KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PROSES “LELANG JABATAN” TERKAIT SISTEM MERIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Abstract

Pasca perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia, telah merubah banyak hal pada sistem ketatanegaraan. Salah satu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berubah pasca perubahan UUD 1945 adalah mengenai format lembaga Negara. Sebelum perubahan UUD 1945, format lembaga negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan tertinggi, yang kemudian lembaga tertinggi Negara membagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga dibawahnya. Sistem merit (Merit System) merupakan salah satu sistem yang terdapat dalam administrasi kepegawaian. Secara teoritik sistem merit berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang pegawai dalam usaha mengangkat dan mendudukan pada jabatan tertentu. KASN dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah membawa harapan baru untuk mempercepat terciptanya aparatur sipil Negara (ASN) yang professional, bebas dari intervensi politik bersih dari praktek korupsi Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimanakah kedudukan, wewenang serta fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menurut undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam menjamin terwujudnya sistem merit di Indonesia? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mengawasi proses lelang jabatan berdasarkan sistem merit di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah meliputi spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, tekhnik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Kedudukan KASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana KASN sebagai salah satu Lembaga Non-Struktural (LNS) yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, Disamping itu Peran KASN dalam mewujudkan reformasi birokrasi saat ini jelas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Gambaran umum masih rendahnya pelayanan yang diberikan aparatur terhadap masyarakat dalam hal pengurusan administrasi seperti misalnya pengurusan perizinan yang masih berbelitbelit dan kompleks. Gencarnya pemberitaan di berbagai media masa perihal praktek-praktek korupsi yang dilakukan aparatur Negara juga merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi yang digulirkan masih jauh dari harapan. Kata Kunci : KASN, Sistem Merit, Lelang Jabata

Similar works

This paper was published in Universitas Pasundan.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.