Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

    PERAN REVIEW DALAM PENIPUAN FIRST TRAVEL

    No full text
    Kasus penipuan biro umroh First Travel merupakan satu kasus penipuan terbesar di Indonesia. Penipuan ini melibatkan skema-skema yang membentuk wacana yang tersusun dari beragam bentuk review atau ulasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan posisi beragam review dalam membentuk citra First Travel. Kemudian juga peran dan posisinya dalam penipuan. Penelitian ini berbasis internet dengan tiga unit analisis, meliputi akun perusahaan First Travel (youtube dan facebook), media massa online, dan blog. Analisis menggunakan kualitatif-deskriptif dengan perspektif arkeologi-genealogi Foucault. Hasil peneilitian ini adalah media massa, akun First Travel, dan blog memiliki bangunan wacananya masing-masing. Wacana tersebut sesekali saling menopang dan sesekali saling kontradiksi. Namun, blog sebagai wacana pinggiran juga berperan mereproduksi wacana dari akun perusahaan First Travel. Diskursus First Travel yang ditampilkan meliputi terpercaya dan berprestasi, terjangkau dan modern, dan bermasalah

    KAJIAN KARAKTARISTIK HOME INDUSTRY GENTENG DITINJAU DARI MODAL EKONOMI DAN SERAPAN TENAGA KERJA PENGRAJIN INDUSTRI GENTENG DI DESA SUMBERINGIN KULON KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG

    Get PDF
    Abstrak Desa Sumberingin Kulon Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung merupakan suatu Desa sentra industri genteng. Home Industry genteng di Desa Sumberingin Kulon bersifat mengelompok dalam satu desa. Pengrajin genteng mengelompok dalam jumlah besar dalam suatu desa menjadikan suatu hal yang menarik untuk diteliti, terutama terkait dengan karakteristik profil usaha ditinjau dari modal ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik profil Home Industry genteng dan seberapa besar penyerapan tenaga kerja yang bekerja di Home Industry genteng. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survey. Sampel dalam penelitian ini adalah 56 pengrajin dari jumlah populasi yang ada di Desa Sumberingin Kulon yaitu 127 pengrajin. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer didapat dari wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Badan Pusat Statistik Desa Sumberingin Kulon. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik profil usaha ditinjau dari modal ekonomi Home Industri genteng di Desa Sumberingin Kulon, usaha dijalankan turun temurun dengan mayoritas pengrajin genteng berjenis kelamin laki-laki berusia 50 tahun. Rata-rata modal dalam satu kali produksi sebesar Rp.3.000.000. Bahan baku genteng diperoleh dari lapangan yang ada di Kabupaten Blitar. Bahan baku yang digunakan sekali produksi rata-rata 18 kubik. Jangkauan wilayah pemasaran produk pada satu Kecamatan Ngunut dengan rata-rata 76,89%. Sistem pembayaran upah tenaga kerja mingguan dengan ratarata 29,60% Kata Kunci: Modal ekonomi, penyerapan tenaga kerja, Home Industr

    ANALISIS YURIDIS SENGKETA PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014

    No full text
    Sengketa administrasi merupakan salah satu masalah yang senantiasa muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, terlebih lagi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Mekanisme penyelesaian terhadap permasalahan ini, terkadang terjadi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masalah ini penting untuk dibahas karena beberapa alasan. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan  bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahakamah Konstitusi  sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Kembali menyerahkan sengketa pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, jelas berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Untuk mengetahui Mekanisme lembaga peradilan, khususnya antara Mahkamah  Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa pilkada memerlukan payung hukum sebagai landasan hukum yang kuat, berdasarkan hal tersebut lahirnya Pasal 157 ayat (3) Undang-undang 1 Tahun 2015 juncto Undang-undang 8 Tahun 2015 menyebutkan  bahwa "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)". Penelitian ini menggunakan jenis penilitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menentukan layak atau tidaknya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah dapat diserahkan sepenuhnya kepada Komisi pemilihan umum (KPU). Upaya sistematis dan konseptual untuk menentukan aturan tenggang waktu yang sama antara proses gugatan dan tahapan pemilihan kepala daerah dapat diserahkan kepada Panitia pengawas pemilu (PANWASLU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BANWASLU) agar kelak di kemudian hari tidak terjadi lagi tumpang tindih di antara lembaga peradilan, khususnya dalam sengketa pemilihan kepala daerah sengketa, baik sengketa calon, sengketa hasil, maupun sengketa tata usaha negara.   Kata Kunci    : Sengketa, Demokratis, Pilkada   Abstract          Administrative dispute is one of the problems that always arise in the administration of elections in Indonesian. especially elections of regional head and deputy head of the region . Resolution mechanisms on the issue, sometimes there is an overlap between the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court. So it is important to discuss this issue for several reasons. In Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " the determination of the dispute case of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of the special judicial body". Re- submit the dispute election to the Constitutional Court, clearly contrary to Constitutional Court Decision Number 97 /PUU–XI /2013, dated 16 January 2014. In its decision, the Constitutional Court declared no longer have the authority to resolve the dispute the results. To determine the mechanism of the judiciary, in particular between the Constitutional Court and the Administrative Court in handling election disputes require legal protection as a strong legal foundation, based on the birth of Article 157 paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 in conjunction with Law Number 8 Year 2015 states that " case of dispute the determination of votes on election examined and tried by the Constitutional Court until the establishment of a special judicial body in the Law courts administrative (administrative Court)". This research uses normative, the approach used is the approach of legislation . Results of this study we can conclude that the stipulation of candidates for regional head and deputy head of the region that determines whether or not candidates for regional head and deputy head of the region is to be left entirely to the electoral commission (GEC). Systematic effort and conceptual to determine the rules of the time limit equally between the lawsuit and the stages of local elections can be submitted to the Committee Panwas (Election Oversight) and the watchdog elections (Election Monitory Board) In order later in life do not happen again overlap between the judiciary, particularly in disputed local elections disputes, disputes both candidates, disputed the results, as well as state administrative disputes.   Keywords      : Dispute , Democratically , Election   &nbsp

    TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA PERKARA NOMOR : 71/G/2009/PTUN.SBY DAN NOMOR : 134/G/2009/PTUN.SBY (Studi Kasus : Sertipikat Ganda (Overlapping) Di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)  

    No full text
    Negara Indonesia adalah negara agraris, yang mayoritas penduduknya bergerak dalam sektor pertanian. Tanah dapat dijadikan sebagai harta yang bersifat permanen, karena harga tanah yang stabil. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, pada masalah pertanahan memerlukan penanganan yang khusus, diperlukan jaminan kepastian hak-hak atas tanah. Salah satu yang telah dibawa dihadapan sidang pengadilan yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY, yaitu suatu sengketa sertipikat ganda yang terjadi di Desa Laban, Kabupaten Gresik, Yaitu dua sertipikat yang tumpang tindih, sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Cahaya Hijau Taman Indah dengan sertipikat hak milik atas nama Sulastri dkk (ahli waris Kadir P Karti). Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengetahui putusan mana yang digunakan sebagai acuan hukum yang pasti dan tetap. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Nomorrmatif, yaitu penelitian pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur identifikasi bahan pustaka atau data sekunder, Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Kasus. Dari hasil penelitian bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan perkara Nomor : 71/G/2009/PTUN.SBY dan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan asas pemerintah yang baik. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor : 134/G/2009/PTUN.SBY di mana kantor pertanahan kabupaten gresik kurang cermat dan teliti dalam penerbitan sertipikat sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor. 24 Tahun 1997. Untuk membuktikan kebenaran dari akta jual beli PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH dengan Mistar P Patah  dibuktikan melalui lembaga peradilan umum di ranah perdata. Jika diperhatikan keterangan saksi PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH membeli secara sah dari Mistar P Patah dan saksi sebagain ahli waris, menurut keterangan Ahli waris Kadir P Karti, tanah tersebut adalah atas nama Kadir P Karti bukan Mistar P Patah, Mistar P Patah bukan ahli waris sah. Di samping itu sertipikat hak guna bangunan diterbitkan dengan cara tidak cermat, menjadikan sertipikat secara hukum telah cacat administratif, sehingga sertipikat hak guna bangunan Nomor. 45 dibatalkan. Dan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan Nomor 134/G/2009/PTUN.SBY. Kesimpulan dari penelitian adalah sertipikat tanah memiliki dua sisi, yaitu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN) dan di sisi lain sebagai tanda bukti hak keperdataan seseorang atau badan hukum atas tanah, apabila terjadi sertipikat ganda penyelesaiannya dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.   Kata Kunci : Sertipikat Ganda, Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya, Putusan Hakim                             ABSTRACT   State of Indonesia is an agricultural country, the majority of the population is engaged in agriculture. The land can be used as a permanent property, because land prices were stable. In line with development in Indonesia, on land issues requiring special handling, needed certainty over land rights. One that has been brought before the trial court that the decision of the administrative court of Surabaya Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY. Namely a dual certificate dispute that occurred in the village of laban, gresik district, two overlapping certificate, certificate of building rights on behalf PT CAHAYA HIJAU TAMAN INDAH with certificate of property rights in the name of Sulastri and others (heirs Kadir P Karti). The purpose of research is to determine the consideration of the administrative court judge of Surabaya in the decision on case Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with applicable regulations, and find out the verdict which is used as a legal reference definite and fixed. Type of research is Nomorrmative research, the research collection of legal materials made by the procedure of identification of library materials or facts secondary. Approach to legislation and case approach. From the research that a judge in considering the case decision Number : 71/G/2009/PTUN.SBY and Number : 134/G/2009/PTUN.SBY in accordance with the legislation, and the principle of good government. And decisions that have binding legal force is the decision Numer : 134/G/2009/PTUN.sby where the district land office gresik less careful and meticulous in the issuance of certificates as set out in PP Nomor. 24 1997. To prove the truth of the deed of sale and purchase pf PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH with a Mistar P Patah evidenced by the judiciary common in the realm of civil. If considered witness testimony PT CAHAYAHIJAU TAMANINDAH legally purchase of Mistar P Patah and witnesses partly heir, heirs according to Kadir P Karti, the land is in the name Kadir P Karti Nomort Mistar P Patah, Mistar P Patah is Nomort the legitimate heir. In addition to the land rights certificates issued by Nomort careful, make legally certificate has been flawed administrative, so that the land rights certificates Number 45 is canceled. And decisions that have binding legal force is ruling a number 134/G/2009/PTUN.SBY. The conclusion of the study is the land certificate has two sides, namely as a state administrative decision (KPTUN) and on the other hand as proof of a person’s civil rights or legal entities on the ground, in case of dual completion certificate can be reached via two paths, namely paths administrative court and district court.   Keywords : Double Certificate (Overlapping), Administrative Court Surabaya, Verdic

    PENERAPAN TINDAKAN PERTAMA TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH SURABAYA BARAT

    Get PDF
    Kecelakaan merupakan Tindak pidana, dapat berupa pelanggaran ataupun kejahatan. Tindak pidana tersebut juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kealpaan, hal yang paling penting berkaitan dengan siapakah yang harus bertanggung jawab atas Tindak pidana akibat terjadinya kecelakaan. Pertanggung jawaban pidana dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan untuk menentukan kesalahannya. Penentuan siapa yang bersalah berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas membutuhkan kejelian. Kejelian ini dibutuhkan untuk menemukan barang bukti yang tercecer di jalan saat terjadinya kecelakaan. Barang bukti kecelakaan lalu lintas tersebut harus segera diamankan. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Hal ini memaksa aparat penegak hukum untuk segera mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan pasal 227 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hambatan yang dihadapi oleh Polsek Dukuh Pakis dalam penanganan TPTKP kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan jalan merupakan tempat berlalu-lalangnya kendaraan yang dapat dengan mudah menghapus/ menghilangkan barang bukti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam. Data dikaji secara mendalam dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Kesimpulan berdasarkan analisis data diperoleh jawaban bahwa Unit Laka Lantas Kepolisian POLRESTABES Surabaya sudah menerapkan Pasal 227 Huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkaitan dengan Tindakan Pertama di TKP. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Laka Lantas Polsek Dukuh Pakis antara lain jumlah penegak hukum yang terbatas khususnya pada jam malam, Terlambatnya laporan atau pengaduan oleh masyarakat yang disampaikan kepada Unit Laka Lantas Kepolisian Sektor Dukuh Pakis Surabaya Barat, tingginya volume kendaraan yang ada di kota Surabaya.Kata Kunci : Tindakan Pertama, Tempat Kejadian Perkara, KecelakaanAbstractAccident, criminal acts, can be meant as violation and crime. These acts are conducted either intentionally or unintentionally, in which the concerned point is the subject who should be responsible to the criminal acts because of the accident. The criminal responsibility is sentenced to the person who causes the mistakes or accident. To determine who is mistaken on a traffic accident requires foresight. This foresight is needed to find evidence left on the road when the accident occurred. Evidence of traffic accident was immediately secured. This is because the road is crowded with vehicles which can remove easily and erase evidence. This makes a transport police men secure the location where the accident happened. The purpose of this research was to find out the application of article 227 C, Law No. 22/2009 about traffic and transportation and obstacles faced by Dukuh pakis sector police to do first act of traffic accident. This research is a sociological juridical law. The research design is qualitative descriptive used to uncover the facts in depth. Data were studied in depth and combined with other data, which based on the theories that support and draw conclusions at last. Data was collected by using interviews and document. The data were analyzed by using qualitative approach. The result of this research showed that the traffic accident unit of police in POLRESTABES Surabaya apply article 227 C, law no. 22/2009 about traffic and transportation on the first acts of traffic accident. The obstacles faced by traffic accident unit of Dukuh pakis sector police are 1) limited number of policemen especially in the night shift, 2) the late report given by society to traffic accident unit of Dukuh pakis sector police, west Surabaya, and 3) the great number of vehicles in Surabaya.Keywords : first acts, accident, Crime Scen

    TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 764/PID.SUS/PN.JKT.PST/2014 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951

    No full text
    TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 764/PID.SUS/PN.JKT.PST/2014 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951  Ghassani Nur ShadrinaS1 Ilmu Hukum, FISH, UNESA (sanny.shadrina@gmail.com)AbstrakPeredaran senjata api yang tidak diawasi secara ketat serta kepemilikan senjata api secara illegal adalah satu contoh bentuk penyalahgunaan senjata api. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  pada tahun 2014 atas perkara jual-beli senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Eko Eri Susilo adalah salah satu contoh kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat. Dalam putusan ini terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana penyalahhgunaan senjata api. Terkait permasalahan tersebut putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk meninjau tepatkah putusan hakim dalam pekara nomor 764/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST dikaitkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, dan teknik analisis bahan hukum dengan cara seleksi data dengan sifat preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim atas putusan nomor 764/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. Tidak sesuai karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dan kurang dari 1/3 dari ketentuan yang tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun  1951, selain itu hakim harusnya wajib menggali lebih dalam mengenai perkara tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kehakiman. Hakim dalam pekara dengan terdakwa Eko Eri Susilo juga harusnya menggunakan yurisprudensi hakim dengan terdakwa Ramli Sidik terkait dengan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa. Pengawasan terhadap senjata api oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diperketat, pihak terkait juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan senjata api.Kata Kunci:  Senjata Api, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Senjata Api    AbstractThe circulation of firearms that are not closely monitored and illegal possession of a firearm is an example of the misuse of firearms. Decision of Central Jakarta District Court in 2014 over the case of sale of firearms carried by the accused Eko Eri Susilo is one example of the misuse of firearms in society, in this decision the defendant charged with a criminal offense on misuse of firearms, related with this background, there is a problem in the decision accurate to the judge's decision on number 764 / PID.SUS / PN.JKT.PST / 2014 associated with Article 1, Section (1) Of Law No. 12 Emergencies In 1951?.This research is Normative law research with statue approach and conceptual approach. Legal material collection techniques used is literature, and legal materials analysis techniques used data selection with prescriptive type. By using  those methods can be found that in the legislation which related to firearms that are contained within the rules on the forms of misuse of firearms.Based on the discussion that has been the author described in chapter III , the writer can draw the conclusion that the judge's ruling against the decision number 764 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.PST . More less appropriate because the sentence imposed on the defendant lighter than that are enforceable by the public prosecutor and less than 1/3 of the provisions contained inArticle 1, Section (1) Of Law No. 12 Emergencies In 1951, in addition to the judges should be required to dig deeper into the case such as stated in Article 5 article ( 1 ) of the Law of Justice . The judge in the defendant Eko Eri Susilo use jurisprudence should also judge the defendant Ramli Sidik associated with the misuse of firearms committed by the defendant . Supervision of firearms by those responsible can be tightened , related parties are also expected to be able to disseminate to the public about the forms of misuse of firearms act .Keywords : Firearm, Judge Decision, Misuse of firear

    Penegakan Hukum Atas Kewajiban Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Surabaya

    No full text
      Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) mengatur tentang menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran dan tingkat kecelakaan yang sering terjadi khususnya yang sering menimpa sepeda motor. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum atas kewajiban untuk menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari di Kota Surabaya, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian serta upayanya dalam menerapkan Pasal 107 Ayat 2 UULLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasatlantas Polrestabes Surabaya dan pengemudi sepeda motor. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian resort kota besar Surabaya yaitu berupa teguran baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian ,yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan pada Pasal 107 ayat (2), serta kurangnya personel dari pihak kepolisian yang bertugas di pos penjagaan. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan menambah anggota personel polisi satlantas yang berjaga di jalan raya. Kata Kunci: Lampu Utama, Siang Hari, Sepeda Motor, Tilang, Pengetahuan dan Kesadaran.   Abstract Article 107 paragraph (2) of Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport (hereinafter UULLAJ) set about turning on the lights for the driver of the motorcycle during the day. This provision is expected to address the violation and the degree of an accident often happens particularly often override the motorcycles.The purpose of this research is to find out law enforcement over the obligation to turn on the lights for the driver of the motorcycle during the day in the city of Surabaya, to know the obstacles faced by the police as well as its efforts in applying Article 107 paragraph 2 UULLAJ. This research is a juridical sociological research. The location of this research was conducted in Surabaya Polrestabes. Informants in this study i.e. Kasatlantas Polrestabes Surabaya and the driver of the motorcycle. The conclusion of the discussion of this is law enforcement conducted police resort big city Surabaya, namely in the form of strikes are either written or unwritten. Constraints faced by the police, namely the lack of knowledge and awareness of the public to comply with the provisions in section 107 subsection (2), as well as the lack of personnel from the police who are on duty at checkpoints. The efforts made the police providing socialization and outreach to the community and increase the police personnel Member satlantas who kept vigil on the highway. Keywords: the main Lights, daylight, motorcycles, speeding tickets, knowledge and awareness

    EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LAMONGAN

    Get PDF
    AbstrakWilayah pesisir Kabupaten Lamongan memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah salah satunya adalah perikanan tangkap sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Upaya untuk melindungi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan dilakukan pengawasan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur terhadap alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Untuk memahami faktor penghambat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan alat penangkapan ikan yang digunakan di Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan adalah preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan adalah pengawasan dokumen perizinan yang harus dimiliki pengusaha maupun pelaku pemanfaatan sumber daya perikanan sedangkan pengawasan represif berupa penyidikan terhadap nelayan yang diduga melakukan pelanggaran diwilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Faktor penghambat pengawasan yang dilakukan dinas perikanan dan kelautan dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, faktor internal berupa kurang didukungnya sarana prasarana sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Penggunaan Alat Penangkapan Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Wilayah pesisir Kabupaten LamonganAbstractThe coastal area of Lamongan has the potential fishery resources are abundant one of which is the capture fisheries that need to be managed properly in order not to be wasted. Efforts to protect the resource utilization of fisheries in coastal areas Lamongan supervision by the Department of Fisheries and Marine Resources of East Java Province. The purpose of this study were To understand what the oversight conducted by the Department of Fisheries and Marine East Java province on fishing gear used in Lamongan. To understand What are the factors inhibiting the Fisheries and Marine East Java province in surveillance of fishing gear used in Lamongan. The method used is a sociological or empirical research. Data collected by using interviews and document study. The primary data got from Interviews were conducted with informants from the Department of Fisheries and Marine Resources of East Java Province and Chairman of the Organization of Indonesian Fishermen Association branch Lamongan, Then for secondary data got from literature, journal, report, and the legislation who concerned. Technique data analysis used is the qualitative method. The results showed that the shape of supervision conducted by the Department of Fisheries and Marine is a preventive and repressive supervision. Preventive surveillance is conducted surveillance authorization document must be owned by an owner of business and principals who use of fishery resources, in the form investigation whereas repressive supervision of fishermen allegedly infringing the coastal region of Lamongan. Factors inhibiting conducted surveillance and marine fisheries department is divided into two: internal and external, internal factors such as lack of infrastructure while it supports external factors such as a lack of public awareness to comply with the regulations.Keywords : Effectiveness, Supervision, The use of a fishing, Department of fisheries and marine, Coastal areas district Lamongan

    Kedudukan dan Tanggung Jawab Nadzhir dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam

    Get PDF
    ABSTRAK Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pentingnya kedudukan nadzhir dalam praktek perwakafan, sehingga eksistensinya sangat diperhitungkan terutama yang erat kaitannya dengan perwakafan tanah. Akan tetapi, semenjak kemunculan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang memunculkan praktek wakaf uang membuat keberadaan nadzhir menjadi tergeser akibat adanya Lembaga Keuangan Syariah yang diberikan kewenangan untuk menerima wakaf tersebut. Kurangnya sosialisasi peraturan ini menyebabkan masyarakat masih sering menyalurkan wakaf uangnya kepada nadzhir, utamanya nadzhir yang legalitasnya masih dipertanyakan. Wakaf yang merupakan perbuatan hukum akan membawa kepastian dan jaminan perlindungan hukum agar kepentingan yang ada bisa berjalan sebaik mungkin. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ketiga gabungan pendekatan tersebut diolah dan dianalisa berdasarkan studi kepustakaan terhadap norma hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan terbagi menjadi 2 macam yakni, bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum yang memiliki relevansi terhadap penelitian, serta sumber lain yang berasal dari jurnal, makalah dan internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap praktek perwakafan uang yang dikembangkan saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan nadzhir dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Nadzhir tetap memiliki kedudukan dan peran yang tinggi dalam mengoptimalkan wakaf uang, meskipun sebagian tugasnya diambil alih oleh Lembaga Keuangan Syariah. Bahkan, nadzhir memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih dari dana wakaf yang diberikan wakif karena kerjasamanya dengan LKS tersebut. LKS memiliki kemampuan untuk menjalankan investasi keuangan dengan sistem yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, sehingga nadzhir dapat ikut serta melakukan investasi di dalamnya tanpa ragu nilai pokok wakaf akan menjadi berkurang. Kata kunci : wakaf, perbuatan hukum, wakaf uang, nadzhir, lembaga keuangan syariah.   ABSTRACT In this paper described the importance of the nadzhir’s standing in endowment practice, so that its existence calculated especially are closely related to land waqf. However, since the emergence of Law No. 41 Year 2004 Concerning the Waqf that is gave rise to the practice of cash waqf made the presence of nadzhir to be shifted as a result of Sharia Financial Institutions authorized to receive such waqf. The lack of socialization this regulation causes people are still often distribute their cash waqf to nadzhir’s, mainly a nadzhir that its legality is questionable. Waqf which is legal acts will bring certainty and legal protection in order to any interest therein could run as well as possible. This research is based normative juridical, the research approach used is legislation approach, case approach, and conceptual approaches. These three approaches are processed and analyzed by the study of literature to the norm of law. Legal materials used are divided into two types, primary and secondary legal materials in the form of laws and regulations, the law books that is have relevance to the research, and other sources that comes from the journals, papers and internet that is can be accounted for. The results of this study are expected to give contributions to the practice of developed cash waqf nowadays. This research is aimed to know the standing and responsibilities of nadzhir in case of management and development of cash waqf. Nadzhir still have the standing and role in optimizing cash waqf, despite its duties were taken over by Sharia Financial Institutions partially. And even, nadzhir have the opportunity to be able to get an advantage over waqf funds given by waqif for his collaboration with the LKS. LKS has the ability to run a financial investment with a system that has been set by the government, so nadzhir be able to participate to invest on it without hesitation that the principal amount will be reduced waqf. Keywords : waqf, legal acts, cash waqf, nadzhir, sharia financial institutions/ LK

    KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA SIDOARJO DITINJAU DARI PASAL 7 UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

    Get PDF
    Penelitian ini diawali dengan permasalahan yang sedang terjadi di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Banyaknya keluhan aduan oleh konsumen yang ditujukan terhadap kinerja PDAM Delta Tirta Sidoarjo menjadikan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen merasa kecewa terhadap penyediaan air minum yang dilkasanakan oleh PDAM. Hal ini ditandai dengan belum terlaksananya kewajiban dari pihak PDAM dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum. Disinilah peranan dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sepenuhnya telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen secara imbang. Pada dasrnya konsumen memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 oleh PDAM Delta Tirta Sidoarjo terkait pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen.serta untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PDAM Delta Tirta Sidoarjo dalam pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan tipe yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan analisis deskrptif dengan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing, concluding dan di analisis secara kualitatif dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan serta kelengkapan jawaban yang diterima. PDAM Delta Tirta Sidoarjo selaku pihak pelaku usaha dalam penyediaan air minum belum melaksanakan penerapan pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha. Meningkatnya keluhan konsumen menjadi salah satu tolak ukur terhadap kinerja PDAM, hal tersebut menjadikan belum terlaksanannya kewajiban pelaku usaha dengan prima dan terpadu. Pengaduan atas penyediaan air minum yang dilakukan oleh konsumen merupakan salah satu hal bahwa belum optimalnya pemenuhan hak atas kenyamanan yang di miliki oleh konsumen. PDAM Delta Tirta Sidoarjo selaku pihak pelaku usaha belum bertanggung jawab mengenai penyediaan air minum dengan mampu menghasilkan standar mutu yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas serta mampu meberikan pelayanan yang professional kepada konsumen pengguna layanan penyediaan air minum. Kata Kunci : Kewajiban, PDAM, Perlindungan Konsumen This study begins with the problems that are happening in the Delta Tirta Sidoarjo TAPS. Number of complaints by consumers which shown on the performance of Delta Sari Sidoarjo TAPS make consumers in a weak position. Consumers feel disappointed towards the provision of drinking water which is implemented by the TAPS. It is characterized by has not fulfilled yet the obligation of the TAPS in the fulfillment of needs for drinking water. This is the role of the law number 8 year 1999 on consumer protection which has been governed completely on the rights and obligations of businesses and consumers in a draw. Basically, the consumer has the right that is protected by the consumer protection laws if businesses are not able to fulfill their responsibilities. The purpose of this research is to know and understand the implementation of article 7 of law number 8 year 1999 by Delta Tirta Sidoarjo TAPS related to the fulfillment of the right to the production of consumer as well as to know and understand the responsibility of Delta Tirta Sidoarjo TAPS in the fulfillment of the right to the convenience of consumers. This research is empirical legal research (sociological) with the type of juridical sociology. The location of this study conducted in PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Data collection through interviews and documentation, and data collection techniques using descriptive analysis of the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, concluding and qualitative analysis by examining return on information obtained from informants and completeness of the answers received. Type of this research is legal empirical (sociological) with the type of juridical sociological. This study was conducted in Delta Tirta Sidoarjo TAPS. The data collection techniques were through interview and documentation, then the use of descriptive analysis with the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, concluding, and for qualitative analysis by examining the information obtained from the informant as well as the completeness of the received answers. Delta Tirta Sidoarjo TAPS as the business actor in the provision of drinking water has not implemented yet the application of article 7 of the Consumer Protection Act regarding the obligations of businesses. The rising of consumers’ complaints became one of the benchmarks of the performance of TAPS, it has not been integrated in the implementation of the obligation of businesses. Delta Tirta Sidoarjo TAPS as the business actor is not responsible for the quality of good in terms of quality and quantity as well as capable of providing a professional service to the consumer as the user of the provision of drinking water service. Keywords: obligation, TAPS, protection of consumers
    Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabayais based in ID
    Repository Dashboard
    Do you manage Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya? Access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard!