IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PASAL 144 (1) HIR TERHADAP PEMERIKSAAN SAKSI PADA KASUS PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)

Abstract

Atika Sari, Rachmi Sulistyarini, SH. MH, Santi Riskawati, SH. MKn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : atikasri.221193@gmail.com Abstrak Hukum acara perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum perdata materil sebagai pedoman dalam beracara. Dalam hukum acara perdata terdapat acara pembuktian, macam-macam alat bukti yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah. Dalam tahapan pemeriksaan saksi di dalam pasal 144 (1) HIR telah dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan saksi itu dilakukan secara satu persatu namun dalam kenyataannya di Pengadilan Agama Jember khususnya dalam perkara perceraian tidak melakukan pemeriksaan saksi sesuai dengan hukum acara perdata tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya karena volume perkara yang banyak, efisiensi waktu, perkara verstek dan untuk persangkaan hakim. Dan juga Pengadilan Agama adalah salah satu badan penegak hukum yang seharusnya mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat bukan malah sebaliknya. Ketika penegak hukum tidak mematuhi aturan yang telah ada maka hukum akan menjadi fleksibel di hadapan masyarakat. Kata kunci : implementasi pasal 144 HIR, pemeriksaan saksi, perceraia

Similar works

Full text

Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas HukumProvided a free PDF (195.62 KB)

article/2045oai:ojs.hukum.studentjournal.ub.ac.id:article/2045
Last time updated on April 9, 2020

This paper was published in Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.