Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia

Abstract In the body of political parties in Indonesia, it cannot be denied that there are oligarchies that can affect the nomination and candidacy mechanisms so that they do not work as they should. nomination of candidates by political parties is often based on the wishes of the political party elite, not based on the quality and integrity of the candidates. Political dynasties strengthen networks of power from the regional to the central level, whose orientation is to maintain power within political parties. The purpose of this research is to reveal comprehensively about the developing political dynasties in Indonesia. This research method is a literature review study, by exploring legal products, journals, articles, and documents. The data collection technique is done by noting literature sources. The research analysis was carried out using a qualitative approach using the content analysis model. The results of the study, political dynasties in Indonesia were carried out in two ways: by design and by accident. The political dynasty by design has been around for a long time. Relatively, the network of familism in government is already strong, so that relatives who enter the government or participate in political contestation have been arranged in such a way as to engineer the success of their goals. As for the political dynasty by accident occurs in a situation of succession of government which suddenly nominates relatives to replace them in order to maintain informal power over their successors if they win in political contestation. Dynastic politics can actually be accepted and not questioned as long as the recruitment and selection system for candidates in political contestation in Indonesia runs fairly and professionally. Therefore, the determination of candidates or candidates in political contestation in Indonesia must be based on a meritocratic system, which gives more rights to anyone with good achievements and track records to occupy strategic seats in government. Keywords: Politics, Dynasty, Candidate, regional elections Abstrak Di tubuh partai politik di Indonesia tidak dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan dan kandidasi sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat oleh partai politik seringkali seringkali berdasarkan keinginan elit partai politik, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon. Dinasti politik memperkuat jaringan kekuasaan mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang orientasinya mempertahankan kekuasaan dalam tubuh partai politik. Tujuan penelitian, ini untuk mengungkap secara komprehensif tentang dinasti politik yang berkembang di Indonesia. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian, Dinasti politik di Indonesia dilakukan dengan dua cara: by design dan by accident. Dinasti politik by design telah terbentuk sejak lama. Secara relasi, jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik by accident terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal erhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik Kesimpulan. Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan. Kata Kunci: Partai, Politik, Dinasti, Kandidat, Pilkad

Literasi Politik dan Sadar Pemilu Bagi Perempuan (Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng Kabupaten Bogor)

Praktik literasi politik merupakan satu diantara simpul kekuatan politik warga negara. Demokrasi prosedural pada kenyataannya telah menghasilkan banyak residu bagi eksistensi dan kemandirian politik warga negara. Residu tersebut berupa desain institusional serta tipe kekuasaan eksekutif yang penuh paradoks, kontestasi pada kekuasaan legislatif, kartelisasi dan demokrasi kolusif serta rawannya distorsi politik media. Substansi kekuatan literasi politik ada pada partisipasi politik warga negara yang kritis dan memberdayakan terkait dengan konsep-konsep pokok politik yang akan berdampak pada kehidupan warga. Literasi politik bukanlah semata konsep normatif, melainkan bauran antara pengetahuan, skill dan sikap politik. Penelitian ini menggunakan Pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) ini berprinsip pada pemahaman literasi politik perempuan serta kesadaran terhadap pemilu dalam hal ini Nasiyatul Asiyiyah Kec.Ciseeng. Dengan hasil penelitian bahwa sosial tradisional pada hakekatnya mempunyai arus komunikasi yang jauh lebih efektif di tengah-tengah masyarakat karena biasanya komunikasi ini adalah komunikasi komunitas yang jauh lebih bisa diterima dalam masyarakat tersebut. Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng yang tergolong sebagai struktur sosial tradisional bisa memanfaatkan posisinya di tengah masyarakat yang memang membutuhkan sentuhan literasi politik. Perempuan yang sudah berpolitik harus bisa menjadi penggerak dan perantara gagasan dari masyarakat. Karena peran tersebut diharapkan bisa meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan dalam membangun sebuah aturan atau bangsa. Kesadaran demokrasi khususnya dalam hal pemilu menjadi kata kunci penting agar iklim demokrasi dan peran spesifik perempuan lebih bisa diterima secara sadar secara umum, maka penting perempuan untuk mengambil bagian dalam demokrasi khususnya di wilayah masing-masing

Disekuilibrium Kebijakan Transportasi Konvensional Dengan Transportasi Online Di Tangerang Selatan

Public policy is an alternative carried out by the government in dealing with problems that occur in society. The provision of public transportation services by the government with online transportation service providers still causes disquilibrium in the process of implementing public policy. PM 15 of 2019 with PM 118 of 2018 as a policy that regulates public transportation occurs disquilibrium in the policy, the existence of online transportation providing public transportation services finds losses on driver income and Regional Native Income as a public transportation levy, KIR test as a treatment of public transportation and a form of government supervision does not occur in online transportation,  Vehicle storage facilities do not have to be owned by online transportation compared to must-have public/conventional transportation and vehicle maintenance and repair. From the various approaches that are widely proposed by many experts, this research will combine the tools of successful public policy implementation, namely 1) Communication 2) Goals 3) Program Implementation, 4) Implementation Context, 5) Compliance and Response. Qualitative research method with a descriptive approach with data collection techniques carried out through field observation, interviews and documentation. The result is that the transportation policy has a disquilibirum on one transportation service where the transportation manager has a difference of view between public services and profits, therefore disquilibriumbecomes evident in the implementation of the policy. In conclusion, the general transportation policy has its own goals in regulating driver operations, not in the transportation service manage

The Collaboration in Socializing Policies of Covid-19 Pandemic

Role of regional government in socializing the policy produced by SKPD of this local government is an obligation for every apparatus to socialize that policy so that the society, as the main receiver of the related polciy, will get their rights and obligations properly. The communication of regional government in this research can be discussed in more explicit regarding the flow of that communication delivery from the government to the community. The method used in this research was decriptive with qualitative approach and applied the theory of Edward III to see the stages of communication in its role in socializing the policy of the Government of South Tangerang City. Those types of socialization media were main instruments of regional government pf South Tangerang to socialize policies. There was another type of socialization namely direct media or socializing to every neighbourhood. The conclusion of this research was that the socializing of policies has been conducting through various types of media; online, printed, and electronics. The Office of Communication and Informatics of South Tangerang City played its role also in regards to socialization by cooperating with Press Councils to monitor the behaviors of media. It is suggested that th e Government of South Tangerang City keeps improving their performance in socializing policies so that these will reach the purposes of the policies produced in order to build law order society towards the policies made

Politisasi Kepala Desa (Studi Analisis Wacana Penundaan Pemilu)

Problem: The Village Head is the head of the village government organization who has a strategic position and has broad responsibilities. Apdesi's presence in public coincided with the discourse on extending the President's term of office which resurfaced after several political parties in the Government's coalition, namely Golkar, PKB, and PAN conveyed to the public about extending the President's term of office. The postponement of the election was then rolled back with the support of village heads throughout Indonesia. This was conveyed by the Chairperson of Apdesi Surtawijaya who said the declaration would be made per region from Sabang to Merauke. He said the movement would start with the installation of a banner supporting Jokowi for 3 periods. Purpose : To analyze the politicization of village heads in the discourse on postponing elections Methodology: using filter review by understanding and analyzing academic texts, journals and the results of scientific seminars. Findings : The village head in the world of politics causes a lot of debate. The demand for the Village Head to be neutral in political parties began to resonate. The first declaration violated the Village Law. Second, violating political ethics for stealing the start of the campaign. what was done by the village head in the APDESI Silatnas became part of a political campaign or activity, not as an aspiration with the result of a conclusion Politicization of the village head's bureaucracy in the form of Jokowi's declaration of 3 periods in the election which was wrapped in the postponement of the election for various justification reasons has its own meaning for the community because it exists to perpetuate power Paper Type: Literature ReviewMasalah : Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan strategis serta memiliki tanggung jawab yang luas. Kehadiran Apdesi dimuka umum bertepatan dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden kembali mencuat setelah beberapa partai politik koalisi Pemerintah, yaitu Golkar, PKB, dan PAN menyampaikan kepada publik tentang perpanjangan masa jabatan Presiden. Penundaan pemilu kemudian digulirkan kembali dengan adanya dukungan kepala desa seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. Tujuan : Menganalisis Politisasi Kepala Desa dalam wacana penundaan pemilu Metode penelitian :  menggunakan silteraur review dengan memahami dan menganalisa naskah akdemik, jurnal dan hasil seminar ilmiah. Hasil penelitian :  Kepala Desa dalam dunia politik banyak menimbulkan perdebatan. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam partai politik  mulai bergema. Deklarasi tersebut pertama telah melanggar Undang-Undang mengenai desa. Kedua, melanggar etika politik karena mencuri start kampanye. apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam Silatnas APDESI tersebut menjadi bagian dari kampanye atau kegiatan politik, bukan sebagai aspirasi dengan hasil kesimpulan Politisasi birokrasi kepala desa dalam wujud deklarasi Jokowi  3 periode dalam Pemilu yang dibalut dalam penundaan pemilu dalam berbagai alasan pembenaran memiliki makna tersendiri bagi masyarakat karena hadirnya untuk melanggengkan kekuasaan. Jenis Penelitian : telaah Pusatak

Strengthening Pancasila in Religious Life: Pioneering a New Form of Relations between Islam and Pancasila

This article has the main discussion on the relationship between Islam and Pancasila. This article aims to find out more about the opinions of Islamic mass organizations leaders about the relationship between Islam and Pancasila. In addition, this article aims to map the views and thoughts of religious leaders about Pancasila in religious life. This article uses explorative interpretive quantitative and qualitative methods. Quantitative data was collected by surveying 40 Muhammadiyah figures, 40 NU figures, and 20 other Islamic mass organizations. The survey was conducted randomly on the figures of Islamic organizations with a random selection of respondents at the national and provincial levels. This survey uses purposed random sampling. This study describes and explains a phenomenon that occurs by using an interpretive understanding approach to reality or the object of research. Through this study it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Although support for Pancasila as the state ideology is very high, in the related survey there are inconsistencies, namely as many as 33% still crave the presence of the Jakarta Charter in the constitution, while 67% reject related matters. In general, this article argues that the relationship between Islam and Pancasila today is better than before because the majority of Muslims have accepted Pancasila as the basis of the state constitution. it was found that as many as 21% of respondents strongly agree and 79% agree that Pancasila is the basis of the state. Artikel ini memiliki pembahasan utama tentang hubungan antara Islam dan Pancasila. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat para tokoh ormas Islam tentang hubungan Islam dan Pancasila. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memetakan pandangan dan pemikiran para pemuka agama tentang Pancasila dalam kehidupan beragama. Artikel ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif interpretatif eksploratif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan mensurvei 40 tokoh Muhammadiyah, 40 tokoh NU, dan 20 tokoh ormas Islam lainnya. Survei dilakukan secara acak terhadap tokoh-tokoh ormas Islam dengan pemilihan responden secara acak di tingkat nasional dan provinsi. Survei ini menggunakan purposed random sampling. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan pendekatan pemahaman interpretative terhadap realitas atau objek penelitian. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara. Meski dukungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara sangat tinggi, dalam survei terkait terdapat inkonsistensi, yakni sebanyak 33% masih mendambakan kehadiran Piagam Jakarta dalam konstitusi, sedangkan 67% menolak hal terkait. Secara umum, artikel ini berpendapat bahwa hubungan Islam dan Pancasila saat ini lebih baik dari sebelumnya karena mayoritas umat Islam telah menerima Pancasila sebagai dasar konstitusi negara. Ditemukan bahwa sebanyak 21% responden sangat setuju dan 79% setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara

PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN BAGI PENGURUS PIMPINAN CABANG NASYIATUL AISYIYAH CISEENG

Pendidikan politik adalah sebuah upaya dalam bidang pendidikan yang sudah terencana secara baik dalam rangka meningkatkan tanggung jawab serta moralitas individu dalam mencapai tujuan politik. Untuk itu dalam hal ini pendidikan politik adalah satu upaya untuk memberikan pemahaman mengenai politik kepada masyarakat berdasarkan pemahaman rakyat tentang demokrasi dimana mereka dituntut untuk dapat menjalankan tugas-tugas partisipasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan baik dalam sistem politiknya. Pendidikan politik juga didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, dan tujuannya adalah untuk membimbing individu untuk mewujudkan kemampuan orang yang bebas dan kemampuan untuk mengembangkan status warga negara. Pendidikan politik juga dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk penyampaian gagasan politik yang pada akhirnya adalah bermuara kepada tingkat kesadaran politik masyarakat yang meningkat. Pentingnya kesadaran politik akan berimplikasi kepada sadarnya hak dan kewajiban sebagai warga negara yang mampu berkontribusi kepada proses pembangunan negara. Hasil dari pengabdian ini adalah masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan politik perempuan dan masyarakat menjadi lebih paham tentang pentingnya keterlibatan perempuan di bidang politik

Implementasi Kebijakan pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia

This research aims to analyze the policy implementation of independent campus on the certified internship and independent study (MSIB) program in Indonesia, as well as examine the supporting and inhibiting factors. The method uses two mixed approaches, qualitative and quantitative. Meanwhile, the theory used is Van Meter & Van Horn model. The results of this study found that policy implementation of MSIB program in Indonesia relatively good in aspects of program objectives, economic, social, and political conditions, also the characteristics of implementing agencies. Meanwhile, other aspects such as standards, resources, communication enforcement activities inter-organizational, and the disposition of the implementers still need to be improved. The supporting factors in the policy implementation of an independent campus on the MSIB program in Indonesia among others: 1) Relevance of learning in the MSIB program in the industrial world; 2) Clarity of cost components; 3) Adequate support from the C level and the President of Indonesia. Meanwhile, the inhibiting factors among others: 1) There is no standardization of credit conversion; 2) Lack responsiveness of mentors; 3) Delay in disbursement of stipend; 4) Weak helpdesk accessibility; 5) Disparity of funding components; and 6) Support from Campus entities for programs that not yet optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kampus merdeka pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Indonesia, serta mengkaji faktor pendukung dan penghambatnya. Metode ini menggunakan dua pendekatan campuran, kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan teori yang digunakan adalah model Van Meter & Van Horn. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan program MSIB di Indonesia relatif baik dalam aspek tujuan program, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta karakteristik lembaga pelaksana. Sedangkan aspek lain seperti standar, sumber daya, penegakan komunikasi kegiatan antar organisasi, dan disposisi pelaksana masih perlu ditingkatkan. Faktor pendukung implementasi kebijakan kampus merdeka pada program MSIB di Indonesia antara lain: 1) Relevansi pembelajaran program MSIB dengan dunia industri; 2) Kejelasan komponen biaya; 3) Dukungan yang memadai dari C level dan Presiden Indonesia. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: 1) Belum adanya standarisasi konversi kredit SKS; 2) Kurang tanggapnya mentor MSIB; 3) Keterlambatan pencairan dana; 4) Aksesibilitas helpdesk yang lemah; 5) Disparitas komponen pendanaan; dan 6) Dukungan dari pihak kampus terhadap program-program yang belum optimal

THE IMPACT OF FOREIGN DEBT ON IMPLEMENTATION OF INDONESIA'S FOREIGN POLICY 2014-2022

A country's foreign debt is aimed at maintaining economic growth. However, in practice, it also affects bilateral relations and international behavior. Indonesia has accumulated foreign debt reaching Rp 7000 trillion from various countries and institutions. This study aims to examine the impact of foreign debt on Indonesia's foreign policy during Joko Widodo's administration from 2014-2022. The study uses a qualitative approach, with data collected through interviews of government officials and academics as well as analysis of document sources. This research uses the concepts of foreign debt, foreign policy, and complex interdependence. The results showed three patterns of Indonesia's foreign relations with debtor countries. First, Indonesia establishes positive relationships with debtor countries. Second, Indonesia avoids getting involved in conflicts with cricket-giving countries on a number of bilateral issues. Third, Indonesia is reluctant to criticize creditors involved in bilateral and international issues while carrying out free and active foreign policy