Komunikasi Dalam Pertunjukan Drama: Antara Pengarang, Aktor, Dan Penonton

Actor\u27s competency to act in a drama performance can improve his ability to perform good communication. In addition,drama, as a performance art, can give an enlightening process to the audience through the values contained in the dialogues. As aresult, drama develops well, reaching the areas of countryside and also in universities, which usually called "teater kampus (collegetheater)". Drama is also included in the curriculum of literary study. This paper describes the communication between drama and itsaudience

Novel Lauh Mahfuz: Agama dan Harmonisasi Keberagamaan

Manusia memang beragam, penuh perbedaan, unik, dan punya jalan pikir masing-masing, selalu ada sisi-sisi yang tersembunyi di dalamnya, sudut-sudut gelap yang harus dibaca dengan teliti dan cermat untuk menuju pada makna sebenarnya karena semuanya memiliki kemungkinan untuk diinterpretasi.dan menarik untuk diapresiasi. Demikianpun Novel Lauh Mahfuz karya Nugroho Suksmanto, yang penuh dengan pesan-pesan bermakna terkait dengan cara memahami agama, mengatasi perbedaan, dan harmonisasi dalam keberagaman.Perlu untuk diketahui dan dipahami bahwa untuk memahaminya tidak hanya dibangun melalui susunan peristiwa, tetapi juga dapat dimunculkan melalui tokoh yang melatarbelakangi sistem sosial dan budaya tertentu. Dalam novel Lauh Mahfuz, tokoh menjadi “artikulasi ganda” atas kepribadian yang memiliki pandangan, juga tindakannya adalah proyeksi dari wacana. Adanya tokoh Syekh Abu Salaf dan Syekh Ibnu Khalaf misalnya, dapat kita identifikasi sebagai dua tokoh yang memiliki dua pandangan besar yang dalam konteksnya dapat kita hubungkan dengan keberadaan kaum Salaf dan Khalaf.Novel Lauh Mahfuz memberikan kita seberkas cahaya untuk menyadari hakikat perbedaan yang penuh dengan konflik. Kita serasa diajak masuk pada ruang yang punya banyak pintu untuk menyalakan cahaya di dalam hati dan memahami hidup beragama secara humanis dan terbuka pada perbedaan

Dialektika Fungsional Antara Hukum Dan Otoritas Kekuasaan Negara

This study aimed to describe the functional dialectic between Jaw and power authorities. The result: (1) the authoricy is a conception of social relations between the two parties or two institutions that are each influences, dominating or exploitative; (2) legal characteristics can be viewed from the authorities that form, and substance of the work in organizing the community; (3) functional dialectic between Jaw and state power authorities gave birth to two patterns of relationships, which is identical to the rule of Jaw and vice versa. Finally, the 'state' as a sovereign authority through the institutionalization of formal institutions should be able to put laws autonomous in accordance with the principles of human rights, in order to avoid 'trade off between the rule of law

Bahasa Tubuh: Tanda Dalam Sistem Komunikasi

Body language as a system of marking and communications to create action, require more interpretation forthe purpose can be achieved. From the standpoint of semiotic and communicative action, every communicationreceived by others, then there will be certain impacts that occur, depending on the power of interpretation. Making of thesemiotics of body language and focus on how the message being abstracted by the receiver. Body language as amessage with a set of symbols that can be verbal communication, can not be understood properly without any expressionthat is formed based on mythology. The existence of this mythology helps to understand the body language in the realm ofa specific code that has been universally believed

Peningkatan Good Governance Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU. 12 Tahun 2008 di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan berbagai prinsip diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan Pusat dan Daerah. Perubahan penyelenggaraan otonomi ini berkonsekuensi pada Perubahan kelembagaan di daerah sesuai dengan sumberdaya dan kebutuhan daerah masing-masing. Idealnya kewenangan daerah tersebut diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi sebagai pedoman standar pelayanan minimal. Rendahnya pemahaman organisasi perangkat daerah mengenai urusan pemerintahan yang bersifat pilihan berpotensi pada rendahnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan sehingga perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan acuan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Daerah diharapkan mampu menyusun kelembagaan penyelenggaraan otonomi di daerah, termasuk perangkat organisasi Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tugas utama perangkat daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah, memberdayakan berbagai sumber di daerah dan melaksanakan program-program pembangunan di daerah. Berdasarkan Tiga tujuan pokok tersebut, maka hal yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan yang prima, Masyarakat yang mandiri dan optimalisasi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat mencapai pelayanan prima, masyarakat yang mandiri, dan optimalisasi pendapatan daerah

Strategi Partisipatif Penyusunan Rencana Strategis Desa (Renstrades ) sebagai Planwork Pelestarian Lingkungan Pendukung Cagar Wisata di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Artikel hasil pengabdian ini ‘concern' untuk mendeskripsikan penguatan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan pendukung cagar wisata. Desa Kebonsari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dipilih sebagai lokus pengabdian, mengingat keberadaannya sebagai kawasan penyangga wisata dalam zonasi terluar rencana jangka panjang pengelolaan taman wisata Borobudur. Desa ini adalah penyokong produk kerajinan khas Borobudur, baik berupa relief maupun souvenir dari bahan bambu. Pelatihan ini menggunakan teknik diseminasi, pendampingan dan simulasi bagi masyarakat untuk menyusun Renstrades secara partisipatif sebagai ‘planwork' pelestarian lingkungan pendukung cagar wisata Candi Borobudur. Strategi yang digunakan adalah: (i) berbagi pengalaman dalam proses pendokumentasian rencana strategis desa; (ii) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif taman wisata candi borobudur; dan (iii) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerjasama dalam pengelolaan taman wisata secara berkelanjutan. Target pelatihan ini adalah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan desa secara terpadu sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Perencanaan strategis desa ini diperlukan untuk mengintegrasikan rencana pengelolaan taman wisata dan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Magelang, dengan harapan dapat: (i) melindungi, memperluas dan menjamin ruang otonomi dan kebebasan masyarakat desa; (ii) melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa; (iii) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; dan (iv) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa

Diseminasi Kesadaran Hukum Guna Penguatan Daya Tangkal Mandiri terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Maraknya sex bebas dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya maupun Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan diseminasi pendidikan kesehatan di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dipilih untuk menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik para remaja. Selain itu, media film juga dipakai untuk mendukung kelancaran penyampaian informasi. Dengan memperhatikan persentase kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap sesi serta hasil posttest dapat disimpulkan bahwa peserta mampu mengenali dampak hukum dan dampak sosial serta dampak negatif lain akibat penyalahgunaan Narkoba maupun perilaku seks bebas dikalangan remaja. Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal tersebut. Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya diseminasi dilaksanakan secara berkala, terprogram, dan berkesinambungan, khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal siswa terhadap penyalahgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas dapat lebih ditingkatkan

Sastra Cyber: Alternatif Komunikasi Antara Karya Sastra Dan Masyarakat Pembaca

The existence of cyberliterary is an impact of technology development. Cyberliterary become new alternativefor writer to communicate his works to people. From Indonesian literary domain, we can conclude that a writer capabilitydetermined by his wor

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba & Sex Bebas di Kalangan Remaja melalui Pembinaan Hukum dan Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Siswa Mts Sa Al-mina Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) maupun maraknya sex bebas dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan penyuluhan pendidikan kesehatan di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dipilih untuk menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik siswa MTs, Selain itu, media film juga dipakai untuk mendukung kelancaran penyampaian informasi. Dengan memperhatikan persentase kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap sesi serta hasil posttest dapat disimpulkan bahwa peserta mampu mengenali dampak hukum dan dampak sosial serta dampak negatif lain akibat penyalahgunaan Narkoba maupun perilaku seks bebas di kalangan remaja. Harapannya mereka mampu secara mandiri menjauhi dan menghindari hal tersebut. Rekomendasi kegiatan ini adalah perlunya penyuluhan dilaksanakan secara berkala, terprogram, dan berkesinambungan, khususnya sehingga kesadaran dan daya tangkal siswa terhadap penyalahgunaan Narkoba dan perilaku seks bebas dapat lebih ditingkatkan