Peranan Kepala Distrik dalam Perencanaan Pembangunan Kampung (suatu Studi di Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat)

This study aims to determine the role of the district development planning in the District Kampung BuruwayKaimana district, West Papua Province. By applying the method of descriptive and qualitative approach, teninformants selected as a data source (sources) to be interviewed, then analyzed using interactive techniques.The analysis showed that the District Chief Buruway quite instrumental in facilitating the preparation of theMedium Term Development Plan of the village, the village Government Work Plan and Budget Plan for the village;as well as facilitating the decision-making role in the village and the decision of the Head of the village. DistrictChief Buruway also always willing to facilitate the implementation of the tasks and functions of KampungConsultative Body (Bamuskam) and social institutions / other traditional institutions.It was concluded that the District Chief Buruway also instrumental in carrying out oversight throughmonitoring and evaluation of the process of preparing village development plans to fit with the vision, mission, goalsand objectives of the regional administration and the provisions of existing law. It is recommended that DistrictChief perlua enhance its role in safeguarding the implementation of programs of village development in order notto deviate from the plan that has been dipustuskan in Musrembangkam; and include hometown competentauthorities, especially officials Bamuskam for training village development plans, especially the preparation ofRAPBKam

Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Distrik Kayuni Kabupaten Fak-fak Propinsi Papua Barat

Sejak diberlakukannya otonomi khusus yang hingga kini sudah berjalan selama 14 tahun, ternyata belum mampu mensejahterakan rakyat Papua dengan baik, padahal dengan sumber kekayaan alam yang melimpah seharusnya Papua mampu untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2001 pemberian dana dalam rangka otonomi khusus sudah mencapai Rp. 28 triliun diluar dana pertimbangan lainnya, namun begitu belum memberikan dampak Perubahan yang signifikan di tanah Papua atas dana yang sebanyak itu. Kenyataan seperti ini, apabila pemerintah tidak mengambil langkah maju yang tepat bagi peningkatan perekonomian dan kasejahteraan orang Papua, sampai masa berakhirnya undang-undang otonomi khusus yaitu selama 25 tahun sesuai amanat undang-undang tersebut, sangat memungkinkan memberikan peluang bagi rakyat Papua untuk meminta solusi lain karena ketidakkeberhasilan implementasi otonomi khusus. Salah satu cara yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang terkait dengan implementasi otonomi khusus adalah melalui penelitian agar dapat dicarikan solusi pemecahannya

Partisipasi Masyarakat dalam Program PNPM Mandiri Respek di Distrik Sota Kabupaten Merauke

Banyak program pemerintah hanya menyadi program yang dijalankan oleh aparat pemerintah, tetapi masyarakat yang seharus menjadi subyek pelaksana tetapi yang terjadi adalah masyarakat menjadi obyek dadi kegiatan tersebut sebab masyarakat tidak ikut berpartisipasi dan tidak terlibat dalam program tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus dengan focus penelitian pada partisipasi masyarakat pada tahapan program RESPEK yang mana fenomena secara spesifik yang memperhatikan unsur waktu, tempat dan situasi yang terjadi pada Distrik Sota Kabupaten Merauke.Hasil Penelitian menunjukkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dapat dikatakan masih rendah, untuk itu sebaiknya dioptimalkanPerencanaan pembangunan partisipatif yang konsisten dan serius dari semua pihak dalam pelaksaan Program Respek yang meliputi pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam organisasi, faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada adalah faktor umur, faktor status,dan jenis kelamin, faktor jenis pekerjaan, dan faktor pendidikan, sedang faktor eksternal juga turut mempengaruhi seluruhbentuk dan tingkat partisipasi masyarakat kecuali pada partisipasi dalampertemuan dan keaktifan berdiskusi dalam pertemuan

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2014 ( suatu Studi Distrik Balingga)

Partisipasi politik masyarakat merupakan bagian integral dari pemerintah agar pemerintah juga bisa memperhatikan atau mendukung aspirasi rakyat. Masyarakat distrik Balingga dalam melakukan kegiatan politik terlihat hanya ikut-ikutan, bahkan ada yang berpikir kegiatan seperti ini biasa saja dan tidak ada artinya, padahal keikut sertaan masyarakat dalam kegiatan politik sangat mempengaruhi untuk pegambilan keputusannya oleh pemerintah.Partisipasi politik masyarakat juga dapat dijadikan sebagai masukan yang diharapkan dapat meningkatkan USAha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat kabupaten Lanny Jaya distrik Balingga, agar bisa berkembang secara mandiri. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri menurut beberapa pakar partisipasi politik masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu hal yang fundamental dalam pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis. Dengan demikian partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi mengambil peranan terutama mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat di distrik Balingga

Implementasi Proyek Pembangunan Desentralisasi I Dan II Untuk Memperkuat Perekonomian Di Distrik Bobonaro – Timor Leste

Implementasi proyek PDD di Distrik Bobonaro untuk memperkuat institusi dan menyediakan insfrastruktur dasar serta peningkatan pemberdayaan pengusaha lokal di Distrik Bobonaro. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis implementasi proyek PDD untuk memperkuat perekonomian di Distrik Bobonaro metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia pelaku implementasi kebijakan yang masih terbatas dan Perusahaan sebagai pelaksana proyek yang masih minim sumber daya baik sumber daya manusia, finansial dan material; Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan sudah berjalan maksimal; CDD sebagai badan pelaksana telah memaksimalkan seluruh unit kerja yang ada di struktur CDD; Dalam Implementasi proyek PDD ini dengan anggaran yang terbatas sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat; Kecenderungan Pelaksana (Implementors) dalam pelaksanaan proyek PDD ini CDD secara konsisten dengan kesediaan, mendukung dan berkomitmen serta menjunjung tinggi fungsi tugas dan tanggung jawab yang diberikan; Keterlambatan pembayaran anggaran proyek menyebabkan implementasi proyek selesai tidak sesuai kalender; koordinasi antara pimpinan CDD dan Para kepala desa kurang maksimal. Untuk itu Perlu menata kembali sistem perencanaan anggaran dan tinjauan lokasi serta memperbaiki sistem koordinasi dalam jajaran CDD. Kata kunci: Perencanaan Pembangunan , Implementasi proyek, dan pembangunan desentralisas

Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan dan stakeholders di daerah. Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk: a) mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik manatuto. b) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang mengambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verfikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah. Kata Kunci : Peranan Pemerintah Daerah Sebagai Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator dan Stimulato

Pemahaman Orang Tua Tentang Informasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dalam Memotivasi Anak Suku Malind untuk Belajar di Kabupaten Merauke

Communication has a very important role in all aspects of community life. This study aims to determine the level of understanding of parents and children in particular ethnic motivation in District MALIND OKABA to information education and compulsory education. Parent's ability to understand information and compulsory education programs and children's learning motivation are two things that are related to one another and because it is also expressed in this study the relationship between parental understanding of the program compulsory education and children's learning motivation. This study used a qualitative approach. Any data collected using interviewing techniques, survey, then the data is analyzed and described in narrative form words. The results showed that the information program of compulsory primary education by parents was minimal and child motivation MALIND rate becomes less. It can be concluded that the level of parental understanding of the information the compulsory education program is one of the causes of low motivation MALIND tribal children

Peranan Kepemimpinan Camat dalam Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik di Distrik Tiomneri Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua

The purpose of this research is to know the role of the leadership of the head of thepublic service effectiveness in realizing in the district Tiomneri Lanny Jaya province of Papua.Research using qualitative methods. The informant as much research 5 persons i.e.4people Tiomneri District Clerk and 1 non-public figures. Data collection with interviewtechniques; While data analysis using interactive model analysis techniques from Miles and Hubernann.Based on the results of the research can be drawn the conclusion: (1) the role of the leadership of the headof the public service effectiveness in realizing in the district Tiomneri has done well but has not been fullestviews of a role in planning the activities of the public service, a role in the construction of the implementationof the activities of the public service, a part in the supervision of the implementation of the public service,and role in the evaluation of the implementation of the activities of the public service. (2) the effectivenessof the public service in the Office of the District of Tiomneri is already good but haven\u27t been fullest views interms of efficient service,responsifitas service, service transparency, equality and justice get service, andaccountability services.Based on the conclusions suggested: (1) the role of the head of leadership in the public service in the Districtof Tiomneri needs to be improved both in terms of planning activities, in the construction of theimplementation activities, in supervisory activities, as well as in the evaluation of the implementation of theactivities of the public service. For that head of the need to enhance the capabilities of hissubordinate officers in the lead in the preparation of the planning, implementation, supervision, andevaluation of the implementation of the activities of the public service. (2) the effectiveness of the publicservices in the district Tiomneri of Peru increased in both in terms of the efficiency ofthe service, responsifitas service, Ministry of Justice, Ministry ofthe transparency, accountability and service. For that Head needs to improve the quality of its leadership sothat the employees can carry out his duties as well as possible with the public service

PELAKSANAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 1981-1990

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan tebu rakyat intensifikasi (TRI) ditetapkan bahwa pabrik gula tidak perlu lagi menyewa lahan petani dan agar petani mau menanam tebu di lahannya sendiri. Inpres tersebut menetapkan dua tujuan pokok, yaitu peningkatan dan pemantapan produksi gula nasional dan meningkatkan pendapatan petani. Sebelum ditetapkannya Inpres, sebagian pabrik gula dalam mengusahakan tanaman tebu menggunakan sistem sewa tanah milik rakyat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan TRI dan dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi pustaka. Metode yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, heuristik, pengumpulan sumber-sumber yang menyangkut peristiwa sejarah yang akan ditulis. Kedua, verifikasi, yaitu kegiatan meneliti sumber-sumber sejarah baik secara eksternal maupun internal. Ketiga, interpretasi, yaitu suatu penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh setelah melakukan kritik intern dan ekstern dari data-data yang berhasil dikumpukan agar penulisan lebih lengkap dan lebih objektif. Keempat, historiografi, yaitu penulisan dan penyampaian sintesis yang diperoleh dalam bentuk karya sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal merupakan suatu wilayah agraris di pesisir utara Jawa Tengah. Hal tersebut dapat ditinjau dari besarnya area pertanian dan perkebunan yang ada. Mata pencaharian masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai petani menjadikan salah satu alasan ditetapkannya TRI. Selain itu Kabupaten Kendal merupakan daerah wilayah kerja pabrik gula Cepiring. Pelaksanaan program TRI juga melibatkan berbagai pihak yang menjalankan fungsinya masing-masing dalam menyukseskan program tersebut. Satuan Pelaksana (Satpel) Bimbingan Massal (Bimas) sebagai pelaksana, BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang memberikan kredit, KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai penyalur sarana produksi, dan pabrik gula yang memberikan bimbingan dalam mekanisme pelaksanaan program TRI. Setelah dilaksanakannya TRI peran petani menjadi lebih aktif dalam proses produksi, karena timbul semacam kewajiban bagi petani untuk menanam tebu atas nama mereka sendiri. Selain itu pengaruh lain yang dirasakan adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kata Kunci: Kabupaten Kendal, Tebu, TR