73 research outputs found
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KELOMPOK TERHADAP PERILAKU PARTISIPASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH: Studi Terhadap Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial Sebagai Kelompok Sasaran Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Desa Padasari Kecamatan Cimalaka dan Desa Ciranggem Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang
Penelitian ini berangkat dari masalah belum berfungsinya kelompok
sebagai wadah pengorganisasian dan pendekatan pembelajaran, khususnya
kelompok tani hutan perhutanan sosial sebagai kelompok sasaran
penyuluhan perhutanan sosial Hal tersebut diketahui dari sejumlah 145
kelompok tani hutan perhutanan sosial hanya sekitar 10 % saja yang
sampai saat ini dianggap berhasil. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah
untuk memperoleh informasi tentang perilaku partisipasi warga kelompok
tani hutan perhutanan sosial dalam pembelajaran pendidikan luar sekolah
beserta faktor-faktor kelompok yang mempengaruhinya, baik itu faktor
eksternal maupun faktor internal, dengan mengungkap : (1) gambaran
tentang bentuk serta kadar hubungan antara variabel perilaku tugas,
kondisi lingkungan, motivasi berprestasi, interaksi antar warga, dan
keeratan hubungan dengan perilaku partisipasi pembelajaran. (2) perbedaan
perilaku partisipasi pembelajaran beserta variabel-variabel determinannya
pada kelompok tani hutan yang berada di daerah hutan pinus dan yang
berada di daerah hutan jati, baik sebelum maupun sesudah
memperhitungkan faktor latar belakang pendidikan, ekonomi, pengalaman
berkelompok dan frekuensi kehadiran.
Berpandangan pada permasalahan dan tujuan penelitian tersebut
serta peran kelompok sebagai wadah pengorganisasian petani peserta
penyuluhan, atau kelompok sebagai pendekatan pembelajaran, secara
teoritis dipengamhi oleh berbagai faktor. Lebih jauh Gerald Zaltman,
(1972), David Krech, dkk(1972), Darwin Cartwright (1972), Bales (1951),
Mishler (1972) dan Frederick Hezbergh (1968) menyatakan bahwa peran
dan fungsi kelompok secara teoritis produktivitasnya dipengamhi oleh
berbagai faktor, diantaranya adalah faktor eksternal dan faktor internal.
Sedangkan Jack Mezirow (1982) dan David Krech (1972) lebih
memfokuskan pada pengamh kelompok terhadap tinggjnya perilaku
partisipasi anggotanya.
Untuk menguji hipotesis penehtian yang diajukan, penelitian ini
telah dilakukan dengan mempergunakan metode deskriptif korelasionai,
dan deskriptif komparatif. Pengumpulan data mengenai faktor-faktor
kelompok, baik itu faktor eksternal dan faktor internal serta perilaku
partisipasi pembelajaran, latar belakang responden Iseperti pendidikan,
sosial ekonomi, dan jenis kelamin dilakukan melalui penyebaran angket.
Data mengenai kehadiran, luas tanah garapan dan jenis hutan, sarana yang
diperoleh dan program penyuluhan (pembelajaran) diperoleh melalui studi
dokumentasi. Disamping itu juga dilakukan wawancara sebagai upaya
melengkapi data dan informasi yang memerlukan pendalaman. Jumlah
sampel penehtian ini sebanyak 184 orang warga kelompok tani hutan
perhutanan sosial yang tersebar di dua daerah penelitian (BKPH Hutan
Pinus dan BKPH Hutan Jati). Teknik analisis yang digunakan adalah
analisis korelasi, regresi, dan analisis jalur untuk menjawab model hubungan
interrelasi antar faktor, sedangkan untuk mengetahui pengaruh dari variabel
lain digunakan uji kovarians.
Hasil penelitian ini secara umum menyimpulkan : (1) Perilaku
partisipasi pembelajaran warga kelompok tani hutan perhutanan sosial
secara signifikan dipengamhi oleh tingginya faktor eksternal meliputi
perilaku tugas dan faktor lingkungan serta faktor internal kelompok
meliputi motivasi berprestasi, interaksi antar warga dan keeratan hubungan.
(2) Tingginya faktor internal kelompok yakni motivasi berprestai, interaksi
antar warga dan keeratan hubungan dari pengaruh faktor eksternal
kelompok, secara signifikan memberikan pengaruh yang besar terhadap
perilaku partisipasi pembelajaran. (3) Penyuluhan perhutanan sosial
memberikan kontribusi terhadap peningkatan dinamika perilaku partisipasi
pembelajaran, beserta variabel determinannya. Hal tersebut tergambarkan
dari karakteristik warga kelompok tani hutan yang tingkatnya lebih tinggi
dalam variabel-variabel tersebut pada warga kelompok tani hutan yang
sudah lama menjadi warga kelompok dan sering hadir dalam kegiatan
penyuluhan (pembelajaran). (4) Intensitas perilaku partisipasi pembelajaran
warga kelompok tani hutan beserta variabel determinannya tidak
dipengamhi oleh kondisi daerah, kondisi ekonomi dan latar belakang
pendidikan. Dengan kata lain kondisi daerah, latar belakang ekonomi dan
pendidikan bukan mempakan penghalang bagi warga kelompok tani hutan
untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap bentuk kegiatan pembelajaran
dan penyuluhan.
Implikasi yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah,
kelompok, sebagai wadah (learning group) dan pendekatan pembelajaran,
manakala faktor eksternal dan faktor internal dipelihara secara maksimal
akan mampu memberikan suasana dan iklim belajar yang bergairah kepada
warganya. Dclim pembelajaran yang berkembang dalam kelompok dan
mengarah pada group centered akan melibatkan seluruh warga kelompok
untuk : saling berinteraksi secara hangat dan antusias, ketertarikan diantara
anggota, pengabdian yang kuat terhadap norma kelompok, dan identifikasi
yang kuat antara warga kelompok dengan kelompok sebagai suatu sistem.
Perilaku partisipasi pembelajaran dalam iklim kelompok yang
demokratis sangat mendorong bagi berhasilnya proses pembelajaran. Iklim
kelompok yang demikian tidak hanya tercipta apabila kelompok memiliki
kesepakatan dan orientasi bersama kepada tujuan-tujuan kelompok, akan
tetapi lebih diakibatkan oleh normalnya faktor eksternal dan faktor internal
berjalan dalam kelompok
EDUCATIONAL REVIEW IN THE DIMENSION OF PUBLIC ADMINISTRATION KNOWLEDGE AND PUBLIC POLICY
Public Administration implies that the phenomenon of administration that explains society, Public Policy is the authorized party in making decisions. Thus public policy is defined as a brief decision by state administrators to resolve public problems and realize agreed public objectives. This article discuss all factors that should be considered by State Administrators as a basis that can be accounted for religiously, ethically, politically and juridically. The reason is to obtain a comprehensive understanding of the concretization of a country through work mechanisms and work results of state administrators in solving problems. The following conclusions can be drawn: 1) There are three factors that state administrators must pay attention to as the basis for the formulation, implementation and performance of public policies, namely: Spiritualist Basis; Philosophical Basis; Ethical Foundation; 2) There are seven important principles of public administration in managing public policies, namely: Legal Certainty; The Principle of Orderly State Administration; Principle of Public Interest; Principle of Openness; The principle of proportionality; Principles of Professionalism; The principle of accountability, which is comprehensively understood and implemented simultaneouslyKeywords: Public, Public Administration, Policy, Spiritualist Basis, Philosophical Basis, Ethical Basis
Climate Change Analysis Based on Satellite Multispectral Image Processing in Feature Selection Using Reinforcement Learning
Currently private and government agencies use remote sensing images (RSI) for various applications from military applications to agriculture growth. The images can be multispectral, panchromatic, ultra-spectral, or hyperspectral of terra bytes. RSI classification is considered one important application for remote sensing. Climate change detection especially affects numerous aspects of day-to-day lives, for instance, forestry management, weather forecasting, transportation, agriculture, road condition monitoring, and the detection of the natural atmosphere. Conversely, certain research works had a focus on classification of actual weather phenomenon images, generally depending on visual observations from humans. The conventional artificial visual difference between weather phenomena will take more time and error-prone. This paper develops a new reinforcement learning based climate change analysis on satellite multispectral image processing (RLCCA-SMSIP) technique. In order to properly determine climate change, the RLCCA-SMSIP technique employs residual network (ResNet-101) model for feature extraction. Next, deep reinforcement learning (DRL) approach is utilized for climate classification. Finally, parameter selection of the RLCCA-SMSIP technique involves sine cosine algorithm (SCA) for DRL model. For assuring the enhanced outcomes of the presented RLCCA-SMSIP model, comprehensive comparison results are assessed. The obtained values denote the supremacy of the RLCCA-SMSIP model on climate classification
KEBIJAKAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN SANKSI PIDANA PENJARA PADA TINDAK PIDANA RINGAN
Indonesia existence as a rule of law state is characterized by several basic elements, such as recognition and protection of human rights, equality before the law, government organized based on law and so on. Therefore, the aim of punishment cannot be separated from the aim of the law in general to achieve material and spiritual welfare of society as well as undesirable acts, criminal threats for an act which is not desired by society as a criminal act in accordance with the article to which it applies. The rise of minor criminal offenses is the focus of this research, considering that there are several sanctions for criminal acts of imprisonment in minor criminal offenses which are considered less in accordance with applicable regulations, and even lack a sense of justice in them. This research is a type of normative juridical legal research. The data used in this research is secondary data, namely data obtained through literature study in the form of books, legislation, scientific journals and other reading related to research. The results of the research show that the application of sanctions in prison in the Bale Bandung District Court Decision Number 1077/Pid.B/2016/PN.Blb and the decision in the Busrin case are not in accordance with the criminal acts committed by the perpetrators which should be included in light crimes, so that causing harm to the victim. The effectiveness of sanctions for minor crimes by applying imprisonment to the perpetrators currently shows that it is not yet effective, because the resolution of general criminal cases, especially minor crimes, still uses a penal solution where the sentence imposed on perpetrators of minor crimes is a prison sentence that is not in accordance with the crime. his crime. With this, it is hoped that law enforcement agencies can apply the article according to the crime and pay more attention to the various elements of justice in it.
Keywords: Legal policy, effectiveness, prison criminal sanction
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SUBDIT TIGA TIPIDKOR KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
This study aims to analyze the implementation of corruption investigations in the field of procurement of goods and services by the Police and to analyze what factors hinder the investigation of corruption crimes in the field of procurement of goods and services. The method used in this thesis is empirical legal research, which is research carried out directly in the field. The data obtained both primary and secondary are analyzed both deductively and inductively then presented descriptively, namely explaining, deciphering, and describing in accordance with problems that are closely related to this study. The results showed that the implementation of the investigation of corruption crimes in the field of procurement of goods and services by Sub-Directorate 3 Tipidkor Polda Banten was through enforcement efforts in the form of investigation activities, case development techniques by utilizing whistle blowers and justice collaborators as well as investigative audit techniques as a method of searching and collecting data, information and other findings to find out the truth or even falsehood of a fact by coordinating with BPK/BPKP. Factors that hinder the investigation of criminal acts of corruption in the field of procurement of goods and services are the limited number of human resources for investigators who carry out on-site investigation and inspection activities and limited information report information related to suspected criminal acts of corruption. The police should further optimize the role of justice collaborators in the investigation stage of corruption in the procurement of goods and services. In addition, the investigation methods that have been often used can also be further optimized, considering that corruption in the procurement of goods and services is the most common type of corruption that has resulted in state losses. In order to overcome internal difficulties, the police must arrange special stages for handling corruption cases in the procurement of goods and services starting from the investigation stage, the investigation stage, to the stage of transferring case files to the Prosecutor's Office.
Keywords : Corruption, procurement, investigation
 
Tinjauan Yuridis Bagi Profesi Notaris Dalam Pelanggaran Perpajakan Beneficial Ownership Di Indonesia
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam akta notaris pendirian korporasi terhadap pemilik manfaat dari tindak pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan dan kepastian hukum atas penerapan pemilik manfaat serta mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum pelanggaran pajak pemilik manfaat di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan bagi notaris yang membuat akta notaris pendirian korporasi dengan tidak menyatakan mengenai pemilik manfaat telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dengan tetap dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan sebagai bentuk perlindungan bagi Notaris apabila suatu waktu terlibat dalam kasus hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Pemilik Manfaa
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KTP YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN
The crime of counterfeiting ID cards has been growing which points to the higher level of intelligence of the crime of complex forgery, accompanied by the sophistication of tools and technology today. With the act of forgery can cause various crimes and become a threat to the survival of the community., The purpose of this study is first to determine the forms of forgery and the factors causing the criminal act of forging ID documents carried out by the community and internal Police secondly to determine the impact of falsifying KTP documents and how to minimize the occurrence of forgery of KTP documents third to find out the application of criminal law material to criminal offense of embezzlement of forgery of ID card letters. The type and nature of research used in this study is normative juridical research, namely research that refers to legal norms and principles contained in laws and regulations. This research uses analytical descriptive research methods, so the legal material used is a qualitative approach. Results of the first study The forms of forgery and the factors causing the criminal act of falsifying KTP documents are a. Identity Number (NIK), b Family Card (KK), c.Electronic Identity Card (KTP-el), d.Marriage/Divorce Certificate, e. Birth/Death Certificate, g. kta Probate of Children, Adoption of Children, h. Name Change and Change of Citizenship Status. The second serious impact, namely the emergence of various criminal acts in the community. Almost all crimes related to the economy, state administration and state security, begin with falsification of population documents. Third, Application of Material Criminal Law Provisions to the Criminal Act of Embezzlement, Forgery of ID Cards, which can cause harm to others.
Keywords : Criminal act, document forgery, Identity Car
PENGARUH KEPEMIMPINAN, INOVASI DAERAH, DAN PROGRAM TANGERANG LIVE TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI KOMUNIKASI PUBLIK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemimpinan, inovasi daerah, dan program tangerang live terhadap kepuasan masyarakat melalui komunikasi publik sebagai variabel intervening. Populasi penelitian adalah penduduk Kota Tangerang dengan sampel berjumlah 118 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik accidental sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan memanfaatkan google formulir. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat analisis SEM (Structural Equation Modeling),melalui bantuan program WarpPLS 6.0. Penelitian memberikan hasil: (1) kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat; (2) inovasi daerah berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat; (3) program Tangerang Live berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat; (4) kepemimpinan berpengaruh positif terhadap komunikasi publik; (5) inovasi daerah berpengaruh positif terhadap komunikasi publik; (6) program Tangerang Live tidak berpengaruh positif terhadap komunikasi publik; (7) komunikasi publik berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat; (8) kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat melalui komunikasi publik; (9) inovasi daerah berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat melalui komunikasi publik; (10) program Tangerang Live tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat melalui komunikasi publik.
Kata kunci: kepemimpinan, inovasi daerah, program Tangerang Live, kepuasan masyarakat
HUBUNGAN MOTIVASI KERJA, IKLIM ORGANISASI DENGAN DISIPLIN KERJA ASN PADA KANTOR KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG
Disiplin kerja adalah suatu permasalahan yang hendaknya patut diamati, oleh karenanya tidak adanya suatu disiplin kerja yang tidak dapat menjadi suatu petunjuk turunnya suatu dorongan dan gairah dalam bekerja melainkan dapat dipengaruhi oleh sebuah capaian tujuan kerja. Dalam menjalankan suatu kegiatan kerja Aparatur Sipil Negara terkadang tidak berjalan seperti yang diinginkan namun selalu muncul adanya bermacam kesukaran yang tidak jarang dikarenakan oleh unsur intelegensi yang rendah melainkan juga dikarenakan oleh suatu unsur yang bukan inteligensi. Suatu unsur yang dimungkinkan dapat membentuk suatu disiplin adalah motivasi kerja dan iklim organisasi. Dalam sebuah riset mempunyai tujuan dalam mencari suatu pembuktian yaitu motivasi dan iklim organisasi sungguh menyalurkan suatu kontribusi yang membentuk disiplin kerja. Adapun hipotesa dapat disampaikan yakni ”mempunyai koneksi relevan secara parsial motivasi kerja, iklim organisasi dengan disiplin kerja”. Sasaran dalam riset ini adalah ASN Kecamatan Cibodas Kota Tangerang sebanyak 65 orang. Alat dalam mengumpulkan data yaitu dengan digunakannya ukuran motivasi kerja, iklim organisasi dan disiplin kerja. Adapun pandangan dapat digunakan berupa regresi berganda yaitu motivasi kerja nilai t hitung 6,137 > 1.669 nilai sig.0.000 dan iklim organisasi ukuran t hitung 6,347 > 1.669 nilai sig. 0.000 yang artinya pada kedua variabel X tersebut mempunyai suatu hubungan yang sangat relevan pada variabel Y. Dalam kontribusi efisien motivasi kerja pada disiplin kerja sejumlah 37,4 % dan iklim organisasi mempunyai kontribusi efesien dengan jumlah 39,0 % tentang disiplin kerj
Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman
Peneliti ini bertujuan ingin mengetahui penerapan hukum kepada yang memiliki narkotika, pertanggungjawaban hukuman pidana materiil dan pertimbangan putusan Majelis Hakim, terhadap tindak pidana melawan hukum karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan Putusan No. 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif dengan deskriptif analisis peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan melalui, observasi lapangan, wawancara, dan studi literature. Hasil penelitian dalam penerapan sanksi hukum bagi yang memiliki narkotika berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliyar rupiah). Banyaknya jumlah narkotika yang dimiliki juga menentukan sanksi pidana bagi pelaku, adapun ancaman pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana materiil dan pertimbangan putusan majelis hakim terhadap pelaku sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman.
Katakunci: Tindak Pidana, Melawan Hukum, Narkotik
- …