Kinerja Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Hubungannya dengan Efektivitas Program Makanan Pendamping Air Susu Ibu pada Anak Bawah Dua Tahun dengan Gizi Buruk di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau

Background: Complementary breastfeeding program is aprogram implemented at health centers which is meant toimprove nutrition status of the community and this is a duty ofnutrition staff at health centers. The prevalence of cases ofcomplementary breastfeeding side effects may be due toinappropriate storage and supply as performance of nutritionstaff of health centers.Objective: To identify the relationship between theperformance of nutrition staff of health centers with theeffectiveness of complementary breastfeeding program amongchildren less than two years from poor families with poornutrition.Method: The study was observational with cohort design,applied to children under two years from poor families withpoor nutrition who got complementary breastfeeding.Qualitative method and descriptive analysis were used toidentify the distribution system of complementary breastfeedingthrough in-depth interview using questionnaires with openquestions. Location of the study was in the District of Karimunand the analysis unit was District Health Office of Karimun.Subject of the study consisted of 9 nutrition staff of healthcenter and 15 malnourished children under two. Data analysisof complementary breastfeeding distribution system was donedescriptively.Result: The program of complementary breastfeeding whichhad been implemented for 3 months to malnourished childrenless than two years did not improve nutrition status frommalnourished to good nutrition status. The performance ofnutrition staff at the health center in the program ofcomplementary breastfeeding was low in the specification oftarget age, the amount of complementary breastfeeding portionand in the preparation of complementary breastfeeding. Thedistribution of complementary breastfeeding at the health officeand health center did not comply to complementarybreastfeeding distribution and management guidelines, suchas in aspects of target specif ication, complementarybreastfeeding preparation information, and monitoring ofcomplementary breastfeeding distribution.Conclusion: The program of complementary breastfeedingwas ineffective in improving nutrition status of children lessthan two years from malnourished to good nutrition status.The performance of nutrition staff at the health center incomplementary breastfeeding program was low.Complementary breastfeeding distribution and managementsystem at the health office and health center at District ofKarimun had not run well.Keywords: nutrition staff, performance, complementarybreastfeeding, children under two, malnutritio

Studi Literatur: Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Tujuan – Tujuan dari Penulisan ini untuk membahas tentang penilaian kesehatan Bank Syariah, Dasar hukum tentang pengaturan penilaian kesehatan Bank Syariah (BUS dan BPRS) merujuk kepada aturan UU, PP, PBI, POJK dan surat edaran BI, OJK dan menjelasakan tentang penilaian RGEC pada Bank Syariah. Metode – Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka. Penulisan ini menggunakan jenis literatur review terhadap berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan penilaian kesehatan Bank Syariah, dasar hukum BUS dan BPRS, dan RGEC. Hasil – Penelitian ini menunjukkan penilaian kinerja bank untuk mengatasi risiko dan memantau kinerjanya, mencerminkan fungsi dan kesehatan bank. Penilaian kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan bank menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan POJK No. 8 tahun 2014. Sementara itu, penilaian kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007. Metode RGEC, pengembangan dari CAMELS, menilai delapan faktor risiko, termasuk kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan, dan reputasi dalam operasional bank. Originalitas – Penulisan ini mengungkapkan penilaian kesehatan pada bank syariah, dasar hukum Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS), dan penjelasan tentang penilaian RGEC (risk profile, governance, earnings and capital). Implikasi – Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sebagai intermediasi, dapat membantu kelancaran arus pembayaran, dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan khususnya kebijakan moneter

Importance of posture in violin playing / Nur Hazwin Roslan

The study was carried out to determine the Importance of posture in violin playing in Faculty of Music, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam Selangor. Objective of this research is to describe the correct posture in violin playing, to investigate student's knowledge and understanding about the importance of posture in violin playing and to find out what are the effects of poor posture in violin playing and to find out what are the effects of poor posture in violin playing. The result shows that majority of the violinists in our faculty are not aware about the importance of posture due to lack of knowledge

SISTEM PELAYANAN BERBASIS DIGITAL PADA HASANAH GUEST HOUSE PEKANBARU DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN JUMLAH KONSUMEN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK Hazwin Al Farid, (2022): Sistem Pelayanan Berbasis Digital Pada Hasanah Guest House Pekanbaru Di Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Meningkatkan Jumlah Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Syariah Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, orang dapat tertular Covid-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Covid-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 batuk, bersin, atau berbicara. Pandemi Covid-19 saat ini menjadi masalah serius yang dihadapi banyak negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah aktivitas sehari-hari masyarakat termasuk para pengusaha dan pebisnis salah satunya pada jasa perhotelan. Hasanah Guest House Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan dan salah satu hotel yang terkena dampak pandemi Covid-19. Hasanah Guest House Pekanbaru menyiapkan sistem pelayanan berbasis digital dalam meningkatkan jumlah konsumen dimasa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan berbasis digital pada Hasanah Guest House Pekanbaru di masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan jumlah konsumen menurut pesrpektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menjadi informan dalam penelitian berjumlah 4 (empat) orang yakni: 1 orang general manager, 1 orang manager marketing, 1 orang receptionist, dan 1 orang housekeeping, metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa sistem pelayanan berbasis digital pada Hasanah Guest House Pekanbaru di masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan jumlah konsumen dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti: instagram, facebook, media cetak brosur, dan juga bekerjasama dengan OTA (Online Travel Agent) yaitu: Traveloka, Pegipegi, Tiket.com, dan Agoda dalam meningkatkan jumlah konsumen. Dalam pandangan Ekonomi Syariah, sistem pelayanan berbasis digital pada Hasanah Guest House Pekanbaru di masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan jumlah konsumen secara umum sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena dalam pelayanan digital informasi yang diberikan oleh Hasanah Guest House Pekanabaru kepada konsumen benar dan jujur. Kata Kunci: Pelayanan Digital, Konsumen, Ekonomi Syaria

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PENDAPATAN NELAYAN DAN PEMILIK USAHA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DI DESA KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR)

Manusia yang memiliki sifat ketergantungan antara sesama manusia umumnya meliputi segala aspek kehidupan terutama dalam hal perjanjian dan kontrak. Dalam kebutuhan manusia akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa daiantara sebagian manusia ada yang memiliki modal besar dan tidak bisa menjalankan usaha produktif, ada juga yang memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi keinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang membutuhkan. Disisi lain tidak jarang pula ditemui orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Kenyataan inilah sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang yang tidak mampu atau kekurangan modal. Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko. Profit sharing (Bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni diantara kedua belah pihak atau lebih. Yaitu, pemilik modal dengan pengelola usaha atau nelayan . Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis konsep keadilan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada pendapatan nelayan dan pemilik usaha ditinjau dalam perspektif Islam di kecamatan Kubu kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pendekatan secara deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yaitu nelayan dan pemilik usaha. Proses pengumpulan data ini dengan data Primer dan Sekunder. Data peimer di dapatkan dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder di dapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Hasil Penelitian ini: 1) Dalam penetapan nisbah bagi hasil antara nelayan dan pemilik usaha di Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, beberapa diantaranya sudah memenuhui rukun dan syarat-syarat bagi hasil yaitu, pertama mengikat kesepakatan perjanjian bagi hasil secara lisan dan saling percaya serta dengan dasar suka sama suka, bukan atas dasar paksaan satu pihak atau pihak ketiga, dan yang kedua pendapatan dari hasil tangkapan dibagi rata yaitu 50% untuk pemilik usaha dan 50% untuk nelayan, setelah dikurangi seluruh biaya operasional ketika nelayan melaut. 2) Ditinjau dalam perspektif Islam penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan di Desa Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Ternyata belum sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu memiliki pergeseran dari nilai dan sistem akad mudharabah yang diatur dalam syariat Islam. keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola. Kata Kunci: Analisis Konsep Keadilan, Penetapan Nisabah Bagi Hasil, Pendapatan Nelayan dan Pemilik Usah

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI KITOSAN LARUT AIR DENGAN PENAMBAHAN BAHAN PENGISI MANITOL, MALTODEKSTRIN, DAN LAKTOSA

Kitosan memiliki berbagai aktivitas. Salah satu aktivitasnya adalah aktivitas antibakteri. Kitosan memiliki sifat antibakteri karena memiliki gugus amina dari glukosamin. Berat molekul kitosan menyebabkan kitosan sulit larut dalam air dan pelarut lainnya, sehingga membatasi aplikasinya yang luas dibidang obat-obatan dan industri pangan. Berat molekul kitosan dapat diperkecil dengan menggunakan reaksi enzimatis atau hidrolisis kimia. Reaksi hidrolisis kimia dipilih karena bahan yang lebih mudah didapat dan murah. Hidrogen peroksida juga memiliki gugus radikal yang dapat memutus ikatan glikosidik pada rantai polimer. Penyimpanan waktu lama dapat menyebabkkan perubahan kristal kitosan larut air dari kuning menjadi kecoklatan. Bahan pengisi ditambahkan untuk mempercepat proses pengeringan dan menjaga komponen aktif pada suatu bahan ketika dipanaskan dan disimpan serta memberikan bentuk serbuk pada bahan yang dikeringkan. Bahan pengisi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah manitol, maltodekstrin, dan laktosa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aktivitas manitol, maltodekstrin, dan laktosa sebagai bahan pengisi dalam mempertahankan aktivitas antibakteri kitosan larut air Penelitian ini menggunakan perlakuan penambahan manitol 40%, manitol 40%, manitol 50%, maltodekstrin 30%, maltodekstrin 40%, maltodekstrin 50%, laktosa 30%, laktosa 40%, dan laktosa 50%. Kitosan larut air yang dihasilkan memiliki derajat deasetilasi sebesar 26.87%. Kelarutan tertinggi dari semua jenis bahan pengisi dan konsentrasi dimiliki oleh serbuk kitosan larut air dengan penambahan bahan pengisi laktosa sebanyak 50% berat kitosan basah (98,97% ± 0,004). Kelarutan terendah dimiliki oleh kristal kitosan larut air yaitu sebesar (89,62% ± 0.0463). Zona hambat terbesar dari semua jenis bahan pengisi dan konsentrasi terhadap bakteri S. aureus ditunjukkan oleh serbuk kitosan larut air dengan penambahan bahan pengisi manitol sebanyak 40% (0,437 cm ± 0,085) dan terhadap bakteri E. coli ditunjukkan pada penambahan laktosa 30% (0,727 cm ± 0,241)

PENGUJIAN BAKTERI PATOGEN (Vibrio cholerae dan Staphylococcus aureus) DI BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN JAKARTA TIMUR

Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang kaya akan protein hewani, asam lemak tidak jenuh seperti eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA), dan mikronutrien. Penanganan pasca panen yang cepat dibutuhkan untuk menjaga kualitas ikan. Salah satu penanganan pasca panen adalah pengolahan. Produk perikanan tersebut harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan yang diinginkan konsumen untuk dapat diterima. Produk perikanan yang aman adalah pangan yang bebas dari kontaminan, yaitu kontaminan berupa cemaran fisika, kimia, dan biologi. Cemaran yang rentan mencemari produk perikanan adalah cemaran biologi. Atas dasar hal tersebut, pengujian pada produk perikanan wajib dilakukan untuk menjamin keamanan produk sebelum sampai ke tangan konsumen. Tujuan dari praktek kerja lapang adalah mengetahui metode dan teknik pengujian bakteri V. cholerae dan S. aureus. Praktek kerja lapang dilaksanakan di Balai Besar Pengujian Penerapan Hasill Perikanan (BBP2HP) Jakarta Timur. Metode kerja yang digunakan adalah metode deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan partisipasi aktif. BBP2HP menggunakan Standar Nasional Indonesia dalam melakukan pengujian mikrobiologi. Pengujian V. cholere meliputi preparasi sampel, pengkayaan, isolasi, pemurnian, uji biokimia pendahuluan, uji serologis, dan uji biokimia lanjutan. Pengujian S. aureus meliputi preparasi sampel, isolasi, perhitungan koloni, uji koagulase, dan uji tambahan. Hasil pengujian sampel yang didapat dari pengujian produk perikanan selama pelaksanaan praktek kerja lapang menunjukkan hasil negatif V. cholerae pada semua sampel dan <10 kol/gram S. aureus

Penilaian Kesehatan Bank Syariah

This writing discusses the health assessment of Sharia Banks. The legal basis for regulating the health assessment of Sharia Banks (BUS and BPRS) refers to the regulations of the Law, PP, PBI, POJK, and BI, as well as OJK circulars. The article explains the RGEC assessment of Sharia Banks, using a qualitative approach with a literature study research design. This writing presents a literature review of various sources related to assessing the health of Sharia Banks, the legal basis of BUS and BPRS, and RGEC. The discussion explains that bank health assessment reflects the bank's performance and is the result of assessing the bank's condition to overcome risks and improve performance. The logical structure and causal connections between statements ensure a clear and balanced presentation of the topic. The health assessment of Sharia Commercial Banks (BUS) is regulated by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. According to this law, banks are required to maintain their level of soundness. Article 1, paragraph 6 of POJK No. 8 of 2014 pertains to the evaluation of the soundness level of sharia commercial banks and sharia units. The health assessment of Sharia Rural Banks (BPRS) is regulated by Bank Indonesia Regulation No.9/17/PBI/2007, which is based on the Health Assessment System Rural Credit Bank using Sharia Principles. The RGEC method is an advancement of the CAMELS method. The RGEC method involves inherent risks, and quality risk management is applied to bank operations across eight factors: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk, and reputation risk

Penilaian Kesehatan Bank Syariah

This writing discusses the health assessment of Sharia Banks. The legal basis for regulating the health assessment of Sharia Banks (BUS and BPRS) refers to the regulations of the Law, PP, PBI, POJK, and BI, as well as OJK circulars. The article explains the RGEC assessment of Sharia Banks, using a qualitative approach with a literature study research design. This writing presents a literature review of various sources related to assessing the health of Sharia Banks, the legal basis of BUS and BPRS, and RGEC. The discussion explains that bank health assessment reflects the bank's performance and is the result of assessing the bank's condition to overcome risks and improve performance. The logical structure and causal connections between statements ensure a clear and balanced presentation of the topic. The health assessment of Sharia Commercial Banks (BUS) is regulated by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. According to this law, banks are required to maintain their level of soundness. Article 1, paragraph 6 of POJK No. 8 of 2014 pertains to the evaluation of the soundness level of sharia commercial banks and sharia units. The health assessment of Sharia Rural Banks (BPRS) is regulated by Bank Indonesia Regulation No.9/17/PBI/2007, which is based on the Health Assessment System Rural Credit Bank using Sharia Principles. The RGEC method is an advancement of the CAMELS method. The RGEC method involves inherent risks, and quality risk management is applied to bank operations across eight factors: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk, and reputation risk