IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PRODUK-PRODUK HUKUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DI DIY

Tujuan dari penelitian “Implemetasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini adalah untuk menganalisis rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produkproduk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY.Penelitian ini merupakan bagian desertasi yang menjawab rumusan masalah pertama dari desertasi yang berjudul “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah KabupatenKota Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis filosofis, dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum mapun bahanbahan non hukum yang relevan dengan hal-hal yang diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan pusat maupun produk-produk hukum daerah yang berupa peraturan, keputusan, peraturan kebijakan, dan bahan hukum non primer. Wawancara dilakukan dengan para pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Observasidilakukan untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman tidak banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit dan belum menguraikan secara rinci asasasas tersebut dalam ketentuan pasal-pasal dari produk-produk hukum daerah Sleman. Kota Yogyakarta sudah banyak produk hukum daerahnya, terutama yang berbentuk peraturan daerah yang telah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak peraturan daerahnya yang mengiplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasalpasalnya, walaupun jumlah produk hukumnya belum sebanyak di Kabupaten Sleman dan Kota Yogya. Hal ini mempengaruhi implementasi asas-asas umum pemerintahan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan layanan perizinan didaerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun pada dasarnya pelaksaan asas-asas umum pemerintahan dalam kebijakan layanan perizinan investasi sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa asas-asas yang belum dilaksanakan dengan baik

RUMUSAN DAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PRODUK HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK LAYANAN PRIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk memaparkan hasil penelitian tentang implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) pada produk- produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis filosofis, dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum pemerintah daerah Kabupaten Sleman tidak banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan AUPB secara eksplisit dan belum menguraikan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasalnya. Produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah merumuskan dan mengimplementasikan aupb secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal -pasalnya. Produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang mengiplementasikan AUPB dan menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya. Keadaan ini mempengaruhi implementasi AUPB di wilayah penelitian. Beberapa asas-asas umum pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik di wilayah penelitian

PENDAMPINGAN LSM TERHADAP PERMASALAHAN ANAK DAN PEREMPUAN PASCA GEMPA DI DIY

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan permasalahan anak dan perempuan yang ba¬nyak terjadi pasca gempa di DIY terutama yang ditangani ornop/ LSM pendamping anak dan perempuan, cara kerja ornop/LSM pendamping, dalam melaksanakan pendampingan, permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang dihadapi ornop/LSM dalam melakukan pendampingan dan efektif atau tidaknya pen-dampingan yang dilakukan ornop/LSM terhadap permasalahan-permasalahan anak dan perempuan pasca gempa bumi di DIY. Jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pe¬nelitian dilakukan dalam beberapa tahap, pertama melakukan orien¬tasi dan eksplorasi pada LSM-LSM yang melakukan pen¬dampingan terhadap permasalahan-permasalahan anak dan perem¬puan di daerah gempa yang ada di wilayah DIY dan didapatkan 2 LSM pendamping anak dan perempuan yang melakukan pen¬dampingan di wilayah gempa, kedua melakukan eksplorasi ter¬hadap desa/dusun-dusun dampingan LSM Yayasan Samin dan Rifka Annisa, ketiga melakukan member chek di salah satu dusun yang menjadi wilayah dampingan Rifka Annisa. Teknik pe-ngumpul¬an data dilakukan dengan wawancara dengan subjek pe¬nelitian yang ditentukan dengan teknik purpoisve, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai per¬ma¬salahan-permasalahan anak dan perempuan pasca gempa di DIY. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan Yayasan Samin, di antaranya trauma yang dialami anak-anak akibat dari gempa, keke¬rasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat anak, dan masalah kesehatan anak. Cara pendampingan yang dilakukan Yayasan Samin difokuskan pada trauma healing dengan merekrut pendamping lokal untuk menghilangkan trauma anak. Rifka Annisa menemukan berbagai permasalahan, di antaranya kekerasa terha¬dap perempuan, kekerasan terhadap anak, banyak perempuan yang termarginalkan karena tingkat pendidikan yang rendah, ketidak adilan gender karena budaya patriarki yang kuat, banyak wanita yang kurang berani tampil di muka umum dan per¬masalahan-permasalahan perempuan lainnya. Cara pendamping¬an yang dila¬ku¬kan Rifka Annisa dengan melakukan berbagai pe¬nyu¬luhan yang terkait dengan isu gender dan membentu serta melatih pendamping-pendamping lokal untuk dijadikan kader da-lam me¬nangani perma¬sa¬lahan-permasalahan perempuan dan anak terutama di wilayah dampingannya. Walaupun dalam me¬laksa¬na¬kan pro¬gram-program dampingannya kedua LSM tersebut meng¬alami per¬ma¬salahan dan hambatan akan tetapi dapat di atasi. Program-pro¬gram dampingan kedua LSM tersebut cukup efektif, terbukti dari keberhasilan tujuan dan program-program pen¬dam¬pingan dapat dijalankan dengan baik dan dapat memberdayakan masyarakat setempat. FISE, 2008 (PPKN

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisitrumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif. Objek penelitian adalah peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, dan surat keputusan bupati. Rumusan masalah yang diteliti yaknibagaimana rumusan dan implementasi AAUPB pada produk hukum Pemerintah Daerah di DIY? Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum daerah Kabupaten Sleman belum banyak yang mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit dan belum merumuskan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasalnya. Produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Sedangkan produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang merumuskan dan mengiplementasikan AAUPB serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, namun jumlah produk hukum belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Industrialisasi Tenunan Khas Bima ‘Tembe Nggoli' di Provinsi NTB

Sektor industri merupakan salah satu pendorong kemajuan ekonomi di daerah. Pengembangan sektor industri Daerah Bima masih perlu di perhatikan, termasuk yang terjadi pada sentra industri kerajinan tenun tembe nggoli, sehingga perlu adanya upaya pemerintahan provinsi NTB dalam mengatasi kendala tersebut. Pengembangan ekonomi lokal terhadap produk tersebut, salah satunya dengan konsep industrialisasi. Tujuan penulisan artikel untuk mencermati industrialisasi oleh pemerintahan provinsi NTB sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya industrialiasi oleh pemerintah provinsi NTB yaitu meliputi   pembinaan  yang berbasis penguatan skill, pengelolaaan usaha serta bantuan peralatan produksi dan bantuan permodalan hingga nilai kemasan serta jangkauan pemasarannya. Hasilnya untuk memberikan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya. Artikel ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan menelaah beberapa Jurnal, buku, dokumen cetak elektronik, serta informasi relevan dengan kajian. Pembahasan artikel dibagi beberapa bagian, 1) Karakteristik corak tenunan khas bima tembe nggoli, 2) Industrialisasi sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal 3) Diskusi, dan 4) Kesimpulan.The industrial sector is one of the economic drivers in a region. Meanwhile, the industrial sector development in Bima Region is still poorly managed, especially the center of the Tembe Nggoli weaving industry. Therefore, there is a need for efforts by the NTB provincial government to properly manage it. Local economic development which can be done for the product is by using the industrialization concept. Thus, the purpose of writing this article is to examine the industrialization concept by the NTB provincial government as an effort to develop the local economy. The results showed that industrialization efforts by the NTB provincial government included trainings which are based on skills affirmation, business management, production equipment assistance, capital assistance, and even the value of packaging and marketing coverage workshop. The outcome of the training is to provide an expansion of employment opportunities, increase the quality and production capacity. This article used a literature approach, by examining several journals, books, electronic printed documents, and information relevant to the study. The discussion of the article is divided into several parts, 1) Characteristics of the typical woven pattern of Bima Tembe Nggoli; 2) Industrialization as an effort to develop the local economy; 3) Discussion; and 4) Conclusion

Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Dalam Penguatan Sikap Toleransi Siswa SMA

This study aims to describe the urgency and implementation of multicultural-based citizenship education in strengthening the tolerance attitude of students. This study uses a qualitative method with a case study type of research. The determination of the subject was carried out using a purposive sampling technique, namely students from SMA Negeri 2 Kupang. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation techniques. Data were analyzed using an interactive model from Miles and Huberman including data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study show that the urgency of multicultural-based Citizenship Education can provide students with an understanding of diversity so as to strengthen their tolerance towards others. Multicultural-based Citizenship Education in strengthening the tolerance attitude of Kupang 2 Public High School students is carried out through two forms of activities, namely learning in the classroom by providing material by teachers that is integrated with the values of diversity and learning outside the classroom through religious activities, cultural competition, extracurriculars, and other activities

Legal Protection of Indonesian Migrant Workers (TKI) Overseas (Case Study of BP3TKI North Sumatera Province)

Efforts to deliver overseas labour are considered effective to reduce the high unemployment rate in Indonesia. However, the higher the labour interest that wants to become migrant workers, the more cases experienced by Indonesian Migrant Workers (Tenaga Kerja Indonesia or TKI) abroad such as violence, rape, and wages that are not given during work. The low level of education of migrant workers is considered to be one of the main factors of the violence experienced by TKI. Protection against TKI working abroad has been governed by law No. 18 of 2017 on the protection of Indonesian migrant workers. The Indonesian Manpower Placement and Protection Agency (BP3TKI) is one of three institutions responsible for protecting the TKI working overseas. The purpose of this research is to further the broader explanation of the legal protection of Indonesian migrant workers abroad, conducted by BP3TKI in North Sumatera province. The method used in this study is a qualitative descriptive method consisting of interviews, documentation, and library studies. The results of this study indicate BP3TKI has carried out its duties based on Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. In carrying out its duties, there are several factors and obstacles faced by BP3TKI to provide maximum legal protection to Indonesian migrant workers