Article thumbnail

PESAN LARANGAN JURAI DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI KAWASAN LINDUNG BUKIT KUMBANG MUARA SAHUNG KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

By Dhanurseto Hadiprashada

Abstract

Pemaknaan yang berbeda dalam proses pembangunan khususnya pemanfaatan sumber daya seperti hutan dan sungai, dalam beberapa kasus sering menimbulkan konflik. Peran masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Kaur masih menggunakan nilainilai dan aturan-aturan budaya yang disebut larangan jurai. Mempertimbangkan keberadaan dan pewarisan nilai-nilai larangan jurai yang belum tergali utuh dan terdokumentasikan khusus, kajian tentang larangan jurai menjadi sangat strategis. Tujuan kajian adalah mencari, menggambarkan, dan mendokumentasikan pendekatan lokal larangan jurai melalui cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat masyarakat. Kajian memberikan fokus analisis pemaknaan pesan yang meliputi peristiwa tutur dan tindakan tutur yang dipahami masyarakat dalam pengelolaan hutan di kawasan lindung Bukit Kumbang serta menjelaskan interaksi komunikasi dan transformasi nilai-nilai dalam larangan jurai. Lokasi penelitian di wilayah Dusun Napal Hijau, Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Pengumpulan data pra penelitian dan penelitian dimulai sejak 2013 hingga September 2015. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan etnografi baru. Analisis data dilakukan dengan analisis domain, analisis taksonomik, analisis komponen dan analisis tema budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan jurai sebagai bentuk budaya dalam pendekatan lokal masyarakat diinternalisasikan dan dipraktekkan melalui cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat yang diwujudkan dalam pengobatan, pernikahan, membuat lemang, berbicara dan bertingkah kepada yang lebih tua, dan cara dalam mengelola sumber daya hutan. Pemaknaan pesan tercermin dalam pesan atuan jage imbe. Penerapan ini dilakukan dengan menggunakan nilai-nilai larangan jurai mukak rimbe, jage tanah bebat gunung, adat kerete medang ulaq, ndang nube ulu mandian, dan atuan jage imbe larangan dalam pengelolaan hutan. Interaksi komunikasi masyarakat dilakukan dalam proses pertukaran peran dalam pembangunan dan pengelolaan hutan. Pertukaran peran ini diakibatkan dari ketidakpuasan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah. Status dan kekuasan belum mengarah kepada bentuk legitimasi formal. Perlawanan dan perubahan dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan dan perbaikan wilayah sekitar hutan. Nilai-nilai larangan jurai ditransformasikan melalui penguatan mental dan budaya masyarakat dalam pengelolaan konflik budaya khususnya pengelolaan sumber daya hutan, transformasi nilai atuan jage imbe larangan dalam pengembangan potensi wisata alam terbatas, dan transformasi larangan jurai dalam pengelolaan kawasan sekitar hutan. Kebaruan penelitian ditunjukkan dengan peristiwa tutur dan tindakan tutur masyarakat melalui pesan larangan jurai yang mampu melengkapi proses percakapan pada komunikasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pesan larangan jurai dalam rangkaian komunikasi yang dilakukan dapat mendefinisikan kekuatan yang mempengaruhi sebuah pesan. Peristiwa tutur dan tindakan tutur masyarakat menyatu dengan sebuah bentuk aturan yang diatur oleh perilaku dalam budaya masyarakat. Kata kunci : pesan, larangan jurai, nilai budaya, dan transformas

Topics: JA Political science (General)
Year: 2016
OAI identifier: oai:repository.unib.ac.id:11541

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.