Online Journal Universitas Ngurah Rai
Not a member yet
834 research outputs found
Sort by
ANALISIS KERUSAKAN JALAN PADA RUAS JALAN TAMANSISWA KOTA BREBES MENGGUNAKAN METODE PCI
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi perkerasan jalan di ruas Jalan Taman Siswa, Kota Brebes, dengan menerapkan metode Pavement Condition Index (PCI). Ruas jalan yang menjadi objek penelitian memiliki panjang 1,9 km dan lebar 5 meter, di mana telah ditemukan berbagai jenis kerusakan pada permukaan jalannya. Data primer diperoleh melalui survei lapangan untuk mengidentifikasi jenis, dimensi, dan tingkat kerusakan jalan, sedangkan data sekunder menggunakan laporan penelitian terdahulu dan gambar teknis. Hasil survei menunjukkan dua jenis kerusakan utama, yaitu pelepasan butir (weathering) dan retak memanjang (longitudinal & tranverse cracking). Berdasarkan perhitungan PCI, nilai rata-rata kondisi perkerasan jalan adalah 61 yang masuk kategori cukup baik (Good). Penanganan kerusakan meliputi penambalan aspal, pengisian retakan dengan material khusus dan perkuatan lapisan aspal pada area tertentu. Strategi pemeliharan yang direkomendasikan meliputi rehabilitasi sistem drainase untuk mengurangi risiko genangan air, pemeliharaan rutin melalui inspeksi kerusakan ringan, dan pelapisan ulang secara berkala. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menentukan skala prioritas perbaikan serta merancang strategi pemeliharaan jalan secara optima
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Badung Dalam Realisasi Rencana Kota Mangupura Melalui Penyelenggaraan Bimbingan Teknis
This Technical Guidance (Bimtek) activity aimed to optimize the supervisory function of the Badung Regency DPRD in realizing the Mangupura City Plan. It was driven by the need to deepen understanding of spatial planning and address the challenges of Mangupura's transformation from a rural to an urban area. The implementation method included lecture sessions, interactive discussions, and participatory evaluations with a collaborative and inclusive approach. The results show a significant increase in participants' understanding of licensing systems, land-use conversion, infrastructure development, and updated zoning regulations. Discussions emphasized the DPRD's role in supervising development policies, mitigating socio-environmental impacts, and strengthening green open spaces. This activity highlights the importance of synergy between legislative bodies, local governments, academics, and communities in achieving sustainable and inclusive urban development. In conclusion, the Bimtek has made a substantial contribution to equipping policymakers with strategic insights for regional development.Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Badung dalam implementasi Rencana Kota Mangupura. Kegiatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terkait perencanaan tata ruang dan tantangan transformasi Mangupura dari wilayah perdesaan menjadi kota modern. Metode pelaksanaan mencakup sesi materi, diskusi interaktif, dan evaluasi partisipatif dengan pendekatan partisipatif kolaboratif. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap isu perizinan, alih fungsi lahan, pengembangan infrastruktur, serta kebijakan zonasi terbaru. Diskusi mengungkap pentingnya peran DPRD dalam pengawasan kebijakan pembangunan, mitigasi dampak sosial-lingkungan, serta penguatan ruang terbuka hijau. Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Kesimpulannya, Bimtek ini berkontribusi nyata dalam membekali pemangku kebijakan dengan wawasan strategis pembangunan wilayah
ANALISIS KINERJA HIDROLIKA BANGUNAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI TOMBU DI KABUPATEN SUMBA BARAT
Sistem irigasi yang efisien dan efektif berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di daerah dengan ketersediaan air yang terbatas seperti Kecamatan Tombu Kuhira di Kabupaten Loli, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini berfokus pada Daerah Irigasi Tombu seluas 95 hektar, yang menghadapi tantangan dalam pelayanan irigasi akibat buruknya kondisi infrastruktur dan bangunan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja sistem irigasi di Daerah Irigasi Tombu. Penelitian ini melibatkan analisis efisiensi jaringan irigasi menggunakan data penampang saluran dan laju aliran. Hasil analisis menunjukkan bahwa saluran primer memiliki efisiensi sebesar 95,253%, melebihi standar efisiensi 90%, sedangkan saluran sekunder memiliki efisiensi sebesar 89,205%, berada di bawah standar efisiensi 90%. Sedangkan nilai efektivitas sebesar 47,368% tergolong belum efektif karena berada di bawah nilai ambang batas 55%. Hal ini mengindikasikan adanya kehilangan air yang signifikan pada jaringan irigasi. Untuk meningkatkan kinerja sistem irigasi, direkomendasikan agar instansi terkait melakukan perbaikan saluran irigasi dan optimalisasi pemeliharaan bangunan-bangunan irigasi. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menghitung efisiensi saluran alami dan mengeksplorasi solusi inovatif untuk pengelolaan air irigasi yang berkelanjutan
TINJAUAN YURIDIS IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM DALAM MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA
Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali dan berhak untuk diberikan perlindungan, keamanan, kehidupan yang layak, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang ada serta dalam hal ini wajib dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara juga harus mengakui keberadaan , menghormati, menghargai dan mengakui keberadaan Hak asasi manusia itu sendiri. Berkaitan dengan hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan sendiri merupakan salah satu aspek dalam menghormati dan menghargai hak asasi manusia itu sendiri. Perempuan merupakan suatu kelompok dalam masyarakat di suatu negara. Secara lebih jelas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sendiri memang tidak mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai adanya jaminan hak asasi manusia tehadap kelompok perempuan itu sendiri. Selain itu aturan –aturan yang ada juga diharapkan untuk dapat melindungi setiap warga negaranya. Aturan-aturan yang ada juga tentu dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum. Positivisme hukum yang ada dapat dilihat kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dilihat dari tujuan diundangkannya KUHP teresebut apakah akan memberikan suatu perlindungan atas suatu kejahatan dan pelanggaran maupun untuk sebuah perangkat hukum yang secara tertulis untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat dan penguasa negara
Permasalahan dan Capaian Pelaksanaan Program Pengabdian Merekonstruksi Tata Kota Kerajaan Mengwi
Community Service Activities Bina Desa Program in 2023, which is one of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Programs at Udayana University, takes place in one semester. This activity seeks to inventory and reconstruct the spatial elements and historical buildings of the past of the Mengwi Royal City based on information from sources, photos, and various other documents, then realized in an architectural three-dimensional image and animated video. In the implementation of this program, there were several problems related to the limited data obtained as guidelines for reconstruction, namely: (a) photo data that was difficult to interpret the location where it was taken; (b) information from the sources that was not always in line; (c) the limitations of the sources in remembering and providing information about the past; and (d) the existence of objects and areas that were never entered by the sources. Nevertheless, the activity implementation team finally succeeded in realizing a three-dimensional object description of the elements of the Mengwi Royal City heritage in the past as well as completing this activity.Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Bina Desa tahun 2023 yang merupakan salah satu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Udayana, berlangsung dalam satu semester. Kegiatan ini berupaya menginventarisasi dan merekonstruksi elemen tata ruang dan bangunan bersejarah masa lalu Kota Kerajaan Mengwi yang didasarkan oleh informasi para narasumber, foto, dan berbagai dokumen lainnya, kemudian diwujudkan dalam gambaran tiga dimensi secara arsitektural dan video animasi. Dalam pelaksanaan program ini, ada beberapa permasalahan terkait keterbatasan data yang diperoleh sebagai pedoman melakukan rekonstruksi, yaitu: (a) data foto yang sulit ditafsirkan lokasi pengambilannya; (b) informasi dari para narasumber yang tidak selalu sejalan; (c) keterbatasan narasumber dalam mengingat dan memberikan informasi gambaran masa lalu; dan (d) adanya objek dan area yang tidak pernah dimasuki oleh para narasumber. Meskipun demikian, tim pelaksana kegiatan pada akhirnya berhasil mewujudkan gambaran objek tiga dimensi dari elemen-elemen tinggalan Kota Kerajaan Mengwi pada masa lalu tersebut sekaligus menyelesaikan kegiatan ini
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
The existence of legal certainty in the context of decisions to postpone debt payment obligations is the main basis in the legal system which functions to regulate the rights and obligations between creditors and debtors. Postponement of debt payment obligations is a legal mechanism that provides debtors with the opportunity to overcome financial difficulties by maintaining business continuity without eliminating payment responsibilities to their creditors. However, legal certainty in implementing the decision to postpone debt obligations is a concern because it affects both parties. The aspect of legal certainty in this case includes aspects of protection of creditor rights as well as clarity of procedures that must be followed by debtors in managing their finances again. Consistent and clear law enforcement is needed to ensure that debt suspension decisions are not misused or avoided by parties who should be responsible. Transparent and fair actions of the judicial system are essential to maintain legal certainty, ensuring that the rights of both parties are respected. Apart from that, legal certainty also influences trust in the financial system as a whole. A high level of certainty will increase investor confidence and encourage economic growth, while uncertainty can hinder investment and economic growth. Thus, legal certainty regarding decisions to postpone debt payment obligations is very important in building a legal environment that is fair, transparent and adequate for all parties involved.Keywords: Postponement of Debt Payments, Legal Certainty, Creditor Protection 1
ABSTRAK :Keberadaan kepastian hukum dalam konteks putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan landasan utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak kreditor dan debitur. Penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengatasi kesulitan keuangan dengan menjaga keberlangsungan usaha tanpa menyingkirkan tanggung jawab pembayaran kepada kreditornya. Namun, kepastian hukum dalam implementasi putusan penundaan kewajiban hutang menjadi perhatian karena mempengaruhi kedua belah pihak. Aspek kepastian hukum dalam hal ini mencakup aspek perlindungan terhadap hak kreditor serta kejelasan prosedur yang harus diikuti oleh debitur dalam mengelola kembali keuangannya. Penegakan hukum yang konsisten dan jelas diperlukan untuk memastikan bahwa putusan penundaan hutang tidak disalahgunakan atau dihindari oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Tindakan yang transparan dan adil dari sistem peradilan sangat penting agar kepastian hukum terjaga, memastikan bahwa hak- hak kedua belah pihak dihormati. Selain itu, kepastian hukum juga mempengaruhi kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Tingkat kepastian yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara ketidakpastian dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kepastian hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang sangatlah penting dalam membangun lingkungan hukum yang adil, transparan, dan memadai bagi semua pihak yang terlibat.Kata
Unveiling Key Drivers of Consumer Purchase Decisions in the Evolving Cosmetics Industry
This study examines the influence of brand image, word-of-mouth (WOM), and competitive advantage on purchasing decisions in the cosmetics sector, focusing on CRRANTE products at Mutiara Permai Cantika Cosmetics Store, Gianyar, Bali, Indonesia. Utilizing a quantitative, causal-associative approach, data were collected from 96 respondents through purposive random sampling. The analysis included validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, determination analysis, as well as F-test and t-tests to evaluate the simultaneous and partial effects of the independent variables on purchasing decisions. The findings reveal that brand image, WOM, and competitive advantage have a positive and statistically significant impact on purchasing decisions both individually and collectively. These results emphasize the importance of fostering a strong brand image, leveraging positive WOM, and maintaining a competitive edge to influence consumer behavior effectively. This research contributes to the field of international marketing by providing valuable insights into consumer decision-making processes within a highly competitive local cosmetics market. It offers practical implications for businesses aiming to strengthen their market position and academic value for further exploration of purchasing dynamics in similar contexts
PERANAN PEGAWAI TATA USAHA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI SD NO 1 DALUNG KUTA UTARA BADUNG
Tata Usaha di sekolah memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi dan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan Pegawai Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di SD No. 1 Dalung, Kuta Utara, Badung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih berdasarkan jabatan dan pemahaman mereka terkait tugas dan fungsi Pegawai Tata Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Tata Usaha, di antaranya tumpang tindih pekerjaan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurang maksimalnya pembagian tugas dan pengawasan dari Kepala Sekolah. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini meliputi penyesuaian SOP dan Tupoksi sesuai dengan struktur organisasi, penambahan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan pengawasan dan pembagian tugas oleh Kepala Sekolah
HARMONISASI TRADISI MEPERAS SENTANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Adoption is a solution for couples unable to have children. In Bali, adoption involves a traditional ceremony known as meperas sentana, which holds spiritual and social significance under Balinese customary law. This study aims to analyze the reasons behind the performance of the meperas sentana ceremony prior to the child adoption process in the Denpasar District Court, examining both customary and formal legal aspects. The findings reveal that 52% of respondents understand adoption according to Balinese customary law, while 68% are familiar with adoption under national law. The varying levels of understanding highlight the need for increased socialization of both legal systems. This study provides insights into the importance of balancing the preservation of local traditions with compliance with national law in child adoption practices in Bali
STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR SENGGOL TABANAN SEBAGAI DESTINASI WISATA KULINER DI BALI
Tabanan adalah salah satu kabupaten yang ada di Bali yang mempunyai banyak potensi wisata. Salah satunya adalah potensi kuliner. Destinasi kuliner untuk masyarakat setempat yakni Pasar Senggol. Pasar Senggol Tabanan ialah pasar tradisional dan dibuka dari sore hari hingga malam hari. Di dalam pasar ini menjual bermacam macam jenis masakan tradisioanl yakni Sayur Gonde Suna Tabya yang merupakan ikon kuliner kabupaten Tabanan, klepon jajanan tradisional dan kuliner yang lainnya. Pasar Senggol Tabanan mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan menjadi salah satu destinasi kuliner di Bali. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan pasar Senggol Tabanan sebagai destinasi wisata kuliner di Bali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dekskriptif kualitatif. Data primer didapatkan dengan observasi secara langsung ke lokasi penelitian serta wawancara dengan beberapa pedagang dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan memakai acuan beberapa jurnal yang sesuai dengan topik yang dibahas. Pengumpulan data yang berupa potensi, peluang, kelemahan dan ancaman yang dianalisis menggunakan metode Matrik SWOT . Hasil penelitian menunjukkan pasar senggol Tabanan mempunyai potensi yang sangat baik untuk bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata kuliner. Pasar ini menjual bermacam macam jenis masakan tradisional dengan cita rasa tersendiri, dan bergizi serta tidak mengandung bahan pengawet yang berbahan kimia. Pasar ini juga berada di pusat kota Tabanan, disekitar patung Sagung Ayu Wah yang mempunyai nilai sejarah, serta wafat pada saat melawan penjajah Belanda di Bali khusus di Tabanan