ANALISIS PERSEKONGKOLAN TENDER SEBAGAI KEGIATAN YANG DILARANG MENURUT PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Abstract

Persekongkolan Tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Adapun kegiatan yang dilarang merupakan tindakan sepihak oleh pelaku usaha yang dapat  mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak. Namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) selalu meminta adanya wujud kerja dalam membuktikan adanya persekongkolan tender. Ini menimbulkan perdebatan mengingat menurut pandangan awam kerja sama identik dengan sebuah perjanjian. Sehingga dalam penelitian ini menganalisis apakah persekongkolan tender dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang atau sebagai perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999.   Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis dan kemudian akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis.   Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa persekongkolan tender lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Ini dikarenakan persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan adanya konsensual yang dituangkan dengan adanya kerja sama. Namun ketika persekongkolan tender dikategorikan sebagai perjanjian yang dilarang, maka pembuktian perjanjian dapat menggunakan indirect evidence untuk mempermudah pembuktian adanya perjanjian. Tetapi sistem hukum di Indonesia tidak menerima adanya indirect evidence dalam pembuktian persekongkolan tender. Padahal di Amerika Serikat dan Uni Eropa, persekongkolan tender dikategorikan sebagai perjanjian yang dilarang dan dalam pembuktiannya dapat menggunakan indirect evidence.   Kata Kunci: Persekongkolan Tender, Kegiatan yang Dilarang, Persaingan Usah

Similar works

Full text

Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas HukumProvided a free PDF (195.62 KB)

article/1489oai:ojs.hukum.studentjournal.ub.ac.id:article/1489
Last time updated on April 9, 2020

This paper was published in Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.