Analisis Penerimaan Aplikasi Salaman, Pelayanan Administrasi Kependudukan Digital Kota Bandung

The Salaman application is an online population administration service in Bandung, launched at the end of 2018. The application developed rapidly during the COVID-19 period and is still maintained as a public service innovation to this day. The Salaman application is considered a good application, with complete features, accessible language, and good security, but why is this application not fully used by the residents of Bandung City? The research uses the basic theory of the TAM-Technology Acceptance model from Davis (1989). The research method uses kuantitativemethods, SEM statistical tests for quantitative, and the Nvivo program for qualitative, which are used as data analysis instruments. Data sources include primary data from questionnaires, interviews, observations, and secondary data from various official documents and research by the research focus. The analysis results show that users will receive the Salaman application because it has 1) benefits, 2) makes it easy, and 3) is interesting to use as a population service. All variables positively and significantly influence the acceptance and use of the Salaman application. All variables positively and significantly influence the acceptance and use of the Salaman application. However, the Salaman application has not been able to attract the majority of heads of families as digital immigrants because it is considered 1) complicated, 2) exclusive, 3)  Limited services 4) Lack of dissemination 5) Technical Problems 6) Trust issue 7)  Responsive 8)  Capability. Suppose the Bandung City Government’s Disdukcapil office aims to transform Bandung into a digital city with entirely digitized population services. In that case, several strategic efforts are essential: 1) Providing training, mentoring, and incentives to prepare Bandung City residents for the Salaman Application, facilitating their transition into engaged smart city residents, 2)Minimizing conventional methods of innovation to expand the digital service market among Bandung City residents.3)Implementing comprehensive policy support and adopting a holistic approach to effectively prepare for the transformation of conventional population administration services into digital platforms.Aplikasi Salaman adalah pelayanan administrasi kependudukan online di Kota Bandung yang telah diluncurkan di ahir tahun 2018, aplikasi ini berkembang pesat ketika masa Covid-19 dan tetap dipertahankan sebagai inovasi pelayanan publik sampai saat ini. Aplikasi Salaman ditenggarai sebagai aplikasi yang bagus, memiliki fitur yang lengkap, bahasa yang mudah serta keamanan yang baik, namun mengapa aplikasi ini belum digunakan secara penuh oleh penduduk Kota Bandung? Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerimaan Aplikasi Salaman oleh penduduk Kota Bandung. Inilah masalah inti yang ingin diungkap oleh penelitian ini. Penelitian menggunakan dasar teori TAM-Technology Acceptance model dari Davis (1989). Metode penelitian menggunakan mix-methods secara sekuensial, quantitatif dan dilanjutkan dengan kualitatif. Uji statistik SEM untuk kuantitatif  dan program Nvivo untuk  kualitatif digunakan sebagai instrumen analisis Data. Sumber data berupa data primer dari angket, wawancara, observasi, dan data sekunder dari berbagai dokumen resmi serta penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil analisis kuantitatif  menunjukan bahwa Aplikasi Salaman diterima dengan baik oleh user, karena memiliki 1)manfaat, 2)memudahkan, 3)menarik untuk dijadikan sebagai pelayanan kependudukan. Semua variabel memiliki arah pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan-penggunaan aplikasi Salaman. Namun Aplikasi Salaman juga belum mampu menarik mayoritas kepala keluarga sebagai Digital immigrant karena dianggap 1) Rumit, 2) Eksklusif, 3) Layanan terbatas, 4) Sosialisasi  5) Kendala teknis, 6) Kepercayaan, 7) Responsif,  8) Kapabilitas pengelola. Apabila Pemerintah Kota Bandung-Disdukcapil Kota Bandung ingin menjadikan Kota Bandung sebagai kota digital atau pelayanan kependudukan yang serba digitised maka, perlu berbagai upaya, yaitu: 1) Pelatihan, pendampingan, Insentif bagi penduduk Kota Bandung untuk siap menggunakan Aplikasi Salaman, sekaligus siap menjadi penduduk smart city. 2) Mengurangi inovasi berbasis konvensional untuk memperbesar pasar pelayanan digital di kalangan penduduk Kota Bandung. 3) Perlu dukungan kebijakan yang komprehensif dan pendekatan holistik dari Pemerintah Kota Bandung untuk mempersiapkan transformasi pelayanan administrasi kependudukan konvensional-digital

Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota di Indonesia

The purpose of this study was to examine the effect of changes in the local own revenue budget and revenue sharing funds budget on changes in the capital expenditure budget in local governments in Indonesia. The selected sample was 76 local governments. The data used is secondary data sourced from the website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the form of the initial budget and the revised budget in the 2019-2020 budget year. Data analysis used a multiple linear regression model with the help of SPSS 26 software. The results of the study showed that each variable of changes in the local own revenue budget and revenue sharing funds budget had a positive effect on the changes in the capital expenditure budget. These results show the phenomenon that local revenue and revenue sharing funds are very important in financing capital expenditures in local governments in Indonesia, including during the COVID-19 Pandemic in 2020.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perubahan anggaran pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kota di Indonesia. Sampel yang dipilih berjumlah 76 pemerintah daerah kota. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa anggaran awal dan anggaran setelah perubahan tahun anggaran 2019-2020. Analisis data menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel perubahan anggaran pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hasil ini menunjukkan fenomena bahwa pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil sangat penting dalam mendanai belanja modal pada pemerinah daerah kota di Indonesia, termasuk di masa Pandemi COVID-19 di tahun 2020

PEMBERDAYAAN PETANI IKAN PATIN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

ABSTRAK. Desa Koto Mesjid merupakan pusat kawasan perikanan budidaya ikan patin yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Tiada Rumah Tanpa Kolam menjadi motto desa ini. Namun, dengan segala potensi perikanan budidaya ikan patin yang ada masih belum dikelola secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terhadap petani ikan patin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Koto Mesjid. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan petani ikan patin yang dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerjasama lintas sektor yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani ikan patin. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kepada petani ikan patin. Kolaborasi antarpetani dalam kegiatan budidaya dan bantuan sarana prasarana juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas para petani. Namun, pelaksanaan pemberdayaan masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan kemampuan para petani, kesulitan memperoleh bahan baku pakan ikan, cuaca yang sulit diprediksi serta keterbatasan fasilitas budidaya yang ada. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif untuk mencapai peningkatan pendapatan masyarakat. Kata kunci: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina KelembagaanABSTRAK. Desa Koto Mesjid merupakan pusat kawasan perikanan budidaya ikan patin yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar. Tiada Rumah Tanpa Kolam menjadi motto desa ini. Namun, dengan segala potensi perikanan budidaya ikan patin yang ada masih belum dikelola secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terhadap petani ikan patin dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Koto Mesjid. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan petani ikan patin yang dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan kerjasama lintas sektor yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani ikan patin. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kepada petani ikan patin. Kolaborasi antarpetani dalam kegiatan budidaya dan bantuan sarana prasarana juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas para petani. Namun, pelaksanaan pemberdayaan masih terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan kemampuan para petani, kesulitan memperoleh bahan baku pakan ikan, cuaca yang sulit diprediksi serta keterbatasan fasilitas budidaya yang ada. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan yang berkelanjutan dan berbasis partisipatif untuk mencapai peningkatan pendapatan masyarakat. Kata kunci: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaa

ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA)

Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah.   Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah.   Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah

HUBUNGAN INOVASI PEMERINTAHAN TERHADAP RESTRUKTURISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Globalization has become a major driver of innovation in the Indonesian government sector, especially in the digitalization of public services, institutional restructuring, and the implementation of technology-based policies. This article aims to examine the relationship between government innovation and government restructuring in Indonesia, with a focus on the application of digital technology, public budget management, and increasing human resource (HR) capacity. This study uses qualitative analysis with descriptive research methods. related to the condition of government innovation and institutional restructuring in Indonesia by accurately describing the nature of symptoms or signs of further development in the relationship between the research object and other social phenomena using online data on innovation and institutions in Indonesia. The results of the study show that the Indonesian government has made various efforts such as the development of e-government, e-budgeting, and the Smart City program to improve transparency, efficiency, and effectiveness of public services. Bureaucratic reform also plays an important role in driving innovation, especially through institutional restructuring that allows adaptation to local needs and global demands. However, the main challenges in implementing this innovation include the inequality of access to technology between developed and disadvantaged regions, especially in eastern Indonesia, and the gap in HR competency. The novelty of this article emphasizes the importance of cross-sector collaboration, both at the central and regional levels, to ensure the success of innovation in government. Policy support, infrastructure investment, and human resource development in disadvantaged areas are needed so that innovation can drive inclusive and equitable economic growth throughout Indonesia.Globalisasi telah menjadi pendorong utama inovasi di sektor pemerintahan Indonesia, terutama dalam digitalisasi pelayanan publik, restrukturisasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan berbasis teknologi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan Inovasi pemerintahan terhadap restrukturisasi pemerintahan di Indonesia, dengan fokus pada penerapan teknologi digital, pengelolaan anggaran publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. terkait kondisi inovasi pemerintahan dan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia dengn menggambarkan dengan tepat sifat gejala atau tanda perkembangan selanjutnya dalam hubungan antara obyek penelitian dengan fenomena sosial lainnya dengan menggunakan data-data online inovasi dan kelembagaan di Inonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti pengembangan e-government, e-budgeting, dan program Smart City untuk memperbaiki transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga berperan penting dalam mendorong inovasi, terutama melalui restrukturisasi kelembagaan yang memungkinkan adaptasi terhadap kebutuhan lokal dan tuntutan global. Namun, tantangan utama dalam implementasi inovasi ini termasuk ketimpangan akses teknologi antara daerah maju dan tertinggal, khususnya di wilayah timur Indonesia, serta kesenjangan kompetensi SDM. Novelty artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan keberhasilan inovasi dalam pemerintahan. Dukungan kebijakan, investasi infrastruktur, serta pengembangan SDM di wilayah tertinggal sangat dibutuhkan agar inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia

The Utilization of Big Data in University Libraries: A Bibliometric Analysis

Background:The utilization of Big Data is a tangible benefit of technology and interest in analyzing the field has significantly increased in recent years. However, there are limited investigations on the application of the field in university libraries. Objective: This research aimed to identify and describe the characteristics of publications related to Big Data in university libraries using bibliometric analysis to explore and understand the trends. Method: Bibliometric visualization methods were used in the investigation. Results: The results showed that there were 80 publications on Big Data in university libraries from 2014 to 2023. The College of Economics and Management, as well as publications by Ahmad (2019) and Fox Edward, had the most significant influence on the field. Conclusion: The mapping showed the validity of the relationship between theory and the opportunities presented in the field. &nbsp

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS URUSAN PEMERINTAH DAERAH (PPUPD)

ABSTRACT. There are institutional, authority and human resources (HR) problems for government supervisors. HR concerns the individual capacity and independence of a government supervisor. Grindle theory in Ardiansyah, Aksanul Khalis, Ubaidullah. (2020, hlm. 13) indicators that the implementation of a policy is running optimally are determined by the substance of the policy and the environment in which the policy is implemented. The research uses descriptive qualitative and qualitative verification analysis strategy models. This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. This method is used because it examines the consistency between policies and the implementation of PPUPD Functional Positions. This consistency pays attention to the content and environment which also colors the policy. Consistency refers to dynamic conditions, adaptation to phenomena and realities of regional government in Indonesia. data analysis with two analysis models, namely the qualitative verification analysis strategy model and the qualitative descriptive strategy model. Data analysis techniques include: Content Analysis Techniques, Selected Observation, Focused Observation, Interactive Analysis, Theme Analysis, and Critical Discourse Analysis Techniques. Based on this focus, it is known that there is a functional government supervisory position (PPUPD) in institutional aspects which is attached to regional inspectorates (provincial and district/city). The thing that makes supervision relatively difficult is because the objects being monitored/examined are regional heads or officials who administratively and in terms of personnel are the superiors of PPUPD officials. In terms of authority, it experiences limitations because it only supervises aspects of implementing government affairs but does not touch on financial and asset aspects. and in the aspect of human resources, there are limitations both in terms of quantity and quality Key Words: Policy, Functional Position, Supervision, Regional GovernmentABSTRAK. Terdapat masalah kelembagaan, kewenangan dan sumber daya manusia (SDM) dari pengawas pemerintahan. SDM menyangkut kapasitas individu dan kemandirian seorang pengawas pemerintahan.  Teori Grindle dalam Ardiansyah, Aksanul Khalis, Ubaidullah (2020, hlm. 13) indikator implementasi suatu kebijakan dilaksanakan secara optimal ditentukan oleh substansi kebijakan dan lingkungan kebijakan dilaksanakan. Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dan model strategi analisis verifikasi kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode ini dipergunakan karena mengkaji terkait konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan Jabatan Fungsional PPUPD. Konsistensi tersebut memperhatikan isi dan lingkungan yang turut mewarnai kebijakan. Konsistensi merujuk pad keadaan yang dinamis, adanya adaptasi atas fenomena dan realitas pemerintahan daerah di Indonesia. analisis data dengan dua model analisis, yaitu model strategi analisis verifikasi kualitatif dan model strategi deskriptif kualitatif. Teknik analisis data itu diantaranya: Teknik Analisis Isi, Observasi terseleksi, Observasi Terfokus, Analisis Interaktif, Analisis Tema, dan Teknik Analisis Wacana Kritis. Berdasarkan fokus tersebut diketahui bahwa adanya jabatan fungsional pengawas pemerintahan (PPUPD) pada aspek kelembagaan yang dilekatkan pada inspektorat daerah (Provinsi dan kabupaten/kota). Hal yang menyebabkan pengawasan relatif sulit dilakukan karena obyek yang diawasi/diperiksa adalah kepala daerah ataupun pejabat yang secara administratif dan kepegawaian merupakan atasan dari pejabat PPUPD. Pada aspek kewenangan mengalami keterbatasan karena hanya melakukan pengawasan pada aspek pelaksanaan urusan pemerintahan namun tidak menyentuh pada aspek keuangan dan asset. dan pada aspek sumber daya manusia, mengalami keterbatasan baik dilihat pada sisi jumlah maupun kualitas. Kata Kunci: Kebijakan, Jabatan fungsional, Pengawasan, Pemerintah Daera

THE IMPLEMENTATION OF THE POPULATION CONTROL SYSTEM IN NORTH MINAHASA REGENCY NORTH SULAWESI PROVINCE

This research investigated the implementation of population control systems, the associated challenges, and the strategies employed in North Minahasa Regency. It utilized a qualitative research approach with a case research methodology. Key informants included the Head of the DPPKB Office, the Secretary of the Service, the Head of the Population Control, Advocacy, Mobilization, and Information Division, the Head of the Policy Integration Section, Planning and Population Impact Analysis, the Head of the Advocacy Section, Communication, Information, and Education, Inter-Agency Relations Development and Field Lines, the Head of the Planning and Finance Sub-Division, KB Counsellors, Bappeda Staff, and the Legal Section Staff of the North Minahasa Regency Government. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, with validity ensured by triangulation techniques. Data analysis followed the Miles and Huberman Model, involving data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings showed that the implementation of population control in North Minahasa Regency adhered to the Grand Design of Population Development for 2020-2035, which included programs and activities aimed at managing population quantity, enhancing population quality, and directing population mobility. Challenges identified included limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, insufficient budget support, and the absence of Regional Regulations on Population Control. Strategies to address these issues included personnel development, leveraging family planning extension workers, competency enhancement, optimizing budget and facility use, and improving communication, coordination, and partnerships with relevant stakeholders.   &nbsp

FIRE FIGHTING AND RESCUE STRATEGY IN FIRE DISASTER HANDLING IN BANTUL REGENCY

Fire is one of the most frequent disasters in Bantul Regency. The increase and decrease in the number of fire disasters require fast and precise handling by the Fire and Rescue Department. This study analyzes various strategies and efforts that have been made by the Fire and Rescue Department of Bantul Regency in dealing with fire disasters in Bantul Regency. In this research, a qualitative approach was used. The data collection techniques were interviews, observations, and documentation. The results showed the Fire and Rescue Department have integrated three main aspects in their strategies, namely objectives, policies, and programs. The formulated objectives formulated have met the criteria that are clear, measurable, have a time limit, and are relevant to the formulation of the strategy. In addition, existing policies have supported the strategies while providing limitations on operational actions. The designed programs have also been aligned with the established strategies. However, several policies and programs have not been able to be implemented optimally due to budget constraints and lack of personnel.   Keywords: Strategy, Disaster Management, Fire, Fire And Rescue, Bantul Regency.Fire is one of the most frequent disasters in Bantul Regency. The increase and decrease in the number of fire disasters require fast and precise handling by the Fire and Rescue Department. This study analyzes various strategies and efforts that have been made by the Fire and Rescue Department of Bantul Regency in dealing with fire disasters in Bantul Regency. In this research, a qualitative approach was used. The data collection techniques were interviews, observations, and documentation. The results showed the Fire and Rescue Department have integrated three main aspects in their strategies, namely objectives, policies, and programs. The formulated objectives formulated have met the criteria that are clear, measurable, have a time limit, and are relevant to the formulation of the strategy. In addition, existing policies have supported the strategies while providing limitations on operational actions. The designed programs have also been aligned with the established strategies. However, several policies and programs have not been able to be implemented optimally due to budget constraints and lack of personnel.   Keywords: Strategy, Disaster Management, Fire, Fire And Rescue, Bantul Regency

CAPACITY BUILDING OF COMMUNITY PROTECTION UNITS IN FACING THE 2024 SIMULTANEOUS GENERAL ELECTIONS IN KARANG BINDU VILLAGE, RAMBANG KAPAK TENGAH DISTRICT, PRABUMULIH CITY, SOUTH SUMATERA PROVINCE

The Community Protection Unit (Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas) has a task plays an important role in maintaining public order and security during the general elections to ensure the smooth running of the democratic process. Satlinmas units in Indonesia, including in Karang Bindu Village, face challenges in the simultaneous elections, such as a lack of understanding of their roles and responsibilities, lack of training and knowledge about the election process, and lack of adequate resources. This research aims to identify and analyze these problems so that the capacity of the Satlinmas can be increased in facing the simultaneous elections in Karang Bindu Village. This research used descriptive qualitative method with an inductive approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research showed that the capacity building of Satlinmas in facing the 2024 simultaneous general elections in Karang Bindu Village has not been optimal.   Keywords: Capacity Building; Community Protection Unit; General Election. &nbsp