114,071 research outputs found
Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesejarahan melalui RRI cabang muda Ambon tahun 2004
Tujuan dilaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi kesejarahan melalui RRI Cahang Muda Ambon adalah untuk memberikan informasi tentang sejarah hubungan pela dan gandong serta kedudukan pela dan gandong dalam era globalisasi dan reformasi dewasa in
Pedoman pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
Pedoman Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertujuan untuk memberikan pedoman kepada para pembina dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan nilai nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
meningkatkan sumber daya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan peran sertanya dalam masyarakat sebagai pengemban budaya spiritual; memberikan pemahaman masyarakat tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan agar para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mampu mandiri dan memanfaatkan nilai-inilai
kepercayaan sebagai pedoman dalam berperan serta dalam pembangunan bangsa
Proses pembuatan pamor pada keris di desa Bibis Kulon Gilingan Banjarsari Surakarta Jawa Tengah
Buku ini membahas tentang perlindungan kekayaan hak intelektual teknologi tradisional yaitu proses pembuatan pamor pada keris di desa Bibis Kulon Gilingan Banjarsari Surakarta Jawa Tengah
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INVENTARISASI ASET PARIWISATA (Studi Kasus : Kabupaten Pangandaran)
Inventarisasi aset pariwisata merupakan bagian upaya pengelolaan aset pariwisata. Inventarisasi aset
pariwisata menjadi fundamental atas pengelolaan sebuah aset pariwisata, karena inventarisasi aset yang
tidak dilakukan dengan baik atau bahkan diabaikan prosesnya dapat berakibat pada ketiadaan informasi aset
pariwisata bahkan dapat terjadi adanya klaim aset pariwisata oleh pihak asing. Proses inventarisasi aset
pariwisata adalah pencatatan aset pariwisata dan pelaporan aset pariwisata.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi inventarisasi aset
pariwisata di kabupaten pangandaran. Penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan analisis
dan perancangan sistem informasi yang ada pada metodologi structured system analysis and design
methods.
Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah tersedianya rancangan sistem infomasi inventarisasi
aset pariwisata serta usulan dan rekomendasi teknologi yang dapat diimplementasikan untuk mendukung
keberhasilan sistem, serta memperbaiki sistem yang ada supaya didapatkan kualitas pelayanan yang lebih
baik dari pemerintah kepada masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya supaya tercipta good
corporate governance.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Inventarisasi, Aset Pariwisata, Structured System Analysis and Design
Method, good corporate governance
APLIKASI PENILAIAN EFISIENSI KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DI INDONESIA MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
Kementrian Pariwisata diharapkan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan
program, pemantauan, dan evaluasi dalam bentuk suatu penilaian pengembangan pemasaran
pariwisata untuk mengetahui analisa pasar pariwisata di Indonesia, sebagai pendukung
pengambilan keputusan dan akan ditetapkan untuk rancangan strategis pengembangan
pariwisata kedepannya. Kementrian Pariwisata perlu melakukan evaluasi penghitungan
efisiensi kinerja Dinas Pariwisata Provinsi agar dapat menjadi evaluasi dalam
pengembangan pariwisata di Indonesia. Untuk menganalisa pasar pariwisata di Indonesia
perlu dibangun suatu aplikasi yang mampu menilai hasil atau gambaran efesiensi dan
memberikan rekomendasi untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Pembangunan
aplikasi ini menggunakan metode pengambilan keputusan Data Envelopment Analysis
(DEA). Alasan penggunaan DEA adalah karena DEA dapat mengukur/membandingkan
efisiensi beberapa DMU (Decission Making Unit). DMU adalah sebuah unit entitas
(organisasi) sebagai objek dari alat evaluasi kinerja kegiatan suatu aktivitas. Analisa
Pariwisata Indonesia dilakukan pada tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai destinasi
pariwisata unggulan, berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan.
Aplikasi yang dihasilkan menggunakan tiga provinsi yang dipilih untuk dihitung nilai
efisiensinya, yaitu: Sumatra Barat, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Variabel Input
meliputi: jumlah pegawai dinas pariwisata, jumlah biaya promosi pariwisata, dan jumlah
kegiatan promosi pariwisata. Variabel Output meliputi: jumlah wisatawan, jumlah
pendapatan, dan jumlah tempat pariwisata. Hasilnya yaitu satu DMU bernilai 1 yang artinya
nilainya sudah efisien, dan dua DMU bernilai 0,78 dan 0,95 yang artinya perlu dilakukan
rekomendasi oleh aplikasi berupa saran untuk menaikkan atau menurunkan nilai pada
variabel input dan outputnya untuk mendapatkan nilai yang efisien
DAMPAK PRAKTEK PROSTITUSI TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI SEKITAR PARANGTRITIS
Prostitusi di kawasan Parangtritismerupakan salah satu dampak negatif akibat majunya suatu Pariwisata. Alhasil, terdapat sebuah prostitusi terselubung yang berada di kawasan Parangtritis yang berpusat pada wilayah Cepuri Parangkusuma. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai dampak prostitusi yang menyebar sampai kawasan wisata Parangtritis serta untuk mengetahui bagaimana respon dari masyarakat sekitar ataupun Dinas Pariwisata, terkait adanya prostitusi di kawasan pariwisata.
Metode penelitan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini digunakan untuk menggali dan mengkaji lebih dalam terkait berbagai dampak prostitusi di kawasan pariwisata Parangkusuma hingga Parangtritis. Pencarian informan dilakukan dengan teknik snowball sampling untuk menemukan beberapa kriteria informan. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data penelitian ini diperkuat dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Hubberman yang menggunakan tahap penyusunan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukan jika pariwisata Parangtritis menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam hal penentuan perencanaan pariwisata.. Dengan memperhatikan aspek pariwisata berkelanjutan, terciptalah sebuah kemajuan pariwisataunggulan pada seluruh kawasan Parangtritis.Meskipun sudah menjadi pariwisata unggulan, kehadiran prostitusi yang berada di wilayah Parangkusuma telah menciptakan efek negatif terhadap tingkat pengembangan pariwisata unggulan Parangtritis. Hasil temuan menunjukan bahwa terdapat beberapa dampak yang muncul akibat kehadiran prostitusi di area pariwisata seperti; dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa dampak menunjukan bahwa kehadiran prostitusi di kawasan pariwisata sangatlah berpengaruh bagi pengembangan pariwisata. Dilihat dari respon masyarakat, sebagian besar menganggap bahwa adanya prostitusi dikawasan pariwisata merupakan salah satu hal yang merugikan. Apabila dilihat dari pihak perencanaan, Dinas Pariwisata juga menganggap prostitusi yang ada di kawasan pariwisata Parangkusuma justru akan merusak citra wisata Parangtritis yang sudah menjadi unggulan.
Kata kunci: Dampak Prostitusi, Respon Masyarakat, Pengembangan Pariwisat
FORMALISASI REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA
Pariwisata halal di Indonesia merupakan kegiatan pariwisata yang mempunyai karakteristik berbeda dengan pariwisata pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada penyediaan produk dan jasa yang ditawarkan. Namun dari segi regulasi, pariwisata halal di Indonesia belum diakomodir dalam bentuk regulasi yang jelas. Ketentuan produk dan jasa pariwisata halal diakomodir secara komprehensif dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, namun dalam perspektif pembentukan perundang-undangan, fatwa adalah suatu pengaturan yang tidak mengikat. Guna menjadikan ketentuan dalam fatwa dapat mengikat kepada masyarakat maka harus diformalisasi menjadi suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Beberapa daerah yang mengembangkan pariwisata halal membentuk Perda Pariwisata Halal, pada kenyataannya dari ketiga Perda yang dijadikan rujukan penelitian ini yakni Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, dan Perda Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal belum mengatur secara komprehensif tentang penyediaan produk dan jasa pariwisata halal khususnya dalam pengaturan tentang kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan sertifikasi kompetensi pramuwisata. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian in adalah ditemukan beberapa Perda Pariwisata Halal belum mengatur secara keseluruhan mengenai produk dan jasa pariwisata halal sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga masih menimbulkan kekosongan hukum dan diperlukannya pembentukan peraturan baik di tingkat nasional maupun daerah tentang pariwisata halal
Pariwisata Super Premium di Labuan Bajo
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo telah ditetapkan menjadi Destinasi Super Prioritas (DSP) sehingga pengembangan kepariwisataan diharapkan menerapkan konsep pariwisata berkualitas. Adapun 4 sasaran utama pengembangannya meliputi 1). Nilai tambah sektor pariwisata, 2) Peningkatan devisa pariwisata, 3). Kesiapan destinasi, industri, dan masyarakat, 4). Peningkatan kapasitas SDM pariwisata di Indonesia. Untuk menunjang hal tersebut, penerapan konsep quality tourism memerlukan beberapa syarat, seperti infrastruktur, konektivitas, pemasaran, hingga daya tarik pariwisata itu sendiri
- …