PERENCANAAN PERKERASAN LENTUR PADA RUAS JALAN BLITAR - SRENGAT (STA 3+450 - STA 10+520) DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN

Jalan raya adalah suatu lintasan yang bermanfaat untuk melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan berfungsi sebagai sarana perhubungan dimana lalu lintas harus lancar dan aman. Sehubungan dengan pesatnya kota Blitar, dimana terjadi pertambahan lalu lintas yang tidak sepadan dengan pertambahan jalan, sehingga mengakibatkan antrian kendaraan diruas-ruas tertentu. Jalan yang ada saat ini tidak mampu menampung arus lalu lintas yang terus meningkat. Pada perencanaan ruas jalan Blitar – Srengat ini menggunakan perkerasan lentur dengan umur rencana 10 tahun. Pada umur rencana 10 tahun susunan perkerasannya adalah 15 cm lapisan permukaan (LASTON MS 744), 20 cm lapisan pondasi atas (batu pecah kelas A) dan 40 cm lapisan pondasi bawah (sirtu kelas A). Perencanaan geometrik pada ruas jalan Blitar – Srengat ini menggunakan alinyemen horisontal dan alinyemen vertikal. Untuk alinyemen horisontal pada Sta 5+700 memakai lengkung full circle (FC), Sta 3+450 memakai lengkung spiralcircle- spiral (SCS), dan pada Sta 9+400 memakai lengkung spiral-spiral (SS). Untuk alinyemen vertikal pada Sta 4+900 sampai Sta 5+100 memakai vertikal cembung, Sta 7+900 sampai 8+300 memakai vertikal cekung, dan Sta 9+100 sampai Sta 9+450 memakai vertikal cekung. Perencanaan saluran drainase dengan dimensi saluran tepi menggunakan tipe trapesium. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa kemiringan talud tergantung dari besarnya debit aliran (Q. Untuk kemiringan talud 1:1 didapat kedalaman saluran yang tergenang air (d) = 0,52 m, lebar saluran (b) = 0,50 m, dengan tinggi jagaan (w) = 0,51 m, sedangkan untuk menyalurkan air dari saluran samping gorong – gorong dengan diameter 1,50 m dan tebal 0,17 m untuk menghindari meluapnya air dan sebagai pembuangan akhir. Kata kunci : Perkerasan Lentur, Metode Analisa komponen,Alinyemen Horisontal, Alinyemen Vertikal, Saluran Samping

Local Sources of Income, Capital Expenditures and Human Development Index: Evidence from Central Java, Indonesia

The implementation of regional autonomy is to give authority to local governments in managing of local potentials to allocate revenues in fulfilling the public interest and enhance public welfare. The public welfare can be seen from the increasing of Human Development Index of the region through the allocation of capital expenditures. The objective of the research is to recognize the effects of the Local Own-source Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) towards the Capital Expenditures and the Quality of Human Development (which is measured by Human Development Index HDI). The sampling method used in this research is purposive sampling method, with total sample of 24 regencies/municipalities in Central Java. The research data used is the secondary data of the Regional Revenues and Expenditures Budget of regional government of regencies/municipalities in Central Java, which includes Local Own-source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Regional Expenditures Actual Report and Human Development Index (HDI) in the fiscal years of 2010-2012.  The results of this research show that the Local Own-source Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) have simultaneously influence on the Human Development Index. Partially, only the Local Own-source Revenue (PAD) has positively influences to Human Development Index

Transformation of Rules of Origin Dispute Settlement In Free Trade Agreement Scheme Through Mutual Agreement Procedure

Dispute resolution has been regulated in a free trade agreement (FTA) so the dispute resolution procedure should follow the dispute resolution procedure established by the FTA (das sollen). However, FTA dispute settlement procedures are not widely used to resolve disputes between importers, exporters, and state authorities related to import duty rates on imported goods in the FTA scheme. Litigation procedures in each country are the only option (das sein). Normative juridical law research methods use a statute approach to FTAs ​​and a comparative approach to dispute settlement in the field of international tax law. Research proves the weakness of FTA dispute resolution, namely the private sector and the business world as the main stakeholders in FTA schemes do not get the right to justice in disputes (access to justice) so that disputes are resolved through domestic litigation in each country. As a result, exporters and authorities of the exporting country who are not involved in the litigation process may be disadvantaged in court decisions in the importing country. Transformation of dispute resolution in FTA agreements through the mutual agreement procedure (MAP) as in international tax law (tax treaty) must be made to provide an opportunity for parties from both countries in FTA agreements, both the private sector and the competent authorities to submit objections

Asas Kepastian Hukum dalam Aturan Sanksi Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia

This article discusses the rules of sanctions against marriage registration violations in Malaysia. Unregistered marriages often negate the rights that must be fulfilled for both spouses and children. The imposition of sanctions for those who fail to register their marriages is oriented towards the highly essential welfare to establish legal certainty for Malaysian citizens who enter into marriage. This writing focuses on the violation rules of marriage registration under Article 125 of the Federal Territories Act 303 of Malaysia. This research employs a normative juridical approach with legislative and conceptual approaches using Gustav Radbruch's legal certainty theory. The results of this study indicate that the rules of sanctions for marriage registration violations in Malaysia are highly important and relevant in the application of the principle of legal certainty to protect the rights of citizens who enter into marriage.   Â

IMAM PEREMPUAN DALAM TIMBANGAN HADIS

Pelaksanaan shalat berjamaah telah dilaksanakan sejak zaman nabi Muhammad saw. Sejak itu pula imam shalat berjamaah dipimpim oleh seorang imam lelaki dengan ketentuan syarat sah untuk menjadi imam. Terdapat polemik tentang adanya pandangan tentang kedudukan Imam perempuan jika bersamaan dengan makmum lak-laki berawal dari apa yang dilakukan oleh seorang Profesor wanita di Amerika yang menjadi imam bagi jamaah laki-laki. Artikel ini mengkaji tentang imam perempuan dalam perspektif hadis Rasulullah saw dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan shalat jamaah yang dilakukan imam perempuan tidak syah jika terdapat makmum laki-laki yang dewasa

Kajian Potensi e-Commerce Terhadap Industri Buku Digital Indonesia

Mobile computing telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan piranti komputer tablet, pengguna semakin dimudahkan untuk mengakses berbagai macam fitur dan aplikasi yang tersedia. Salah satu pemanfaatan dari tablet adalah untuk membaca buku. Sehingga dampak positif dari maraknya komputer tablet adalah bisa mempengaruhi salah satu industri besar di dunia, yaitu buku. Pelan namun pasti industri buku dunia mengalami adaptasi ekosistem baru dalam ranah industri buku. Toko-toko buku besar di dunia mulai tidak hanya menyediakan versi cetak, melainkan juga sudah menerbitkan versi digitalnya. Tidak ketinggalan dengan luar negeri, ternyata sudah terdapat beberapa penerbit hingga toko buku yang sudah fokus dalam hal buku digital atau sering disebut eBook. Makalah ini akan memaparkan sebuah landscape kajian terhadap potensi dan arah industri buku digital di Indonesia terutama dilihat dari aspek e-Commerce. Dari penelitian, interaksi serta terjun langsung sebagai salah satu pelaku industri buku digital, didapatkan bahwa terjadi perubahan cukup signifikan dari mulai proses rantai nilai dan proses produksi buku digital hingga sampai ke pasar. Perubahan ini mulai terlihat dari proses kreatif penulisan yang bergeser ke arah collaborative writing, pemasaran atau digital distribution, online eBook store, social cataloging/reading, hingga sistem backend terpadu. Kata-kata kunci: buku digital, ebook, digital publishin

Afghanistan Civil War In “Kite Runner” Novel By Khaled Husseini; Historical Approacha

This journal point on the analysis of history in “Kite Runner” novel by Khaled Hosseini in 2003. Many countries ever happened civil war, then the author pour it into literary work, it likes Afghanistan civil war in this novel. The story in this novel told about the beauty of Kabul was replaced by disturbance of the conflict that destroyed Afghanistan. Furthermore, the object of the research is history of Afghanistan civil war in “Kita Runner” novel by Hosseini in 2003 viewed from H. A. Taine phrase. As basic concept and framework thinking, the researcher used elements of race, milieu and moment from historical approach purposed by Taine in Guerin et al (2005). Qualitative descriptive method used as method presenting result, also used primary and secondary data as method to collect data. The researcher found that Afghanistan civil war in this novel is real history occurred in Afghanistan from 1978 until present.  From the analysis, it can be concluded the novel of “Kita Runner” by Khaled Hosseini in 2003 is compatible to analyze by used historical approach