7 research outputs found

    LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) SEMESTER KHUSUS TAHUN 2016 PENGEMBANGAN DATABASE SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA KEOLAHRAGAAN SE KABUPATEN SLEMAN

    Get PDF
    Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa kependidikan sebagai sarana untuk mengabdikan dan mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di lembaga pendidikan yang sebenarnya. Melalui PPL, mahasiswa mengasah diri sesuai kompetensi program studi dan jurusan masing-masing dalam hal mengembangkan pengetahuan tentang jalannya suatu manajemen di sebuah kantor atau lembaga, juga memberi kesempatan mahasiswa untuk mengamati, mempelajari dan memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas. Kegiatan PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Pada kegiatan PPL ini mahasiswa membuat program yang berjudul “Pengembangan Database Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Keolahragaan se Kabupaten Sleman menggunakan Microsoft Excel”. Tujuan dari program ini adalah membantu pengelolaan database tentang sumber daya manusia dan sarana prasarana keolahragaan se Kabupaten Sleman untuk memudahkan pemberian informasi dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan program, dibagi menjadi tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap persiapan dibagi menjadi beberapa kegiatan, diantaranya koordinasi dengan staff seksi olahraga, pembuatan format untuk pendataan. Pada tahap pelaksanaan dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu pengumpulan data, mengentry data kedalam format database, pengecekan data yang telah dientry dengan data mentah, pengolahan data. Kemudian pada tahap evaluasi dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu menyajikan hasil program, mengevaluasi program, dan tindak lanjut hasil program. Hasil dari program Praktik Pengalaman Lapangan ini adalah database mengenai sumber daya manusia dan sarana prasarana keolahragaan se Kabupaten Sleman dapat diketahui lebih rinci serta dapat memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan

    PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TAHANAN OLEH SESAMA TAHANAN DI RUTAN POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

    Get PDF
    Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka-luka atau bahkan sampai mengakibatkan kematian. Tidak terlepas dari tahanan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam RUTAN. Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dalam pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindakan yang dapat membahayakan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan serta menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk Perundang-undangan dan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama tahanan di RUTAN dalam hal ini penyidik sudah melakukan wewenang penyelidikan dan penyidikan, pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat atau mendengar atau yang melakukan bahwa benar para tahanan telah melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam RUTAN secara bersama-sama dengan cara bergantian. Sehingga para tahanan tersebut harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan diproses hukum dengan cara diadili ulang dan dikenakan ancaman hukuman yang paling berat berdasarkan perkara sebelumnya, maka di sidang pengadilan harus dibuktikan bahwa tahanan benar-benar telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan berdasarkan bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Tahana

    PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TAHANAN OLEH SESAMA TAHANAN DI RUTAN POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

    Get PDF
    Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka-luka atau bahkan sampai mengakibatkan kematian. Tidak terlepas dari tahanan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam RUTAN. Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dalam pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindakan yang dapat membahayakan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan serta menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk Perundang-undangan dan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama tahanan di RUTAN dalam hal ini penyidik sudah melakukan wewenang penyelidikan dan penyidikan, pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat atau mendengar atau yang melakukan bahwa benar para tahanan telah melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam RUTAN secara bersama-sama dengan cara bergantian. Sehingga para tahanan tersebut harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan diproses hukum dengan cara diadili ulang dan dikenakan ancaman hukuman yang paling berat berdasarkan perkara sebelumnya, maka di sidang pengadilan harus dibuktikan bahwa tahanan benar-benar telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan berdasarkan bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Tahana

    Two Versions of Lah Bako Dance: Representing Agricultural Working Class and Identity Creation

    Get PDF
    This article discusses the politics of identity in dance representations. Lah Bako dance is one of the Jember icons that was created to build an image of the tobacco farmers' culture. This dance is performed by women who represent the tobacco production process. However, the practical needs that are framed through aesthetic motions present a new form of how women are positioned in agricultural societies. In this context, the Lah Bako dance becomes an instrument to create new meanings for women and also becomes an imaginary space for tobacco farming. The article discusses two main points: first, the Lah Bako dance became an integral part of government’s project to construct mass memories in the relations of production in the tobacco sector, and the second is women as subjects representing a farmer’s spirit which is formed as a new figuration that fluid and changeable as political image that transcended existing experimental conditions. An addition point highlighted in this article was the emergence of Islamic values in a dance version which is accomodated the elite interest of Jember’s identity slogan formation. Reseachers use Stuart Hall’s cultural representation and ethnography method to narrate the identity. This research found that the Lah Bako dance is constructed in dominant cultural formations that are legitimized by the structure of the regional government bureaucracy. Furthermore, it is crucial to criticize the space for voicing farmers’ subjectivity and class politics, which has been muddled from the elite network. The problem appears as a paradox for creating aesthetic reality through art, where the symbolic form can be enjoyed without touching inequality that continually arises

    Two Versions of Lah Bako Dance: Representing Agricultural Working Class and Identity Creation

    Get PDF
    This article discusses the politics of identity in dance representations. Lah Bako dance is one of the Jember icons that was created to build an image of the tobacco farmers' culture. This dance is performed by women who represent the tobacco production process. However, the practical needs that are framed through aesthetic motions present a new form of how women are positioned in agricultural societies. In this context, the Lah Bako dance becomes an instrument to create new meanings for women and also becomes an imaginary space for tobacco farming. The article discusses two main points: first, the Lah Bako dance became an integral part of government’s project to construct mass memories in the relations of production in the tobacco sector, and the second is women as subjects representing a farmer’s spirit which is formed as a new figuration that fluid and changeable as political image that transcended existing experimental conditions. An addition point highlighted in this article was the emergence of Islamic values in a dance version which is accomodated the elite interest of Jember’s identity slogan formation. Reseachers use Stuart Hall’s cultural representation and ethnography method to narrate the identity. This research found that the Lah Bako dance is constructed in dominant cultural formations that are legitimized by the structure of the regional government bureaucracy. Furthermore, it is crucial to criticize the space for voicing farmers’ subjectivity and class politics, which has been muddled from the elite network. The problem appears as a paradox for creating aesthetic reality through art, where the symbolic form can be enjoyed without touching inequality that continually arises

    STRATEGI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SE-KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL

    No full text
    This study aims to describe: (1) strategies to improve the quality of education in Vocational High School (VHS) at Sedayu sub-district, (2) factors that influence in improving the quality of education in Vocational High School (VHS) at Sedayu sub-district This research used descriptive qualitative approaches. The subjects of this research are principal, teacher, head of administration, school committee, and students. This research was conducted at SMK Darma Bhakti Sedayu, SMK Santo Paulus 1 Sedayu, and SMK Negeri 1 Sedayu. Techniques of data collection by interview, observation, and documentation. The validity of the data by triangulation of sources and techniques. Techniques of data analysis use an interactive model by Miles and Hubberman. The result of the research. 1) Strategy to improve the quality of education in VHS at Sedayu sub-district are (a) empower the potential of learners, (b) optimize the MGMP, (c) improve the professionalism of teachers, (d) cooperate with parents, committees, and society, (e) improve academic and non academic achievement, and (f) implementation of character education. 2) Factors that influence in improving the quality of education in VHS at Sedayu sub-district are: (a) headmaster leadership, (b) educators and education personnel, (c) student’s, (d) curriculum, (e) finance, (f) facilities and infrastructure, and (g) school environment’s

    Strategi Peningkatan Mutu Berbasis Kemitraan antara Sekolah dengan Industri pada SMK di Kabupaten Bantul.

    No full text
    Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi, upaya sekolah, cara mengatasi hambatan, dan model hipotetik strategi peningkatan mutu berbasis kemitraan antara sekolah dengan industri pada SMK di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan pada SMK di Kabupaten Bantul yakni SMK Negeri 1 Sedayu dan SMK Negeri 1 Sanden. Subjek penelitian terdiri atas dua kepala sekolah, dua wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat dan hubungan industri (humashubin), dua ketua kompetensi keahlian, serta dua guru. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles & Hubberman. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Strategi dalam peningkatan mutu berbasis kemitraan antara sekolah dengan industri pada SMK di Kabupaten Bantul adalah (a) menyelaraskan kurikulum sekolah dengan kebutuhan di industri, (b) meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (c) meningkatkan mutu dalam serapan lulusan, (d) meningkatkan mutu dalam sarana prasarana, (e) meningkatkan mutu dalam penilaian pendidikan, (f) meningkatkan mutu dalam hal akademik dan non akademik. (2) Upaya sekolah dalam implementasi strategi peningkatan mutu berbasis kemitraan antara sekolah dengan industri pada SMK di Kabupaten Bantul antara lain: (a) mengimplementasikan budaya mutu industri di sekolah, (b) menjaga komunikasi dengan mitra industri. (3) Cara mengatasi hambatan dalam implementasi strategi peningkatan mutu berbasis kemitraan antara sekolah dengan industri pada SMK di Kabupaten Bantul antara lain: (a) terbatasnya dana diatasi melalui musyawarah dengan wali siswa, (b) jangkauan mitra yang jauh diatasi dengan menyesuaikan waktu dan tempat, (c) memaksimalkan peran bidang hubungan masyarakat dan hubungan industri. (4) Model hipotetik strategi peningkatan mutu berbasis kemitraan antara sekolah dengan industri pada SMK yang ditemukan yaitu kerja sama kemitraan tidak lepas dari regulasi kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Strategi peningkatan mutu berbasis kemitraan meliputi aspek kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serapan lulusan, sarana prasarana, penilaian pendidikan, serta akademik dan non akademik. Strategi tersebut apabila dilaksanakan akan menghasilkan sekolah yang bermutu, serta dampaknya akan meningkatkan serapan lulusan yang ada di sekola
    corecore