Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking

Abstract

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan setelah keputusan pemerintah Tiongkok Deng Xiaoping menerapkan one child policy pada tahun 1980 dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan social yang muncul akibat jumlah penduduk yang makin bertambah, karena kebijakan pada era sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial yang muncul akibat jumlah penduduk yang makin bertambah karena kebijakan pada era kepemimpinan sebelumnya. Pada tahun 1980 Tiongkok mencoba untuk tidak memperketat kebijakan tersebut yang berarti memperbolehkan orang tua mempunyai anak kedua. Namun, kebijakan ini berlaku pada sebuah keluarga yang tinggal di wilayah terpencil Tiongkok dan etnis minoritas yang berpopulasi minim di Tiongkok dengan memenuhi beberapa ketentuan yaitu: (1) anak pertamanya adalah perempuan; (2) cacat mental; (3) cacat fisik. Jika tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan maka akan terkena denda yang cukup mahal. Apabila keluarga tersebut tidak mampu membayar dendanya, mereka diberi pilihan (1) aborsi anaknya; (2) mensterilkan agar tidak terjadi kehamilan lagi; (3) membuangnya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi one child policy, yakni faktor ekonomi dan kemiskinan. Faktor ekonomi ini menyebabkan para orang tua di pedesaan lebih memilih anak lelaki sebagai anak pertamanya, karena di Tiongkok anak perempuan dinilai kurang ekonomis

Similar works

Full text

thumbnail-image

Universitas Airlangga Repository

Provided a free PDF
oai:repository.unair.ac.id:82012Last time updated on 9/3/2019View original full text link

This paper was published in Universitas Airlangga Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.