Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep (Periode 2009-2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep. Sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan Realisasi APBD dan data pertumbuhan ekonomi (PDRB) Sumenep dari tahun 2009-2013. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitaif deskriptif dan model análisis yang digunakan untuk menguji hipótesis adalah regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pada analisa secara simultan hasilnya variabel independen (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal). (2) analisa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Keywords: tax compliance, education level, income levelPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep. Sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan Realisasi APBD dan data pertumbuhan ekonomi (PDRB) Sumenep dari tahun 2009-2013. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitaif deskriptif dan model análisis yang digunakan untuk menguji hipótesis adalah regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pada analisa secara simultan hasilnya variabel independen (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal). (2) analisa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Bumd Kabupaten Sumenep (Studi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bhakti Sumekar Sumenep)

Perbankan Syariah seperti halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pengoperasian Bank Syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) seperti yang diamanatkan oleh PBI No 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Konsep Good Corporate Governance antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adanya syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Bank BPRS Bhakti Sumekar sebagai salah satu BUS. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam studi kasus ini menggambarkan Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPRS Bhakti Sumekar. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. PT. BPRS Bhakti Sumekar belum sepenuhnya melakukan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan baik. Lima prinsip tata kelola yang baik yaitu Transparency (keterbukaan informasi), accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian), dan fairness (keadilan), khususnya yang perlu diperbaiki dalam akuntabilitas pelanggaran di titik Kode Etik

Studi Empiris Perilaku Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kpp Paratama Pamekasan)

Tax compliance issue is a classic problem encountered in almost all the countriesthat apply the taxation system. Ongoing reforms in government taxation which includesthe formulation and manufacture of legislation and improvement of tax administrationthat facilitate services for the taxpayer. The question, after all this time self-assessmentsystem is running, why the level of compliance has not yet reached the optimum level?What drives someone to be obedient and disobedient?This study using convenience sampling method with a sample of 225 respondentsindividual taxpayer listed on STO Pamekasan.The results showed there are significant variable level of education and incomelevel of the Compliance Tax. SPSS test results, that after the simultaneous analysis ofindependent variables significantly influence the dependent variable at the level of 5%(0.05). R Square = 0.154 showed 15% variation Tax Compliance influenced by educationlevel variables and variable rate income and the rest influenced by other factors notknown to include error. With a significance level of 5%, the variable X whichsignificantly affect the Y variable is the variable X1 only to Education for sign value<0.05 while the variable rate income> 0.0

Menelusuri Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution. The current challenge for BMT is the change in the global business landscape based on the internet and information technology or the so-called industrial revolution 4.0. The phenomenon of the industrial revolution 4.0 must be anticipated by BMT. The purpose of this study is to determine the readiness of BMT in responding to the 4.0 industrial revolution and provide suggestions for improvement. This study used a qualitative approach with a descriptive type case study method of BMT which was used as a research site, namely BMT NU (Nuansa Umat) East Java which was centered in Gapura Tengah Village, Gapura District, Sumenep Regency due to its very rapid development and became the BMT with the largest assets on Madura Island. . The results of the research are the readiness of BMT NU East Java in facing the era of the Industrial Revolution 4.0 when viewed from 6 existing aspects such as aspects of Economic Challenges, Social Challenges, Increased Virtual Performance, Technical Challenges, Environmental Challenges and Regulatory and Political Challenges all have gone very well, however technological developments / service innovations owned by BMT NU are not yet fully familiar among members / customers in utilizing these services so that there is a need for increased relationship management to better know the needs of the community and its member