Article thumbnail

PENGAKUAN LEMBANG SEBAGAI DESA ADAT DI TANA TORAJA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

By YUDHA FEBRY FERNANDO

Abstract

Tesis ini berjudul “Pengakuan Lembang sebagai Desa Adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pengakuan Lembang sebagai desa adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Lembang sebagai desa adat di Tana Toraja setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum dan pendekatan politik hukum. Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintah Lembang, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat hukum baik dari buku, makalah, media massa, artikel, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet serta narasumber yang ada kaitannya dengan pengakuan Lembang sebagai desa adat di Tana Toraja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Kewenangan. Hasil penelitian Sampai dengan saat ini pengakuan Lembang hanya sebatas pengakuan de jure itupun hanya sebatas nama Lembang. Lembang menurut hukum adat tidak mendapat tempat. Sebab dari pengertian Lembang, struktur organisasi, pemilihan Kepala Lembang dan kewenangan tidak diakui karena sudah menggunakan sistem yang berkembang seperti halnya hukum positif atau menurut peraturan perundangundangan

Topics: Hukum Ketatanegaraan
Year: 2018
OAI identifier: oai:e-journal.uajy.ac.id:15000
Provided by: UAJY repository

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.