THE USE OF TEAM GAME TOURNAMENT TO IMPROVE STUDENTS’ ELT CLASSROOM INTERACTION AND READING COMPREHENSION IN RELATION TO SELF-EFFICACY

This research is aimed to find out the implementation of Team Game Tournament to improve students’ classroom interaction and reading comprehension viewed from self-efficacy. The subject of this study was 30 students at second grade students of SMPN 5 Kopang. Which consists of 14 males and 16 females. This study was classroom action research (CAR) with two cycles, each cycle consists of four steps: planning, acting, observing and reflecting. The first cycle was focused on the students’ classroom interaction. Meanwhile, the second cycle was oriented to solve the students’ improvement of reading comprehension. The data gathering used reading test, observation sheet, and questionnaires and analyzed by using quantitative and qualitative approach. The result of the questionnaire showed the students score in the first cycle was 16.86 or 56% and the second cycle showed the students' score was 27.10 or 90.3% indicating the target of 75 of the minimum criterion has been achieved, it means that the action was stopped in the cycle 2. In other words, the students’ classroom interaction and reading comprehension in relation to self-efficacy was improved by implementing team game tournament (TGT) for the eighth-grade students of SMPN 5 Kopang

Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia

This research attempts to reconstruct the law enforcement issues related to the case of human organs trade in Indonesia. As we know, the rules of law related to the prohibition of the sale and purchase or illegal transplantation of organs has been issued by the government. But the fact does not make organized crime vanished. Therefore, it is necessary to have the latest reformulation that can realize to the root of the problem. One of them is by integrating between Islamic law in the form of the products fiqh and the Health Act (Act No. 36 of 2009). This research is normative juridical research. Its focus is directed on the study of theorem, principle, conception, legal doctrine and content rules of positive law. It is analyzed descriptively and qualitatively by reducing the data, presenting the data and draw conclusions. Both Islamic law and health law equally prohibits the practice of buying and selling of organs strictly in principle. It is because of the high risk of illegal actions against a person's health, due to the lack of health standards in the black market organ sales. Organs will no longer work when it is transplants for living donor. Interestingly, both Islamic law and the laws of health go hand in hand in an effort to prevent the practice of buying and selling of organs, especially the highly dynamic Islamic law to follow the development of humanity. This is evident from the birth of some of the Fatwa (a binding ruling in religious matters) issued by the Indonesian Mufti Council (MUI) that related to the issue of human organs. Similarly, Health Act is very appropriately referred to as human rights laws because many provide humanitarian protection in the field of health

Minat Siswa terhadap Pembelajaran Penjas SMAN 1 Karang Bahagia pada Pertemuan Tatap Muka

This study aims to determine students' interest in learning at SMAN 1 Karang Bahagia in face-to-face meetings. The type of approach in this study is a quantitative descriptive approach using survey research methods. The population in this study was class XI students of SMAN 1 Karang Bahagia. The research sample consisted of 84 students using the Simple Random Sampling technique. Data collection techniques in the form of observations and interviews using questionnaires behind closed doors. Data processing techniques using the Microsoft Excel program. The results of this study show that Students' Interest in Learning at SMAN 1 Karang Bahagia in Face-to-Face Meetings is Low with the most frequency considerations being in the Low category as many as 26 students or 31%. Furthermore, in the very high category as many as 6 students or 7%, in the high category as many as 25 students or 30%, the medium category as many as 23 students or 27%, and in the very low category as many as 4 students or 5%

Pembelajaran teknik passing bawah bola voli melalui pendekatan gaya mengajar komando

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan teknik passing bawah dengan menggunakan gaya mengajar komando, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK), ada beberapa tahapan yang dilakukan dari mulai tahapan (1) perencanaan/planning, (2) tindakan/acting, (3) pengamatan/observing, (4) refleksi/reflecting),  sampel penelitian dengan jumlah sampel 38 siswa, teknik analisis data dengan menggunakan prosentase peningkatan dari tiap siklusnya. Hasil dari penelitian ini dari data siklus I siswa yang termasuk pada kategori kurang yang berada pada kisaran skor 16 s.d 23  sebanyak  15 orang atau 39,47%, siswa yang termasuk pada kategori cukup yang berada pada kisaran skor 24 s.d 31 sebanyak 6 orang atau 15,79%, siswa yang termasuk pada kategori baik yang berada pada kisaran skor  32 s.d 39 sebanyak 11 orang atau 28,95%, siswa yang termasuk pada kategori baik sekali yang berada pada kisaran skor 40 s.d 48 sebanyak 6 orang atau 15,79%, dari data diatas perlu adanya tindakan siklus II untuk memenuhi standar kelulusan 80%, data siklus II siswa yang termasuk pada kategori kurang yang berada pada   kisaran skor 16 s.d 23  sebanyak  2 orang atau 5,26%, siswa yang termasuk pada kategori cukup yang berada pada kisaran skor 24 s,d 31 sebanyak 3 orang atau 7,89%, siswa yang termasuk pada kategori baik yang berada pada kisaran skor  32 s.d 39 sebanyak 22 orang atau 57,89%, siswa yang termasuk pada kategori baik sekali yang berada pada kisaran skor 40 s.d 48 sebanyak 11 orang atau 28,96%. Data siklus II menunjukan adanya peningkatan dan sudah memenuhi 80% dari target yang telah ditetapkan dan penelitian untuk siklus berikutnya tidak diperlukan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa gaya mengajar komando dapat meningkatkan kemampuan  pembelajaran passing bawah dalam permainan bola vol

PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai negara hukum, masalah keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah Negara hukum. Melalui Komisi Yudisial ini diharapkan mampu menciptakan hakim yang jujur, mandiri dan tidak memihak pada kekuasaan tertentu, bentuk pengawasan terhadap hakim dalam Komisi Yudisial telah diatur dalam Undang-Undang. Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim menurut Undang-undang dan bagaimana pengawasan hakim dalam perspektif Hukum Islam. Untuk menjawab rumusan masalah diatas, Peneliti memakai metode library research yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.Library research (kepustakaan) maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, disimpulkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim dalam undang-undang yaitu pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam rumpun Mahkamah Agung, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada ketentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/ pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial adalah merupakan amanat undang-undang dimana undang-undang ini merupakan hasil legislator yang dalam bahasa Islam produk Ulil Amri yang sah dan wajib di taati. Dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, sebagaimana prinsip Al-Muraqabah (pengawasan) dalam hukum Islam, dalam sejarah pemerintahan Islam pengawasan hakim tidak lepas dari lembaga Al-Hisbah dan lembaga Qadhi Al-Qudat, jika melihat kewenangan lembaga Al-Hisbah dan Qadhi Al-Qudat dalam mengawasi hakim, lembaga tersebut sama hal nya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal, tidak seperti lembaga Al-Hisbah dan lembaga Qadhi Al-Qudat yang diberi keluasan wewenang dalam mengawasi para Qadi oleh Khilafah

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (SUATU ANALISIS NORMATIF)

This research aims to investigate the Criminal Liability of Corporations in environmental pollution (an analysis of the juridical Normative) and Criminal Liability Could studies stresing Against Corporations In pollution of the environment, how does the Criminal Liability of corporations, Properties and Constraints in law enforcement (Criminal) against the Corporation and effort Penanggulangannya. with the approach of the legislation's future is expected to open up the opportunity for researchers to learn is there consistency and alignment of one act with its implementation in the field. The results showed that the criminal liability of Corporations in pollution of the environment in principle there are three groups that can be accounted for in a corporation doing criminal acts as a private person, yait is doing, as the Governing Board of legal entities and legal entities themselves. Seen from the nature of Corporate criminal liability in principle there are three types namely: the first Governing Board of the Corporation as the creator and administrator is responsible. Both Corporations as makers and responsible sysop.The third Corporation as maker and also as responsible. Constraints in law enforcement (Criminal) against the Corporation in the municipality incur three factors i.e., Legal Factors, Factor, factor Means law enforcement While efforts are being made in overcoming the obstacles that occur are legal sanctions imposed upon the perpetrator heavier again so that it can carry a deterrent effect.Keywords: Criminal Liability of Corporations In the environment

Rancang Bangun Aplikasi Data Alumni SMK YPKK Limbung Berbasis Web

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini sudah tercapai berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa output yang dihasilkan oleh sistem tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Data alumni juga telah tersimpan dalam database dengan akurat sehingga sistem tersebut menjadi efktif. Selain itu sistem ini juga dilengkapi berbagai informasi-informasi baik dari sekolah maupun dari alumni

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP LARANGAN PADA MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA JAMBI

Alcoholic beverages cause a variety of effects both on health and social ills in society. Therefore, the government issued a criminal policies for anyone producing, selling, consuming alcoholic beverages. One of the criminalization policy is made law No. 3 of 2008 on the Prohibition and Sale of Alcoholic beverages. policy, which is done through legislation and official bodies, which aims to establish a central norms of society. The results of the study obtained a conclusion that alcoholic beverages can result in danger to the wearer in addition, it also can lead to diseases such people, fights, sexual, abuse. Constraints in the statutory law enforcement investigators perceived problems while still less effort to overcome the habit of alcoholic beverages can be done in two ways: medically, and through psychological therapy.Keyword: policy, criminalization, alcoholic beverage