Quasi-local black hole horizons

This article introduces the subject of quasi-local horizons at a level suitable for physics graduate students who have taken a first course on general relativity. It reviews properties of trapped surfaces and trapped regions in some simple examples, general properties of trapped surfaces including their stability properties, the definitions and some applications of dynamical-, trapping-, and isolated-horizons.Comment: 41 pages, 12 Figures. To appear in the Springer Handbook of Spacetime, Springer Verlag (2013

Bubble Distribution in Fused Obsidian and Slide Glass

In this report we obtain further data about the distribution of bubbles in glass. It gives the results obtained from the microscopic study of obsidian samples heated with an oxyacetylene torch and from powdered microscopic slide glass re-fused in an electric oven. This report continues our earlier study of the distributions: Badri Aghassi, 1961, B.U. Tektite Project, Research Report No. 11

Unveiling Protectionism: Regional Responses to Remaining Barriers in the Textiles and Clothing Trade

this chapter focuses on some major domestic issues that encompass supply and demand in textile and apparel sector in India.textile and apparel sector, domestic supply and demand, India

Effects of trade liberalisation, environmental and labour regulations on employment in India's organised textile sector

In recent years, employment has fallen in the organised textile sector despite an aggregate rise in output and capital. This paper analyses the role of various factors that influence employment using 3-digit classification of Indian textile industry from 1973-74 to 1997-98. Our results document that the fall in employment can be explained in terms of rise in wages, output shocks, lack of capital utilisation and trade restrictiveness pertaining to Multi Fibre Arrangement (MFA). Environmental regulations enhance employment in the sub-sectors that are most likely to be influenced by them. The results are robust to dierent measures of capital, its utilisation and disaggregation to statelevel. We also illustrate that in a post-MFA regime, employment in the sector is bound to increase owing to absence of trade restrictions and prospects of huge investment in general and in complying with environmental regulations, though the labour regulations might affect the magnitude of that increase.

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)

Aturan tentang nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 80 KHI Ayat (4) huruf (a) disebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri”. Dalam hal biaya pengasuhan anak (hadhanah) pasca perceraian menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya sebagaimana yang telah diatur dalam KHI Pasal 156 huruf (d) yakni “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Dalam praktiknya hakim di Mahkamah Syar’iyah Aceh memutuskan terhadap nafkah iddah, mut’ah, kiswah dan serta biaya hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz di luar batas kemampuan suami. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Adapun dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian pada kasus perkara cerai talak putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/MS-Aceh, diantaranya dalam menentukan hak nafkah terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian dapat dilihat dari kepatutan atau kemampuan suami yaitu diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulan, melihat usia perkawinan yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak, melihat apakah istrinya nusyuz dan apakah suaminya pernah melakukan kezaliman terhadap istrinya, selain itu hakim juga melihat dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan kondisi suatu daerah. Ditinjau melalui hukum Islam, dalam menetapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri dan anak-anaknya hakim telah melakukan pertimbangan yakni demi kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara dan anak-anaknya yang dikenal dengan al-maslahah al-mursalah yaitu memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan

Effects of Trade liberalisation, Environmental and Labour Regulations on Employment in India's Organised Textile Sector

In recent years, employment has fallen in the organised textile sector despite an aggregate rise in output and capital. This paper analyses the role of various factors that in uence employment using 3- digit classication of Indian textile industry from 1973-74 to 1997-98. Our results document that the fall in employment can be explained in terms of rise in wages, output shocks, lack of capital utilisation and trade restrictiveness pertaining to Multi Fibre Arrangement (MFA). Environmental regulations enhance employment in the sub-sectors that are most likely to be in uenced by them. The results are robust to dierent measures of capital, its utilisation and disaggregation to statelevel. We also illustrate that in a post-MFA regime, employment in the sector is bound to increase owing to absence of trade restrictions and prospects of huge investment in general and in complying with environmental regulations, though the labour regulations might aect the magnitude of that increase.Trade Liberalisation, environmental regulations, Labour Regulations, Employment, India, Textile

Experimental rat models of chronic allograft nephropathy: a review

Chronic allograft nephropathy (CAN) is the leading cause of late allograft loss after renal transplantation (RT), which continues to remain an unresolved problem. A rat model of CAN was first described in 1969 by White et al. Although the rat model of RT can be technically challenging, it is attractive because the pathogenesis of CAN is similar to that following human RT and the pathological features of CAN develop within months as compared with years in human RT. The rat model of RT is considered as a useful investigational tool in the field of experimental transplantation research. We have reviewed the literature on studies of rat RT reporting the donor and recipient strain combinations that have investigated resultant survival and histological outcomes. Several different combinations of inbred and outbred rat combinations have been reported to investigate the multiple aspects of transplantation, including acute rejection, cellular and humoral rejection mechanisms and their treatments, CAN, and potential targets for its prevention

Pembangunan Hukum Perspektif Gender Melalui Kesetaraan Hak, Sumber Daya Dan Aspirasi

Wacana diskriminasi gender merupakan suatu diskursus panjang yang tak pernah selesai pembahasannya. Diskriminasi gender terjadi di berbagai aspek Kehidupan di Seluruh dunia walaupun ditemukan banyak kemajuan. Kesenjangan gender terjadi begitu luas dalam hal akses terhadap dan kendali sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik. Oleh sebab itu, kesetaraan gender juga menjadi isu pembangunan yang paling mendasar, karena dengan adanya kesetaraan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, kemandirian suatu bangsa, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan hukum Negara Hukum Indonesia, Penelitian pembangunan Hukum perspektif gender ini tidak mendefinisikan kesetaraan gender dalam hasil. Pembahsan ini didasarkan pada dua hal, yakni, (1). Bahwa setiap budaya dan masyarakat memiliki cara masing-masing dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan kedua, (2). Bahwa kesetaraan berarti perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan di muka hukum untuk memilih peran yang berbeda (atau sama) dan hasil yang berbeda (atau sama) sesuai pilihan dan tujuannya. Hasil penemuan dan analisis berkaitan dengan isu-isu gender dilapangan. Mengukur dan menilai begitu banyak dimensi ketidaksetaraan gender, ini merupakan hal yang sangat sulit sekaligus rumit. Kendala utamanya terletak pada kurangnya data dan analisis mengenai sejumlah aspek penting kesetaraan gender yang telah dipilah berdasarkan gender Kata Kunci : Pembangunan Hukum, Perspektif Gender, Kesetaraan Ha

Analisis Semiotik Opini Prof. DR. KH. Said Aqiel Sirodj dan Prof. DR. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si di Majalah Aula No. 10 Tahun XXXII Oktober 2010 tentang fenomena konflik warga Ciketing Bekasi dengan Jema'at HKBP: perspektif Semiotika Halliday

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah menjelaskan bagaimana arti dan makna opini Prof. Dr. KH. Said Aqiel Sirodj dengan Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa,M.Si, di Majalah Aula No. 10 Tahun XXXII Oktober 2010 tentang fenomena konflik warga Ciketing Bekasi dengan Jema'at HKBP. Adapun jenis penelitiannya, peneliti menggunakan jenis analisis semiotik dengan menggunakan model Semotika Halliday. Alasan peneliti menggunakan penelitian Semiotik ini adalah bahwa objek yang dikaji oleh peneliti disini adalah arti dan makna dari opini Prof. Dr. KH. Said Aqiel Sirodj, M.A. dan Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si. di Majalah Aula No. 10 Tahun XXXII Oktober 2010. Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan paradigma kritis. Fenomena konflik warga Ciketing Bekasi dengan Jema'at HKBP isi berita, frase ataupun kalimat yang kemudian membentuk cara pemberitaaan yang di sajikan di media massa memiliki konstruk tersendiri. Dari Penelitian ini ditemukan (1) opini Prof. Dr. KH. Said Aqiel Sirodj, MA. menggunakan metode dakwah Iqtishad dengan membuka ruang dialog antar pihak yang berkonflik, memberikan penjelasan kepada kedua pihak yang berkonflik mengenai beberapa pengamalan tentang undang-undang SKB (2) Berdasarkan semiotika Halliday, maka opini Prof. Dr. KH. Said Aqiel Sirodj, M.A. memberikan acuan bangsa Indonesia dan khususnya umat Nahdliyin yang toleran dalam memaknai Pluralitas bangsa Indonesia ketika mengidentifikasi Kerukunan umat beragama; acuan gesekan antar umat beragama ketika mengidentifikasi fenomena konflik warga Ciketing Bekasi dengan jema'at HKBP. Solusi yang dihasilkan memiliki tujuan jangka pendek yang terletak pada faktor internal penyebab konflik, kemudian faktor internal radikalisme dan ekstrimisme terjadi karena kemiskinan dan kebodohan. Keharusan kelompok mayoritas untuk melindungi kelompok minoritas tanpa memandang jenis agama dan etnis. Tujuan jangka panjang merujuk pada tata kehidupan sosial untuk mengidentifikasi solusi yang akan dihasilkan, bahwasannya faktor eksternal konflik yang merupakan by design pemikiran pihak asing. Rujukan pada toleransi umat beragama solusi jika akan membangun tempat ibadah di tengah masyarakat maka harus dibangun terlebih dahulu pengertian bersama (3) Sedangkan opini Prof. Dr. K.H. Ali Maschan Moesa, M.Si. memiliki kecenderungan penggunaan metode Tasamuh baik itu kepada muslim maupun non muslim agar saling menghargai antar sesama (4) Opini Prof. Dr. K.H. Ali Maschan Moesa, MSi. Memberikan acuan Kehadiran Islam di bumi selalu membawa risalah untuk selalu menyelamatkan untuk identifikasi harapan agar seluruh umat beragama menampilkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian menggunakan rujukan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ketika mengidentifikasi keberadaan peraturan tidaklah dimaknai sebagai media untuk menjustifikasi campur tangan negara dalam kehidupan Beragama. Pemecahan dari fenomena konflik warga Ciketing Bekasi dengan jema'at HKBP bertujuan jangka pendek dengan menjabarkan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal sebagai manifestasi dari hubungan harmonis serta komitmen untuk melindungi mereka yang belum menjadi muslim. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang acuan kerukunan umat beragama dan keharmonisan umat beragama dapat diciptakan melalui dialog