Structure of Mangrove Community in Coastal of Mempawah Regency, West Kalimantan Province

Mangrove ecosystem should always be preserved in order to keep its ecological functions. This study aims to analyze structure and distribution of mangrove in Mempawah District, West Kalimantan Province. This study was conducted on November 2014 until May 2015 with five transects that spread in four districts of coastal area and one in the island which was identified through Landsat 8 image recording, recording on February 6th 2014 showed that the area of 739.31 hectares grown by mangrove. Each station was conducted research using quadratic transect method as with Indonesian National Standard (INS) No. 7717 of 2011 about Mangrove Surveying and Mapping and Regulation of the Information and Geospatial Agency Leader Number 3 Year of 2014 About Technical Guidelines Geospatial Data Collection and Processing of Mangrove. The study found that 13 species of mangrove consisted and included in 5 tribes which were the main component of mangrove in the District Mempawah with good conditions. Keywords: Mangrove, Landsat 8 Image, IN

PENDEKATAN SISTEM SOSIAL – EKOLOGI DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU

Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir mencakup konteks sosial multiple use, berbagai bentuk kepemilikan, dan konflik atas penggunaan sumber daya. Sistem ekologi di daerah  pesisir sangat berhubungan erat dengan/dan dipengaruhi oleh satu atau lebih sistem sosial. Pendekatan kontemporer pengelolaan pesisir dan lautan berbasis sosial - ekologi pada dasarnya adalah integrasi antara pemahaman ekologi (ecological understanding) dan  nilai – nilai sosial ekonomi (socio-economic value).  Analisis sistem ekologi-sosial (SES) dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu  mampu memberikan suatu pendekatan yang interdisipliner dan framework pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Analisis SES dapat menjadi basis pengetahuan untuk mengatasi secara sistematis masalah yang kompleks dalam pengelolaan pesisir secara terpadu, selain itu juga dapat mengembangkan suatu strategi berbasis pengetahuan dalam memahami proses-proses ekologi dan sosial pada dimensi sistem dan skala yang berbeda.Title: Social – Ecological System (SES) Approach In Integrated Coastal ManagementUtilization of resources in coastal areas includes multiple use social contexts, various forms of ownership, and conflicts of interest. The purpose of this paper is to learn about the Social-Ecological System approach in integrated coastal management. Ecological systems in coastal areas have a very close relationship with / and are influenced by the social system. Basically the contemporary approach of coastal management based on social-ecology system (SES) is the integration between ecological understanding and socio-economic value. SES analysis in integrated coastal area management is able to provide an interdisciplinary approach and a sustainable resource management framework. SES analysis can be a knowledge base for dealing systematically with complex problems in integrated coastal management, while also developing a knowledge-based strategy in understanding ecological and social processes in different dimensions of the system and scale.

Balanced Scorecard Sebagai Model Terintegrasi Yang Diterapkan Pada Sektor Publik Di Indonesia Studi Kasus: Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI

Istilah 'pemerintah' tidak merujuk pada satu organisasi, pemerintah di tingkat mana pun biasanya merupakan kumpulan organisasi yang kompleks, memiliki hubungan yang kompleks dengan organisasi lain di dalam negara dan dengan pihak luar. Untuk dapat menjalankan fungsinya pemerintah harus memiliki tata kelola yang baik. Penerapan NPM dapat mendorong perbaikan pengelolaan sektor publik. Reformasi NPM sedang terjadi di semua negara-negara terlepas dari berbagai tahap perkembangan ekonomi dan politik mereka. Implementasi NPM di organisasi sektor publik pada dasarnya adalah untuk memperkenalkan konsep kinerja. Salah satu wujud implementasi pengukuran kinerja yang tercermin dalam penerapan NPM adalah aplikasi Balance Scorecard (BSC) di sektor publik. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengajukan perbaikan dan mengevaluasi model pengukuran kinerja menggunakan Balanced Scorecard (BSC) dengan menggunakan Four Process Managing Strategy yang dikemukakan oleh Kaplan & Norton (1996) yang diterapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Status Keberlanjutan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kabupaten Mempawah, Propinsi Kalimantan Barat

Untuk mengelola ekosistem mangrove di Kabupaten Mempawah diperlukan suatu strategi pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan dengan melakukan evaluasi status keberlanjutan melalui 21 indikator yang dikelompokkan kedalam empat dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan.  Indikator-indikator tersebut diperoleh dari penelitian terdahulu, studi pustaka, CIFOR dan LEI menyangkut Sustainable forest management (SFM), serta berdasarkan pengamatan di lapangan. Hasil modifikasi indikator tersebut dinamai Rap-MEcosytem pada skala (0-100) memperlihatkan status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove multidimensi dinyatakan cukup berkelanjutan dengan indeks 52,83 begitu halnya dimensi ekonomi 59,66, sosial 59,27 dan hukum/kelembagaan 52,33 sedangkan dimensi ekologi memiliki status kurang berkelanjutan 44,75 sehingga perlu mendapat prioritas perbaikan. Hasil evaluasi di lanjutkan dengan Analytic Hierarchy Process (AHP) sehingga didapatkan strategi pengelolaan dengan prioritas : (a) melengkapi legalitas pengelolaan wilayah pesisir dengan menyusun Rencana zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) dan turunannya, (b) meningkatan personil, kapasitas, kualitas, sarana dan prasarana petugas penyuluh perikanan dan kelautan yang hanya berjumlah 5 orang serta penyuluh kehutanan yang berjumlah 6 orang, (c) melakukan reboisasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove terutama di Kecamatan Sungai Pinyuh yang paling banyak mengalami degradasi