TRANSFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA PADA BUMN DENGAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE

Abstract, State assets in the form of shares of business entities are not state assets, but have been transformed into business entity assets. Likewise, government officials who become Directors/Commissioners and other shareholders have an equal position with private shareholders. The Board of Directors in carrying out their duties and authorities has the authority and protection in every business decision making, but this does not escape supervision through the BJR (Business Judgment Rule) principle, as contained in the Limited Liability Company Law. This study uses a qualitative research method with a statutory approach. The purpose of this study is to understand the criteria for state finances in SOEs and the legal consequences of financial losses and supervision of SOEs. The results of the study stated that the implementation of BJR on the Board of Directors of SOEs could be carried out after fulfilling the terms and conditions of the enactment of BJR. BJR can be implemented because a legal entity is actually subject to the Limited Liability Company law. Keywords: Supervision of SOEs ion; Business Judgment Rules; State Finance   Intisari: Kekayaan negara yang berbentuk saham dari badan usaha bukan merupakan kekayaan negara, tetapi telah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha. Demikian terhadap pejabat pemerintah yang menjadi Direksi/Komisaris dan pemegang saham lainnya memiliki kedudukan yang setara dengan pemegang saham swasta. Direksi dalam menjalankan tugas dan wewenang memiliki kewenangan dan perlindungan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, namun ini tak luput dari pengawasan melalui prinsip BJR (Business Judgment Rule), sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian untuk dapat memahami kriteria keuangan negara pada BUMN dan akibat hukum kerugian keuangan dan pengawasan pada BUMN. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi BJR terhadap Direksi BUMN dapat dilakukan setelah memenuhi syarat dan ketentuan berlakunya BJR. BJR dapat diimplementasikan karena badan usaha berbadan hukum sejatinya tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas. Kata Kunci: Pengawasan BUMN; Business Judgment Rule; Kuangan Negar

Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat tidak sebanding dengan besarnya pengembalian keuangan negara. Untuk itu pengembalian kerugian keuangan negara harus dilakukan dengan cara apa pun tetapi dapat dibenarkan menurut hukum dan undang-undang. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara tetapi hak individu yang benar harus dilindungi juga oleh Negara. Perampasan harta benda milik terpidana yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi atau hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 8 UU Nomor Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Pasal 38, dan Pasal 34 KUHAP. Upaya pengembalian keuangan Negara adalah menggunakan instrument perdata sehingga sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata baik materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses hukum pidana menganut sistem pembuktian materil sedangkan perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa jadi lebih sulit dari pembuktian materil. Hal ini sejalan dengan cita-cita berdirinya Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau terancam dengan adanya bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh pribadi atau oleh Negara. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan pada hukum dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan, maka penegakan hukum harus berpegang kepada prinsip Rule of Law yaitu adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan Pengadilan. Dalam konteks ajaran Negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan antara proses penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai keadilan dengan upaya tujuan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat

Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Pengawasan Pelayanan Publik pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Lembaga Ombudsman DIY Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Ombudsman dalam melakukan pengawasan pelayanan publik selama masa pandemi covid-19. Jenis Peneliltian ini adalah penelitian yuridis empiris, dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data-data informasi kemudian diolah untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan Peranan Lembaga Ombudsman DIY Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid19 Berdasarkan Pergub DIY Nomor 69 Tahun 2014 pelayanan dilakukan secara daring karena ombudsman sebagai lembaga yang independen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5, dan dalam Pasal 8 Pergub DIY Nomor 69 tahun 2014 tersebut menjelaskan bahwa ombudsman dapat melakukan tugasnya dengan membentuk suatu program kerja yang dilahirkan dari penelitian atau observasi yang dilakukan atas kondisi-kondisi publik saat ini. Namun belum efektif dilaksanakan karena melakukan layanan konsultasi dan laporan pengaduan yang dialihkan melalui daring tersebut. Upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Ombudsman yaitu dengan mengoptimalisasikan layanan pengawasan pelayanan publik melalui layanan daring, seperti di media sosial, serta sosialisasi dan berkoordinasi dengan pihak dinas terkait, selain itu Lembaga Ombudsman DIY dapat melakukan kerjasma dengan kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Pergub DIY Nomor 69 tahun 2014 tersebut pada ketentuan poin b menjelaskan bahwa “Kerjasama Lembaga” untuk dapat menyebarluaskan informasi penanganan masalah yang lembaga ombudsman lakukan saat ini di masa pandemi. Kata Kunci : Lembaga Ombu

MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL DI ERA KETERBUKAAN EKONOMI

BUKU 3 : CSR, ETAP, GOOD COORPORATE GOVERNANCE PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNENCE PADA KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007 - 2010 Tri Wahyu Adi & Fifi Swandari 1 TATA KELOLA NEGARA DAN SAHAM LEVEL PERTAMA (STUDI PADA INDUSTRI CONSUMER GOODS DI NEGARA-NEGARA ASEAN) Sujatmika & Sri Suryaningsum 18 PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN Bambang Suripto 42 PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNINTY SET (IOS) TERHADAP DISCLOSURE LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN LQ45 Sri Hermuningsih 68 Prosiding Seminar Nasional dan Call Of Paper Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta 16-18 November 2011 ISBN NO. 978-602-9374-15-5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMAHAMAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI SELF ASSESSMENT SYSTEM (STUDI PADA PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH YANG TERDAFTAR DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL) Sucahyo Heriningsih, Ichsan Setiyo Budi & Fendy Ferdiansyah 80 PENGEMBANGAN METODE BELAJAR-CEPAT AKUNTANSI: LANGKAH AWAL PENINGKATAN DAYA SAING UMKM Tomy G. Soemapradja & Holly Deviarti 95 PENGUNGKAPAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN: SUATU DESKRIPSI Sri Astuti, Kusharyanti & Ridha Priyanto 115 KAITAN INDEKS RISIKO NEGARA DENGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Didi Achjari & Sri Suryaningsum 135 PROSES BELAJAR AKUNTANSI: PERSAMAAN AKUNTANSI vs PERSAMAAN MATEMATIKA? Sri Suryaningsum 157 POLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN BAGI PENGEMBANGAN UMKM DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT Sujatmika 169 KESESUAIAN INDIVIDU DENGAN ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI (SUATU PROPOSISI) Pribadi Widyatmojo 175 ANALISIS PENGARUH INSTITUTIONAL SHAREHOLDER TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN : PENDEKATAN TAX BASED HYPOTHESIS DAN AGENCY COST BASED HYPOTHESIS Khoirul Hikmah 198 xv STUDENTS ENTREPRENEURIAL INTENTION: STUDI PERBANDINGAN ANTARA PRODI AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN STUDI PEMBANGUNAN DI FE UPN V YOGYAKARTA R Heru Kristanto HC 216 THE HISTORICAL OF ENTREPRENEURSHIP: TO EXAMINE THE ENTREPRENEURIAL REVOLUTION TAKING PLACE TODAY M. Irhas Effendi & Heru Kristanto HC 232 PERBEDAAN PERILAKU MAHASISWA PRODI MANAJEMEN BIDANG MINAT KEUANGAN & NON KEUANGAN PADA PRAKTIKUM PASAR MODAL Heru Tri Sutiono & Sri Isworo Ediningsih 244 ANALISIS SWITCHING COST SEBAGAI UPAYA PERUSAHAAN DALAM PENCIPTAAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PENGGUNA HAND PHONE MEREK NOKIA DI YOGYAKARTA Sugiyanto 257 ANALISIS FUNDAMENTAL DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG MASUK DALAM INDEKS LQ 45 Hendro Widjanarko & Fachrul Reza A. 276 ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Nilmawati & Vicky Megawati 294 PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY Lita Yulita Fitriyani, Sri Wahyuni Widiastuti & Desy Magdalena Leiwakabessy 310 EXPLORING TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS IN YOGYAKARTA Ratna Roostika xv

Fluktuasi Relasi Islam-Kristen Pasca Kerusuhan Situbondo 1996: Studi di Basis Desa Kristen Ranurejo Banyuputih Situbondo

The relationship between Islam and Christian Ranurejo Village of Situbondo fluctuated after the riot in 1996. This study focuses on understanding the history of Muslim-Christian relations, the cultural terrain of creating religious harmony, supporting and inhibiting factors for creating harmony, and riot implications for inter-religious harmony in this village. Research data were collected by using qualitative approach through in-depth interview, observation and documentation.The results reveal: 1)the portrait of Muslim-Christian relation in Ranurejo has a strong historical base as it can build harmonious relation and mutual understanding, since the village was opened by Christians and built along with the Muslims who came later; 2)the religious harmonious is created through two terrains of culture, religious and social activities; 3)Religious harmony created by tolerance and mutual respect, the wisdom of preaching, and intensive inter-religious dialogue; 4)barriers to the creation of religious harmony are due to the misperception and the emergence of religious conflict after the riot; 5)Situbondo riot has negative and positive implications for Muslim-Christian relations. On the one hand, it sprouts up psychological trauma for some people of the society. On the other hand, the riot strengthens the relationship of both religions with the growing awareness to respect the principles of each religion. Although it seems fluctuated due to many problems, but Muslim-Christian relation in this village tends to be harmoniou

The Pandemic A Leap Of Faith - Covid-19 Vaccine Fatwa in Indonesia Religious Institutions Independence and Rival Politics

Imagine where we are in 2019. We are still living in best possible way, we gather, we socialize, and we celebrate plenty of things together with our loved one without worry. The 2019 is just two years ago, but in certainly feels like longer than that. Now, we are at the year of 2021. The pandemic has beeb with us for 17 months now. The countres all over the worlds loosen and tighten its boreder as the pandemics evolve into certainty when the vaccinations held. Indees, the catastrophic of the pandemics didn't just leave us behind, many of us losing out loved one and in grief. Yet we are still hopeful of the future especialyy when Science nurtured our thinking while God is with all of us at heart