14 research outputs found

    Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

    Get PDF
    Law enforcement toword the narcotics and psychotropica offenders is signed by the ratification of two conventions : single narcotics convention of 1961 and UN convention of 1988 on narcotics which was then followed by UN congress of 1990 on the prevention of crime and the treatment of offenders inHavana,Cuba. Since the ratification, law enforcement toword the narcotics affenders inIndonesiaincluding Jambi has always been based on the two conventions. However, the implementation always face many problems

    Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbadingan Hukum)

    Full text link
    This study discusses the criminal acts of Trafficking according to positive law and Islamic law (an analysis of comparative law). As for the problem that dibahan among others How positive law and Islamic law Against Trafficking and the Trafficking problem in the settings How the view of the second law. From the results obtained from studies that both positive law and Islamic law looked Against Trafficking is a form of offence that constitutes crimes against humanity. Setting the problem Trafficking in view of the positive law can be found in Act No. 21 of 2007 of Traffiking, whereas in view of Islamic law is set out in the Qur'an and the Hadith, the Prophet, where Islam is said to be opposed to slavery itself

    Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komperatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)

    Full text link
    Based on the above explanation, the problem of inheritance law is about what and how the duty and rights about one's wealth when he/she passed away to be given to the beneficiary. Thus, one aspect of inheretince the presence of the beneficiaries who have rights to earn certain wealth from the death. To decide who will earn the wealth from the death (the beneficiaries) usually decided by the rules of law of certain communities or the culturall-law applied by certain ethnic group

    Efektivitas Layanan Konseling Behavioral Dengan Teknik Self-management Untuk Mengembangkan Tanggung Jawab Belajar Pada Peserta Didik Kelas XI SMA Al-azhar 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016

    Get PDF
    Tanggung jawab belajar adalah suatu proses di mana seseorang berinteraksi langsung menggunakan semua alat inderanya terhadap objek belajar dan lingkungan melalui pendidikan di sekolah yang menghasilkan Perubahan tingkah laku seperti pengetahuan, cara berpikir, ketrampilan, sikap, nilai dan kesediaan menanggung segala akibat dari kegiatan belajar dengan penuh kesadaran, kerelaan, rasa memiliki, dan disiplin yang bertujuan untuk menguasai materi ilmu pengetahuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah konseling behavioral dengan teknik self-management efektif untuk mengembangkan tanggung jawab belajar peserta didik kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017. Desain eksperimen quasi yang digunakan adalah nonequlvalent pretest-postest group design, yaitu jenis desain yang biasanya dipakai pada eksperimen yang menggunakan kelas-kelas yang sudah ada sebagai kelompoknya, dengan memilih kelas-kelas yang diperkirakan sama keadaan atau kondisinya. Sampel penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang memiliki kategori tanggung jawab belajar tinggi sedang dan rendah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat perkembangan tanggung jawab belajar peserta didik setelah melaksanakan layanan behavioral dengan teknik self-management dengan diperoleh (df) 78 kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 = 2,101, maka thitung ≥ ttabel (3,679 ≥ 2,101) atau nilai sign.(2-tailed) lebih kecil dari nilai kritik 0,005 (0.000 ≤ 0,005), ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, selain itu didapatkan nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih besar dari pada kelompok kontrol (115.275 ≥ 101.925). Jadi dapat disimpulkan bahwa layanan konseling behavioral dengan teknik self-management dapat mengembangkan tanggung jawab belajar pada peserta didik kelas XI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017

    2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias : Lipid modification to reduce cardiovascular risk

    Get PDF
    Correction: Volume: 292 Pages: 160-162 DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.11.020 Published: JAN 2020Peer reviewe

    Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Yang Tindak Pidana

    Full text link
    Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang melakukan tindak pidana. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas antara lain, Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang melakukan Tindak Pidana, dan Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Anggota TNI AD yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI AD Yang Melakukan Tindak Pidana, pada dasarnya berbeda dengan proses penegakan hukum yang berlaku di luar lingkungan militer. Sedangkan dalam proses peradilannya antara peradilan militer dengan peradilan umum terdapat persamaan. Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Anggota TNI AD yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana ada dua bentuk yakni, Pidana–Pidana Utama meliputi antara lain, Pidana Mati. Pidana Penjara, Pidana Kurunga, Pidana tutupan,Pidana-Pidana Tambahan. Kemudian Pidana Tambahan antara lain Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Penurunan Pangkat, dan Pencabutan hak-hak tertentu

    Peranan Dokter Psikiater dalam Menentukan Status Kejiwaan Tersangka dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana

    Full text link
    Untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana tersebut terganggu jiwanya atau gila bukanlah kewenangan penegak hukum (Polisi/Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim), namun yang paling berwenang adalah Psikiater. Apabila dari hasil pemeriksaan Dokter Psikiater ternyata pelaku kejahatan tersebut mengalami kejiwaan atau terganggu kesehatan hal ini tentunya akan mempengaruhi kemampuannya dalam mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam dalam membuktikan apakah pelaku tindak pidana tersebut jiwanya terganggu atau tidak, sangat diperlukan bantuan dari seorang ahli Psikiater. Key Lok: Pentingnya Dokter Psikiater Dalam menentukan status kejiwaan seseoran
    corecore