Metode Dakwah di Kalangan Remaja Perkotaan (Studi Kasus Aktifitas Dakwah Forum Komunikasi Remaja “Romansa” di Kel. Tambakaji Ngaliyan Semarang)

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber kajian dalam hal ini dibagi menjadi dua sumber utama dan sumber penunjang. Sumber utama adalah sumber yang diambil dari bahan-bahan yang langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsuung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh wawancara langsung dari pengurus Romansa dan perwakilan dari masyarakat Tambakaji. Sumber penunjang adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subyek penelitian. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia, sehingga dapat melengkapi sumber utama. Adapun bentuk dakwah yang dilakukan Romansa, pertama adalah metode ceramah yang membahas permasalahan-permasalahan pada remaja. Kedua adalah dakwah melalui pendidikan dan pengajaran agama Islam dan yang ketiga adalah metode bil hal. Berdasarkan dakwah yang telah dilakukan oleh Romansa melalui metode dakwahnya dapat dikatakan cukup efektif, berikut hasil-hasil yang telah dicapai Romansa dalam dakwahnya : Pertama remaja di Tambakaji lebih bisa menghargai dan menghormati yang lebih tua, menurunya tingkat kenakalan remaja di Tambakaji. Kedua Romansa telah mengadakan TPQ sebagai sarana belajar mengaji anak, sehingga anak-anak di Tambakaji mayoritas fasih dalam membaca Al Quran. Ketiga Romansa mengadakan pesantren kilat untuk remaja saat bulan Ramadhan hal ini dengan harapan remaja Tambakaji lebih banyak melakukan aktifitas positif saat Ramadhan. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Keberlangsungan dakwah pada masa kini masih banyak bersifat lisan. Mengingat masyarakat perkotaan lebih bersifat rasional, maka hal ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang lebih luas cakupanya. 2. Dakwah yang telah dilakukan Romansa yaitu melakukan dakwah dari segi metode, melalui metode ceramah, metode pendidikan dan pengajaran agama dan metode bil hal. Semua perilaku dakwah dalam organisasi Islam lebih meningkatkan kinerja serta mengkaji eksistensi organisasi keagamaan khususnya di kalangan remaja perkotaan

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia

Ahmad Soleh; Economic Growth and Poverty in Indonesia. Purpose of this observation to find out economic growth and poverty in Indonesia using secondary data obtained from Badan Pusat Statistik. During observation period in 2001-2011, the economic growth in Indonesia tend to enhancement experience with growth average 5,33% by year whereas the poverty population percentage in Indonesia is tend to reduction experience with average point 16,13% by year.The high economic growth be expected able to increasing welfare society but the high economic growth in one region not guarantee society welfare in that region, as the phenomenon that happen in West Papua Province which have the highest economic growth average in national (11,27% annually) but the poverty society percentage in West Papua occupy second position (35,77%), this position is after Papua Province. This phenomenon show the economin growth that not take sides at poverty society. Kawasan Barat Indonesia (KBI) has a adequately better condition if it compared with Kawasan Timur Indonesia (KTT) whether is view from economic growth indicator although view from the poverty. The KBI economic growth average is 5,45% annually and it's above of average national economic growth and the percentage of poverty society is 43% while KTI is 57%. Generally Kawasan Timur Indonesia (KTI) and some region that incorporated in that region and included in left behind category. Necessarily, government should taking seriously and also make serious effort to decrease the disparity of development between territory and region economic growth acceleration, and also increase programs poverty reduction because it will take an effect to Indonesia economic matters entirely

Kriteria Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Optimasi Cakupan Layanan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Bandung)

The location of Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) that is not planned properly can result in a low level of FSTP service, a lack of supply of faecal sludge to the FSTP, and environmental pollution problems due to illegal dumping. In this study, an analysis of important aspects in determining the location of the FSTP and the application of the Geographical Information Systems (GIS) was carried out in optimizing the coverage of FSTP services in Bandung City. The identification of criteria and weight of criteria in determining the FSTP location was performed using a pairwise comparison method against the criteria and sub-criteria obtained from literature review and stakeholders input. The results of the identification criteria were then mapped and analyzed using ArcMAP 10.8.1. Based on the identification results, there are 5 criteria that are declared important in selecting FSTP locations, namely technical, institutional, regulatory and policy, financial, and public acceptance. Further identification of the 5 criteria found 22 sub-criteria and there are 10 sub-criteria including those that can be used in selecting and optimize the service coverage of the FSTP locations in this study. Based on the GIS mapping, an optimum service coverage to serve all areas in Bandung City that has not been served by a wastewater piping system was obtained by using 3 FSTP locations, namely Districts of Gedebage, Cinambo, and Andir with the total required area of 26,400 m2 in 2041. The optimum service coverage is obtained based on the sub-criteria of the shortest distance and the fastest travel time from the FTST location to the farthest service areas.Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang tidak direncanakan dengan tepat dapat mengakibatkan tingkat pelayanan IPLT menjadi rendah, kurangnya pasokan lumpur tinja ke IPLT, dan masalah pencemaran lingkungan akibat illegal dumping. Pada studi ini, dilakukan analisis terhadap aspek-aspek penting dalam penentuan lokasi IPLT serta penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam mengoptimalkan cakupan layanan IPLT di Kota Bandung. Identifikasi kriteria dan bobot kriteria dalam penentuan lokasi IPLT dilakukan dengan menggunakan metode pairwase comparison terhadap kriteria dan subkriteria yang diperoleh dari kajian literatur dan masukan pemangku kepentingan. Hasil identifikasi kriteria kemudian dipetakan dan dianalisis dengan aplikasi ArcMAP 10.8.1. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 5 kriteria yang dinyatakan penting dalam pemilihan lokasi IPLT yaitu teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, keuangan, serta penerimaan masyarakat. Identifikasi lebih lanjut dari 5 kriteria ditemukan 22 subkriteria dan terdapat 10 subkriteria diantaranya yang dapat digunakan dalam pemilihan lokasi dan optimasi cakupan layanan IPLT pada studi ini. Berdasarkan pemetaan SIG, diperoleh cakupan layanan optimum untuk melayani seluruh wilayah di Kota Bandung yang belum terlayani sistem perpipaan air limbah dengan penggunaan 3 lokasi IPLT yaitu Kecamatan Gedebage, Cinambo, dan Andir dengan total kebutuhan luas IPLT 26.400 m2 pada tahun 2041. Cakupan layanan optimum diperoleh berdasarkan subkriteria jarak terdekat dan waktu tempuh tercepat dari lokasi IPLT ke wilayah pelayanan terjau

Etika Talmud Babylonia terhadap Non-Yahudi

Talmud is the primary cripture of Jewish, and majority of Jewish take Talmud as way of life than torah as second scripture of Jewish. Talmud has devide two parts; Jerussalem and Babylonian Talmud. But now, majority of Jewish use Babylonian Talmud because it was more complete and easier to understand. The teachings on Talmud have teached about ethics in social life, civil right, politics, and criminal laws. But these teachings are very disadvantageous for non-Jewish. And also the teachings have denied ten commandement in the torah as the sripture. Therefore, based on the teaching of Ethics on Babylonian Talmud toward non-Jewish, the writer want to discuss what is the basic foundation of ethical verses on Babylonian Talmud, and the impact and the influence of those teachings. And so the teaching which is dangerous for non-Jewish have coused damage and violence in the life of non-Jewish and life in the world. And the damage and the violence which ware made Israel, come from the teaching on Babylonian Talmud and the teaching of ethics in cosial life, civil right, politics, and criminal laws have already been applied in their daily activities right now. This is the underlying reason for non-Jewish and jewish who hold in torah (antisemitism) to ignore the existence and cannot recognized as scripture. This study uses a descriptive qualitative research method with a data analysis approach from the main sources and books related to the Talmud and its teachings. Through this writing, the author finds a conflict between the teachings in the Talmud and the 10 commandments that have been taught in the Torah, and the formation of ethics in each of these teachings

ACADEMIC PROCRASTINATION AT UNIVERSITY STUDENTS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Research on academic procrastination in college students has grown very rapidly in recent years. This journal aims to review: (a) the definition of academic procrastination, and (b) the measurement of academic procrastination in students. This journal review will involve journals published in the years 2011-2020. The conclusions of this literature review are (a) the definitions that are often used to explain academic procrastination among students and explain about dimension of acadenic procrastination, and (b) review the measurement of academic procrastination used during the past 10 years among students. These findings can provide recommendations for measuring academic procrastination and evaluation for tertiary institutions at the undergraduate or postgraduate program level

Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Multiguna Dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso

Multipurpose financing is comprehensive financing where this financing is very much needed by the community where the financing is a consumer financing facility based on a Murabahah contract or multi-service ijarah contract for the purpose of purchasing halal goods and services obtained according to sharia, usually such as building materials, for house renovations, motorbike ownership. , education costs, and home equipment. This research aims to find out a procedure for having multipurpose IB Muamalat financing and to find out the steps taken to minimize the risk of customers defaulting on Muamalat financing. This research aims to describe several things, which include procedures for providing Multipurpose financing, problems in providing Multipurpose financing, and solutions to problems that occur in Multipurpose financing (PMG) at PT. Bank SUMUT Syariah Medan Katamso Branch Office. This research uses a descriptive method. The data source used is secondary data. The type of data used is qualitative data with the documentation used is a flowchart of procedures for granting Multipurpose Credit, and direct interviews by holding questions and answers to the head of the marketing division at PT. Bank SUMUT Syariah Katamso Branch Office. Based on the results of the analysis from this research, it can be seen that the procedure for providing Multipurpose Financing to PT. Bank SUMUT Syariah Medan Katamso branch office goes through several stages that have been determined by the bank. The stages in granting Multipurpose Credit are application/submission of financing, investigation and analysis of financing, financing decisions, rejection and approval of financing, binding of collateral and realization of financin

INSTALLMENT SALE: ITS CONTEMPORARY APPLICATION IN ISLAMIC BANKING FINANCE (CASE STUDY BRUNEI DARUSSALAM)

One of the most important sales operations that have spread among members of society today is the installment sale, and among the reasons for its spread are intense competition between producers and the weak purchasing power of consumers. More people need goods and have no money to buy them with cash, and many markets have suffered from the recession, so companies and institutions have devised new marketing methods to provide the advantages of goods that aim to acquire the largest possible number of consumers for these goods. This study aims to investigate the installment sale process and to review the potential of Islamic banks in developing financing products with the installment sale concept.  The research method in this study uses a normative judicial method, aiming to concern one of the applications of installment sales in Islamic bank finance based on the existing law and regulation. This study concluded that the contemporary applications of installment sale concept in Islamic banks of Brunei Darussalam, in form of financing with Tawarruq contracts, Islamic hire purchase Ijarah Thumma al Bai’ (AITAB), and Musarakah Mutanaqisah (MMQ). With the concept of installment sale applied by Islamic bank-based Islamic law and regulation, so that we can all avoid doubts and become more confident in dealing with a transaction that is under sharia principles

Hubungan Penerapan Pp Nomor 71 Tahun 2010 dengan Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu

Mulyadi, Ahmad Soleh;The Relationship between the application of PP No 71 2010 With accountability performance of financial report at regional Secretariat in Bengkulu. This research aims to find out the execution of government regulation Number 71 in 2010. The population in this research is the member of Finance in regional Secretariat Bengkulu. It used census as the sample collection method by choosing 15 person as the sample. The test results show that there is a relationship between the regulation of the Government No. 71 in 2010 with the accountability performance of financial report at regional Secretariat in Bengkulu. while the others is affected by other factors which are not examined by the author. Thus the hypothesis that the authors reveal that PP Number 71 in 2010 affect the accountability performance of financial statements in regional Secretariat in Bengkulu is proved