Penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum berupa Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten tentang penyelenggaraan reklame dan penegakannya
yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten.
Sejumlah reklame tidak memiliki izin banyak terpasang di sepanjang tepi jalan di
Kabupaten Klaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak tinggal diam
dalam menanggapi maraknya pemasangan reklame yang terpasang bebas.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (field research), yaitu
suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan berupa penyelenggaraan reklame
untuk mendapatkan data dan gambaran jelas serta konkret tentang pelanggaran
penyelenggaraan reklame. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan
dikelompokkan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode
analisis bahan hukum yang digunakan adalah deksriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten dalam pengaturan penyelenggaraan reklame tertuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Klaten dalam menegakkan Perda berupa
penindakan dengan beberapa pola yang meliputi patroli pengawasan, pembinaan
dan tindakan persuasif lainnya, operasi non yustisi penertiban dan/atau
pembongkaran, serta operasi yustisi sampai pengadilan
Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.