ANALIS LAW FAIRNESS VALUE TRANSFER OF LAND AND / OR BUILDING OR CHANGES IN AGREEMENT BONDING SALE OF LAND AND / OR BUILDING

The basic principle of taxation diantarnya equalty principle, namely the principle of balance and fairness mengedapankan. Balance and fairness in tax collection starts from the set, calculate, pay and tax reporting. Income tax on income on acquisition of land and buildings in determining the income of the taxpayer rated big unilaterally by the Tax Office Pratama. Rating the value of the transfer by the Tax Office Pratama bersarkanDGT Regulation No. Per - 18 / Pj / 2017 Concerning Procedures Evidence Research Compliance Obligations Payment of Income Tax on Income from Transfer of Land and / or buildings, where the outcome assessors pengalihak land rights carried by appraisal approach. Keywords: Income Tax, fishing rights to land

ANALISIS HUKUM PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN DAN KEDUDUKAN ORGAN YAYASAN

Yayasan di Indonesia sudah sejak jaman hindia belanda di kenal dengan sebutan “Stichting” tetapi tidak ada aturan secara tegas menagtur pembentukan, tat laksana fungsi dan tugas badan-badan yang terdapat pada yayasan serta kegiatan operasional apa saja yang bisa dilakukannya. Pendirian yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan yang terdapat pada masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Inodnesia.Kata Kunci : Yayasan, Badan Hukum, Legalitas

PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEPENTINGAN PUBLIK DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRACT Acquisition of Land for Implementation of Development in the Public Interest. The term Land Acquisition is also used in Presidential Regulation No. 36/2005 and Presidential Regulation No. 65/2006, as well as in Law no. received negative responses by the community and activists of the land law (agrarian law) in connection with the many problems that arise in its implementation, and intend to fulfill the aspirations of various groups in society as a reaction to the negative impression that land acquisition has occurred. The interest of land for human life will form a very close relationship between humans and their land. The dialectic that is formed in the relationship between humans and land will give its own character to human life in society. This relationship can determine and influence the overall structure of human-human, human-community relations, and even the relationship between humans and humans in a country. The reality and dialectics of land tenure will lead to the desire of the community to have regulations in this case land ownership rights, as well as legal certainty regarding land tenure, and there is a guarantee of freedom from interference from anyone or other parties, including 'interference' from the state. Keywords : Liberation, Land, For, Interests, NKRI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUNKAN STUNTING SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.  Angka balita stunting di Indonesia menurun menjadi 21,6% di Tahun 2022,  factor-faktor dari stunting adalah pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi, riwayat penyakit infeksi serta faktor genetik.  Dengan memikirkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan apabila penurunan yang terjadi pada tahun 2022 tidak dikawal dengan sebaik-baiknya dapat kembali terjadi peningkatan dalam angka penderita stunting di tahun 2023 ini. Pemberdayaan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk melanjutkan keberhasilan yang telah di capai dalam penurunan angka stunting di tahun 2022 dan menyebar serta memperluas Pendidikan bagi masyarakat terhadap stunting. Luaran dari pemberdayaan ini tidak lain adalah untuk membantu dan berkontribusi dalam penurunan angka stunting yang dapat diperoleh dengan tingginya pengetahuan ibu tentang gizi-gizi penting yang dibutuhkan anak-anaknya, tak hanya ibu, diharapkan dengan dilakukannya pemberdayaan ini, pengetahuan masyarakat tentang stunting bukan lagi sekedar ilmu ilmiah melainkan sudah menjadi sebuah kebiasaan dan pengetahuan umum. Luaran dalam bidang publikasi ilmiah dalam pengabdian ini akan diterbitkan pada jurnal terindeks sinta-4 Pada jurnal pengabdian. Sehingga melalui pengabdian masyarakat ini serta luaran yang nantinya akan diterbitkan dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara nyata. Kata Kunci : Pemberdayaan, Pencegahan, Stunting

Aspek Hukum Penetapan Upah Minimum Kabupaten Batubara

ABSTRAKPenetapan suatu upah minimum kabupaten ditetapkan oleh peraturan gubernur yang menurut suatu kelayakan dan jumlah industry yang ada, setelah dilakukannya analisa mengenai suatu keadaan perekonomian didaerah maka akan ditetapkan mengenai kelayakan upah minimum tersebut. Maka dari itu suatu upah dapat dilaksanakan dan harus menyeluruh dan dijalankan kepada perusahaan yang mempunyai karyawan, maka dari itu keterbukaan mengenai suatu perusahaan harus dapat membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan menganai upah tersebut.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana arus Penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. 2. Apa hambatan dalam penetapan Upah Minimun di Kabupaten Batubara.Metode pendekatan yang digunakan metode penelitian yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.KataKunci:Upah, Minimum, Kabupaten, Batubara

PERUBAHAN PERSEKUTUAN PERDATA MENJADI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Maatschap (Persekutuan Perdata), Maatschap atau persekutuan perdata, adalah kumpulan dari orang-orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki visi-misi atau tujuan yang sama dan berkeinginan ataupun suatu kehendak untuk menjadi satu dengan identitas bersama. Maatschap adalah cerminan dari Firma dan Perusahaan Komenditer atau sering disingkat Firm dan CV yang bergerak dibidang kegiatan komersiar untuk persekutuan-persekutuan yang bergerak dibidang profesi. Perseroan terbatas adalah suatu perkumpulan yang bergerak dibidang komersial yang memiliki visi-misi dan tujuan serta memiliki status badan hukum, dimana modal merupakan pertanggungjawaban dalam menjalankan roda perseroan terbatas secara keuntungan maunpun kerugian yang akan ditimbulkan dikemudian hari.Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Badan Hukum, Perseroan Terbatas

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KEPIMILIKAN ALAS HAK ATAS TANAH RANGKAP DENGAN OBJEK FISIK TANAH YANG SAMA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2902 K/Pdt/2014

ABSTRACT The control and use of land must have a foundation of rights over the land, so that the control and use of the land is legal and has legal protection. Mastery of land can be defined as legal control and physical control. Juridical land tenure is control of land based on rights, which is protected by law and generally gives the right holder authority to physically control the land that is held. However, there is also juridical control which, although it gives the authority to control the land that is physically legally held, in reality the physical control is exercised by another party, for example if the land that is owned is leased to another party and the lessee physically controls the land. In the National Land Law there is also a juridical control which does not give the authority to physically control the land concerned, for example the creditor who holds the security right has juridical control over the land that is used as collateral, but the physical control remains with the owner of the land. Keywords :  Settlement, Dispute, Land, Object, Physical, Same

Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat

Marriage is a legal event regulated in the Marriage Law. The State of Indonesia is a legal state where everything is regulated by the current law or ius consitutum. Although marriage has been regulated in the Act, there is even a special law, namely Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, where in the Law it is explained that a valid marriage is a marriage that has registered by the Office of Religious Affairs or the Department of Population and Civil Registry.In this paper, the author wants to discuss the legal consequences of unregistered marriages. Thus, this writing is more focused on the description of marriages, unregistered marriages, and the legal consequences of unregistered marriages. For unregistered marriages so that they can be recognized by the state or legal in the eyes of the law, marriage isbath must be carried out first.Keywords: marriage, legal consequences, unregistered marriag

MENAKAR KEPASTIAN HUKUM SURAT KETERANGAN GANTI RUGI ATAS TANAH

Air Joman Village is one of the villages in Air Joman sub-district, Asahan Regency, North Sumatra province, Indonesia. Air Joman Village is an area that is appropriate and appropriate to carry out legal counseling related to Measuring Legal Certainty on Land Compensation Certificate. Compensation Certificate for land is an important matter relating to the validity of land data documents for the realization of ownership on the basis of rights that have been determined by the legal rules of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. The method used in this activity is to provide education. , training, and legal assistance and counseling to the community so that the public can know and understand the basic principles of a Land Compensation Certificate in a fair manner for every community who uses land for the public interest The activity is focused on efforts to measure the legal certainty of the compensation certificate for the land in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. The forms of output targeted are unaccredited national journals, modules and textbooks entitled The Importance of Land Registration for the Air Joman Community. Keywords: verification, Compensation Certificate, Land

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUNKAN STUNTING SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.  Angka balita stunting di Indonesia menurun menjadi 21,6% di Tahun 2022,  factor-faktor dari stunting adalah pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi, riwayat penyakit infeksi serta faktor genetik.  Dengan memikirkan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan apabila penurunan yang terjadi pada tahun 2022 tidak dikawal dengan sebaik-baiknya dapat kembali terjadi peningkatan dalam angka penderita stunting di tahun 2023 ini. Pemberdayaan berbasis masyarakat ini bertujuan untuk melanjutkan keberhasilan yang telah di capai dalam penurunan angka stunting di tahun 2022 dan menyebar serta memperluas Pendidikan bagi masyarakat terhadap stunting. Luaran dari pemberdayaan ini tidak lain adalah untuk membantu dan berkontribusi dalam penurunan angka stunting yang dapat diperoleh dengan tingginya pengetahuan ibu tentang gizi-gizi penting yang dibutuhkan anak-anaknya, tak hanya ibu, diharapkan dengan dilakukannya pemberdayaan ini, pengetahuan masyarakat tentang stunting bukan lagi sekedar ilmu ilmiah melainkan sudah menjadi sebuah kebiasaan dan pengetahuan umum. Luaran dalam bidang publikasi ilmiah dalam pengabdian ini akan diterbitkan pada jurnal terindeks sinta-4 Pada jurnal pengabdian. Sehingga melalui pengabdian masyarakat ini serta luaran yang nantinya akan diterbitkan dapat memberikan suatu ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara nyata. Kata Kunci : Pemberdayaan, Pencegahan, Stuntin