ANALYSIS OF THE ROLE OF RUGEMUK MANDIRI VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN THE PROVISION OF CLEAN WATER IN RUGEMUK VILLAGE, LABU BEACH, DELI SERDANG

The provision of clean water in Indonesia's coastal areas is a serious challenge considering the limited water resources that are vulnerable to seawater pollution and intrusion. Rugemuk Village, on Labu Beach, Deli Serdang, is one of the coastal areas that faces the problem of access to clean water. In this context, Rugemuk Mandiri Village-Owned Enterprises (BUMDes) was established in 2017 to manage the supply of clean water effectively and sustainably. The purpose of this research is to analyze the role of Rugemuk Mandiri Village-Owned Enterprises (BUMDes) in providing clean water in Rugemuk Village, Labu Beach, Deli Serdang. This study uses a qualitative descriptive approach with interview techniques for the four main groups of respondents, namely the director of BUMDes, village heads, hamlet heads, and the community of Rugemuk Village with a total of 6 respondents. This study shows that BUMDes Rugemuk Mandiri has succeeded in providing clean water for the people of Rugemuk Village. BUMDes manages the distribution of clean water through a piping system by utilizing four drilled wells spread across four hamlets, affordable tariff management, and a meter-based payment system. There are still challenges related to clean water supply services from some communities, as well as the need to expand the reach of clean water services to housing that has not been connected to the clean water supply program. It is hoped that BUMDes will further improve water quality monitoring and expand the reach of clean water services by developing infrastructure. To increase the role of BUMDes in the provision of clean water, it is necessary to increase in routine water quality monitoring, encourage active community participation and expand the reach of clean water services

Analysis of Contract Change Order (CCO) Factors, which Affect the Fly Over Work (Case Study of The Cisauk Fly Over Development Project)

Every project can be guaranteed to experience change orders, which occur at the request of the contractor or owner. Change orders are governed by the terms of the contract. So the projects carried out are usually carried out with results that are not in accordance with what was planned. This research aims to find out what factors cause Contract Change Orders (CCO), which influence the Cisauk flyover work, Tangerang Regency. This research was conducted by distributing questionnaires and respondents to the Cisauk flyover construction project, Tangerang Regency. The research method uses quantitative analysis and questionnaire data processing using Statistic program with the analysis method of questionnaire validity test, questionnaire reliability test, correlation test, factor analysis test and Relative Important Index (RII). The results of the research obtained a ranking order for each factor and obtained the dominant factors that influence the occurrence of a Contract Change Order (CCO). There are 6 (six) research variables for problem formulation, namely contract documents (X1), planning and design (X2), owner involvement (X3), environmental or external conditions (X4), contractors (X5), and resources (X6), Factors that influence the occurrence of a Contract Change Order (CCO) for the Cisauk flyover work based on ranking order 1 to 5 are X.2.5 mismatch between design drawings and field conditions (RII: 0.814), X.2.1 Errors in planning drawings (RII : 0.745), The most dominant factor influencing the occurrence of a Contract Change Order (CCO) on the Cisauk fly over project is the indicator that comes from variable X2, namely planning and design

Enhancing Risk Management in the SPALD Project

The SPALD Project is currently undergoing a survey phase to gather data on perceptions and experiences related to risks. Data analysis has been conducted using statistical methods to explore the relationship between risk identification and risk management effectiveness in the context of the SPALD project. The analysis results indicate a significant positive correlation between risk identification and risk management effectiveness, with a correlation coefficient of 0.75 (p < 0.01). Regression analysis indicates that the risk identification variable significantly predicts risk management effectiveness (F(1, 123) = 64.32, p < 0.001), with a coefficient of determination (R squared) of 0.52. These findings affirm that enhancing the risk identification process meticulously and comprehensively can enhance risk management effectiveness in the SPALD project in DKI Jakarta. Recommendations for this project include initial risk identification, the use of adaptive risk management systems, implementation of analysis-based mitigation strategies, and team awareness enhancement. These recommendations aim to enhance risk management effectiveness, achieve project objectives, and mitigate potential negative impacts

DINAMIKA PENYELESAIAN PERMOHONAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penyelesaian perkara poligamipengadilan agama Parepare, dengan sub masalah:1) Bagaimana proses permohonan Izin perkawinan poligami. 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Permohonan perkara Izin Poligami. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare?. Dengan Tujuan untuk mengidentifikasi proses permohonan izin perkawinan poligami , untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan perkara izin poligami serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan metode normatif-empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Parepare dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terdahadap literatur, buku, dan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Parepare umumnya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: a) Pengajuan Permohonan, b) Pemeriksaan Dokumen dan Bukti, c) Pemeriksaan Sidang, d) Pertimbangan Majelis Hakim dan e) Putusan. 2) Pertimbangan Hakim dalam permohonan perkara Izin poligami di Pengadilan Agama Parepare adalah Hakim di Pengadilan Agama Parepare melakukan penilaian cermat dan berimbang dalam memutuskan permohonan izin poligami, mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat, keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan Izin poligami telah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur poligami sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum, serta menghindari mudharat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kata Kunci : Poligami, Pengadilan AgamaHukum Isla

ANALISIS YURIDIS FORMIL PENETAPAN ISBAT NIKAH PEMOHON NIKAH SIRI DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A

Nikah siri tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara, putusan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A mengabulkan permohonan isbat nikah dari pemohon nikah siri, dengan keluarnya putusan Nomor: 255/Pdt.P/2019/PA.Pdg, tanggal 12 September 2019. Penelitian ini bertujuan menemukan dasar pertimbangan hakim mengeluarkan keputusannya dan implikasinya kepada pemohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis formil. Sumber data-data diperoleh dari sumber skunder dan primer. Data-data yang diperoleh dianalisis secara yuridis formil dan kesimpulan dirumuskan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 11 dan 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 sampai 38, al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 282, terpenuhinya syarat dan rukun dari pernikahan siri pemohon serta pertimbangan kemaslahatan (maslahah) bagi pemohon. Temuan ini menunjukkan pentingnya para hakim berhati-hati dalam menetapkan isbat nikah dan para ilmuwan hukum keluarga dan pengambil kebijakan untuk memikirkan regulasi yang tegas. Kata Kunci: isbat nikah, nikah siri, pengadilan agama

PENERAPAN PEMBINAAN INTELEKTUAL TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH

Pendidikan sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sehingga mampu menciptakan anak yang intelektual. Hal tersebut juga menjadi landasan untuk pembinaan kepada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satu hak anak binaan adalah pendidikan baik dilakukan secara formal maupun secara nonformal yang didapatkan melalui pembinaan kepribadian di LPKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedural yang sistematis dalam melakukan pembinaan intelektual yang memberikan dampak kepada anak binaan di LPKA Kelas II Payakumbuh yang mana berkesinambungan dengan hak-hak anak binaan dan bagaimana nantinya anak binaan setelah bebas dapat kembali diterima oleh masyarakat. Jurnal hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan bagi orang lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalah yang lebih mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data yang real terjadi di lapangan mengenai pembinaan intelektual kepada anak binaan. Data dan informasi dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pembinaan intelektual untuk anak binaan dan disertai permasalahan hukumnya. Kata Kunci : hak anak binaan, pembinaan intelektual, pendidika

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM SANKSI NIKAH PAKSA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU ZINA DI NAGARI SUNGAI LANSEK KABUPATEN SIJUNJUNG

Masalah nikah paksa sebagai sanksi untuk zina yang melibatkan anak adalah isu kompleks yang memerlukan perhatian serius terhadap perlindungan hak anak. Dalam sistem hukum adat dan hukum positif, nikah paksa sebagai hukuman tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak tetapi juga dapat melanggar hak-hak dasar seperti hak untuk memilih pasangan hidup dan hak untuk hidup tanpa paksaan. Nikah paksa sering diterapkan sebagai bentuk hukuman atau solusi untuk mengatasi perbuatan zina yang melibatkan anak. Namun, praktik ini membawa risiko signifikan terhadap kesejahteraan anak, termasuk dampak psikologis, sosial, dan pendidikan. Sistem hukum modern menekankan bahwa keputusan yang memengaruhi anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, termasuk hak untuk bebas dari paksaan pernikahan. Kata kunci: Nikah Paksa, Perlindungan Anak, Zina, hak Anak

TEACHERS' PERSPECTIVES ON THE USE OF UNDERSTANDING BY DESIGN (UBD) IN SECONDARY SCHOOL LESSON PLANNING: PERSEPSI GURU TERHADAP PENERAPAN UNDERSTANDING BY DESIGN (UBD) DALAM RANCANGAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH

This study aims to analyze teachers' perspectives on the implementation of the Understanding by Design (UbD) framework in lesson planning at the junior and senior high school levels. A qualitative design method with an inductive analysis approach was used in this study. Data were collected through semi-structured interviews with seven participants, all of whom are English language teachers at the junior and senior high school levels. The findings reveal that the majority of teachers have a good to very good understanding of the UbD and Backward Design concepts, with only one respondent showing a low level of understanding. Most of the teachers have implemented UbD in their teaching practices and demonstrate a high commitment to self-development in applying UbD. However, two respondents reported a moderate level of self-development. These findings indicate that teachers are relatively familiar with the basic concepts of UbD, but challenges remain in ongoing professional development. This study suggests the need for more intensive support and continuous training to maximize the implementation of UbD in the classroom

Implementasi Kearifan Lokal Bali Tri Hita Karana dalam Pembelajaran Sekolah Dasar di Bali: Implementasi Kearifan Lokal Bali Tri Hita Karana dalam Pembelajaran Sekolah Dasar di Bali

The purpose of the study is to apply the application of Tri Hita Karana in elementary school learning. The research method is a literature review. The results of the study found eight articles containing the application of Tri Hita Karana in elementary school learning, in the study one type of classroom action research, two experimental studies and five types of development research. The conclusion in this study found classroom action research, experiments and development regarding Tri Hita Karana in elementary schools, where Tri Hita Karana can improve learning outcomes, attitudes, and character of students. It is recommended that further research can teach Tri Hita Karana with inclusive school research samples so that Tri Hita Karana-based learning can be carried out evenly. &nbsp

The influence of Brand Identification, Self-Expressiveness, and Experience on Repurchase Intention among Consumers of Beauty Clinic Services in Batam

This study aims to analyze and identify the factors influencing re-peat purchase intention in beauty clinic services in Batam. Data for the study were collected through questionnaires distributed to 444 consumers who have experienced beauty clinic services in Batam. The analysis method applied was Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS), which was used to test the validity and reliability of the data and to evaluate the relationships between variables. Demographic data were processed using Statistical Program for Social Science (SPSS). The results of the study indicate varying influences between the variables exam-ined in the beauty clinic services in Batam. Brand identification was found not to have a significant effect on brand love. In contrast, brand love had a significant influence on satisfaction. The experience gained by consumers also had a significant effect on brand love. Furthermore, the satisfaction experienced by consumers positively and significantly influenced repurchase intention. Self-expressiveness also showed a significant influence on brand love. This research reveals that brand love plays a crucial role as a mediator in the relationship with repurchase intention. The findings also suggest that beauty clinics in Batam should focus on de-veloping brand love and positive experiences for consumers. The implications of this study recommend that beauty clinics in Batam prioritize strengthening brand identification and enhancing customer experience in order to increase satisfaction and customer loyalty. This research provides valuable insights for marketing strategies and service development in the beauty industry in Batam.