Keefektifan Model Cooperative Learning Tipe Numbered Heads Together (NHT) dan Concept Mapping terhadap Kemampuan Kerjasama dan Peningkatan Penguasaan Konsep Peserta Didik SMA pada Topik Pencemaran Lingkungan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh: 1) model Cooperative Learning tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap kemampuan kerjasama dan penguasaan konsep peserta didik 2) concept mapping terhadap kemampuan kerjasama dan penguasaan konsep peserta didik 3) kombinasi antara model Cooperative Learning tipe NHT dan Concept Mapping terhadap kemampuan kerjasama peserta didik dan 4) kombinasi antara model Cooperative Learning tipe NHT dan concept mapping terhadap penguasaan konsep peserta didik SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen semu yang menggunakan desain Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest dengan tiga variasi perlakuan dan satu kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X yang berjumlah 206 orang yang terbagi menjadi enam kelompok belajar. Empat kelompok belajar yang dijadikan sampel yaitu peserta didik kelas X1 dengan perlakuan strategi concept mapping, X2 dengan perlakuan kombinasi antara model Cooperative Learning tipe NHT dan concept mapping, X3 dengan perlakuan tanpa Cooperative Learning tipe NHT dan concept mapping (konvensional), dan X6 dengan perlakuan model Cooperative Learning tipe NHT. Pengumpulan data dilakukan dengan: a) melakukan penilaian performansi untuk mengukur kemampuan kerjasama dan b) metode tes yang dilakukan melalui pretest dan postest untuk mengukur penguasaan konsep. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) Model Cooperative Learning tipe NHT berpengaruh terhadap kemampuan kerjasama peserta didik dengan nilai rata-rata kemampuan kerjasama yaitu 32,3143 (sangat tinggi), tetapi tidak berpengaruh terhadap penguasaan konsep peserta didik dengan rata-rata pretes yaitu 61,1429 (tinggi) dan posttest 71,2857 (tinggi). 2) Concept mapping tidak berpengaruh terhadap kemampuan kerjasama peserta didik dan penguasaan konsep peserta didik dengan rata-rata pretest 62,9167 (tinggi) dan posttest 71,2500 (tinggi). 3) Kombinasi antara model Cooperative Learning tipe NHT dan concept mapping berpengaruh terhadap kemampuan kerjasama peserta didik, dengan nilai rata-rata kemampuan kerjasama peserta didik, yaitu 33,2812 (sangat tinggi). 4) Kombinasi antara model Cooperative Learning tipe NHT dan concept mapping berpengaruh terhadap penguasaan konsep peserta didik dengan nilai pretest 62,1875 (tinggi) setelah posttest menjadi 76,5625 (sangat tinggi)

PENGUKURAN DAN PENGGAMBARAN PROFIL MEMANJANG MELINTANG DENGAN AUTODESK LAND DEKSTOP 2004 UNTUK PERENCANAAN JALAN SADAPAN GETAH DI DAERAH LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI

Pengukuran dan Penggambaran merupakan kegiatan dasar dalam dunia pemetaan. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mendapatkan data yang di inginkan dari yang telah direncanakan sebelumnya, data yang telah didapatkan dilapangan selanjutnya akan di proses dalam penggambaran. Penggambaran dilakukan setelah data yang didapatkan dari hasil pengukuran, penggambaran yang dilakukan adalah pembuatan profil memanjang dan melintang, Software yang digunakan adalah Autodesk Land Dekstop 2004. Tujuan dari pengukuran dan penggambaran profil memanjang dan melintang adalah agar menghasilkan penampang panjang dan lintang untuk perencanaan jalan sadapan getah pinus. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan prosedur pengukuran profil memanjang dan melintang serta penggambaran dengan memggunakan software Autodesk Land Dekstop 2004 untu

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN PIDIE)

ABSTRAKMuhammad Hidayat, PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP2017 TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN(Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi,59)., pp., bibl(Rizanizarli, S.H., M.H.)Pasal 13 Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat danAdat Istiadat, menyebutkan terdapat beberapa persengketaan yang dapatdiselesaikan secara adat, salah satunya adalah penganiayaan ringan. Namun dalamkenyataannya, yang terjadi di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya sesuai denganaturan yang mengaturnya yaitu Pergub Aceh No.60 Tahun 2013 TentangPelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan proses penyelesaian tindakpidana penganiayaan ringan melalui peradilan adat, menjelaskan bentuk sanksiadat yang diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, sertamenjelaskan hambatan dan upaya peradilan adat terhadap penyelesaian tindakpidana penganiayaan ringan.Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dilakukan penelitiankepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkandata sekunder yang diperoleh dari buku-buku, doktrin, jurnal hukum, danperaturan undang-undang yang berlaku, sedangkan penelitian lapangan untukmendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan respondenmaupun informan.Hasil dari penelitian lapangan didapatkan bahwa proses penyelesaian secaraadat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan belum sepenuhnya sesuaidengan aturan yang mengaturnya dikarenakan terpengaruh masalahpribadi/konflik kepentingan antara Keuchik/Tuha peut dengan korban/pelaku.Bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap tindak pidana penganiayaan ringanyaitu Nasehat, Teguran, Ganti kerugian, dan Sayam. Hambatan peradilan adatterhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan adalah peradilan adatyang kurang profesional, pendekatan yang sulit, kurangnya pemahamanmasyarakat terhadap hukum adat dan peradilan adat. Adapun upayanya yaitupelatihan peradilan adat, pendekatan yang dilakukan berulang kali, sosialisasihukum adat dan peradilan adat terhadap masyarakat.Disarankan kepada Pemerintah terkait agar membuat Lembaga PengawasPeradilan Adat Aceh yang dapat memantau dan mengawasi Peradilan Adat sertadapat menerima laporan pengaduan dari masyarakat jika ada Peradilan Adat yangsewenang-wenang, berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentanghukum adat dan peradilan adat, dan perlu di sosialisasikan Pergub ini agarmasyarakat dapat memahami mekanisme penyelesaian secara adat

Inequality Across Districts and Cities in the Riau

This research aims to analyze the level of development inequality across regions in the Riau province. This research attempts to identify and analyze the factors that cause inequality as well as to formulate a development policy for reducing inequalities in that region. This study used Theil index and regression analysis. The results of analysis using the Theil index indicate the existence of inequality between different development regions in the Riau Province with the percentage 50%-70%. From the regression analysis, this paper found that some economic and social factors were the important factors of development inequality in the province such as human development index and infrastructure budgets

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SINKRONISASI PENDAFTARAN TANAH YANG DIKUASAI NEGARA (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara)

Pendaftaran tanah yang dikuasai negara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria diatur pelaksanaannya melalui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun realitasnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjelaskan bahwa barang milik Negara yang dikuasai pemerintah wajib disertipikatkan atas nama pemerintah pusat/daerah. Hal tersebut sangat bertentangan dengan filosofi yang ada pada UUPA dan peraturan pelaksaan dibawahnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji atau menganalisis pengaturan tentang pendaftaran tanah yang dikuasai Negara ditinjau dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sesuai dengan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum dan untuk mengkaji atau menganalisis sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengembangan penelitian ilmu hukum dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah dan masyarakat dalam hal pendaftaran tanah yang dikuasai Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data seperti perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat ahli yang berhubungan dengan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pendaftaran tanah yang dikuasai Negara, sehingga diperlukan adanya penyesuaian pada peraturan perundang-undangan tersebut