Article thumbnail

EFEKTIVITAS BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KOTA TERNATE TAHUN 2015-2017

By NIM. 16203010003 M. KAMRAN S. KARIM

Abstract

BP4 adalah singkatan dari (Badan Penasihahatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dibentuk BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri, tingginya problematika perkawinan sehingga berujung pada perceraian menjadi beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugasnya, Wilayah Kota Ternate Propinsi Maluku Utara Kota yang dibilang kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak sekitar 218.028 jiwa dan mayoritas beragama Islam dan juga masyarakat Kota Ternate juga merupakan masyarakat yang hidup dalam wilayah kerajaan islam dan masih berpegang teguh terhadap adat istiadat sehingga tingkat kereligiusan masih sangat kental. Namun masih banyak kasus yang terjadi di Kota Ternate salah satunya kasus perceraian, dari tahun ke tahun kasus perceraian terus meningkat, dari latar belakang masalah inilah penulis tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir percerain di Kota Ternate Tahun 2015-2017”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif, dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan Field Research. Dengan menggunakan pendekatan normative untuk melihat aturan hokum dan pendekatan yuridis sosiologi atau sosio legal research yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan dengan aspek-aspek empiris dan normative dengan berusaha mempertemukan kaitan antara ketentuan hokum dan realitas yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian ini jika dilihat secara kuantitatif menunjukan bahwa peran BP4 belum efektif, hal ini juga dikarenakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi peran dan fungsi BP4 diantaranya:(1) Hukumnya sendiri, karena sebagian besar pegawai BP4 tidak mengetahui bahwa BP4 juga bisa menjadi mediator. (2) sarana dan fasilitas, fasilitas BP4 yang ada di Kota Ternate kurang memadai. (3) Pengetahuan tentang peraturan, pada umumnya masyarakat kurang mengetahui adanya lembaga BP4. (4) Pola perilaku hokum (legal behavior) Melihat kondisi sosial masyarakat Kota Ternate yang pada umumnya berprofesi sebgai PNS dan Petani, hal ini menyebabkan pola perilaku terhadap BP4 di Kota Ternate kurang mendapatkan antusias, karena mereka lebih memilih bekerja dibandingkan mengikuti kegiatan yang di lakukan BP4. Namun BP4 harus meningkatkan lagi sosiaolisasinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsi dan keberadaan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sehingga masyarakat tidak canggung untuk datang ke KUA untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarganya

Topics: Hukum Islam
Year: 2019
OAI identifier: oai:digilib.uin-suka.ac.id:34418

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.