PERANCANGAN KEMBALI USER INTERFACE WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN METODE GOAL-DIRECTED DESIGN

The Province of Central Sulawesi had been planning to increase the use of technology for life quality and modernity of the region, with that in mind, therefore the development of e-government services has been increased around the area. Parigi Moutong that were integral due to its location which was the only way to Palu The capital city of Central Sulawesi, one of the ways to increase the service effectiveness was to develop the website of Parigi Moutong. Goal-directed design (GDD) is a method that was used for designing user interfaces where the design is oriented toward human behavior, This research is going to recommend a repair version of the user interface. The result is a design of prototype UI that has been tested with the System Usability Scale (SUS) where the result grade is 77, whereas according to the System Usability Scale, the grade is along adjective rating “Good”, with acceptability range at “Acceptable” with grade scale C. In Conclusion, the Prototype UI is already better and doesn’t need further redesig

Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasionalisasi Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi operasional pada Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat dan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi operasional pada Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat sudah sesuai dengan syariah atau sebaliknya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif. Terdapat tiga jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive serta peneliti berperan sebagai instrument kunci dari awal sampai akhir. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Berdasarkan hasil penelitian lapangan kegiatan koperasi syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB unit Lombok Barat dari sisi operasional menggunakan prinsip-prinsip syariah. Baik dari segi produk, tata cara pelaksanaan akad dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan Implementasi operasional yang dijalankan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat sudah sesuai dengan syariah. Syariah dari sisi operasional, produk-produk koperasi, dan akad-akad yang diterapkan. Kata Kunci : Koperasi Syariah, Operasional Koperasi , Ekonomi Islam.

Sistim Pengupahan Pada Usaha Waralaba untuk Kesejahteraan Karyawan di Kota Mataram di Tinjau dari Persepektif Islam

Penelitian ini bertujuan (a) Untuk mengetahui Sistem Pengupahan Pada Usaha Waralaba di Kota Mataram di Tinjau dari Persepektif Islam. (b). Untuk mengetahui  Tingkat Kesejahteraan Karyawan Pada Usaha Waralaba di Kota Mataram di Tinjau dari Persepektif Islam. Karena upah merupakan salah satu pembahasan penting dalam fiqh muamalah yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat terutama yang berkecimpung di dunia usaha. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh  kejelasan penyelesaian masalah. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini terdapat lima informan kunci dan satu informan non kunci. Dari hasil penelitian  menunjukkan bahwa (a) sistem pengupahan yang diterapkan menggunakan Upah Minimum Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Barat dinilai dari produktivitas, karir dan ketekunan dalam  bekerja. (b) sistem pengupahan yang diterapkan di Usaha Waralaba sudah sesuai dengan syari’at Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun ja’alah/pengupahan secara IslamI. yaitu (1). Pemberi Ja’alah (Akad) yaitu antara pemilik usaha dan pekerja didasarkan atas kesukarelaan. (2). Pekerja; mereka yang bekerja sudah balig/dewasa. (3). Upah; berdasarkan standar upah minimum sesuai aturan pemerintahan. (4). Pekerjaan; pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan tingkat kesukaran dan jumlah upah yang diterima. (5)  shighat (ucapan) antara kedua belah pihak sepakat dengan pekerjaan dan ketentuan upah yang akan diterima. (c). tingkat kesejahteraan karyawan di Usaha Waralaba tergolong belum sejahtera, Indikator bersifat material adalah belum terpenuhinya kebutuhan akan sandang, pangan papan dan keamanan dan lain-lainnya, sedangkan indikator yang bersifat spiritual adalah belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti hifzud-dien, hifzun-aql, hifzun-nafs, hifzun-nasl dan hifzun-mal. Jika kebutuhan daruriyat salah satu tidak terpenuhi maka belum tergolong sejahtera

PENGARUH KEPEMIMPINAN PONDOK PENSANTREN TERHADAP KEDISIPLINAN BELAJAR SANTRI DI PESANTREN ALMUNAWWARAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU (Studi Pada MA dan MTs)

Pendidikan kedisiplinan santri merupakan elemen terpenting serta sarana paling efektif dalam proses pendidikan di Pondok Pesantren. Oleh karena itu, pendidikan kedisiplinan harus ditegakkan oleh semua orang yang terlibat di Pondok Pesantren, baik santri, guru, maupun pengasuh pesantren itu sendiri. Disiplin itu menyangkut beberapa aspek: disiplin sopan santun, kebersihan, beribadah, bahasa, berasrama, berpakaian, berolahraga, dan berbahasa. Semuanya mutlak harus ditaati sejak pertama santri resmi menjadi bagian dari Pondok Pesantren. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kepemimpinan ustadz terhadap kedisiplinan belajar santri pondok pesantren al munawwarah dan dar el hikmah di pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan ustadz terhadap kedisiplinan belajar santri pondok pesantren al munawwarah dan dar el hikmah di pekanbaru. Subjek dalam; penelitian ini adalah santri pondok pesantren, sedangkan objek penelitian adalah kepemimpinan pondok dan kedisiplinan belajar santri. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 586 orang santri dengan sampel 86 orang. Hipotesis penelitian ini adalah: “Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan pondok pesantren terhadap kedisiplinan belajar santri”. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penulis mengedarkan angket tentang kepemimpinan pondok pesantren dan kedisiplinan belajar santri. Setelah data dianalisa, maka disimpulkan: kepemimpinan pondok pesantren berpengaruh terhadap kedisiplinan belajar santri dan kepemimpinan pondok memberikan kontribusi terhadap kedisiplinan belajar santri bila dilihat dari nilai koefisien determinasi. Kata kunci : Kepemimpinan Pondok Pesantrean, Kedisiplinan Belajar Santri, Al Munawwara

Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Kejaksaan Agung dengan berdasarkan kewenangannya dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum, sebagaimana terdapat pada Pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi bertentangan terhadap asas equality before the law dan terjadinya diskriminasi terhadap penerapan hukum kepada subjek hukum. dibandingkan pada asas equality before the law yang diwujudkan pada asas legalitas menjelaskan bahwa setiap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Dengan berlandaskan asas equality before the law yang diwujudkan dalam asas legalitas serta sistem penuntutan berdasarkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penegakkan hukum. Dapat dibenarkan jaksa agung diberikan kewenangan untuk dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi sebab yang menjadi alasan akan kewenangan tersebut memiliki pertentangan pada asas equality before the law.Kata Kunci: Asas Equality Before The Law, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umu

Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir untuk Kesejahteraan Umat (Studi kasus di Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat)

This study analyzes the management of waqf money by Nazhir for the welfare of the people (case study in Ibn Abbas West Nusa Tenggara's Amal Amal Sejahtera Wallet) using qualitative research methods, to understand the phenomena experienced by the research subjects in behavior, perception, motivation, actions and others. others then describe the state of the object of the researcher about the correspondence between theory and reality (empirical) that occurs. The results showed that the management of waqf was carried out in accordance with management management in Islam and in accordance with George R.Terry's theory of management management theory and function. Money Waqf has been able to provide prosperity for the people through programs launched by DASI NTB which are engaged in the social field to help the community to compensate for the necessities of daily life which is the goal of the management function in Islam. The Deputy Secretary has understood money waqf because according to informants waqf money is a charity Jariyah intended for his family who has died, in accordance with the hadith of the Messenger of Allah on the hand of alms

Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan

This article reviews the Circular of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number: SE / 7 / VI / 2018 concerning the termination of the investigation. The emergence of this circular provides legal certainty value for alleged criminal acts with inadequate facts and evidence so that the investigation must be stopped. On the one hand, it also degrades the value of legal certainty because it forms a new norm regarding the termination of investigations which is not regulated at all in the Criminal Procedure Code as a formal legal basis in criminal law. The author is interested in reviewing the Chief of Police circular in terms of statutory regulations and functions. This paper is theoretical research with a conceptual approach. The results of this research are the legal position of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is not included in the laws and regulations. The function of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation to fill the legal vacuum regarding the mechanism for terminating the investigation which is not regulated in the Criminal Procedure Code and the function of the Chief of Police Circular Letter No: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is as instructions and notifications regarding the mechanisms and procedures for terminating investigations to investigators of the Indonesian National Police. AbstrakArtikel ini mengulas Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VI / 2018 tentang penghentian penyelidikan. Munculnya surat edaran ini memberikan nilai kepastian hukum atas dugaan tindak pidana dengan fakta dan bukti yang tidak memadai sehingga penyelidikan harus dihentikan. Di satu sisi juga merendahkan nilai kepastian hukum karena membentuk norma baru mengenai penghentian penyelidikan yang sama sekali tidak diatur dalam KUHAP sebagai landasan hukum formal dalam hukum pidana. Penulis tertarik untuk mengkaji surat edaran Kapolri ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan fungsinya. Makalah ini merupakan penelitian teoritis dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai mekanisme penghentian penyelidikan yang tidak diatur dalam KUHAP dan fungsi Kepala Badan Reserse Kriminal. Surat Edaran Kepolisian No: SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan sebagai petunjuk dan pemberitahuan mengenai mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dry-It Enterprise : Portable Cloth Dryer / Khairul Naim Asari ...[et al.]

Dry-It Enterprise is a company which focuses on mechanical engineering contractor in Malaysia. BME is specialist in boiler and unfired pressure vessel maintenance (machinery) where 95% of the factory and plant industries in Malaysia using boiler and unfired pressure vessel for their production. We highly confident that our market can easily developed spread because all that's machinery must be registered with local authority i.e Department of Occupational Safety and Health (DOSH) under the act, Factory Machinery Act 1967 (FMA67). The owner of machinery shall do periodic maintenance for every 15 month to renew the machinery certificate of fitness (CF) Based on the objectives above, we are venturing into boiler and pressure vessel industries. The maintenance work has the potential of being a profitable business if it is done in large scale and systematically manage

Development of an accurate AI-based dermatology assistant for skin disease recognition using YOLOv8 models

The AI-based dermatology assistant for skin disease recognition is a state-of-the-art technological solution designed to address the disparity in access to professional dermatological services between urban and remote areas. This research employs the YOLOv8 model, which is a deep learning algorithm, to determine the most effective methods for detecting skin diseases. The research compares various algorithms, such as SVM, YOLOv3, YOLOv4, and Dual-Architecture CNN, through a comprehensive review of existing AI applications in dermatology. After 500 training epochs, the YOLOv8 Small Model was the most accurate, achieving a precision of 84%, a recall of 77.1%, and a mean average precision (mAP) of 84%. The potential of the proposed AI-based assistant to significantly improve healthcare accessibility and diagnostic accuracy in underserved areas is demonstrated through rigorous testing, which validates its effectiveness. This groundbreaking utilization of artificial intelligence in dermatology signifies a substantial stride forward in providing equitable healthcare solutions