IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

Kebijakan pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, untuk mengurus dokumen kependudukan, diprlukan adanya kebijakan-kebijakan dalam implementasinya, agar masyarakat merasakan kemudahan-kemudahan didalam menerima atau mendapatkan pelayanan dari jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah seberapa jauh kebijakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif, sumberdata diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data Primer diperoleh dari hasil observasi kelapangan secara langsung, dengan melakukan pemetaan dan melakukan wawancara dengan para responden dilapangan. Sedangkan data sekunder didapat dari data dokumentasi, kajian -kajian pustaka, peraturan-peraturan serta jurnal-jurnal ilmiah sebelumnya. Hasil dan simpulan, bahwa kebijakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berjalan dengan baik, dan masyarakat merasakan kepuasaan didalam menerima pelayanan yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, sebagai Dinas yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab atas pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, diperankan sangat baik dan penuh tanggungjawab. Kendala-kendala yang timbul disaat pelaksanaan, dilakukan dan diatasi dengan cepat oleh jajaran aparatur, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu hasilnya. Kata kunci: Implementasi kebijakan, pelayanan, dokumen Dukcapil.&nbsp

ANALISIS PELAYANAN DINAS DUKCAPIL KOTA CIMAHI DI ERA PANDEMI COVID 19

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas DUKCAPIL Kota Cimahi di masa pandemic covid 19, DUKCAPIL kota Cimahi adalah salah satu dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk dapat melayani masyarakat terkait dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Peneltian mengunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, penelitian dilakukan dengan observasi secara langsung dan merilis data-data terkait pelayanan yang dilakukan oleh dinas DUKCAPIL kota Cimahi. Yang dirilis oleh Dinas Penerangan Kota Cimahi. Simpulan yang didapat, bahwa dengan pandemic covid 19, kota Cimahi melakukan PPKM, yaitu penetapan pembatasan kegiatan masyarakat, dimana pelayanan dilakukan sebahagian besar dengan system daring(on-line), dan hanya dinas-dinas tertentu yang melakukan pelayanan secara langsung, seperti dinas kebersihan, dinas perhubungan, dan dinas Satpol PP. sehingga pelayanan dinas DUKCAPIL sangat dirasakan belum optimal, diperlukan adanya sinergitas dari Dinas-dinas yang melakukan pelayanan kepada masyarakat di kota Cimahi.Kata Kunci: Analisis, Pelayanan public, pandemic covid 1

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA PANDEMIC COVID 19 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

Diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, maupun penetapan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung, mempengaruhi pelayanan publik di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bandung, sehingga tujuan penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang dilakukan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bandung diera pandemi covid 19 yang belum mereda dan selesai ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif, dan untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait di Dinas DUKCAPIL dan masyarakat sekitar, sedangkan data sekunder dengan mendapatkan data dari dokumendokumen serta berbagai bukti yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dibuatkan sebuah laporan dalam bentuk tulisan ilmiah, dan kesimpulannya adalah, pelayanan public dokumen DUKCAPIL yang dilakukan oleh Dinas DUKCAPIL tetap berjalan, dan dilakukan dengan secara on-line, jadi pelayanan tidak dilakukan secara tatap muka, sedangkan pelayanan yang harus dengan tatap muka, dibatasi termasuk pengunjung dan pegawai yang melayani masyarakat. Dengan system on-line tidak semua masyarakat dapat melaksanakannya secara baik, sehingga dalam implementasinya masih mengalami hambatan-hambatan, dan masyarakat merasakan ketidak puasan dalam pelayanannya.Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, pandemic covid 1