Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia

The regional autonomy in Indonesia gives the implication to the shift of authority between the center and local government in many sectors. The regional autonomy also makes the decentralization that related with the local financing management, the economy planning including the local planning and other planning that shifted from the central government to the local government. The study aims to know the effect of fiscal decentralization from the income and spending aspect towards the local economic development in Indonesia (gas and oil nationally). The method analysis in this study is the panel data from 1995-2000 and 2001-2004.The result shows that before decentralization on the year of 1995-2000, the fiscal decentralization whether from income or spending aspect has negative influence to the economy growth. Coming into decentralization from 2001-2004, the fiscal decentralization on supporting the economy development, whether from government income or spending is increasing. But the fiscal decentralization is exceeding the spending aspect compare to the income, whether in national level, with oil and gas or without oil and gas, inside Java or outside Java. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di Indonesia (nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa dan di luar Jawa). Metode analisis yang digunakan dalam penulisan studi ini menggunakan data panel secara terpisah pada periode 1995-2000 dan 2001-2004. Hasil analisa menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan era desentralisasi periode 1995-2000, pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik untuk tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa dan di luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, pengaruh desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh desentralisasi fiskal tersebut jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan daerah, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di jawa maupun di luar Jawa

DESENTRALISASI PENGELUARAN DI INDONESIA

Since the implementation of Law 22/1999 and Law 25/1999 of 2001, has been an increase in the implementation of fiscal decentralization with a phenomenon called Big Bang. The study was conducted to determine the degree of decentralization of expenditure covering the period before and after the implementation of regional autonomy. The research data is a panel data drawn from 30 provinces between 1994 to 2007. The results showed that in Indonesia there has been a significant increase in expenditure decentralization since 2001. Significant increases occurred mainly on the expenditure side, especially the decentralization of authority be spending more than doubled from the previous. On a national scale, the degree of decentralization of authority expenditure increased from 10.48% in the year 2000 to 25.45% in 2001. And the average for each province, the degree of decentralization of spending authority increased from 0.40% in 2000 to 0, 85% in 2001DOI: 10.15408/sjie.v2i2.242

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASIKASARSMA/SEDERAJATDI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, PDRB per Kapita, Rasio Murid per Guru dan Jumlah Tenaga Pengajar terhadap Angka Partisipasi Kasar SMA/Sederajatdi Indonesia. Jenis data yang digunakan adalahdata sekunder tentang pendapatan asli daerah,total pendapatan daerah, rasio pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap total belanja pemerintah, jumlah murid, jumlah guru, dan angka partisipasi kasar. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, rasio murid per guru dan jumlah tenaga pengajar berpengaruh signifikanpositif terhadap angka partisipasi kasar SMA/Sederajat di Indonesia.Sementara itu, desentralisasi fiskal dan PDRB per Kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi kasarSMA/Sederajat di Indonesia

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-2008

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional di Indonesia selama periode 2001-2008. Studi dilakukan terhadap Kabupaten/Kota di Indonesia yang merupakan titik tolak dari desentralisasi di Indonesia. Sampel yang diteliti sebanyak 253 Kabupaten/Kota. Variabel yang digunakan sebagai proxy dari desentralisasi fiskal adalah : belanja langsung (desentralisasi pengeluaran), serta PAD, DAU dan Dana Bagi Hasil (desentralisasi penerimaan). Studi menggunakan pendekatan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variables (LSDV) atau juga dikenal sebagai Fixed Effect Model (FEM) dan Newey West Method atau juga dikenal sebagai HAC (heteroscedasticity-andautocorrelation-consistent) untuk menghilangkan heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil studi menunjukkan bahwa variabel belanja langsung telah mampu untuk mengurangi disparitas pendapatan regional, sebaliknya DAU justru mengakibatkan meningkatnya disparitas pendapatan regional. Terdapat indikasi bahwa penyebab utamanya adalah adanya missallocated di dalam mekanisme alokasi DAU. Sementara itu variabel PAD dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan regiona

Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008)

Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2008) Oleh : Rezka Prakarsa Ardani ABSTRAKSI Semenjak dorongan reformasi birokrasi yang digulirkan pada tahun 1999, telah mendekonstruksi sistem kepemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Semangat reformasi birokrasi mencapai puncaknya pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu sebagai tonggak awal pelaksanaan Otonomi Daerah yang merupakan konsekuensi logis dari asas desentralisasi. Kondisi tersebut merupakan babak baru bagi Negara Indonesia dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara yang berorientasikan pada pencapaian kinerja dengan memfokuskan pada output dan outcome. Tujuan otonomi daerah adalah diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, dan percepatan pertumbuhan ekonomi serta kemadirian yang merupakan implementasi dari output dan outcome (Mardiasmo, 2002: 59, Bastian, 2006: 354). Segala kegiatan pemerintah dalam ruang lingkup Otonomi Daerah dibiayai oleh APBD. Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk melihat sejauh mana efek pelaksanaan otonomi daerah yang dibiayai APBD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Objek penelitian ini adalah data-data keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur dari tahun 2001-2008, yang datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data-data keuangan yang diteliti meliputi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan untuk Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Anggaran Belanja Modal, Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan secara parsial menunjukkan hanya Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Anggaran Belanja Rutin yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Pengeluaran Anggaran Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

DESENTRALISASI FISKAL DAN STABILITAS POLITIK DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Pada kenyatanya pelaksanaan desentralisasi fiskal di lapangan diakui cenderung dipengaruhi oleh aspek politik daripada aspek ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (i) implikasi tekanan politik dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik, (ii) eksternalitas negatif dalam penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia, (iii) rekayasa politik dalam kaitannya transfer fiskal pusat-daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonomi politik dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih belum maksimal pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat disebabkan adanya kendala penerapan fiskal di pemerintah daerah dimana desentralisasi kewenangan pengeluaran lebih dulu dilaksanakan untuk mengakomodasi tekanan politik; desentralisasi fiskal membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat–daerah dan antar lembaga di daerah; dan adanya kebijakan desentralisasi fiskal dan hubungannya dengan kontrol politik kepentingan elit. Konstruksi politik dalam pengambilan kebijakan seharusnya dilakukan secara tepat sesuai dengan koridor pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ideal sebagai upaya implementasi good governance dalam kerangka otonomi daerah di Indonesi

RESPON KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP SIKLUS BISNIS: STUDI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Seiring dengan semakin meningkatnya peran pemerintah daerah pada era desentralisasi serta penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi perekonomian, memunculkan pandangan bahwa kebijakan fiskal idealnya harus mampu untuk menjadi penstabil ekonomi atau dikenal dengan kebijakan fiskal countercyclical. Namun, pada praktiknya seringkali pola kebijakan fiskal pemerintah terhadap siklus bisnis adalah procyclical atau mengikuti pola siklus bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah, pendapatan pemerintah, serta dana perimbangan terhadap siklus bisnis di Indonesia. Metode GMM digunakan untuk mengestimasi model yang digunakan. Data yang digunakan terdiri dari data 434 kabupaten/kota di Indonesia periode 2005-2016. Dari hasil estimasi ditemukan bahwa respon kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran, pendapatan, dan dana perimbangan pemerintah daerah terhadap siklus bisnis cenderung bersifat procyclical. Pola procyclical dari sisi pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah dipengaruhi oleh komponen utama pendukung pendapatan pemerintah kabupaten/kota yang masih didominasi oleh dana perimbangan yang diperoleh. Hasil regresi menunjukan bahwa dana perimbangan yang diterima daerah memiliki hubungan yang bersifat procyclical terhadap siklus bisnis sehingga kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah daerah cenderung bersifat procyclical

Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Anggaran Daerah: Studi di Jawa Timur

Indonesia has implemented a new era of fiscal decentralization and regionalautonomy since January 2001. One important aspect of fiscal decentralization isgood governance, public budgeting management, and decentralization ofgovernment functions in lower level leads to achieve efficiency in allocating publicgoods despite differences in preferences of regions. This research aims at analyzingthe influence of fiscal decentralization on public budgeting management especiallycase of District and City in East Java Province. There is an argument thatdecentralization can improve the quality of governance and public services bybringing government closer to people. By using descriptive analysis and literaturereview indicated that fiscal decentralization in Indonesia was not fully consistent inexplaining theory of fiscal decentralization. The impact of fiscal decentralization topublic budgeting management indicated that there was greater nominal change onlocal budget. However, the allocation of public budget for basic services were verylow and still far from transparency, accountability, and efficiency. This findings alsoindicated that local budget were not really public oriented yet

RESPON KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP SIKLUS BISNIS: STUDI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Seiring dengan semakin meningkatnya peran pemerintah daerah pada era desentralisasi serta penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi perekonomian, memunculkan pandangan bahwa kebijakan fiskal idealnya harus mampu untuk menjadi penstabil ekonomi atau dikenal dengan kebijakan fiskal countercyclical. Namun, pada praktiknya seringkali pola kebijakan fiskal pemerintah terhadap siklus bisnis adalah procyclical atau mengikuti pola siklus bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah, pendapatan pemerintah, serta dana perimbangan terhadap siklus bisnis di Indonesia. Metode GMM digunakan untuk mengestimasi model yang digunakan. Data yang digunakan terdiri dari data 434 kabupaten/kota di Indonesia periode 2005-2016. Dari hasil estimasi ditemukan bahwa respon kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran, pendapatan, dan dana perimbangan pemerintah daerah terhadap siklus bisnis cenderung bersifat procyclical. Pola procyclical dari sisi pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah dipengaruhi oleh komponen utama pendukung pendapatan pemerintah kabupaten/kota yang masih didominasi oleh dana perimbangan yang diperoleh. Hasil regresi menunjukan bahwa dana perimbangan yang diterima daerah memiliki hubungan yang bersifat procyclical terhadap siklus bisnis sehingga kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah daerah cenderung bersifat procyclical

KONVERGENSI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Pembangunan wilayah merupakan sub sistem dari pembangunan koridor ekonomi danprovinsi, juga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Implikasidari pembangunan ekonomi pada setiap tingkat kabupaten telah memberikan prestasi yang berbeda.Implikasi dari kebijakan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, memberikan peran penting kepadapemerintah daerah dalam pertumbuhan wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisisdinamika disparitas wilayah dan pembangunan infrastruktur, untuk menguji konvergensi wilayah danmembandingkan fenomena tingkat konvergensi antar wilayah koridor eonomi di Indonesia dikaji daripendekatan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendekatan pengeluaran rumahtangga, dan untuk menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi disparitas wilayah antar koridorekonomi di Indonesia untuk periode lima tahun yaitu 2006-2010. Hasil analisis daripenelitian inimenunjukkan bahwa dengan pendekatan PDRB, tidak terjadi konvergensi pendapatan tingkat kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan jika menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga dengan tehnikestimasi FD-GMM, terjadi proses konvergensi. Selanjutnya, terjadi konvergensi di setiap koridorekonomi, baik dengan pendekatan PDRB maupun pengeluaran rumah tangga. Konvergensi tercepatterjadi di koridor ekonomi Jawa dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga