PARTISIPASI APARATUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Konservasi sumber daya air memerlukan partisipasi dari masyarakat khusunya aparatur pemerintah sehingga terciptanya lingkungan yang asri dan sehat. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan partisipasi masyarakat dalam konservasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air. Metode pendekatan penelitian adalah yuridis empiris dan alat pengumpul data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian yaitu:Pertama, Pengaturan partisipasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, partisipasi masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Konservasi Tanah dan Air Pasal 2 huruf a yaitu “asas partisipatif”. Mengenai rincian bentuk partisipasinya diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 52 berisi tentang Peran Masyarakat dan Hak Gugat Masyarakat apabila mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan fungsi tanah dan lahan;Kedua, Kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya air, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di kabupaten Kuningan khususnya Aparatur Peduli Lingkungan adalah kegiatan wajib penanaman pohon oleh aparatur pemerintah daerah kabupaten kuningan yang akan diangkat menjadi pns, kenaikan pangkat, promosi. Aparatur Peduli Lingkungan kegiatan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air dan Instruksi Bupati Kuningan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Aparatur Peduli Lingkungan Kabupaten Kuningan. Kesimpulan adalah kebijakan pemerintah daerah kabupaten kuningan dalam konservasi sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aparatur pemerintah daerah memberikan contoh kepada masyarakat melalui program aparatur peduli lingkungan

Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten Bogor)

Abstrak Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahaan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatakan kinerjanya. Reformasi birokrasi berjalan terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi manajemen dukungan teknologi informasi. Reformasi birokrasi perizinan penanaman modal di kabupaten Bogor sudah dan sedang berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tata kelola perizinann yang baik di rasakan oleh masyarakat luas. Reformasi manajemen dukungan teknologi informasi dalam proses perizinan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi melalui keterbukaan manajemen dalam mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perizinan mulai dari syarat, proses tahapan dan biaya dengan dukungan teknologi informasi.Kata kunci : Birokrasi , Informasi, Keterbukaan, Perizinan, Reformasi.. BUREAUCRATIC REFORM OF LICENSING IS BASED ON LAW NO. 25 OF 2009 ON PUBLIC SERVICE (STUDIES IN BOGOR REGENCY) Abstract Disclosure of information is an important part of the reform of the bureaucracy which in essence is an attempt to reform and fundamental changes to the systems of governance in order to reach the goal of bureaucratic reform is to accelerate the achievement of good governance and efforts to improve support to local governments by increasing its performance . Reform of the bureaucracy runs consisting of institutional reform , human resources and information technology support management reform . Investment licensing bureaucracy reform in Bogor district already up and running in an effort to improve service to the public so that good governance licensing felt by the wider community . Information technology support management reform in the licensing process is to increase transparency through disclosure of information management in publishing matters relating to the licensing process ranging from requirements , process stages and the cost of information technology support .Keywords: Bureaucracy, Disclosure, Information, Licensing, Reform

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI KABUPATEN KUNINGAN

AbstractLaw enforcement is an interesting issue to be studied because it deals with the implementation of applicable laws and regulations, enforcement of environmental law is closely related to all aspects of human life because the environment is a buffer of life on this earth. The formulation of the research that the researcher formulated is how to regulate the law enforcing environmental law enforcement in mining sector in kuningan Regency and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in kuningan regency. The purpose of this study is to find out the legislation regulating the enforcement of environmental law in the mining sector in Kuningan Regency and To know? Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan regency. The research approach method is empirical juridical. The result of the research is the Regional Regulation of Kuningan Regency Number 7 Year 2014 on the Management and Protection of the Regional Environment and Implementation of environmental law enforcement in mining sector in Kuningan Regency through the making of regulation related to environment and mining, law enforcement through repressive and persuasive Increasing the role of the community in accordance with the mandate of the law. The conclusion of this research is that law enforcement in mining sector is done through persuasive and repressive approach.Keywords: Implemetation, Enforcement, Law, Environment, Mining. Abstrak Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup di bumi ini. Rumusan penelitian yang peneliti dirumuskan adalah Bagimana pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan  Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan dan Untuk mengetahui ? Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan. Metode pendekatan  penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah dan Implementasi penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di Kabupaten Kuningan yaitu  melalui pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pertambangan, penegakan hukum melalui represif dan persuasif serta peningkatan peran masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundangan. Kesimpulan penelitain ini adalah penegakan hukum pada sektor pertambangan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan represif.Kata kunci : Implemetasi, Penegakan, Hukum, Lingkungan, Pertambangan

Recruitment of Village Apparatus in the Regions and Implementation

The purpose of this article is to find out how the rules for the appointment of a village apparatus in the area and to know the implementation of the appointment at every level of village apparatus in the area. The research method used is empirical normative data collection through literature study, observation and interviews. The research location is Kuningan Regency, West Java. The results of the study are that the regulation on the selection of village apparatus is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages while the implementation of the local government issued Regional Regulation of Kuningan Regency Number 13 of 2015 concerning Village Apparatus and Kuningan Regent Regulation Number 73 of 2015 concerning Procedure for Appointment, Dismissal and Transfer of Position of Village Apparatus. Factors that predominantly influence the implementation of the appointment of the village apparatus are the lack of community knowledge related to regulations related to the selection of village apparatus so that there is a need for educational activities to the community related to regulations at the regional level

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)

Kepastian hukum dan jaminan stabilitas ekonomi sangat penting dilakukan untuk menjaga pergerakan roda perekonomian suatu negara. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan  Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan  Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana yaitu terkait Subtansi Hukum pada Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan tindakan terhadap pelaku untuk menegakan hukum dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terpengaruhi oleh 3 (tiga) Aspek yaitu Produk hukum, Sistem Hukum dan Resiko politik yang selalu berubah. Kesimpulan penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat perlu di perhatikan adalah komitmen pejabat tertinggi yang bertangung jawab terhadap maju mundurnya suatu negara. Rekomendasi penegakan hukum harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar belakang perusahaan atau individu sehingga kepastian hukum untuk berinvestasi terjamin dan reformulasi Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaruhnya

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN

AbstractPublic awareness of the importance of a healthy and good environment continues to grow. The formulation of the problem is how the influence of government policy in conserving water resources on environmental awareness of the community in kuningan regency. The purpose of this research is to know how the influence of government policy in conserving water resources to environmental awareness of community in kuningan regency. This research can be practical and theoretical. The research method used by the researcher is using empirical juridical approach. Result of research The policy of local government in conserving water resources contained in Local Regulation of Regency of Kuningan Number 12 Year 2007 about Conservation of Water Resources to arrange society in the direction as desired by government of this blood start proved with existence of society awareness in environmental conservation that is with angry Community of kuningan district with logging tree in cilimus market. The conclusion of local government policy in conservation of water resources has been effective to increase public awareness in environmental conservation. Recommendations to increase awareness of the community hence the innovations needed to increase the awareness of the community through hygiene contests both at the sub-district or village level and explore the potential for increased environmental awareness through the excavation of local wisdom.Keywords: Influence, Policy, Environmental Awareness.Abstrak Kesadaradaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan baik terus berkembang. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air terhadap kesadaran lingkungan masyarakat di kabupaten kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air terhadap kesadaran lingkungan masyarakat di kabupaten kuningan. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian Kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya air tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air untuk mengatur masyarakat ke arah seperti yang diinginkan oleh pemerintah darah ini mulai terbukti dengan adanya kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup yaitu dengan marahnya masyarakat kabupaten kuningan dengan penebangan pohon yang berada di pasar cilimus. Kesimpulan kebijakan pemerintah daerah dalam konservasi sumber daya air sudah efektif untuk meningkakan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Rekomendasi untuk meningkatkan kesadaram masyarakat maka diperlukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat tersebut melalui lomba-lomba kebersihan baik di tingkat kecamatan ataupun desa dan menggali potensi-potensi peningkatan kesadaran lingkungan melalui penggalian kearifan lokal.Kata kunci : Pengaruh, Kebijakan , Kesadaran Lingkungan

REFORMASI BIROKRASI BIDANG PERIZINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI KABUPATEN BOGOR)

Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang pada hakikatnyamerupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraanpemerintahaan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelolapemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatakankinerjanya. Reformasi birokrasi berjalan terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasimanajemen dukungan teknologi informasi. Reformasi birokrasi perizinan penanaman modal di kabupaten Bogorsudah dan sedang berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tata kelolaperizinann yang baik di rasakan oleh masyarakat luas. Reformasi manajemen dukungan teknologi informasidalam proses perizinan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi melalui keterbukaan manajemen dalammempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perizinan mulai dari syarat, proses tahapan dan biayadengan dukungan teknologi informasi.Kata kunci : Birokrasi , Informasi, Keterbukaan, Perizinan, Reformasi.

THE EFFECTIVENESS OF KUNINGAN GOVERNMENT POLICY IN WATER CONSERVATION

Preserving environmental functions particularly water resources conservation is a shared task between government and public to achieve environmental sustainability. The purpose of this paper is to examine the effectiveness of Kuningan government policy in conserving water resources. This study uses empirical juridical method with descriptive analysis. The data collection of primary data is done by observation, interviews with related institutions while secondary data are in the form of legislation and legal theories. This research takes place in Kuningan regency, West Java province. The data are analyzed to examine the effectiveness of Kuningan Government policies in water resource conservation. The results reveal that District Regulation Number 12 Year 2007 on Water Resources Conservation and Kuningan District Regulation Number 12 Year 2011 on the Implementation of Kuningan Botanical Gardens along with other related Regulations and Government policies in Kuningan Regency have been effectively implemented. It can be seen from the sufficiently given regulations as well as community participation. Keywords: effectiveness, policy, water conservatio

Conservation-Based Spatial Planning Policy Formulation To Strengthen Tourism Districts

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. In order to implement effective conservation and tourism-based spatial planning policies, the researcher also recommends forming a team or working group specifically tasked with compiling, supervising, and evaluating these policies. In addition, the researchers also suggested campaigns and outreach to the public to increase awareness and participation in maintaining and developing regional tourism