63 research outputs found

    Perlindungan Hukum Impelentasi Kredit Lembaga Perbankan Di Masa Pandemic Covid 19 Dalam Konsep Restrukturisasi

    Get PDF
    Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. sangat berdampak terhadap berbagai bidang salah satunya dalam sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur.penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pada masa pandemic covid 19, keadaan perbankan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Akibat  Dihentikannya sementara angsuran kredit sehingga debitur belum dapat menjalankan prestasinya dengan membayarkan pinjamannya kepada kreditur. sebagai jalan alternatif  Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni mengupayakan restrukturisasi kredit bagi kedua belah pihak melalui kebijakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur

    Maqashid Syari’ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan

    Get PDF
    Dunia global saat ini sedang dihadapkan pada satu persoalan serius yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup umat manusia dan alam semesta, yakni krisis lingkungan. Beragam bencana yang melanda bangsa di dunia, tanpa terkecuali di Indonesia selama ini adalah akibat dampak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Berbagai perspektif digunakan untuk mencari akar persoalan beserta pemecahannya. Agama dan filsafat, di antaranya, dipandang punya andil besar dalam membentuk berbagai pandangan tentang penciptaan alam dan juga peran manusia di dalamnya. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya krisis ini. Salah satunya adalah permasalahan pemahaman keagamaan. Di kalangan umat Islam masih berkembang sebuah pemahaman bahwa hukum Islam (fiqih) hanya berurusan dengan persoalan hubungan manusia dengan manusia (anthropocentrism). Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti lingkungan seolah terabaikan. Padahal dalam konteks krisis ekologis saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat urgen. Hubungan manusia sebagai khalifah di muka bumi terhadap lingkungan hidupnya harus berdasarkan atas asas pemanfaatan yang benar dan menghindarkan kerusakan. Kesadaran akan tata kelola lingkungan hidup sebagaimana yang sudah digariskan oleh Islam perlu ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, dan menjadi tanggung jawab bersama. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan ditinjau dari hukum Islam. Pelaku bisnis sebagai bagian obyek kajian sebab faktanya banyak eksplorasi dan eksploitasi lingkungan yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh pelaku bisnis. Dengan ini dunia Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun dunia dan peradaban manusia yang harmonis dengan alam. Kata kunci; Tanggung Jawab Sosial, Bisnis, Lingkungan, Maqashid Shari‟a

    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA

    Get PDF
    Fenomena pekerja anak di Indonesia dewasa ini merupakan persoalan yang  kompleks, berdimensi pada faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah ada sejak berabad-abad. Permasalahan  ekonomi pada keluarga merupakan persoalan dominan yang mengharuskan anak untuk  bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. Pekerja anak saat ini tidak bisa di pungkiri, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas telah melarang anak dibawah 18 tahun untuk bekerja. Hal Ini menggambarkan upaya perlindungan hukum bagi hak anak, namun kondisi masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membolehkan anak berumur 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial dengan persyaratan (Pasal 69).  Disamping itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan untuk memberikan perlindungan yaitu perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi termasuk pekerja anak (Pasal 66). Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya melindungi pekerja anak dapat memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesi

    HUKUM OUTSOURCING DI INDONESIA

    Get PDF
    Buku ini berisikan pokok-pokok outsourcing yang menjadi dasar berlakunya sistem hukum otsourching, penulisan buku ini berangkat dari pengalaman penulis dalam mendampingi perusahaan yang menerapkan perjanjian dan kesepakatan kerja bagi pekerja outsorching, berangkat dari pengalaman ilmu tersebut di kembangkan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan kompetensi keilmuan hukum ketenagakerjaan. Buku ini berisikan pengertian pekerja outsourcing, Makna, Aturan Hukum, Prinsip, Tujuan, Perjanjian serta Perlindungan Hukum bagi pekerja outsourching. oleh karena itu buku ini penting bagi para dosen maupun mahasiswa yang berminat memperdalam ilmu hukum ketenagakerjaan, dengan tidak mengenyampingkan kebutuhan para praktisi yang mungkin juga memerlukanya. Demikian sekedar pengatar untuk memahami buku ini

    Aspek Hukum Penundaan Pelaksanaan Prestasi akibat Keadaan Memaksa di Masa Pandemi Covid 19

    Get PDF
    Corona Virus Disease merupakan wabah virus mematikan sehingga ditetapkan Pemerintah sebagai Bencana Nasional, Penularan virus yang sangat cepat dan mudah membuat banyak. Virus ini menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat  Pemerintahan mengambil kebijakan lockdown atau social distancing. perekonomian juga menjadi kacau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang mengkaji aturan, asas hukum dan prinsip-prinsip yang berkaitan dalam pelaksanaan prestasi. Terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi akibat situasi ini termasuk dalam keadaan memaksa atau overmahcht, Pemerintah menyadari kebijakan yang di keluarkan, sehingga debitur di beri kesempatan mengajukan permohonan atas penundaan prestasi akibat keadaan memaksa akibat pandemic covid 19, kebijakan ini diharapkan kreditur dan debitur sama-sama memahami dan mencari solusi resiko yang timbul atas perjanjian yang telah di sepakati bersama.&nbsp

    Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang

    Get PDF
    kemajuan teknologi khususnya di era E-Commerce, saat ini sangatlah berkembang pesat. Pengangkutan adalah mengangkut, membawa barang dari satu tempat pemuatan sampai ketempat tujuan yang akan dituju oleh pengangkut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum dimana seorang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk mengikatkan suatu hal (pasal 1313 KUH perdata).Maka dari itu perjanjian pengangkutan adalah suatu peristiwa dimana pengangkut dengan pengirim telah mengikat untuk melakukan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. aspek hukum Pengiriman barang dilaksanakan dengan melalui perjanjian antara pengangkut dan pengirim. Sebelum melakukan perjanjian pengiriman barang pengangkut dan pengirim harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : kesepakatan, kecakapan,  hal tertentu, suatu sebab yang halal. pengirim tidak bisa merubah isi perjanjiannya beserta ketentuan-ketentuan dalam pengiriman barang yang telah dibuat oleh pengangkut. pengirim hanya dapat membaca, memahami isi ketentuan dalam perjanjian pengiriman barang. perjanjian pengiriman barang tersebut memberlakukan asas konsensualisme dimana setelah terjadi kesepakatan antara pengirim dan pengangkut maka pada saat itulah barang dapat dikirim ke tempat tujuan dengan selamat. terjadilah hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak secara timbal balik Jika ada salah satu pihak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wan prestasi dan jika ada salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. penyelesaiannya jika salah satu pihak melakukan kesalahan, maka pihak yang bersangkutan harus mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan

    Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam

    Get PDF
    The Islamic religion nowadays is demanded to involve actively in giving solutions of various problems faced by the Muslims. One of them is womanhood issues. Women are often positioned in a subordinate position and are less respected. Moreover, it seems having legitimacy from theological doctrines that is supported by patriarchy system. The reaction of imbalance and injustice from patriarchy system therefore results a feminist movement. The demand of Islamic religion role as expected above can be answered while the conception of religion currently uses normative approach, a theology that is provided with other various approaches such as anthropological, sociological, psychological, phenomenology, and feminism. Those various approaches, which are operationally conceptual, can give solutions to occurred problems. The Islamic religion study using feminism approach is expected to bring Islam back as a hospitable religion for women

    PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN MELALUI PELATIHAN PARA LEGAL DI PONOROGO

    Get PDF
    Pekerja migran Indonesia yang selanjutnya di sebut PMI merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian di satu sisi mempunyai sisi positif, menambah devisa negara dan mengatasi pengangguran tetapi memiliki sisi negatif,resiko terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan pekerja migran antar negara-negara Asia merupakan masalah krusial yang harus mendapat penanganan yang layak. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal yang kualitatif. Perlindungan hukum melalui para legal merupaka KEGIATAN YANG DILAKUKAN untuk Memberikan wawasan hukum bagi calon atau mantan pekerja migran Ponorogo, yang terdiri dari penmahaman mengenai sistematika kontrak kerja bagi para calon pekerja migran Ponorogo, pemahaman mengenai biaya yang harus di keluarkan dan upah yang harus di terima, pemahaman perlindungan hukum atas jaminan sosial, serta penyelesaian permasalahan di setiap Negara tujuan karena memiliki aturan hukum dan penyelesaian permasalahan yang berbeda-beda

    Lembaga Penerapan Sanksi Hukum Praktik Monopoli Bagi Pelaku Usada Di Indonesia

    Get PDF
    Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 merupakan salah satu indikator penerapan sanksi bagi pelaku usaha besar ketika melakukan beberapa perbuatan hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya perbuatan yang terkait dengan pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Aturan hukum praktik monopoli dari aspek struktur hukum, bisa dikatakan belum mencegah praktik monopoli dan ketetapan sanksinya. Tidak semua produk hukum legislatif mencerminkan suara atau harapan warganya. Banyak pelaku usaha dan masyarakat yang menilai masih rendahnya penegakan hukum Kendala utama, pengaturan struktur pasar dan perilaku pasar secara utuh. perlunya rekonstruksi terhadap Pasal-Pasal yang terkait langsung dengan struktur pasar, perilaku pasar dan kinerja pasar
    corecore