Sistem Informasi Geografis Pemetaan UMKM Rokok Berpotensi Pajak

Penelitian dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Umkm Rokok Berpotensi Pajak Di Kabupaten Kudus Menggunakan Gis adalah penelitian yang digunakan untuk membantu Pemerintah Daerah Kab.Kudus dalam rangka pembinaan industri rokok. Upaya pendataan dan pembinaan yang dilakukan adalah mengetahui lokasi, melakukan pendataan jumlah tenaga kerja, jumlah unit USAha dan nilai investasi. Sistem Informasi Geografis ini memetakan industri rokok di Kabupaten Kudus berdasarkan titik bearing dan distance yang di ambil menggunakan GPS. Titik bearing dan distance dimulai dati titik nol yaitu alun alun kudus. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini adalah lokasi industri berbasis peta, jumlah tenaga kerja di masing masing industri, jumlah Unit USAha dan nilai investasi, penelitian ini juga bertujuan untuk pengayaan bahan ajar mata kuliah sistem informasi geografi

Factors That Influence the Working Behavior of Employees at PT Wijaya Karya in Dealing with ASEAN Economic Community

ASEAN Economic Community (AEC) or ASEAN free market came into effect in 2015 with the AEC, the increased competitiveness of ASEAN countries, so that Indonesia must Compete with ASEAN countries. The passage of the AEC, Ultimately demanding for more and Increased investment, Including foreign investment, with the hope that our government is Able to boost employment and improve welfare. AEC was formed with the aim to Achieve perfection of economic integration in the ASEAN region that we believe can provide real benefits to all elements of society. The formation of a single market which is termed as MEA allows countries to sell goods and services easily to other countries across Southeast Asia, there will be competition.PT WIKA is a State-owned construction company open in the field of Engineering, Procurement, Construction (EPC) and Investments. Until now WIKA Believes that improvements in all areas is a requirement for the management of the corporation as a professional, healthy, highly competitive and modern. This is based on the awareness that large companies have to prepare human resources to be Able to Compete better in order to face the ASEAN Economic Community (AEC) or face Increasingly stringent, Including the construction world.The purpose of this study is to analyze and identify the readiness the type of employee attitudes at PT Wijaya Karya caused by the changing ASEAN Economic Community by 2015. Analyzing the effects of the ASEAN Economic Community in 2015 to the organization like PT Wijaya Karya on its employee performance and commitment by processing the data is using SEM.Furthermore, employees of PT WIKA showed what is identified as having a positive attitude towards the changes that occur as a result of the ASEAN Economic Community and Affective Commitment has a positive and significant impact on the attitudes and performance of employees to deal with change as a result of the ASEAN Economic Community, it is due to the appreciation of its employees and their innovation, promotional activities and product diversityInnovation, promotional activities and the diversity of products do not directly (not Significantly) affect the company's competitive advantage in the face of AEC 2015. This condition Also shows that the MEA has not been too good socialization, and knowledge AEC is still minimal, so people assume not need to a make any special preparations in facing the AEC (assume something that is unusual), and do not know the opportunities and threats of the enactment of AEC Keywords: approach, commitment, competitiveness, construction company, changes, employee, performance, AE

POTENSI KONFLIK NORMA TERHADAP PERSIDANGAN TELECONFERENCE PERADILAN PIDANA SEBAGAI ADAPTASI BARU AKIBAT VIRUS COVID-19

Mewabahnya virus Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia telah memberikan dampak dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dampak perubahan hukum pun terjadi di Indonesia. Munculnya Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan No. Pas-06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference menjadi dasar hukum penerapan persidangan melalui media teleconference. Namun, penerapannya berpotensi menimbulkan konflik norma berupa disharmonisasi antara persidangan teleconference dengan norma dalam KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik norma yang terjadi, khususnya antara perjanjian kerjasama dengan KUHAP. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data dari sumber hukum primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah pemeriksaan persidangan pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan media teleconference menimbulkan konflik norma dengan aturan dalam ketentuan Pasal 154 KUHAP dan adanya ketidaksiapan dari aspek struktur hukum dimana tidak ada aturan hukum yang lebih tinggi dari KUHAP yang menjadi payung hukum, kendala jaringan internet dalam pemeriksaan terdakwa dan kecakapan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi.The outbreak of the Covid-19 virus that has spread throughout the world has had an economic, social, cultural and legal impact. The impact of legal changes also occurred in Indonesia. The emergence of the Cooperation Agreement Number 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Number KEP.17/E/Ejp/4/2020 and Number Pas-06.HH.05.05 of 2020 concerning the Implementation of Trials Through Teleconference became the legal basis for implementing trials through teleconference media. However, its application has the potential to cause a conflict of norms in the form of disharmony between the teleconference trial and the norms in the Criminal Procedure Code. This study aims to analyze the potential conflicts of norms that occur, especially between the cooperation agreement with the Criminal Procedure Code. This normative juridical research uses data from primary and secondary legal sources which are analyzed using qualitative analysis. The results of the study were that the examination of the defendant’s examination trial using teleconference media caused a conflict of norms with the rules in the provisions of Article 154 of the Criminal Procedure Code and there was an unpreparedness from the aspect of the legal structure where there was no legal rule higher than the Criminal Procedure Code which became the legal umbrella, internet network constraints in the examination of the defendant and community skills in the use of information technology

Optimasi Banyaknya Gentry Pengisian Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dengan Pendekatan Program Linier Untuk Memenuhi Permintaan (Studi Kasus : Pt.xyz Surabaya)

Semakin bertambahnya kendaraan bermotor akan berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan bahan bakar yang ada. PT.XYZ harus dapat memenuhi seluruh permintaan bahan bakar yang ada, namun pada pelaksanaannya sering terjadi kurang terpenuhinya permintaan bahan bakar minyak. Linier programing adalah salah satu metode yang dapat mengetahui optimasi yang dapat dilakukan oleh PT.XYZ dimana Perusahaan tersebut memiliki 5 gentry yang digunakan untuk tempat mengisikan bahan bakar minyak ke dalam truk tangki yang tersedia. Terdapat 2 (dua) model matematis yang digunakan yaitu model matematis Integer Linear programming dan model matematis Optimasi Kombinasi Lokal, dimana dua model tersebut memiliki fungsi tujuan yang berbeda. Model matematis Integer Linear Programming mengoptimalkan gentry yang ada dengan fungsi tujuan minimasi, sedangkan pada model matematis Optimasi Kombinasi Lokal mengoptimalkan truk tangki yang tersedia. Hasil menunjukkan bahwa pada model matematis Integer Linear Proggraming dengan adanya 5 gentry masih belum dapat memenuhi permintaan, sedangkan jika gentry ditambah menjadi 6 gentry maka seluruh permintaan dapat terpenuhi. Pada model matematis Optimasi Kombinasi Lokal menunjukkan bahwa truk tangki yang beroperasi pada 5 gentry masih belum dapat memenuhi permintaan karena truk tangki tidak dapat seluruhnya beroperasi yang dibatasi dengan adanya 5 gentry sedangkan dengan menggunakan 6 gentry seluruh permintaan dapat terpenuhi. Hasil dua model matematis tersebut menunjukkan hasil yang sama yaitu dengan menambahkan gentry dimana dari 5 gentry menjadi 6 gentry

Harmonisasi Hukum Pidana Adat Masyarakat Baduy dengan Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP)

Hukum adat terutama hukum pidana adat harus dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional. Karena dalam hukum pidana adat mengandung nilai-nilai yang dapat menjiwai hukum pidana nasional diantara hukum pidana adat itu dan masih eksis sampai saat ini yaitu hukum pidana adat masyarakat Baduy. Walaupun tidak semua sama dan pasti ada perbendaan maka harus dilakukan upaya untuk mengharmonisasikan sehingga hukum pidana nasional dan hukum pidana adat bisa saling melengkapi.Oleh karena itu hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum dalam praktek hukum sehingga eksistensi dari dimensi ilmu hukum maka hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik hukum di Indonesi

Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)

This research studied the impact of financial statement indicator to tax avoidance. ROA, Leverage, Corporate governance, Company Size, and Fiscal Lost Compensation were used as an independen variable which were assumed have an impact to tax avoidance (Dependen Variable) proxietd by Cash Effective Tax Rate (CETR). This research use purposive sampling criteria and double linear regression analysis test. The result was ROA, Leverage, Corporate governance, Company Size, and Fiscal Lost Compensation hade a simultanous significant impact to tax avoidance in companies listed in BEI 2012-2015 period. Corporate Governance, Company Size, Fiscal Lost Compensation influence tax avoidance partially and significantly. ROA and Leverage had no partial significant influence to tax avoidance. This result was consistent to previous research of Kurniasih and Sari (2013)

Poriferasta-5,22E,25-trien-3β-ol,22-dehidrokolesterol Dari Daun Kalanchoe Serrata (Crassulaceae)

Dalam penelitian berkelanjutan untuk pencarian senyawa metabolit sekunder baru dari tumbuhan Kalanchoe Indonesia, telah dilakukan kajian fitokimia terhadap Kalanchoe serrata. Daun segar K. serrata sebanyak 14,8 kg diekstraksi dengan metanol pada temperatur kamar. Ekstrak metanol (292 g) dipartisi berturut-turut dengan n-heksana dan metilenklorida. Ekstrak metilenklorida (0,80 g) selanjutnya dipisahkan pada kromatografi cair vakum pada silika gel G60 dengan eluen kloroform-aseton yang meningkat kepolarannya sehingga dihasilkan 10 fraksi yang dikelompokan berdasarkan analisis KLT. Padatan yang diperoleh pada fraksi yang terelusi dengan 20% aseton selanjutnya dipisahkan pada kromatografi kolom pada silika gel (230-400 mesh) dengan eluen kloroform dan dimurnikan lebih lanjut dengan kristalisasi pada aseton sehingga dihasilkan isolat berbentuk kristal jarum tak-berwarna sebanyak 23 mg. Isolat menunjukkan titik leleh 115-118oC dan memberikan warna hijau-kebiruan pada uji Liebermann-Burchard menunjukkan adanya kerangka steroid. Hasil analisis spektroskopi yang meliputi UV, IR, 1D-NMR dan 2D-NMR menunjukan bahwa isolat merupakan turunan sterol dan diidentifikasi sebagai poriferasta-5,22E,25-trien-3β-ol,22-dehidrokolesterol

Visualisasi Industri Bordir di Kabupaten Kudus Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) Menggunakan Titik Bearing dan Distance

Visualisasi industri bordir di Kabupaten Kudus Berbasis Sistem Informasi Geografis ( SIG) Menggunakan Titik Bearing dan Distance adalah penelitian yang digunakan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam rangka pendataan serta pembinaan industri bordir. Upaya pendataan dan pembinaan yang dilakukan adalah mengetahui lokasi, melakukan pendataan jumlah tenaga kerja, jumlah unit USAha dan nilai investasi. Sistem Informasi Geografis ini memetakan industri bordir di Kabupaten Kudus berdasarkan titik bearing dan distance yang di ambil menggunakan GPS. Titik bearing dan distance dimulai dati titik nol yaitu alun alun kudus. Penelitian ini menghasilkan Pemodelan sistem visualisasi industri bordir kudus dengan menggunakan OOD dengan tool UML

Application of Burden of Proof to Child Labour as Protection of Children's Rights

Child labour should be given legal protection, one form of protection for child labour is to impose a Burden of Proof (Burden of Proof) for child labour in accordance with the provisions of the ILO Convention (International Labor Organization) No. 138 of 1973 on the minimum age to be allowed to work and the ILO (International Labour Organization) Convention No. 183 then 1999 on the abolition of the worst forms of work for. This research aims to examine the philosophical foundation of the burden of proof in the Indonesian legal system and to examine the burden of proof implementation for child labour in Indonesia. This research is legal research using a normative juridical approach, the data used are primary data and secondary data analyzed using quantitative analysis. The results of the study are the first philosophical application of the principle of reverse burden of proof that has been regulated in various legal rules in Indonesia, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 40 of 2007 concerning limited Company legal No. 32 of 2009 on the protection and management of the environment and the provisions of the crime of corruption relating to the freezing, expropriation and confiscation of the perpetrators of the crime of corruption in accordance. Both countries have ratified ILO Convention No. 138 of 1973 on the Minimum age to be allowed to work and ILO Convention No. 182 of 1999 on the Prohibition and immediate action on the elimination of the worst forms of Child Labour which affirms the existence of a reverse proof for child labour. &nbsp