TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS PELAKSANAAN PERATURAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

Abstract

peraturan kebijakan (beleidsregel) pada hakikatnya merupakan produk dari organ, badan, atau pejabat administrasi atas dasar penggunaan kewenangan bebas (freies Ermessen) yang dimilikinya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum (bestuurszorg). Tidak menutup kemungkinan dalam penggunaan diskresi yang diwujudkan dalam peraturan kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat dimana hak-hak tertentu dari masyarakat dirugikan. Kerugian tersebut dapat terjadi karena secara substansi peraturan kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dapat juga terjadi dalam pelaksanaan peraturan kebijakan tersebut terdapat perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Apabila peraturan kebijakan tersebut baik secara substansi maupun dalam pelaksanaannya merugikan masyarakat, maka mayarakat yang dirugikan dapat melakukan gugatan kepada pemerintah, dan pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan akibat tindak pemerintahan yang dilakukannya, konsep ini disebut dengan tanggung gugat pemerintah (governmental liability)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Universitas Airlangga Repository

Full text is not available
oai:repository.unair.ac.id:72929Last time updated on 9/3/2019

This paper was published in Universitas Airlangga Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.