TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 764/PID.SUS/PN.JKT.PST/2014 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

Abstract

TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 764/PID.SUS/PN.JKT.PST/2014 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951  Ghassani Nur ShadrinaS1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA (sanny.shadrina@gmail.com)AbstrakPeredaran senjata api yang tidak diawasi secara ketat serta kepemilikan senjata api secara illegal adalah satu contoh bentuk penyalahgunaan senjata api. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  pada tahun 2014 atas perkara jual-beli senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Eko Eri Susilo adalah salah satu contoh kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat. Dalam putusan ini terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana penyalahhgunaan senjata api. Terkait permasalahan tersebut putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meninjau tepatkah putusan hakim dalam pekara nomor 764/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST dikaitkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dan teknik analisis bahan hukum dengan cara seleksi data dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim atas putusan nomor 764/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. Tidak sesuai karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dan kurang dari 1/3 dari ketentuan yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun  1951, selain itu hakim harusnya wajib menggali lebih dalam mengenai perkara tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehakiman. Hakim dalam pekara dengan terdakwa Eko Eri Susilo juga harusnya menggunakan yurisprudensi hakim dengan terdakwa Ramli Sidik terkait dengan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa. Pengawasan terhadap senjata api oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diperketat, pihak terkait juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan senjata api.Kata Kunci:  Senjata Api, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Senjata Api    AbstractThe circulation of firearms that are not closely monitored and illegal possession of a firearm is an example of the misuse of firearms. Decision of Central Jakarta District Court in 2014 over the case of sale of firearms carried by the accused Eko Eri Susilo is one example of the misuse of firearms in society, in this decision the defendant charged with a criminal offense on misuse of firearms, related with this background, there is a problem in the decision accurate to the judge's decision on number 764 / PID.SUS / PN.JKT.PST / 2014 associated with Article 1, Section (1) Of Law No. 12 Emergencies In 1951?.This research is Normative law research with statue approach and conceptual approach. Legal material collection techniques used is literature, and legal materials analysis techniques used data selection with prescriptive type. By using  those methods can be found that in the legislation which related to firearms that are contained within the rules on the forms of misuse of firearms.Based on the discussion that has been the author described in chapter III , the writer can draw the conclusion that the judge's ruling against the decision number 764 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.PST . More less appropriate because the sentence imposed on the defendant lighter than that are enforceable by the public prosecutor and less than 1/3 of the provisions contained inArticle 1, Section (1) Of Law No. 12 Emergencies In 1951, in addition to the judges should be required to dig deeper into the case such as stated in Article 5 article ( 1 ) of the Law of Justice . The judge in the defendant Eko Eri Susilo use jurisprudence should also judge the defendant Ramli Sidik associated with the misuse of firearms committed by the defendant . Supervision of firearms by those responsible can be tightened , related parties are also expected to be able to disseminate to the public about the forms of misuse of firearms act .Keywords : Firearm, Judge Decision, Misuse of firear

Similar works

Full text

thumbnail-image

Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

Full text is not available
oai:ojs.journal.unesa.ac.id:article/14083Last time updated on 12/19/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more