4 research outputs found

    ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENGEMBANGAN JARINGAN AIR BERSIH DI PERUMAHAN GRAHA INDAH TAMBAKRIGADUNG KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

    Get PDF
    Graha Indah housing is one of the areas in Tikung District, Lamongan Regency which has less water availability. The desire of residents of Graha Indah housing to get clean water supply from PDAM is quite high. In the implementation of the clean water supply system in Graha Indah Housing, it has not been able to run optimally. From the results of planning calculations, it can be seen that the service needs of clean water in Graha Indah Housing in the projected year 2034 the minimum required discharge is 0.02707 m3/sec. From the results of the calculation of the cost of developing the pipeline network is Rp. 3,295,526,607. From the results of the calculation of the Net Cash Flow NPV value is Rp. 2,291,168,801. BEP shows that the profit or profit in year 9 is Rp. 123,545,805, and in the 15th year, namely in 2034 Rp. 4,193,389,172. The IRR value is 14.3%, the minimum expected interest rate is 13%, so the investment in developing clean water networks is feasible.Perumahan Graha Indah adalah salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang mempunyai ketersediaan air yang kurang. Keinginan warga perumahan Graha Indah untuk mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM yang cukup tinggi. Dalam pelaksanaan system penyediaan air bersih di Perumahan Graha Indah belum dapan berjalan dengan optimal. Dari hasil perhitungan perencanaan dapat diketahui pelayanan kebutuhan air bersih di Perumahan Graha Indah pada tahun proyeksi 2034 debit minimal yang dibutuhkan adalah 0,02707 m3 /dt. Dari Hasil perhitungan biaya pengembangan jaringan pipa adalah Rp. 3,295,526,607. Dari Hasil dilakukannya perhitungan nilai Net Cash Flow NPV adalah Rp. 2,291,168,801. BEP tampak bahwa keutungan atau laba pada tahun ke 9 adalah Rp. 123,545,805, dan pada tahun ke 15, yaitu tahun 2034 Rp. 4.193,389,172. Nilai IRR adalah 14,3% tingkat bunga minimal yang di harapkan adalah 13% maka investasi pengembangan jaringan air bersih layak dijalankan

    Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Industri (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)

    Get PDF
    Penelitian ini dilakukan atas dasar masih adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam penanganan limbah industri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahu, mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limbah Industri (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan). Metode penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Lamongan dan situs penelitian ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam penanganan limbah industri yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum dapat berjalan secara optimal. Pertama, sosialisasi pengawasan yang bertujuan untuk memberi informasi dan pelatihan kepada industri-industri di Kabupaten Lamongan dalam rangka penanganan limbah industri yang berhasil terealisasi masih 12% dari 50 jumlah industri yang ikut serta dalam sosialisasi tersebut. Kedua, pemberian penghargaan melalui PROPERDA dari 15 industri hanya terdapat 2 industri yang memperoleh kategori 5 besar dan selebihnya adalah kegiatan usaha non ndustri, hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pelaku usaha industri harus lebih ditingkatkan lagi. Ketiga, fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat pada tahunvii 2017 menunjukkan peningkatan drastis, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya pembangunan di sektor industri telah mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat. Keempat, pengawasan dan kegiatan pemantauan kualitas air dan udara akibat pencemaran limbah industri di Kabupaten Lamongan masih terdapat permasalahan terkait beberapa industri yang belum memiliki izin tps limbah B3, disisi lain kondisi sungai masih terjadi pencemaran utamanya pencemaran air tanah yang disebabkan oleh limbah industri. Selain itu adanya faktor pendukung dan penghambat juga dapat mempengaruhi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam strategi penanganan limbah industri. Saran atas strategi Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah Memaksimalkan dan menambah industri yang diundang dalam sosialisasi pengawasan, mendorong kinerja industri agar lebih ditingkatkan lagi dalam menindaklanjuti dengan memberikan sanksi atau penegakan hukum yang lebih tegas bagi industri yang kurang taat atau tidak taat terhadap pengendalian pencemaran limbah industri, menambah personil atau kuantitas pegawai dalam pengawasan dan kegiatan pemantauan. Serta Peneliti merekomendasikan strategi alternatif yaitu dengan mengoptimalkan peran strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi

    Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perspektif Siyasah Maliyah: Studi Alokasi Dana di Kelurahan Jetis Kabupaten Lamongan

    Get PDF
    ABSTRAK : Keuangan merupakan aspek penting dalam berjalannya suatu negara, Kementrian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 menginstruksikan tentang pedoman pengalokasian dana kelurahan, yang mana dana tersebut difokuskan dalam 2 hal, yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah terdapat warga Kelurahan Jetis yang mengeluhkan tentang pengalokasian dana kelurahan yang tidak tepat sasaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana implementasi pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan?; dan 2). Bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana di Kelurahan Jetis Lamongan menurut prespektif Siyasah Maliyah ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan dua kesimpulan. Pertama, implementasi Permendagri ini sudah terlaksana dengan baik di lapangan, Pemerintah Kelurahan Jetis sudah merealisasikan dan menjalankan ketentuan yang ada di Permendagri tersebut, tapi secara transparansi kepada masyarakat dikatakan kurang baik, masyarakat banyak yang tidak mengerti perihal alokasi dana kelurahan, teori implemenntasi kebijakan sudah sesuai dengan pengalokasian dana kelurahan. Kedua, pengalokasian dana kelurahan menurut prespektif siyasah maliyah bisa dikatakan sudah terlaksana di Kelurahan Jetis ini, hal ini dapat dilihat dari kinerja Pemerintah Kelurahan yang sudah melaksanakan sesuai syariat Islam. Dari 8 hal yang dipelajari pada umumnya di Fiqh Siyasah Maliyah, hanya 2 yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu baitul mal serta pengeluaran belanja negara. ABSTRACT : Finance is an important aspect in the running of a country, the Ministry of Home Affairs through Permendagri Number 130 of 2018 instructs on guidelines for allocating village funds targeting each local government, especially the Kelurahan Government. The substance of the Permendagri explains that kelurahan funds are focused on two things, namely physical development and community empowerment. The background for this research was that there were residents of Kelurahan Jetis who complained about the allocation of village funds that were not right on target. The formulation of the problems in this study are: 1). How is the implementation of the allocation of funds in the Kelurahan Jetis Lamongan according to Permendagri Number 130 of 2018 concerning the development of village facilities and infrastructure and community empowerment in the Kelurahan ?; and 2). How is the implementation of the allocation of funds in Jetis Lamongan Village according to Siyasah Maliyah's perspective? This type of research is an empirical juridical legal research with a sociological juridical approach. Sources of data used are primary data sources and secondary data sources, which are obtained through interview data collection techniques and documentation. Researchers processed and analyzed the data using qualitative descriptive methods, namely the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. Based on the research conducted, two conclusions were obtained. First, the implementation of this Permendagri has been carried out well in the field, the Jetis Kelurahan Government has realized and implemented the provisions in the Permendagri, but transparently it is said to be poor, many people do not understand the allocation of village funds, the theory of policy implementation is in accordance with the allocation of village funds. Second, the allocation of village funds according to the perspective of siyasah maliyah can be said to have been carried out in this Jetis Village, this can be seen from the performance of the Village Government which has implemented it according to Islamic law. Of the 8 things that are generally studied in Fiqh Siyasah Maliyah, only 2 can be applied in Indonesia, namely baitul mal and state expenditures. مستخلص البحث : المال هو شيء مهم في إدارة البلد، تقدم وزارة الداخلية، من خلال تنظيم وزارة الداخلية رقم 130 لعام 2018 ، تعليمات بشأن المبادئ التوجيهية لتخصيص أموال القرية التي تستهدف كل حكومة محلية، وخاصة حكومة قرية. يوضح الغرض من تنظيم وزارة الداخلية أن أموال القرية تركز على شيئين ، وهما التنمية البدنية وتمكين المجتمع. كانت خلفية هذا البحث أن هناك سكان قرية جيتيس اشتكوا من سوء تخصيص أموال القريةأما أسئلة البحث في هذا البحث هي: 1) كيف يتم تنفيذ تخصيص الأموال في قرية جتيس لامونجان وفقًا للائحة وزير الداخلية رقم 130 لعام 2018 بشأن تطوير مرافق القرية والبنية التحتية وتمكين المجتمع في القرية؟، 2) كيف يتم تنفيذ تخصيص الأموال في قرية جيتيس لامونجان من منظور السياسة المالية؟. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية، والتي يتم الحصول عليها من خلال تقنيات جمع البيانات المقابلة والتوثيق. قام الباحث بمعالجة وتحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية، وهي مرحلة التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والختام. بناءً على البحث الذي تم إجراؤه، تم الحصول على استنتاجين. أولاً ، تم تنفيذ تنظيم وزارة الداخلية هذا بشكل جيد في الميدان، وقد أدركت حكومة قرية جتيس ونفذت الأحكام الواردة في تنظيم وزارة الداخلية ، ولكن بشفافية يقال إنها فقيرة، لا يفهم الكثير من الناس تخصيص أموال القرية, نظرية تنفيذ السياسة متوافقة مع تخصيص أموال القرية ثانيًا ، يمكن القول إن تخصيص أموال القرية وفقًا لمنظور السياسة المالية قد تم في قرية جيتيس هذه، ويمكن ملاحظة ذلك من أداء حكومة القرية التي نفذتها وفقًا للشريعة الإسلام, من الأشياء الثمانية التي تمت دراستها في فقه السياسة المالية، يمكن تطبيقها ٢ فقط في إندونيسيا، وهما بيت المال ونفقات الدول

    PERENCANAAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH DI DESA TAMBAKRIGADUNG KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

    No full text
    corecore