Article thumbnail

Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sma Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

By Bungsu Aprilian L.P

Abstract

Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA SMA SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap siswa SMA sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh guru di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan penyelesaian kasus penganiayaan terhadap siswa SMA yang dilakukan oleh guru di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam tehnik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer didukung dengan data sekunder. Setelah data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap siswa SMA sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh guru telah diatur lebih khusus dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (1). Perlindungan terhadap siswa SMA dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat sesuai dengan Pasal 54 ayat (2). Kemudian larangan melakukan kekerasan terhadap siswa telah diatur dalam Pasal 76C. Bagi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyelesaian kasus penganiayaan terhadap siswa SMA yang dilakukan oleh guru di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh Guru BK sebagai mediator dengan memanggil kedua belah pihak antara korban dan pelaku. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, maka penyelesaian menggunakan jalur hukum dapat ditempuh dengan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum

Topics: Hukum (umum). Hukum secara umum. Yurisprudensi
Year: 2016
OAI identifier: oai:generic.eprints.org:6612/core8583
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/... (external link)
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/... (external link)
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/... (external link)
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/ (external link)
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/... (external link)
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/... (external link)
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/... (external link)
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/... (external link)
  • http://eprints.umk.ac.id/6612/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.