, nilai-nilai integritas, integritas konstitusi, integritas penegak hukum, dan lainnya. Dalam konteks kelembagaan, hasilnya adalah terbentuknya perkumpulan Rumah Muda Integritas yang diakui sebagai badan hukum oleh negara dan terdaftar di Kemenkumham Republik Indonesia.Abstract: The Muhammadiyah community service program aims to build the intellectual/ knowledge and integrity of young Muhammadiyah cadres for future leadership of Indonesia and Muhammadiyah. This community service is motivated by the declining integrity of state officials, which impacts young cadres' integrity, such as corrupt behavior, bribery, sexual harassment, and cheating. It used the M3R method: deliberation and program planning (Musyawarah dan Rencana), program realization or implementation (Realisasi), and Rawat (program evaluation and monitoring) with service partners: DPD IMM DIY, Rumah Muda Integritas, and IMM Komfak Hukum UMY with 30 participants. The result of this service is an effort to increase understanding of integrity by the "School of integrity." It is media for developing legal and ethical (integrity) of Islamic da'wah while building a thinking perspective by integrating the values of Al Islam-Kemuhammadiyahan and national values based on the Pancasila and UUD 1945 in an integrated manner. Based on the pretest and posttest results, there was an increase in understanding of 15% regarding the themes of integrity, integrity values, constitutional integrity, law enforcement integrity, and others. In the institutional context, the result is establishing a Rumah Muda Integritas association registered by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

    Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang- Undang terhadap Undang- Undang Dasar 1945

    Get PDF
    This study is about interpretation of constitution, this study is based on the extent authority of the Constitutional Court on the interpretation of the constitution, including various verdicts that are considered as controversial.The result of the study shows that Constitution 1945 giving authority of the constitution interpretation of the Constitutional Court to evaluate the conflict of legal norm, this could be meant that the Constitutional Court is “the guardian of the constitution and the sole interpreting of constitution” and as the legitimate interpreter of the constitution. Some interesting in implementing the interpretation of the constitution as a standard toevaluate the conflict of legal norm, consists of: First, essentially, that the interpretation of the constitution is one of the ways to elaborate understandings contained in constitution text. Second, related to the independence and the freedom of judge in using an interpretation method which is not regulated by positive law, therefore the judge is free to use those interpretation methods which are appropriate with the conviction of the Justice. Justice in using the interpretation method doesn't only have function as funnel of the act, but also has functioned as the funnel of justice since a judge is required the value of the law and the sense of justice which exists in the society (substantial justice). Refer to the theory of living constitution, therefore Constitution 1945 should be understood as a constitution which has textual and contextual dimention Third, the restriction in using the interpretation method, the constitutional judge couldn't only focused into the originalism interpretation method which only based to original intent / the formulation of Constitution 1945 or using the other interpretations (non originalist) which oppositely those interpretation the 1945 Constitution doesn't work according to system and/ or contended with the main idea underlying the constitution itself entirely related to the purpo se that would like to be realized. Fourth, the use of interpretation method should be able to be accounted to the publics, therefore the validity could be examined in certain cases. This is very essential to dosince Constitutional Court has an extent interpretation authority so that it could keep justice of Constitutional Court to avoid it from misuse of authority in interpreting of 1945 Constitution

    PEMBERDAYAAN PIMPINAN CABANG NASYIATUL ‘AISYIYAH NGAMPILAN DAN KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU DALAM MELAWAN HOAX DAN NEGATIVE CAMPAIGN PADA PEMILU TAHUN 2019

    Get PDF
    Abstract. Elections are a leadership succession agenda to determine the future life of the society, but sometimes elections are affected by the hoaxes and negative campaigns that have a profound influence on people's voices. To assume this community service in the hope that both partners have a good understanding of hoaxes and negative campaigns in the election, and both partners have the attitude and success of accepting negative campaigns for the public. The method of community service is carried out by visiting institutional studies to the KPU and Bawaslu, focus group discussions, talk shows, and declarations of anti-hoax and negative campaigns. The results of the activity show that the community service has been successful, this can prove by increasing the ability of PCNA and KISP about KPU and Bawaslu, increasing electoral understanding and the dangers of hoax and negative campaigns. The main success was the two partners who were able to fight deception and negative campaigns openly by campaigning for smart and integrity elections through various talk shows, discussions, and others. Also, success was marked by voters' attitudes that were anti-deception and negative campaigns that were clear and decisive and conducted oversight of them.     Abstrak. Pemilu adalah agenda suksesi kepemimpinan untuk menentukan masa depan kehidupan negara dan bangsa kedepan, namun kadang pemilu terciderai dengan banyaknya hoax, negative campaign yang memberikan pengaruh besar terhadap suara masyarakat. Untuk itulah pengabdian ini dilakukan dengan harapan kedua mitra memiliki pemahaman yang baik mengenai dampak hoax dan negative campaign dalam pemilu, serta kedua mitra memiliki sikap dan keberanian menyampaikan bahaya hoax dan negative campaign kepada masyarakat umum. Metode pengabdian dilakukan dengan kunjungan Studi kelembagaan ke KPU dan Bawaslu, focus group discussion, talkshow, dan deklarasi sikap anti hoax dan negative campaign. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengabdian berhasil dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kemampuan PCNA dan KISP dalam memahami kelembagaan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peningkatan pemahaman persoalan kepemiluan dan bahaya hoax dan negative campaign. Keberhasilan yang utama adalah kedua mitra mampu melawan hoax dan negative campaign secara terbuka dengan mengkampanyekan pemilu yang cerdas dan berintegritas melalui berbagai talkshow, diskusi, dan lainnya. Selain itu, keberhasilan juga ditandai dengan sikap pemilih yang anti hoax dan negative campaign yang jelas dan tegas, serta melakukan pengawasan terhadap nya.

    Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia

    Get PDF
    Kasus-kasus suap dan pelanggaran kode etik yang terjadi pada hakim konstitusi menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas independensi dan integritas dari hakim Konstitusi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akar permasalahan yang terjadi pada kasus-kasus yang terjadi pada hakim MK dan secara spesifik mengevaluasi mekanisme seleksi pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia dan bagaimanakah implikasinya terhadap independensi dan integritas hakim konstitusi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi model mekanisme seleksi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel dalam seleksi hakim MK agar menghasilkan hakim yang lebih independen dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui interview dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan kualitas dari hakim konstitusi yang lahir dari mekanisme tersebut. Dengan proses yang baik dan transparan, akan melahirkan hakim yang berintegritas dan independen. Selain itu juga, kompetensi hakim mempengaruhi kinerja dari hakim konstitusi itu sendiri. Penelitian juga menyimpulkan bahwa dengan mekanisme seleksi hakim konstisusi yang cenderung tertutup dan tidak akuntabel akan melahirkan hakim konstitusi yang tidak berintegritas dan tidak independen

    Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

    Get PDF
    The success of free and fair local elections is not only measured by the voting process, but also determined on how the settlement of the disputes follows it. In connection with that, the institutional dispute settlement of local elections in Indonesia has experienced ups and downs that have not been interminable. The issuance of the Act Number 10 of 2016 which mandates the establishment of special judicial body for settlement of regional head election disputes still leaves a ‘homework’ of the shape or design of that special judicial institution, its authorities and procedural law that must be established ahead of national simultaneous elections in 2027. This paper is the result of a normative research with statute, analytical, and case approaches regarding the background of the existence of special judicial body which is needed to be established to resolve regional head election disputes in Indonesia as an antithesis on the weaknesses and problems ofinstitutional settlement of regional head election disputes that been there for years, namely: Supreme Court and the Constitutional Court. In order to provide an overview as well as an alternative institutional model of special court for regional head election disputes settlement to be formed onward
    corecore