PEMUATAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bali sering terjadi Lokika Sanggraha,jika dikaitkaan dengan aspek kesusilaan akan selalu berkaitan dengan moral.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui serta menganalisa zisurgensi pemuatan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga di dapat suatu argumentasi yang komprehensif dan memadai. Dengan menggunakan pendekatan rasional dan fungsional yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia, (2) mengkaji lebih mendalam konsep pengaturan Delik Lokika Sanggaraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mencari kesesuaian antara doktrin, asas dan teori dalam hukum pidana sehingga di dapat suatu rumusan pengaturan Delik Lokika Sanggraha yang dapat dimuat dalam hukum nasional. Hasil penelitian, ditemukan antara lain: (1) bahwa Delik Lokika Sanggraha belum di atur di dalam KUHP, Jika ada pelanggaran terhadap Delik adat Lokika Sanggraha maka Pengadilan Negeri dalam putusannya selalu mengaitkan dengan Undang-Undang Drt No. 1 Tahun 1951, (2) kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus di jadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinaan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum. Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum agar benar-benardapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satusisi (kebenaran realis), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum di sisi lain (kebenaranformalis), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satusum berhukum formil adalah hukum adat (hukumkebiasaan)

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Pernikahan atau perkawinan campuran adalah sesuatu hal yang sangat sakral karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama, karena suatu pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, agama, dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan orang tua dan anak. Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran mengingat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi- konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaturan kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua dan status hukum kewarganegaraan anak dibawah umur dalam hal perkawinan campuran terkait perceraian orang tua.       Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pengganti dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang merupakan  suatu langkah dalam hal pengaturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara garis besar Undang-Undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperoleh dwi- kewarganegaraan terbatas yang banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Didalam tersebut mengenal adanya Dwi-Kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Status hukum Kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua adalah anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia akan tetapi nanti setelah ia berumur 18 tahun atau sudah menikah ia harus menyatakan pilihannya untuk memilih kewarganegaraan yang mana akan dianut olehnya apakah ayah atau ibunya. Perceraian tidak akan mengakibatkan kewarganegaraan anak hilang dan hangus maka dia bisa memilih warga negara sesuai yang dia kehendaki setelah dia berumur 18 tahun dan sudah menikah anak yang sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

KEDUDUKAN HARTA JIWA DHANA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Harta Jiwa Dhana merupakan harta yang diberikan oleh orang tua atau ayah kepada ahli warisnya atau keturunannya yang lain yang tidak berhak mewarisi harta benda milik orang tua atau ayahnya tersebut. Pemberian harta Jiwa Dhana hanya dapat dijumpai dalam hukum waris adat Bali. Seperti diketahui bahwa harta Jiwa Dhana itu hanya dapat dijumpai dalam hukum adat Bali yang khususnya diatur dalam hukum waris adatnya, maka pemberian harta Jiwa Dhana identik atau sama dengan pemberian  hibah yang dalam hukum adat secara umum, oleh karena itu baik pemberian harta Jiwa Dhana dan pemberian hibah menurut hukum adat dianggap salah satu cara pewarisan. Menurut hukum waris adat Bali orang yang berhak memberikan harta jiwa dhana itu adalah ayah. Sedangkan seorang istri atau janda tidak mempunyai hak untuk memberikan harta jiwa dhana. Karena hukum waris adat Bali menganut azas Purusa atau Patrilineal yaitu garis kebapaan. Menurut azas Purusa atau patrilinial yang dianut dalam hukum adat Bali ini hanya anak atau keturunan laki-laki yang menjadi ahli waris dan berhak untuk mewaris sedangkan anak perempuan walaupun sebagai anak ia tidak berhak mewaris dari pewaris. Di dalam pemberian harta jiwa dhana dilakukan oleh orang tua atau ayah itu terbatas pada harta benda miliknya saja. Sedangkan harta pusaka yang belum terbagi tidak dibolehkan untuk di jiwa dhanakan. Pemberian harta jiwa dhana yang dilakukan oleh orang tua atau ayah, kadang kala dilakukan dengan syarat maupun tanpa syarat kepada si penerima harta jiwa dhana tersebut. Dan hal yang paling penting yang harus di perhatikan bahwa dalam pemberian harta jiwa dhana itu harus diketahui oleh ahli waris yang lain dan disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan pemuka-pemuka masyarakat agar pemberian itu menjadi sah

PELAKSANAAN LARASITA DALAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Badung masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Badung karena kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal program LARASITA yang berakibat masih sedikitnya jumlah permohonan yang masuk dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah melalui Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Badung dan belum banyakm asyarakat yang memanfaatkan program LARASITA dalam pensertipikatan tanah,serta kinerja Tim LARASITA yang belum sejalan dengan tujuan program LARASITA dalam peningkatan pelayanan pensertipikatan tanah kepada masyarakat

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN YANG SUDAH TURUN KASTA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT BALI

Abstrak   Fenomena yang terjadi di Bali adalah bagi perempuan yang mempunyai Wangsa yang lebih tinggi telah cerai dengan suami, maka perempuan tersebut tidak diterima lagi di rumah bajang karena sudah nyerod atau turun kasta, Bagaimana kedudukan perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian di rumah asalnya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Adat Bali dan pelaksanaan hak dan kewajiban perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian menurut Hukum Adat Bali Kedudukan perempuan yang sudah turun kasta akibat perceraian di rumah asalnya adalah sebagai jalu di rumah asalnya / bajang dengan kondisi dan syarat yang telah disepakati didalam keluarganya karena upacara patiwangi juga tidak dilakukan lagi sehingga perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta tidak akan kehilangan gelarnya. Dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai, dengan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III tahun 2010 maka kedudukan perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak.   Kata kunci : Kedudukan perempuan beda kasta setelah perceraia

PEMUATAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bali sering terjadi Lokika Sanggraha,jika dikaitkaan dengan aspek kesusilaan akan selalu berkaitan dengan moral.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui serta menganalisa zisurgensi pemuatan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga di dapat suatu argumentasi yang komprehensif dan memadai. Dengan menggunakan pendekatan rasional dan fungsional yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia, (2) mengkaji lebih mendalam konsep pengaturan Delik Lokika Sanggaraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mencari kesesuaian antara doktrin, asas dan teori dalam hukum pidana sehingga di dapat suatu rumusan pengaturan Delik Lokika Sanggraha yang dapat dimuat dalam hukum nasional. Hasil penelitian, ditemukan antara lain: (1) bahwa Delik Lokika Sanggraha belum di atur di dalam KUHP, Jika ada pelanggaran terhadap Delik adat Lokika Sanggraha maka Pengadilan Negeri dalam putusannya selalu mengaitkan dengan Undang-Undang Drt No. 1 Tahun 1951, (2) kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus di jadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinaan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum. Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum agar benar-benardapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satusisi (kebenaran realis), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum di sisi lain (kebenaranformalis), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satusum berhukum formil adalah hukum adat (hukumkebiasaan)

PENERBITAN SERTIPIKAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH KARENA TURUN WARIS MENURUT UUPA

Untuk menjamin  kepastian hukum  terhadap kepemilikan tanah, maka  tanah dibuktikan dengan adanya  surat  tanah  yang Kantor  Pertanahan. Surat  bukti kepemilikan tanah   dikenal dengan nama  sertipikat tanah. Tanah  memiliki  fungsi  bermacam- macam. Tanah merupakan hal  yang sangat penting  bagi  kehidupan manusia. Tanah   memiliki bermacam – macam  fungsi antara lain : Tanah memiliki fungsi sosial. Tanah  Memilik  fungsi  ekonomis. Tanah memiliki  fungsi spikologis.  Tanah memiliki nilai  spiritual dan budaya dan lain- lain. Tanah ini juga merupakan kekayaan perorangan, karena dapat berfungsi sebagai tanah warisan yang dapat diwariskan oleh pewaris, sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut kepada anak–anaknya. setelah proses pewarisan berlangsung maka  ahli waris   sebaiknya  mendaftarkan  tanah  warisannya  ke kantor pertanahan untuk mendapatkan bukti hak yang baru.  Pendaftaran  tanah dalam rangka peralihan hak yang berasal dari warisan adalah mengajukan permohonan  kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan  Nasional Kabupaten Gianyar  dengan  melapirkan :   Surat   keterangan   kematian dari pemegang hak terdahulu /  pewaris.   Silsilah keluarga dari ahli waris. Surat pernyataan ahli waris/ Surat keterangan ahli waris. Foto copy KTP   ahli waris. KK  seluruh ahli waris. Surat keterangan ahli waris. PBB tahun terbaru.  NPWP  salah satu ahli waris. Peralihan   hak   atas   tanah  karena   proses   pewarisan  dari   pewaris  kepada ahli waris adalah berpindahnya  harta warisan  berupa tanah  dari pewaris  kepada ahli waris secara otomatis.  ahli waris dengan serta merta akan mendapatkan  harta warisan dari pewaris, manakala pewaris meninggal dunia. Ahli waris  berkuasa penuh atas   tanah warisannya tersebut. dan dengan proses peralihan  hak karena turun waris  di kantor pertanahan maka  akan  muncul hak dan kewajiban baru sesuai dengan  sertifikat  yang tertib kemudian. Sertifikat hak atas tanah adalah  sebagai alat bukti kepemilikan  yang kuat.     &nbsp

IMPLEMENTASI PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI DI KABUPATEN BADUNG

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Hal ini dilatarbelakangi kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas, yang bercirikan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh SDM yang memiliki daya tanggap, inisiatif, ramah, sopan, serta menghargai dan menghormati masyarakat dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kepuasan pelayanan publik pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung dengan hipotesis yaitu semakin baik implementasi prinsip-prinsip good governance maka akan semakin meningkat kepuasan masyarakat pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif untuk menguraikan data berdasarkan fakta, data dan informasi. Teknik analisis data kuantitatif untuk menguraikan data melalui statistik, seperti analisis korelasi product moment, analisis regresi sederhana dan analisis determinasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Convenience Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang masyarakat pengguna layanan. Penarikan sampel berdasarkan pendapat Juliansyah Noor yaitu yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengamatan (observasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung berjalan dengan baik. Berdasarkan Analisis Korelasi Product Moment diperoleh hasil r hitung lebih besar dari r tabel (0,827 > 0,361) maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara implementasi prinsip-prinsip good governance dengan kepuasan pelayanan publik. Berdasarkan analisis regresi sederhana diperoleh Y'= 10,295+0,750 X yang berarti adanya hubungan searah antara variabel implementasi prinsip-prinsip good governance dengan variabel kepuasan pelayanan publik, ini berarti semakin baik implementasi prinsip-prinsip good governance maka semakin meningkat kepuasan masyarakat pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil analisis determinasi pengaruh implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap meningkatkan kepuasan pelayanan publik sebesar 68,39%, sedangkan sisanya sebesar 31,61% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya

SISTEM INFORMASI GEOGRAFI UNTUK TANAMAN AGROWISATA DI BEDUGUL BALI

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Komputer sebagai media tukar-menukar informasi bukan merupakan barang yang mahal seperti pada waktu ditemukannya komputer. Sekarang hampir semua orang telah mengenal komputer atau bahkan sudah pernah mencoba menggunakannya. Semua orang yang terhubung dengan jaringan informasi terbesar yaitu World Wide Web (WWW) dapat mencari seluruh informasi yang diinginkan, dari mulai ilmu pengetahuan, hiburan, sampai dengan Pertanian. Salah satu jenis Pertanian yang digemari adalah Agrowisata Pertanian. Sayangnya belum banyak web page berbahasa Indonesia yang menyajikan informasi mengenai Agrowisata Pertanian, yang tahu tempat-tempat Agrowisata Pertanian Yang Bagus yang ada di Inodensia pada umumnya dan khususnya dikawasan Bedugul Bali. Halaman web Agrowisata Pertanian ini dirancang dengan menggunakan bahasa yang umum dipakai dalam pembuatan web page seperti Borland Delphi sebagai input lokal, HTML, JavaScript, Mysql dan PHP yang populer digunakan untuk membuat web page dinamis. PHP merupakan bahasa pemrograman yang dapat menghubungkan suatu halaman web dengan suatu basis data. Untuk keperluan web dinamis maka diperlukan beberapa tabel untuk penyimpanan data. Data yang tersimpan dalam tabel yang akan ditampilkan pada halaman web. Pembuatan halaman web Sistem Informasi Geografi Untuk Tanaman Agrowisata Di Bedugul Bali memerlukan algoritma yang tepat sehingga diharapkan dapat menghasilkan halaman web yang memberikan informasi yang berguna bagi para Penggemar Agrowisata Pertanian Khususnya di Kawasan Bedugul Bali