6 research outputs found

    BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN PLATFORM E-COMMERCE DENGAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Get PDF
    Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi menggunakan platform e-commerce dengan memfokuskan pada perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur transaksi e-commerce untuk melindungi hak-hak konsumen, menganalisis keefektifan regulasi yang ada, dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum tersebut.Melalui pendekatan hukum normatif dan analisis perbandingan, penelitian ini mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang membentuk perlindungan hukum konsumen dalam konteks e-commerce. Hasil penelitian menyoroti pentingnya transparansi, privasi, keamanan, dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Selain itu, penelitian ini menggambarkan bagaimana kerangka hukum dapat diperkuat untuk mengatasi perkembangan teknologi dan dinamika pasar e-commerce. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang cara meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam lingkungan transaksi e-commerce. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan yang ada, pengembangan mekanisme penegakan hukum yang efektif, dan pendekatan proaktif terhadap isu-isu baru yang muncul dalam perdagangan elektronik

    Pengaruh Kualitas Akrual dan Tata Kelola Terhadap Stock Return

    Get PDF
    This study aims to determine the effect of accrual quality through discretionary accruals and governance through institutional ownership, independent commissioners, audit committees and directors on Stock Returns. The study used data from 39 companies included in the Kompas 100 index from 2019 to 2021. The results showed that there was a significant effect on accruals and independent commissioners' discretionary variables on Stock Returns, while for institutional ownership, audit committee and advisory variables had no effect on Stock Returns. . Discretionary accruals have a negative effect on Stock Returns, while independent commissioners have a positive effect on Stock Returns. Taken together discretionary accruals, institutional ownership, independent commissioners, audit committees and directors influence Stock Returns by 14.5%.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas akrual melalui diskresi akrual dan tata kelola melalui kepemilikan intitusi, komisaris independen, komite audit dan direksi pada Stock Return. Penelitian menggunakan data 39 perusahaan yang termasuk pada index Kompas 100 pada periode 2019 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh signifikan pada variabel diskresi akrual dan komisaris independen pada Stock Return, sedangkan untuk variabel kepemilikan institusi, komite audit dan direksi tidak memiliki pengaruh pada Stock Return. Diskresi akrual memiliki pengaruh negatif pada Stock Return, sedangkan komisari independen memiliki pengaruh positif pada Stock Return. Secara bersama-sama diskresi akrual, kepemilikan intitusi, komisaris independen, komite audit dan direksi mempengaruhi Stock Return sebesar 14,5%

    PENGUATAN PENERAPAN KONSEP DESA SADAR HUKUM GUNA MEMBERIKAN LANDASAN YURIDIS BAGI HAK RAKYAT ATAS AIR DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT

    Get PDF
    Hak Rakyat Atas Air merupakan hak yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara. Hal ini perlu tercermin pada pemenuhan segala kebutuhan pokok masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat ini terkait dinamika pemenuhan hak rakyat atas air yang belum dilaksanakan sepenuhnya dalam peraturan pelaksana dan penerapan pengelolaan sumber daya air yang berpotensi pada komersialisasi air apabila merujuk pada Sistem Pengelolaan Air Minum. Sumber daya air saat ini telah memasuki deregulasi sebagai fase lanjutan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015, akibat kekeliruan DPR bersama-sama Presiden, sebagai awal diakuinya hak rakyat atas air. Ketidakmerataan aksesibilitas air bersih dan sanitasi sangat memengaruhi kualitas hidup setiap orang. Hal ini menunjukan keterhubungan dengan pola penunjang di dalam memberikan stigma peran sumber daya air sebagai penopang kualitas kehidupan. Termasuk dalam hal ini pada penyelenggaraan kemandirian pangan yang sangat erat kaitannya dengan pasokan air di lahan pertanian pangan berkelanjutan. Solusi yang hendak dilakukan dengan memberikan metode ToT, sosialisasi dan diskursus dalam menyelesaikan hambatan terhadap upaya penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat. Target luaran yang dapat dilakukan memberikan berbagai kegiatan yang mengarah pada perubahan paradigma dan efektivitas dari kegiatan Pemerintahan Desa Dongkal dalam memberikan layanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan melibatkan berbagai pihak pada stakeholders setempat untuk memberikan dorongan sinergitas dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi. Hasil yang diperoleh menggambarkan bahwa banyaknya instrumen yang harus ditopang selain melalui komitmen, juga terkait sarana dan prasarana yang mendukung program desa sadar hukum di Kabupaten Karawang

    OPTIMALISASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN UMKM SEHAT DAN PRODUKTIF DI WILAYAH PESISIR

    Get PDF
    UMKM Sehat dan Produktif di wilayah pesisir tidak terlepas dari optimalisasi masyarakat dan pemerintahan desa yang selalu ingin meningkatkan kualitas UMKM yang ada di daerahnya. Perkembangan UMKM di Indonesia khususnya di Desa Dongkal Karawang harus selalu di tigkatkan baik dari segi kualitas terhadap produk yang dihasilkan agar dapat menjadi UMKM yang sehat dan produktif. Dibutuhkan suatu optimalisasi terhadap masyarakat dan juga pemerintah desa sebagai penggiat usaha UMKM salah satunya melalui kegiatan ssosialisasi secara langsung. Dibutuhan suatu komitmen agar UMKM yang ada dapat menjadi UMKM yang sehat dan produktif.  Pengabdian ini nantinya diharapkan UMKM yang ada di DEsa Dongkal Karawang bisa naik kelas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada

    PERAN PEMERINTAH DESA BAGI UMKM DALAM PENINGKATAN MANAJEMEN PADA PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK

    Get PDF
    Kabupaten Karawang yang saat ini sebagai daerah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara memungkinkan banyak para pendatang yang masuk ke Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi saat ini oleh para UMKM di Kabupaten Karawang, khususnya daerah Dongkal yaitu kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan limbah elektronik guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Pengunaan perangkat elektronik yang terus meningkat tidak terlepas disebabkan karena semakin berkembangnya era digitalisasi, dan hal ini juga menyebabkan semakin tingginya sampah elektronik disetiap tahun. Meningkatnya sampah elektronik ini tentunya perlu pengelolaan tersendiri, termasuk dengan sampah B3 yang juga masih terus perlu perbaikan hingga saat ini

    PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung)

    No full text
    ABSTRAK Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah Adanya reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan langkah konkrit dalam merespon tuntutan reformasi yaitu dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang digunakan dengan cara yang efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dapat dibilang sangat tergantung oleh disiplin para anggotanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Bandung yang sedang mengalami perkembangan yang pesat dalam pembangunannya. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan juga sumber lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 8,875 dengan t tabel sebesar 1,71387 dan menunjukkan bahwa Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu, diperoleh korelasi antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah adalah sebesar R = 0,880, yang termasuk dalam kategori hubungan sangat kuat. Dapat pula diketahui besarnya pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah yaitu sebesar 77,4%
    corecore