Pengetahuan dan persepsi politik pada remaja

Penelitian ini mengkaji tentang tingkat pengetahuan dan persepsi pemilih pemula terhadap partai politik. Hal ini penting dilakukan karena pengetahuan dan persepsi politik merupakan faktor-faktor yang berperan penting dalam memahami partisipasi politik. Secara praktis, penelitian ini juga penting untuk dilakukan karenapemilih pemula memiliki peranan penting dalam demokrasi dan disaat bersamaan memiliki partisipasi dan ketertarikan politik yang rendah. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk memahami pengetahuan dan persepsi poltik remaja. Secara spesifik, penelitik mengkaji pengetahuan dan persepsi terhadap partai politik sebagai salah satu institutasi politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara. Partisipan penelitian ini adalah 20 orang siswa sekolah menengah atas yang berusia 16 hingga 18 tahun dan belum pernah memilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki pengetahuan yang rendah tentang konsep, peran, dan fungsi partai politik. Rendahnya tingkat pengetahuan tersebut diiringi dengan persepsi negatif terhadap partai politik. Pemilih pemula mempersepsikan secara negatif parpol sebagai organisasi yang hanya mementingkan diri sendiri, korupsi, dan hanya melakukan pencitraan

Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Mengahadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan, dan keterampilan khusus. Dalam kehidupan berbangsa, pengetahuan politik mutlak diperlukan. Mengingat fungsi sekolah sebagai yang utama lembaga pendidikan, pendidikan politik juga harus dilakukan untuk memberikan pengetahuan politik yang cukup bagi siswa/siswi sebagai pemilih pemula, sehingga menimbulkan sikap patriotik, cinta tanah air, toleransi, dan jiwa nasionalis. Tujuan PKM ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan politik, untuk meningkatkan partisipasi serta kesadaran pemilih pemula dan untuk mencerdaskan pemilih pemula akan pentingnya pengetahuan dan partisipasi politik. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi, kepada siswa/siswi yang telah memiliki hak pilih di SMA Negeri 3 Baubau dan SMA Negeri 4 Baubau. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM dalam menghadapi pilkada tahun 2024, disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan PKM ini siswa/siswi sebagai pemilih pemula mendapatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik dalam proses pemilhan kepala daerah

Perkembangan Politik dan Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Bani Umayyah

Artikel ini membahas tentang dinasti Bani Umayyah dan kontribusinya terhadap perkembangan politik dan ilmu pengetahuan dalam pembentukan peradaban Islam. Diketahui bahwa meski pada mulanya dinasti ini mendapat kurang simpatik karena dibangun atas dasar perseteruan dan tipu daya yang diilakukan oleh Muawiyah sebagai pendiri dinasti ini dengan khalifah Ali bin Abi Thalib dan adanya kebijakan merubah sistem pemilihan khalifah dari sistem demokratis menjadi sistem monarkis, tetapi karena kontribusi yang dilakukan oleh beberapa khalifah dinasti ini berhasil dalam melakukan pembangunan dalam berbagai bidang sehingga dengan sendirinya membuat masyarakatnya lupa terhadap peristiwa perang saudara dan sejarah berdarah yang melatari berdirinya khalifah ini. Di antara kemajuan yang dicapai oleh dinasti Muawiyah dapat dilihat dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang politik dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang politik, dinasti inilah yang awal mula membentuk institusi politik, seperti dibentuk undang-undang pemerintahan, dewan mentri, lembaga sekertariat negara, jawatan pos dan giro serta penasihat-penasihat khusus bidang politik. Pada masa ini pulalah disusun tata pemerintahan yang baru dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan, pada dinasti menjadi tongkak awal perkemabangan beberapa ilmu pengetahuan dan menjadi tonggak awal kegiatan penerjemahan dalam sejarah Islam dimulai.Kata kunci: Dinasti Muawiyah, Perkembangan Politik, Ilmu Pengetahuan

PERAN KELOMPOK KEPENTINGAN PENGURUS BESAR PGRI DALAM POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

Politisasi pendidikan merupakan cerminan dari kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan sistem pendidikan suatu negara. Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang pembangunan pendidikan di berbagai belahan dunia. Pendidikan, seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, sering terlibat dalam konteks politik yang kompleks, mengalami berbagai bentuk kontrol, manipulasi dan intervensi oleh pemerintah, partai politik, kepentinganlainnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi pelajar dan masyarakat umumPeranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan. Kritis terhadap aspirasi politik pengurus besar PGRI merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks pentingnya kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia. politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunanPGRI juga berfungsi untuk memperjuangkan alternatif kebijakan umum menjadi kebijakan politik. Kritik yang disebutkan terkait aspirasi politik pengurus PGRI yang besar tidak tersedia dalam hasil pencarian. Namun dapat dijelaskan bahwa PGRI mempunyai beberapa kendala, seperti keterbatasan penelitian yang menunjukkan rendahnya transparansi manajemen pengelolaan dan kurangnya partisipasi anggota dalam membesarkan organisasi. Untuk memperbaiki situasi tersebut

Pengaruh Latar Belakang Personal, Latar Belakang Politik, Budaya Politik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah(APBD) (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Karanganyar)

Merupakan jenis penelitian ini merupakan peneltian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh: (1) latar belakang personal tehapap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan daerah (APBD). (2) latar belakang politik terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). (3) budaya politik terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). (4) pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan penelitian survey. Sampel yang digunakan sebanyak 45 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang personal berpengauh tidak signifikan, latar belakang politik berpengaruh tidak signifikan, budaya politik berpengaruh signifikan dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan

PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2024 KELURAHAN KASEMEN KOTA SERANG

Pengabdian kepada masyarakat ini berjudul “Peran Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 Kelurahan Kasemen Kota Serang”. Pembahasan mengenai peran aparatur pemerintahan Kelurahan menjadi penting untuk ditekankan mengingat masih cukup rendahnya tingkat partisipatif masyarakat terhadap agenda politik pemilihan kepala daerah. Pendidikan politik utamanya kepada masyarakat penting untuk ditekankan pelaksanaannya apalagi di tahun-tahun politik menjelang Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah observasi dan forum group discussion (FGD) dengan memberikan stimulasi pemahaman mengenai urgensi pendidikan politik dan kewarganegaraan kepada peserta kegiatan yang terdiri dari pemuda/i dan masyarakat di Kelurahan Kasemen, Kecamtan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten.Kegiatan ini akan diikuti oleh 100 peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Pemberian Pendidikan politik dari Aparatur Kelurahan kepada warga masyarakat bertujuan untuk memiliki pengetahuan politik yang cukup dalam merespon berbagai isu dan kebijakan politik mendasar utamanya mengenai Pemilihan Kepala Daerah 2024. Dalam FDG, peserta dan aparatur pemerintahan kelurahan Kasemen didorong untuk aktif mengadakan kegiatan-kegiatan dan dialog yang membangun guna mengembangkan pengetahuan dan partisipasi politik kepada warga masyarakat. Hasil temuan dan kesimpulan yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah peran aparatur kelurahan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terkait pilkada yang sudah berjalan baik, namun pendidikan politik masyarakat masih belum seimbang dengan tingkat pengetahuan akan partisipasi politik masyarakat, sehingga diperlukan pendampingan secara berkala dan intens oleh aparatur pemerintahan kelurahan kasemen untuk menghindari tingginya Golput pada Pilkada 2024 di Kelurahan Kasemen. Kata Kunci : Peran, Pemerintah Kelurahan, Partisipasi Politik, Pilkada 202

Globalisation, Policy Transfer, and Global Governance: an Assessment in Developing Countries

Dari perspektif ekonomi politik, globalisasi identik dengan liberalisasi, sedangkan dariperspektif kebijakan publik, globalisasi identik dengan policy transfer. Ekonomi politik menekankanbahwa globalisasi merupakan sistem yang menyediakan ruang bagi pembukaan interelasi daninteraksi ekonomi antar negara, baik dalam bentuk perdagangan bebas, mobilitas aktivitas produksi,dan pertukaran teknologi. Sementara itu, perspektif kebijakan publik mengartikankan globalisasisebagai ruang yang lebih luas untuk pertukaran pengetahuan yang berguna bagi pembangunan danpengembangan kebijakan dalam konteks yang disebut policy transfer. Meskipun kedua perspektifseolah-olah memberikan penekanan yang berbeda, pada dasarnya kedua penekanan itu sama-samamensyaratkan adanya entitas bernama global governance. Bahkan, terkadang entitas ini berperanmenentukan dalam keputusan di sebuah negara, mendorong perdebatan pro dan kontra.Pengalaman Indonesia di akhir 1990an, misalnya, menunjukkan kepada kita betapa lembaga globalgovernance berperan dominatif dalam reformasi ekonomi dan politik, memunculkan pertanyaantentang kedaulatan negara. Paper ini menganalisis keterkaitan globalisasi dan policy transfer sertamendiskusikan peran lembaga-lembaga global governance di dalamnya

Politik pendidikan: konsep dan praktik kebijakan pendidikan di Indonesia

Pendidikan tidak pernah lepas dari kekuasaan. Kalimat inilah yang sering ditegaskan Paulo Freire. Menurutnya, segala kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi ekspektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang baik. Dengan “tesis” Freire tersebut, maka dapat kita dapat mengasumsikan bahwa negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya pun juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya baik, kinerja pendidikannya pun juga baik. Pertanyaannya adalah bagaimanakah politik pendidikan di Indonesia? Pertanyaan yang kera dilontarkan, namun sulit menemukan jawaban.Realitasnya memang pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari knowledge and powerm (pengetahuan dan kuasa). Pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan kuasa yang diemban oleh pemerintahm untuk mengatur dan menentukan perkembangan peradaban Indonesia. Dengan kata lain,transfer pengetahuan, nilai dan kebudayaanmenjadi tanggung jawab pemerintah yang harus direalisasikan. Dalam perjalanan sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan disegala bidang, termasuk pendidikan. Pemerintah Indonesia segera membentuk dan menunjuk menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Karena perjuangan kemerdekaan belum selesai dan masih terjadi instabilitas, maka tidak mengherankan bila selama orde lama sering terjadi pergantian menteri

HUBUNGAN IKLAN POLITIK KANDIDAT PRESIDEN TERHADAP TINGKAT KOGNISI DAN SIKAP POLITIK PEMILIH PEMULA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan iklan politik dengan tingkat kognisi dan sikap politik pemilih pemula. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di kota Baubau, provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah sampel 377 responden yang kesemuanya merupakan pemilih pemula. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan kuesioner yang disebarkan kepada seluruh responden. Beberapa uji statistik yang digunakan adalah uji syarat statistik dan uji hipotesis Iklan politik yang dijadikan subyek penelitian ini adalah iklan politik Abu Rizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan Wiranto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan politik di televisi lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada responden karena televisi mampu memberikan tampilan audio dan visual secara bersama-sama. Iklan politiknya juga memberikan sumbangan yang efektif terhadap peningkatan kognisi dan sikap politik responden. Responden merasakan manfaat dari iklan politik karena responden umumnya mendapatkan pengetahuan tentang visi dan misi kandidat. Terlihat perubahan sikap responden yang merupakan akumulasi dari informasi dan tingkat kognisi atau pengetahuan yang diperoleh responden dari iklan politik yang ditonton. Semakin tinggi tingkat kognisi responden terhadap kandidat presiden maka akan semakin memengaruhi sikap politik responden. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor lingkungan (dukungan politik orang tua dan sikap politik lingkungan sekitar) ikut memengaruhi tingkat kognisi dan sikap politik responde

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH)

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN,LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN DALAMPENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) Oleh : Mardiana NIM : 1409200070135 Pembimbing: 1. Dr. Yossi Diantimala, SE, M.Si.Ak 2. Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si.Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan dewan tentanganggaran, latar belakang pendidikan dan budaya politik terhadap pelaksanaanfungsi dewan dalam pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)baik secara simultan maupun parsial. Sampel dalam penelitian ini adalah AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sumber data dalam penelitian iniadalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada AnggotaDPRA. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran danbudaya politik baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadappelaksanaan fungsi dewan dalam pengawasan APBD, sedangkan latar belakangpendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dewandalam pengawasan APBD.Kata kunci : Pelaksanaan fungsi dewan dalam pengawasan APBD, pengetahuan dewan tentang anggaran, latar belakang pendidikan dan budayapolitik