Article thumbnail

Efektivitas Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 (Studi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai

By SULFIKAR and Nurul Qamar Said Sampara

Abstract

ABSTRAKSULFIKAR. Efektivitas Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 (Studi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai). (dibimbing oleh Prof. Dr. Said Sampara, SH,.MH, dan Dr. Nurul Qamar, SH,.MH).Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: menguji dan menganalisis bagaimana efektivitas pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2009 di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, serta menguji dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pelayanan publik menurut Undang-Undang No 25 tahun 2009.Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodelogi yaitu: pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan kuisioner. Menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai belum terlaksana secara maksimal, serta banyaknya faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pelayanan publik seperti masih kurangnya sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukung proses pelaksanaan pelayanan publik.Adapun sarannya adalah agar pemerintahan kabupaten Sinjai mensosialisasikan kembali mengenai peran penting Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 khususnya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai, yang meliputi: Dasar hukum, Persyaratan, Sistem, mekanisme, dan prosedur, Jangka waktu penyelesaian pelayanan, Biaya/tarif pelayanan, Produk pelayanan, Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, Kompetensi pelaksana, Pengawasan internal, Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, Jumlah pelaksana, Jaminan pelayanan, dan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. dan lebih meningkatkan sistem pelayanan publik di setiap kantor yang menyelenggarakan pelayanan publik khusunya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sinjai agar pelayanan berjalan sesuai apa yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan, Publik.ABSTRAC

Topics: Ilmu hukum
Publisher: PPs UMI
Year: 2018
OAI identifier: oai:ucs.sulsellib.net:slims-117247
Provided by: ucs.sulsellib.net
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://ucs.sulsellib.net//inde... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles