PELAKSANAAN PASAL 62 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERKAIT PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM HAL MALADMINISTRASI DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nas

Abstract

Sekar Maudytama, Agus Yulianto, SH.MH., Dr. Iwan Permadi S.E.,S.H.,Mhum. Abstrak Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah terkait pemberian sanksi kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara yang melakukan kesalahan pembuatan akta jual beli yaitu tidak dilakukannya pengukuran terlebih dahulu, hal ini bertentangan dengan isi Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa sebelum pembuatan akta PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya. Badan Pertanahan Nasional juga terbukti tidak cermat karena mau menerima Akta Jual Beli belum dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa jika terjadi penjatuhan sanksi tidak hanya PPAT sementara yang dijatuhi sanksi administratif tetapi juga pegawai BPN. Kata Kunci : Pelaksanaan , sanksi , pendaftaran tanah , Pejabat Pembuat Akta Tanah

Similar works

Full text

Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas HukumProvided a free PDF (195.62 KB)

article/1735oai:ojs.hukum.studentjournal.ub.ac.id:article/1735
Last time updated on April 9, 2020

This paper was published in Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.